PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2021

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK 2016


TENTANG


INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

INSPEKTORAT KABUPATEN Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 308 Fax (031) 3930615

GRESIK


TENTANG


INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Inspektur Kabupaten Gresik.

Mengingat.

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016; 14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten; 15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.

Memperhatikan: 1.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor: 239/IX/6/8/2003

tentang

Perbaikan

Pedoman

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Penyusunan

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 Perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 20162021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN

BAB II

: GAMBARAN INSPEKTORAT KABUPATEN

BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV

: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V

: RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI

: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LAMPIRAN : MATRIK RENCANA STRATEGIS Tabel 2.1 : Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tabel 5.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja

Kelompok

Sasaran,

dan

Pendanaan Indikatif SKPD Inspektorat Kabupaten Gresik Tabel 6.1 : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 20162021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 digunakan

sebagai

pedoman

dalam

menyusun

Rencana

Kerja

Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 sampai dengan 2021.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di

: Gresik

Pada tanggal

: 6 September 2016

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Drs. KNG. DJOKO SULISTIO HADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580924 198003 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG


DAFTAR ISI

Hal BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

: PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan : GAMBARAN INSPEKTORAT KABUPATEN A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi B. Sumber Daya SKPD C. Kinerja Pelayanan SKPD D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah D. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur E. Telaahan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan E. dan Pembangunan (BPKP) F. Penentuan Isu-Isu Strategis : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi SKPD B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi C. Strategi dan Kebijakan

1 2 3 4

5 7 9 10

12 15 15 18 18 19

22 24 26

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

29

BAB VI

: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

33

BAB VII

: PENUTUP

34

LAMPIRAN

: MATRIK RENCANA STRATEGIS Tabel 2.1 : Capaian Inspektorat Kabupaten Gresik Tabel 5.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Inspektorat Kabupaten Gresik Tabel 6.1 : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Lampiran : Peraturan Inspektur Kabupaten Gresik Nomor : 17 Tahun 2016 Tanggal : 6 September 2016

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perencanaan yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean governance). Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Derah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategis serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tahun 2016 - 2021

1

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 20162021 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah khususnya aspek pengawasan dan pembinaan. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

yang

merupakan

instrument

pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Inspektorat sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengadilan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 ;


2

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah ; 14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 20162021.

C. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, adalah : 1.

Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat ;

2.

Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan ;

3.

Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipasif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).


3

D. Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 disusun dengan tata urutan sebagai berikut : 1. Pada bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematika penulisan Renstra. 2. Pada bab II berisi uraian tinjauan terhadap keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni Inspektorat Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian struktur organisasi dan tata kerja, tugas pokok dan fungsi organisasi dan analisis terhadap lingkungan strategis organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, sumber daya yang dimiliki SKPD, kinerja yang telah dicapai oleh SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan SKPD. 3. Pada bab III berisi uraian atas isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD berupa identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan program Kepala Derah dan Wakil kepala Daerah, telaah tata ruang wilayah dan penentuan isu-isu Strategis. 4. Pada bab IV berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 yang terdiri atas visi dan misi, tujuan dan sasaran beserta indikatornya, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh berupa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun renstra yakni tahun 2020. 5. Pada bab V berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif. 6. Pada bab VI berisi Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2016 – 2021. 7. Pada bab VII berisi Penutup termasuk kaidah transisi rencana kerja setelah berakhirnya renstra.


4

BAB II GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Inspektorat Kabupaten Gresik mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa. Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2008 adalah terdiri atas : 1.

Inspektur ;

2.

Sekretariat, terdiri dari :

3.

a.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

b.

Subbagian Keuangan

c.

Subbagian Program dan Pelaporan

Inspektur Pembantu Wilayah I dibantu oleh : - Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I - Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I - Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I

4.

Inspektur Pembantu Wilayah II dibantu oleh : - Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II - Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II - Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II

5.

Inspektur Pembantu Wilayah III dibantu oleh : - Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III - Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III - Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III

6.

Inspektur Pembantu Wilayah IV dibantu oleh : - Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV


5

- Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV - Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV Dengan bagan susunan organisasi Inspektorat sebagai berikut : STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN (PERDA KAB. GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2008)

Dalam penyelenggaraan tugas, Inspektorat Kabupaten Gresik mempunyai tugas sebagai: 1.

Perencanaan program pengawasan ;

2.

Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;

3.

Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Gresik dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten dan dalam menjalankan tugasnya Inspektur Kabupaten dibantu oleh :


6

a.

Sekretariat Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten. Sekretariat Inspektorat Kabupaten dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan ; 2. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah ; 3. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional ; 4. Penyusunan, penginventarisasian dan pengorganisasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan ; dan 5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga. Sekretariat Kabupaten Gresik membawahi :

b.

-

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

-

Kepala Sub Bagian Keuangan ;

-

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 1.

