PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SKSHH (SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN) DAN DPP (DAFTAR PENGANGKUTAN PENGGANTI) UNTUK HASIL HUTAN YANG DIBONGKAR DI PELABUHAN UMUM GRESIK DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: a.
Bahwa apabila hasil hutan yang dibongkar di pelabuhan umum akan diangkut ke tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam SKSHH yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan asal hasil hutan dikirim, maka untuk memberikan keterangan sahnya hasil hutan, SKSHH tersebut harus diganti dengan SKSHH baru yang diterbitkan oleh petugas yang ditunjuk di pelabuhan tempat hasil hutan dibongkar;
b. Bahwa dalam upaya meningkatkan pengendalian peredaran hasil hutan dan penerimaan negara maupun daerah dengan retribusi dipandang perlu diadakan penerbitan penggunaan dokumen sebagaimana butir (a) diatas; c. Bahwa untuk memungut retribusi dimaksud pada buruf (b) perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk Peraturan dan Peraturan Daerah Perubahan; 9. Keputusan
Menteri
Kehutanan
dan
Perkebunan
Nomor
316/KPTS-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan; 10. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Nomor: 132/Kpts/VI-Edar/2000 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SKSHH (SURAT KETERANGAN SAHNYA
HASIL
HUTAN)
DAN
DPP
(DAFTAR
PENGANGKUTAN PENGGANTI) UNTUK HASIL HUTAN YANG DIBONGKAR DI PELABUHAN UMUM GRESIK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik; d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. SKSHH asal atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen milik Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang berfungsi sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan dan diterbitkan oleh petugas Kehutanan dimana asal hutan tersebut dikirim; f. DPP adalah Daftar Pengangkutan Pengganti sebagai bukti dokumen yang diterbitkan apabila hasil hutan tersebut diangkut dan tercantum dalam wilayah Kabupaten Gresik; g. SKSHH baru selanjutnya hanya disebut dengan SKSHH adalah SKSHH yang diterbitkan oleh petugas Kehutanan yang ditunjuk di Pelabuhan tujuan hasil hutan tersebut dikirim ke tujuan yang tercantum dalam SKSHH asal; h. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunnya yang dihasilkan dari kawasan hutan; i. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; j. Wajib Retribusi atau pemohon adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
k. Retribusi penerbitan SKSHH yang selanjutnya. disebut Retribusi SKSHH adalah penggantian biaya cetak blanko SKSHH sekaligus pengisiannya atas dasar SKSHH asal dan DPP oleh petugas Kehutanan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah; m. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi SKSHH adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi SKSHH yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI SKSHH/DPP Pasal 2 Dengan nama retribusi SKSHH/DPP, pemohon dipungut retribusi sebagai
pembayaran
atas
penggantian
biaya
cetak
blanko
SKSHH/DPP sekaligus pengisiannya atas dasar dokumen SKSHH asal dan DPP sebagai pernyataan sahnya hasil hutan. Pasal 3 Obyek Retribusi adalah pelayanan mendapatkan SKSHH berdasarkan dokumen SKSHH yang dibawa subyek retribusi oleh petugas Kehutanan yang ditunjuk Pemerintah Daerah. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan SKSHH/DPP.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi
SKSHH/DPP
digolongkan
sebagai
retribusi
jasa
khusus/kehutanan. BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 6 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur retribusi SKSHH/DPP adalah untuk menyatakan sahnya hasil hutan.
BAB V BESARNYA TARIF DAN MASA BERLAKUNYA PELAYANAN JASA/PELAYANAN RETRIBUSI Pasal 7 (1) Tarif retribusi SKSHH/DPP adalah berdasarkan volume/kubikasi hasil hutan yang akan dikirim ke tempat tujuan atau berdasarkan jumlah Truk; (2) Besarnya tarif retribusi adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap meter kubik kayu bulat/olahan dan untuk hasil hutan non kayu atau Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per ton; (3) Setiap penerbitan SKSHH/DPP yang terdiri rangkap 4 (empat) lembar
berlaku
sesuai
tanggal
yang
tercantum
SKSHH/DPP.
BAB VI WAKTU DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
dalam
Pasal 8 Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan sesuai permintaan pemohon dan dengan persyaratan sebagai berikut : a. Pemohon dapat mengajukan dokumen yang sah dari Daerah asal hasil hutan; b. Pejabat penerbit SKSHH/DPP wajib memelihara hasil hutan yang dimohonkan SKSHH/DPP; b. SKSHH/DPP harus sesuai dengan hasil hutang yang diangkut.
BAB VII TEMPAT PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi dikenakan atau dibayar kepada Dinas Pendapatan ditempat pelayanan SKSHH/DPP yang berlokasi di dalam Pelabuhan Umum Gresik. BAB VIII PENGAWASAN Pasal 10 (1) Petugas yang berwenang dalam melaksanakan penerbitan pengangkutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan dan Kantor Ketertiban; (2) Pelaksanaan pengawasan penerbitan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IX SANKSI
Pasal 11 (1) Apabila petugas yang berwenang pada saat operasi atau sewaktuwaktu menjumpai angkutan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen DPP/SKSHH, maka hasil hutan tersebut tidak diperkenankan untuk melanjutkan pengiriman hasil hutan ke tempat tujuan sebelum melengkapi dokumen dan penyelesaian pembayaran retribusi; (2) Pembayaran
retribusi
terhadap
pelanggaran
sebagaimana
dimaksud ayat (1) diatas dikenakan denda wajib retribusi 10 (sepuluh) kali lipat dan retribusi yang wajib dibayarkan.
BAB X PENYIDIK Pasal 12 (1) Wewenang Penyidik, adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa
buku-buku,
catatan-catatan
dan
dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan
dan
dokumen-dokumen
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
serta
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas menyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh
berhenti
dan
atau
melarang
seseorang
meninggalkan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana refribusi daerah; i. Memanggil untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Penyidik
memberitahukan
dimulainya
penyidikan
dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah; (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 38 tahun 2000 tentang Retribusi penertiban Daftar Pengangkutan Pengganti Hasil Hutan yang dibongkar di Pelabuhan Umum Gresik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Disahkan di
: Gresik
Pada tanggal : 20 Nopember 2001 BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM Diundangkan di
: Gresik
Pada Tanggal
: 21 Nopember 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. G U N A W A N, MSi Pembina Utama Muda Nip. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI D.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SKSHH (SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN) UNTUK HASIL HUTAN YANG DIBONGKAR DI PELABUHAN UMUM GRESIK I. PENJELASAN UMUM Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang di Kabupaten Gresik adalah dikandung maksud untuk mengantisipasi sedini mungkin terjadinya tindak pidana yang akan merugikan Bangsa dan Negara dan ulah oknum yang tidak bertanggungjawab atas pengiriman barang yang tidak legal dan hasil pembongkaran kayu di Pelabuhan Umum Gresik Yang dikirim dari Daerah asal, sebelum dilaksanakan pengirimannya kepada para pengusaha pengecer baik untuk wilayah Kabupaten Gresik maupun ke daerah lain dalam wilayah Jawa Timur. Sehingga dengan dikeluarkannya SKSHH telah tidak ada lagi barang yang patut dicurigai sebagai barang ilegal. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 6
: Cukup Jelas
Pasal 7
: Yang termasuk dalam kriteria hasil hutan non kayu adalah batu unik, pasir, batu kali, batu gunung, batu karang, dan lain-lain, termasuk hasil tambang bahan bangunan dan hasil industri.
Pasal 8 s/d Pasal 14
: Cukup Jelas
