PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG TATACARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: a. Bahwa untuk mewujudkan pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggota Partai Politik dalam
kehidup
bermasyarakat
berbangsa
dan
bernegara,
dipandang perlu memberikan bantuan keuangan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum; b. Bahwa untuk dapat melaksanakan maksud huruf a, di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomôr 2730); 3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2000 (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959); 5. Undang-undang Nornor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3839); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4105). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Gresik; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gresik; c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gresik; d. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum;
e. Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik pada Pemilihan Umum yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggara Pemihan Umum; f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik. BAB II BANTUAN KEUANGAN Pasal 2 (1) Partai Politik yang mendapat Bantuan Keuangan pada Daerah Pemilihan di Kabupaten Gresik Partai Politik yang mendapat suara sah dalam Pemilu; (2) Organisasi Partai Politik dimakaud ayat (1) komposisinya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 3 Bantuan Keuangan dimaksud pasal 2 di atas diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasar hasil perhitungan suara sah hasil pemilihan umum.
BAB III SUMBER DANA DAN PERHITUNGAN Pasal 4 Bantuan Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Pos 1133 yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dalam setiap tahun anggaran. Pasal 5 Perhitungan Bantuan Keuangan kepada Organisasi Partai Politik ditetapkan dengan Perhitungan :
Besarya dana bantuan keuangan --------------------------------------------
=
?
persuara
Suara Suara sah dalam Pemilu
BAB IV TATA CARA PENGAJUAN Pasal 6 Setiap satuan organisasi Partai Politik yang mengajukan bantuan keuangan untuk pembinaan anggota partainya, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, yang disertai dengan dasar perhitungan perolehan suara sah hasil pemilihan umum Kabupaten Gresik. Pasal 7 Permohonan dimaksud pasal 6 di atas ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Organisasi Partai Politik masing-masing pemohon. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Disahkan di
: Gresik
Pada tanggal : 20 Nopember 2001 BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM
Diundangkan di
: Gresik
Pada Tanggal
: 21 Nopember 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. G U N A W A N, MSi Pembina Utama Muda Nip. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI D.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK I. PENJELASAN UMUM Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara, sesuai dengan sistem demokrasi di negara republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan yang pelaksanaannya dimulai dari proses pemilihan oleh organisasi Partai Politik, maka sesuai dengan jiwa dari pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dipandang menetapkan tata cara penyaluran bantuan keuangan kedalam Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEM1 PASAL Pasal 1s/d 9
: Cukup Jelas