Pengusulan program pengawasan di wilayah ;

2.

Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan ;

3.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ; dan

4.

Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

B. SUMBER DAYA SKPD Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya


7

Inspektorat didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan yaitu : 1) Sumber Daya Manusia Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola sumber daya organisasi lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, Tujuan organisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari Pegawai/karyawan. Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut golongan terdiri dari : a.

Golongan IV, sebanyak 6 orang;

b

Golongan III, sebanyak 16 orang;

c.

Golongan II, sebanyak 3 orang;

d.

Golongan I, sebanyak 1 orang.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut eselon terdiri dari : a.

Eselon II, sebanyak 1 orang;

b.

Eselon III, sebanyak 3 orang;

c.

Eselon IV, sebanyak 15 orang;

d.

Non Eselon, sebanyak 7 orang.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut tingkat pendidikan terdiri dari : a.

Pasca Sarjana, sebanyak 9 orang;

b.

Sarjana, sebanyak 13 orang;

c.

SMA, sebanyak 3 orang;

d.

SMP, sebanyak 1 orang.

2) Sumber Daya Asset/Modal Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.


8

Inspektorat Kabupaten Gresik menempati ruangan/gedung Kantor Bupati Gresik Lantai III, menggunakan fasilitas kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut : 

Kendaraan roda 4 (empat) 5 unit - 4 unit dalam kondisi baik - 1 unit dalam kondisi kurang baik



Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 15 unit - 8 unit dalam kondisi baik - 1 unit dalam kondisi kurang baik - 6 unit dalam kondisi rusak berat

Untuk menunjang kegiatan administratif Inspektorat Kabupaten Gresik didukung oleh fasilitas : -

Komputer PC sebanyak 17 unit

-

Note Book/ Laptop 6 unit.

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Inspektorat Kabupaten Gresik.

C. KINERJA PELAYANAN SKPD Kinerja pelayanan SKPD merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah suatu SKPD telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja dan kompetensi, atau alat untuk mengecek apakah organisasi dapat melaksanakan program dengan baik dan mengukur seberapa jauh target-target kinerja dapat dicapai oleh SKPD dalam kurun waktu tertentu. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik juga harus dilakukan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk :


9

a.

Mengevaluasi hasil capaian kinerja Tahun 2011-2015 sebagai entry point dalam penyusunan Renstra 2016-2021;

b.

Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dapat dilihat berbagai indikator yang dicapai Inspektorat Kabupaten Gresik sebagaimana tabel 2.1.

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Identifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD atas kondisi organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT dengan melibatkan stakeholders. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Identifikasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal berupa peluang dan ancaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal yang melekat dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Faktor lingkungan internal, dikelompokkan sebagai kekuatan dan kelemahan sebagai berikut : a.

Kekuatan, meliputi : 1) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; 2) Keputusan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik; 3) Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); 4) Adanya Program dan Kegiatan pemeriksaan tertentu/khusus; 5) Adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Penyelenggara Pemerintahan;


10

6) Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melakukan pengawasan. b.

Kelemahan, meliputi : 1) Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia (Aparat Pengawasan); 2) Terbatasnya APIP yang memiliki sertifikasi bidang Pengawasan; 3) Terbatasnya kesempatan APIP yang mengikuti Diklat/Bimtek, Workshop; 4) Terbatasnya sarana dan prasarana serta kelengkapan alat kerja Aparatur Pengawas; 5) Terbatasnya jumlah Aparatur Pengawas.

2.

Faktor lingkungan eksternal, dikelompokkan sebagai peluang dan ancaman sebagai berikut : a.

Peluang, meliputi : 1) Adanya regulasi pemerintah dan peran masyarakat dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; 2) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Aparatur Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan; 3) Adanya Diklat/Bimtek bidang pengawasan yang diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah.

b.

Ancaman, meliputi : 1) Ketidakseimbangan antara jumlah Aparatur Pengawasan dengan obyek pemeriksaan; 2) Keterbatasan pemahaman obyek pemeriksaan dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja; 3) Belum optimalnya penerapan SPIP sehingga berdampak efektifitas pada SKPD; 4) Belum optimalnya penyelesaian temuan hasil pengawasan oleh auditan/SKPD.


11

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat maka mendorong terciptanya suatu tuntutan agar selalu tanggap dan responsif untuk dapat membantu semua pihak mewujudkan akuntabilitas kinerjanya dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah menuju terciptanya tata pemerintahan yang bersih. Untuk mengantisipasi adanya perubahan yang sangat cepat, diperlukan kinerja instansi pengawasan yang responsif dan antisipatif. Dengan memperhatikan tantangan tersebut Inspektorat Kabupaten Gresik dituntut untuk menyesuaikan diri melalui peningkatan kualitas pengawasan serta selalu berupaya tanggap terhadap perubahan-perubahan secara tepat. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Gresik menurut Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2008 dan memperhatikan gambaran umum Inspektorat Kabupaten Gresik serta kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya : 1.

