PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI KAWASAN WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ` BUPATI GRESIK Menimbang
: a. Bahwa di Kabupaten Gresik terdapat Kawasan Wisata yang mempunyai nilai sejarah dan budaya antara lain Makam Sunan Giri, makam Maulana Malik Ibrahim dan makam Siti Fatimah binti Maimun yang perlu mendapatkan perhatian pemeliharaan, perbaikan dan dijaga kelestariannya; b. Bahwa untuk melaksanakan pada huruf a di atas, pengelolaan Kawasan Wisata diperlukan biaya yang bersumber pada APBD maupun dana yang berasal dari peran serta masyarakat; c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b pengaturannya perlu dituangkan dalam peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Kepariwisataan; 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Jo. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabuaten Gresik; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 29 tahun 2000 tentang Pengelolaan Usaha Wisata; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2000 s/d 2010.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
GRESIK
TENTANG
RETRIBUSI KAWASAN WISATA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Kabupaten Gresik; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; b. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik; c. Dinas Pariwisata, Informasi dan Komunikasi adalah Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gresik; d. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata; f. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait di bidang tersebut; g. Kawasan Wisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata; h. Pengunjung
adalah
perorangan
berkelompok/rombongan
yang
mendatangi/mengunjungi atau memasuki kawasan Wisata; i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; j. Retribusi masuk kawasan wisata adalah uang yang dipungut terhadap orang yang mengunjungi kawasan wisata di Kabupaten Gresik.
BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI KAWASAN WISATA Pasal 2 Obyek retribusi tempat Kawasan Wisata adalah: a. Kawasan wisata Makam Sunan Giri, meliputi; Makam Sunan Prapen, Patilasan Kedaton Giri yang berada di desa Giri, Klangon dan Sidomukti; b. Kawasan wisata Makam Maulana Malik Ibrahim yang meliputi; Makam Malik Ibrahim, Makam Pusponegoro, Makam Raden Santri, Makam Nyi Ageng Pinatih yang berada di desa Gapuro Sukolilo kelurahan Bedilan dan Kebungson; c. Kawasan Wisata Siti fatimah Binti Maimun yang meliputi Situs Leran termasuk fasilitas penunjang Kepariwisataan yang berada di Desa Leran. Pasal 3 (1) Subyek retribusi adalah wisatawan yang masuk kawasan wisata; (2) Yang dikecualikan membayar retribusi kawasan wisata dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah: - Tamu Negara; - Tamu Dinas; - Pengurus Makam dan Penduduk setempat
Pasal 4 Setiap pengunjung atau wisata yang masuk ke kawasan wisata wajib menjaga keamanan, ketertiban umum, kesusilaan dan kesopanan serta dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan Pemerintah Daerah dan rakyat atau masyarakat setempat.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi kawasan wisata digolongkan retribusi jasa usaha.
Pasal 6 Sasaran penetapan struktur dan besarnya didasarkan tarif didasarkan atas tujuan mengendalikan pelayanan serta sebagai pengganti biaya operasional pemeliharaan bangunan, sarana, prasarana, dalam rangka pengawasan pengendalian.
Pasal 7 Stuktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut: a. Perorangan dikenakan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah ) sekali masuk; b. Retribusi lebih dari 30 orang diberi potongan 30%.
Pasal 8 Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
Pasal 9 (1) Kepala Dinas Pariwisata, Informasi dan Komunikasi bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi; (2) Tata cara pemungutan, penyetoran dan pengawasan pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
Pasal 10 (1) Untuk menunjang kelancaran pemungutan retribusi Dinas Pariwisata, Informasi dan Komunikasi diberikan upah pungutan sebesar 7 % (Tujuh persen) dan Retribusi yang masuk; (2) Dari hasil retribusi dimaksud setelah dikurangi upah pungut akan didistribusikan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa di Wilayah Kawasan yang pengaturannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB VI PENGAWASAN Pasal 11 (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Gresik; (2) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian RI, Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Gresik
yang
pengangkatannya dalam menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 Hal-hal lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Disahkan di
: Gresik
Pada tanggal : 20 Nopember 2001
BUPATI GRESIK
TTD
Drs. KH. ROBBACH MA’SUM Diundangkan di
: Gresik
Pada Tanggal
: 21 Nopember 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK
TTD
Drs. G U N A W A N, MSi Pembina Utama Muda Nip. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2001 NOMOR 6 SERI C.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI KAWASAN WISATA
I. PENJELASAN UMUM
Kabupaten Gresik sebagai Daerah yang cukup banyak mengandung nilai-nilai sejarah, sehingga mempunyai arti tersendiri bagi umat yang sealiran baik agama, suku dan ras yang ada pada setiap individu.
Banyak arti penting dalam kehidupan umat beragama, bahwa di Kabupaten Gresik sebagai tempat penyebaran agama Islam oleh Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim, Raden Santri, Nyi Ageng Pinatih, Kuburan panjang Leran dan sebagainya, sangat mendukung keberadaan datangnya wisatawan dari berbagai Daerah berziarah pada tempat-tempat makam dimaksud.
Untuk melestarikan budaya wisata ziarah di Kabupaten Gresik sehingga bisa lestari dan berkesinambungan perlu adanya penetapan Retribusi masuk kawasan wisata Daerah ke dalam Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d Pasal 13
: Cukup Jelas.