Pengawasan yang Profesional. Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersedian sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Oleh karena luas wilayah Kabupaten Gresik mencapai 1.192,25 km2 yang terdiri dari 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan, ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan. Pada saat ini Inspektorat hanya memiliki 5 kendaraan dinas roda 4 (empat) yang digunakan sebagai sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan se-Kabupaten Gresik, kondisi ini dipandang kurang ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik, yang dilakukan oleh


12

4 Inspektur Pembantu Wilayah dan Sekretariat Inspektorat, apalagi kondisi kendaraan dinas kurang baik sehingga kurang memenuhi persyaratan untuk operasional terutama dalam menjangkau lokasi yang jauh dan sulit. Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan

sumberdaya

manusia

yang

berkualitas

agar

dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah megikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Terampil, Ahli, Ketua Tim, Workshop, Seminar serta Diklat-diklat Lainnya seperti Diklat Penyusunan Peraturan Perundangundangan, Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi, Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan lain sebagainya. 2.

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 26 ayat (4) disebutkan

“Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan

pengawasan terhadap : a) pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; b) pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa; dan c) pelaksanaan urusan pemerintahan desa.” Kemudian dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan : “Aparat Pengawas Intern Pemerintah

melakukan

pengawasan

sesuai

dengan

fungsi

dan

kewenangannya melalui : a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah; b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;


13

d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (good governance) dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. 3.

Belum Optimalnya Penerapan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan salah satu kegiatan dari program penguatan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan merupakan indikasi bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif.

4.

Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti. Beberapa mandat yang diterima Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona Integaritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan

Melayani

(WBBM)

belum

seluruhnya

ditindaklanjuti.

Inspektorat Kabupaten Gresik berkomitmen mengemban dan melaksanakan mandat yang diterima sebagai upaya penguatan peran dan kedudukan Inspektorat.


14

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah : “TERWUJUDNYA GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, SEJAHTERA DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS”. Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya kesinambungan yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu. Sehubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gresik yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, maka Inspektorat Kabupaten Gresik berperan dalam mendukung misi Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk terwujudnya pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, profesionalitas, kejujuran dan akuntabilitas yaitu : Misi Ke-2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik. dengan Sasaran Ke 5 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif. Sejalan dengan misi dimaksud, Inspektorat Kabupaten Gresik sebagai salah satu elemen dari sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pengawasan fungsional internal pemerintah, Inspektorat harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gresik.


15

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik berada di antara 7 derajat dan 8 derajat Lintang Selatan serta antara 112 derajat dan 113 derajat Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-12 meter di atas permukaan laut kecuali sebagian kecil di bagian utara (Kecamatan Panceng), yang mempunyai ketinggian sampai 25 meter di atas permukaan laut. Bagian Utara Kabupaten Gresik dibatasi oleh Laut Jawa, bagian Timur dibatasi oleh Selat Madura dan Kota Surabaya, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, sementara bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Gresik mempunyai wilayah kepulauan, yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas wilayah Gresik seluruhnya 1.192,25 Km2, terdiri dari 996,14 Km2 luas wilayah daratan ditambah sekitar 196,11 Km2 luas Pulau Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km2 yang sangat potensial dari subsektor perikanan laut. Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Curah hujan di Kabupaten Gresik adalah relatif rendah, yaitu rata-rata 2.000 mm per tahun sehingga hampir setiap tahun mengalami musim kering yang panjang. Beberapa isu strategis pembangunan infrastruktur antara lain adalah belum seluruhnya wilayah pedesaan di Kabupaten Gresik terjangkau program jalan poros desa, tidak seimbangnya volume peningkatan kendaraan dengan jumlah jalan yang memadai, belum optimalnya pembangunan dan perbaikan saluran drainase, serta belum terealisasikannya pembangunan Bendung Gerak Sembayat Untuk Pulau Bawean, belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana listrik, belum terwujudnya penyediaan sarana transportasi laut yang memadai antara wilayah daratan Gresik dengan Pulau Bawean, serta belum optimalnya pembangunan jalan lingkar Bawean serta belum adanya jalan tembus antara Bagian Timur dan Barat Pulau Bawean.


16

Untuk

itu

perlu

diupayakan

beberapa

hal

guna

meningkatkan

pembangunan infrastruktur di masa mendatang agar bisa menjadi lebih baik. Ada beberapa fenomena menarik mengenai perkembangan yang ada, yaitu : a.

Perkembangan wilayah cenderung menyebabkan meningkatnya kesenjangan antar-wilayah, ditandai oleh tingkat primacy Kota Gresik yang makin tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Gejala urban primacy di Kota Gresik ini antara lain ditunjukkan oleh pola interaksi yang cenderung convergen mengarah ke Kota Gresik dari wilayah sekitarnya. Kondisi ini akan mengakibatkan peran dan fungsi strategis kawasan dalam lingkup lokal akan terganggu,

yang

pada

gilirannya

akan

menghancurkan

struktur

perekonomian kawasan secara keseluruhan. b.

Perkembangan beberapa wilayah kepulauan (Bawean) masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan wilayah daratan Kabupaten Gresik.

c.

Perkembangan beberapa wilayah selatan Kabupaten Gresik juga lebih terlambat dibandingkan perkembangan wilayah utara Kabupaten Gresik.

d.

Pembentukan perwilayahan yang lebih dipengaruhi wilayah administratif tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Mekanisme pengembangan wilayah melalui batas administratif terlihat lebih lemah dibandingkan dengan mekanisme pasar.

Selain beberapa temuan pada pengembangan wilayah tersebut, terdapat beberapa fenomena eksternal maupun internal yang muncul di Kabupaten Gresik, antara lain: a.

Fenomena globalisasi, di mana sistem mekanisme pasar akan jauh lebih kuat dibandingkan mekanisme lainnya (birokrasi). Globalisasi ini pun akan menyebabkan terjadinya fenomena borderless region.

b.

Fenomena otonomi daerah, di mana adanya fungsi-fungsi pengelolaan di pusat

yang

didesentralisasi

pada

kewenangan

daerah,

sehingga

menyebabkan semakin besarnya kewenangan Kabupaten dalam pengelolaan wilayahnya.


17

c.

Adanya perubahan pada pemaknaan aglomerasi. Perkembangan konsep aglomerasi ini berubah dalam penentuan investasi dari faktor keuntungan penghematan ekonomi akibat aglomerasi menjadi analisis biaya transaksi.

d.

Ketersediaan infrastruktur dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Gresik dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu daerah yang memiliki ketersediaan infrastruktur yang cukup (relatif berada di wilayah utara), dan yang kurang cukup (relatif berada di wilayah selatan), serta sangat kurang (di wilayah Pulau Bawean). Dari uraian di atas dikaitkan dengan tugas dan fungsi Inspektorat, hal

tersebut tidak berdampak atau tidak menimbulkan permasalahan dalam hal pelayanan publik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

D. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur Visi Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode tahun 2015 – 2019 adalah “Menjadi Katalisator Good Governance dan Clean Government di Jawa Timur”. Sedangkan pernyataan Misi Inspektorat Provinsi Jawa Timur adalah Menjadi katalisator Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuju keberhasilan reformasi birokrasi dengan jalan memberikan informasi umpan balik kepada Gubernur/Kepala Daerah melalui pelaksanaan pengawasan internal dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang dicanangkan selaras dengan Visi, Misi, dan Program Gubernur Jawa Timur Periode 2014-2019 dimana Inspektorat mengemban salah satu fokus program yaitu “Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).” Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi yang diwujudkan melalui pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dan perluasan Zona Integritas WBK dan WBBM menjadi fokus Inspektorat Inspektorat Provinsi Jawa Timur.


18

E. Telaahan

Rencana

Strategis

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan Visi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ingin diwujudkan pada periode Tahun 2015 – 2019 adalah “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”. Sedangkan Misi BPKP terdiri dari : 1.

Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;

2.

Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang Efektif;

3.

Mengembangkan

Kapabilitas

Pengawasan

Intern

Pemerintah

yang

Profesional dan Kompeten. Pada misi 1 BPKP memiliki kecenderungan sifat yang pasif yaitu BPKP melaksanakan pengawasan pada pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, sedangkan misi 2 dan 3 memiliki kecenderungan sifat yang aktif yaitu BPKP

melakukan

peran

pembangunan

pengawasan

untuk

mendorong

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif melalui implementasi SPIP pada unit-unit kerja pemerintah dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan yang berkesinambungan.

F. Penentuan Isu-Isu Strategis Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak


19

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Berikut ini isu-isu strategis yang ada di Inspektorat Kabupaten Gresik, antara lain : a) Adanya tuntutan peran APIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mencapai opini BPK dari WDP menjadi WTP; b) Adanya tuntutan peran APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; c) Peran APIP sebagai Quality Assurance dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik; d) Perkembangan implementasi RAD PPK dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; e) Adanya pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025; f) Implementasi SPIP yang efektif pada Satuan Kerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; g) Peningkatan kompetensi aparat pengawasan yang berkesinambungan seiring dengan penetapan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 sesuai


20

arahan Presiden Republik Indonesia agar kapabilitas APIP ditingkatkan menjadi level 3 sebanyak 85%.


21

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi SKPD A.1. Visi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan penetapan Visi merupakan

suatu

sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan langkah

penting

dalam

perjalanan

penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah . Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama serta untuk mendukung Misi ke-2 Kepala Daerah Terpilih Tahun 2016-2021 yaitu “Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata

kepada

masyarakat

dan

pengusaha

melalui

tata

kelola

pemerintahan yang baik”, maka ditetapkan visi Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 yakni :

“MENJADI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH YANG PROFESIONAL DAN TERPERCAYA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”


22

Untuk dapat menangkap makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi yang memiliki 2 (dua) makna yaitu : 1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional

dan

Terpercaya. memiliki makna bahwa pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang memiliki kemampuan, keahlian dan keterampilan khusus dalam bidang pengawasan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas secara maksimal yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang baik dan berkelanjutan.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. memiliki makna mandatoris RPJMD Kabupaten Gresik kepada Inspektorat Kabupaten Gresik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi prasyarat dalam mewujudkan dan meningkatkan daya saing Kabupaten Gresik di segala bidang secara berkelanjutan yang dapat menjamin pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel dan meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Gresik.

A.2. Misi Inspektorat Kabupaten Gresik sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Inspektorat Kabupaten Gresik. Dalam rangka mewujudkan visinya maka ditetapkan misi yang diemban Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2016 - 2021 sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat pengawasan.


23

2. Meningkatkan peran pengawasan intern dalam melakukan manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna : 1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra; 2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; 3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra. Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi criteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya Inspektorat Kabupaten Gresik dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut:


24

1.

Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat

pengawasan.”

maka

ditetapkan

tujuan

mewujudkan

Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Terpercaya.

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1

1. Persentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang memadai 2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Mewujudkan 1. aparatur yang Aparat Meningkatnya memadai Pengawasan kualitas 3. Persentase Internal Aparatur dokumen Pemerintah administrasi yang Profesional perencanaan dan pelaporan yang dan Terpercaya diselesaikan tepat waktu 4. Persentaase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Persentase APIP Tersedianya yang besertifikasi APIP yang bidang professional pengawasan

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE6 1 2 3 4 5 (10) (5) (6) (7) (8) (9)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

2. Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan peran pengawasan intern dalam melakukan manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik” maka ditetapkan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik.


25

NO. TUJUAN (1)

2

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(3)

(4)

(2)

1. Persentase tindak lanjut 1. audit internal Meningkatka 2. Persentase n tindak tindak lanjut lanjut hasil audit eksternal Mewujudka audit dan 3. Persentase n tata aduan tindak lanjut kelola masyarakat aduan pemerintah an yang masyarakat baik dan 2. Persentase melayani Meningkatka SKPD yang dalam n memperoleh upaya akuntabilitas nilai evaluasi meningkatk kinerja SAKIP an instansi minimal B kepercayaa pemerintah n publik 3. Meningkatka Persentase n tahapan Implementas implementasi i tahapan SPIP SPIP

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE6 1 2 3 4 5 (10) (5) (6) (7) (8) (9) 100% 100% 100% 100% 100%

60%

70%

80%

100%

90% 100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

C. Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan dalam Renstra Instansi adalah strategi dan kebijakan Instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Instansi yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Instansi menunjukkan bagaimana cara Instansi mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Instansi dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Instansi. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Instansi selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Instansi bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Instansi. Strategi

dan

arah

kebijakan

merupakan

rumusan

perencanaan

komprehensif tentang bagaimana Instansi mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat


26

digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

1. Strategi Strategi pencapaian tujuan Inspektorat Kabupaten Gresik berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi dan menetapkan strategi sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung tugas pengawasan; b. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk APIP; c. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta kelengkapan alat bantu kerja APIP; d. Intensifikasi

Pengawasan

Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH; e. Optimalisasi Penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; f. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; g. Pencanangan pembangunan Zone Integritas menuju WBK dan WBBM; h. Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan.

2. Kebijakan Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2021,

yang

dirumuskan sebagai berikut : 1. Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Misi “Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat pengawasan“ adalah :


27

a. Pelaksanaan kegiatan administrasi pelayanan perkantoran yang memadai. b. Memberikan kesempatan bagi APIP untuk mengikuti pendidikan, workshop dan seminar terkait pengawasan. c. Mengadakan PKS (Pelatihan Kantor Sendiri). d. Pengembangan kapasitas SDM APIP. e. Pengembangan

Sarana

dan

Pengadaan

Prasarana

serta

kelengkapan alat bantu kerja APIP yang belum tersedia; f. Mengadakan Diklat Mandiri Bidang Pengawasan. 2. Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Misi “Meningkatkan peran pengawasan intern dalam melakukan manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik “ adalah : a. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan secara berkala dan khusus. b. Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pengawasan. c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan KDH. d. Pelaksanaan Bimtek terkait Penerapan SPIP. e. Penyusunan petunjuk teknis penerapan SPIP. f. Pemantauan dan penilaian dampak penerapan SPIP. g. Monitoring dan Evaluasi SPIP. h. Penyusunan regulasi pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja. i. Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi terkait SAKIP. j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta reviu SAKIP. k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan KDH. l. Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi terkait peraturan perundangundangan bidang pengawasan. m. Penyusunan regulasi sebagai pedoman bidang pengawasan.


28

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Gresik, guna mencapai sasaran tertentu. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagai berikut : A. Program, Kegiatan dan Kelompok Sasaran Program pembangunan adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Tingkat keberhasilan program digambarkan dengan capaian indikator kinerja sasaran yang menjadi sasaran program yang bersangkutan. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan : a) Penyediaan jasa surat menyurat; b) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah; c) Penyediaan jasa administrasi keuangan; d) Penyediaan jasa kebersihan kantor; e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; f)

Penyediaan alat tulis kantor;

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; i)

Penyediaan Penyediaan peralatan Rumah Tangga;

j)

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

k) Penyediaan makanan dan minuman; Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tahun 2016 - 2021

29

l)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

m) Penyediaan jasa administrasi kantor. Kelompok Sasaran : Inspektorat Kabupaten Gresik

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan : a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; b) Pengadaan alat bantu kerja; c) Pengadaan kendaraan dinas/operasional. Kelompok Sasaran : Inspektorat Kabupaten Gresik

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan : a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan; b) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan; Kelompok Sasaran : SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi kegiatan : a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; d) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; e) Penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah; f)

Penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.

Kelompok Sasaran : Inspektorat Kabupaten Gresik

5.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, meliputi kegiatan :


30

a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala; b) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah; c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH; d) Inventarisasi temuan pengawasan; e) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; f)

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;

g) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan; h) Review Atas Laporan Keuangan Daerah; i)

Penyusunan Ikhtisar Realisasi Pengawasan;

j)

Pengelolaan

Laporan

Harta

Kekayaan

Aparatur

Sipil

Negara

(LHKASN). Kelompok Sasaran : SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

6.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, meliputi kegiatan : a) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. b) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah; c) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah. Kelompok Sasaran : APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gresik

7.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, meliputi kegiatan : a) Penyusunan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; b) Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; c) Penyusunan sistem dan prosedur bidang pengawasan. Kelompok Sasaran : Inspektorat Kabupaten Gresik

8.

Program Penguatan Pengawasan, meliputi kegiatan : a) Pemantauan Pembentukan Satgas SPIP SKPD;


31

b) Sosialisasi SPIP; c) Bimtek Unsur SPIP; d) Pemetaan Kondisi SPIP SKPD; e) Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Penyelenggaraan SPIP; f)

Bimtek Implementasi SPIP;

g) Pemantauan dan Penilaian Dampak Implementasi SPIP; h) Monitoring dan Evaluasi SPIP. Kelompok Sasaran : SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

B. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Rencana

program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif

Inspektorat Kabupaten Gresik, secara terinci sebagaimana tabel 5.1 pada lampiran.


32

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik telah ditetapkan dan akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Inspektorat Kabupaten Gresik serta mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 maka ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut : 1. Persentase APIP yang bersertifikasi bidang pengawasan; 2. Persentase tindak lanjut audit dan aduan masyarakat; 3. Persentase SKPD yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP minimal B; 4. Persentase tahapan implementasi SPIP; Rincian Indikator Kinerja, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD, sebagaimana pada tabel 6.1 pada lampiran.


33

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik telah ditetapkan dengan memperhatikan perkembangan pada lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi baik secara langsung dan tidak langsung. Dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 maka arah perkembangan organisasi telah diatur untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui peran aktif semua stakeholders. Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama periode Tahun 2016-2021. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Dukungan dari Kepala Daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Gresik pada umumnya. Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis namun masih terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Mengingat hal tersebut Inspektorat Kabupaten Gresik tidak menutup kemungkinan melakukan perbaikan dan penyempurnaan selama periode Renstra apabila diperlukan. Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan dan acuan Rencana Kerja (Renja) Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tahun 2016 - 2021

34

Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2022. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan dapat berlanjut meskipun Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik telah habis masa berlakunya sedangkan kewajiban menyusun Renja Tahun 2022 tetap harus dilakukan sebagai pedoman dan acuan rancangan KUA PPAS yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Gresik, 6 September 2016 INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



35

LAMPIRAN - LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2021

Matrik Renstra 2016 - 2021 / Lembar 2 dari 5 INSPEKTORAT KABUPATEN 2016

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021 VISI

:

MENJADI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH YANG PROFESIONAL DAN TERPERCAYA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

MISI 1 TUJUAN

: :

Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat pengawasan Mewujudkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Terpercaya

Sasaran Uraian Indikator Kinerja 1.1 Persentase 1 Meningkatnya kualitas Aparatur kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang memadai 1.2 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai 1.3 Persentase dokumen administrasi perencanaan dan pelaporan yang diselesaikan tepat waktu

2017 100

Target 2018 2019 100 100

2020 100

2021 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

Tahun Dasar 100

2016 100

%

100

%

100

Satuan

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program Kegiatan 1 Pelaksanaan kegiatan - Program Pelayanan administrasi pelayanan Administrasi perkantoran yang memadai Perkantoran

Pengembangan Sarana dan - Program Pengadaan Prasarana Peningkatan serta kelengkapan alat Sarana dan bantu kerja APIP yang Prasarana Aparatur belum tersedia dan yang representatif - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Uraian

Sasaran Indikator Kinerja 1.4 Persentaase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2 Tersedianya APIP yang professional

2.1 Persentase APIP yang besertifikasi bidang pengawasan

%

Tahun Dasar 100

2016 100

2017 100

%

50

60

70

Satuan

Target 2018 2019 100 100

80

90

2020 100

2021 100

100

100

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program Kegiatan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Memberikan kesempatan bagi APIP untuk mengikuti pendidikan JFA, P2UPD, Auditor Kepegawaian Mengadakan PKS (Pelatihan Kantor Sendiri)

- Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pengembangan kapasitas SDM APIP Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021 VISI

:

MENJADI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH YANG PROFESIONAL DAN TERPERCAYA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

MISI 2

:

Meningkatkan peran pengawasan intern dalam melakukan manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

TUJUAN

:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik

Sasaran Satuan Uraian Indikator Kinerja 1.1 Persentase tindak % 1 Meningkatkan tindak lanjut hasil lanjut audit audit dan aduan internal masyarakat 1.2 Persentase tindak % lanjut audit eksternal

Target 2018 2019 100 100

Tahun Dasar 100

2016 100

2017 100

50

60

70

80

2020 100

2021 100

90

100

100

1.3 Persentase tindak lanjut aduan masyarakat

%

100

100

100

100

100

100

100

2 Meningkatkan 2.1 Persentase SKPD akuntabilitas kinerja yang memperoleh instansi pemerintah nilai evaluasi SAKIP minimal B

%

30

40

50

60

70

80

100

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program Kegiatan 1 Pelaksanaan kegiatan - Program pemeriksaan secara Peningkatan Sistem berkala dan khusus Pengawasan Internal dan 2 Pelaksanaan kegiatan Pengendalian tindak lanjut pengawasan Pelaksanaan Kebijakan KDH 3 Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi

1 Penyusunan regulasi pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja 2 Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi terkait SAKIP 3 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta reviu SAKIP

- Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan


Uraian 3 Meningkatkan Implementasi tahapan SPIP

Sasaran Indikator Kinerja 3.1 Persentase tahapan implementasi SPIP

Satuan %

Tahun Dasar 0

2016 0

2017 20

Target 2018 2019 40 60

2020 80

2021 100

1 2 3 4

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program Kegiatan Pelaksanaan Bimtek terkait - Program Penerapan SPIP Penguatan Pengawasan Penyusunan petunjuk teknis penerapan SPIP Pemantauan dan penilaian dampak penerapan SPIP Monitoring dan Evaluasi SPIP

Tabel 2.1 : Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(3)

Tahun 1 (4)

Tahun 2 (5)

Tahun 3 (6)

Tahun 4 (7)

Tahun 5 (8)

(9)

Tahun 0 (1)

(2)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD.

Target Capaian Setiap Tahun

1

Persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

89%

89%

2

Persentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti

100%

88%

158%

100%

98%

98%

98%



Tabel 6.1 : Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Urusan Penyelenggaraan Pengawasan Daerah NO

Program Prioritas Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

DPA. 2016

Tahun 2017

Tindak lanjut audit Internal 100%, Tindak lanjut audit Eksternal 50,0%, Tindak lanjut pengaduan masyarakat 100%



50,0%

60,0%

70,0%

Capaian nilai evaluasi SAKIP SKPD minimal B

30%

40%

Implementasi Tahapan SPIP

0%

0%

Tindak lanjut audit Internal 100%, Program Peningkatan Sistem Tindak lanjut audit Tindak lanjut audit Pengawasan Internal dan dan pengaduan 1 Eksternal 50,0%, Pengendalian Pelaksanaan masyarakat Tindak lanjut Kebijakan KDH pengaduan masyarakat 100%

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga 2 Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan 3 Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Penguatan 4 Pengawasan

Target Capaian Kinerja Program Tahun 2018 Tahun 2019

APIP yang besertifikasi bidang pengawasan

Tahun 2020

Tahun 2021




80,0%

90,0%

100,0%

100,0%

50%

60%

70%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%



Tabel 5.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Inspektorat Kabupaten Gresik Misi 1 : Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat pengawasan. INDIKATOR

TUJUAN 1 Mewujudkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional danTerpercay a

SASARA N 2 Meningkat nya kualitas Aparatur

INDIKATO R SASARAN 3 1. Terselenggar anya program pelayanan administrasi perkantoran yang memadai

PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE 4 1 . 2 0 .

1 . 2 0 . 0 5 .

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAI AN PADA TAHUN AWAL PEREN CANA AN

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

7 100%

8 100%

9

10 100%

11

12 100%

13

14 100%

15

16 100%

17

18 100%

19

20 100%

21

Tahun-1

5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6 Persentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang memadai

0 1 . 0 5 .

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah surat tersampaikan

1.500 surat

1.500 surat

Jumlah orang

4 Orang

4 Orang

0 7 .

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah orang

0 8 .

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah orang

0 9 .

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

Jumlah peralatan kerja

0 1 .

Tahun-2

447.4 21.50 0

6 Orang

6 Orang

8.600. 000 15.60 0.000

26.40 0.000

1 Orang

28 Unit

510.1 60.00 0

1.500 surat 4 Orang

6 Orang

1 Orang

28 Unit

10.40 0.000

Tahun-3

28 Unit

9.460. 000 17.20 0.000

29.00 0.000

18.00 0.000

11.45 0.000

Tahun-4

561.5 86.00 0

1.500 surat 4 Orang

6 Orang

1 Orang

28 Unit

10.40 6.000 18.90 0.000

32.00 0.000

20.00 0.000

12.60 0.000

Tahun-5

617.7 50.00 0

1.500 surat 4 Orang

6 Orang

1 Orang

28 Unit

11.45 0.000 20.80 0.000

35.20 0.000

22.00 0.000

13.85 0.000

Tahun-6

679.6 60.00 0

1.500 surat 4 Orang

6 Orang

1 Orang

28 Unit

12.59 5.000 22.90 0.000

38.80 0.000

24.50 0.000

15.25 0.000

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

747.7 50.00 0

1.500 surat 4 Orang

6 Orang

1 Orang

28 Unit

13.85 0.000 25.20 0.000

42.70 0.000

27.00 0.000

16.80 0.000

747.7 50.00 0

1.500 surat 4 Orang

6 Orang

1 Orang

28 Unit

13.85 0.000 25.20 0.000

42.70 0.000

27.00 0.000

16.80 0.000

UNIT KERJA SKPD PENAN GGUN GJAWA B

LOKAS I

22 Inspekto rat

23 Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Tbl 5 - 1

INDIKATOR

TUJUAN

SASARA N

INDIKATO R SASARAN

KODE

1

2

3

4





target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Tahun-6


Rp


LOKAS I

21

22

23

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

kerja

1 0 . 1 1 .

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis atk

39 Jenis

Jumlah jenis cetakan dan jenis penggandaan

26 Jenis cetakan dan 1 jenis penggan daan

26 Jenis cetaka n dan 1 jenis pengg andaa n

1 3 .

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Jumlah unit

20 unit

20 unit

1 4 . 1 5 .

Jumlah jenis alat kebersihan Jumlah media

17 Jenis

118 media

39 Jenis

17 Jenis 118 media

35.98 1.500 26.00 0.000

99.12 3.000

8.000. 000 11.32 0.000

39 Jenis 26 Jenis cetak an dan 1 jenis pengg andaa n

20 unit

17 Jenis 118 media

39.60 0.000 28.60 0.000

109.0 00.00 0 8.800. 000 12.45 0.000


20 unit

17 Jenis 118 media

43.50 0.000 31.50 0.000

120.0 00.00 0 9.680. 000 13.70 0.000


20 unit

17 Jenis 118 media

47.85 0.000 34.65 0.000

132.0 00.00 0 10.65 0.000 15.10 0.000


20 unit

17 Jenis 118 media

52.60 0.000 38.11 5.000

145.0 00.00 0 11.70 0.000 16.60 0.000


20 unit

17 Jenis 118 media

57.85 0.000 41.95 0.000

159.5 00.00 0 12.90 0.000 18.25 0.000


20 unit

17 Jenis 118 media

57.85 0.000 41.95 0.000

159.5 00.00 0 12.90 0.000 18.25 0.000

Tbl 5 - 2

INDIKATOR

TUJUAN

SASARA N

INDIKATO R SASARAN

KODE

1

2

3

4


Meningkat nya kualitas Aparatur

2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

1 . 2 0 .

1 . 2 0 . 0 5 .


Tahun-1

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

9

10 1100 dus; 176 dus; 360; 225 dus

11

12 1100 dus; 176 dus; 360; 225 dus

13

14 1100 dus; 176 dus; 360; 225 dus

15

16 1100 dus; 176 dus; 360; 225 dus

17

18 1100 dus; 176 dus; 360; 225 dus

19

20 1100 dus; 176 dus; 360; 225 dus

21

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30 Kali

30 Kali

2 1 .

Penyediaan jasa administrasi kantor (Non PNS) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan selama 1 tahun Jumlah orang

0 5 .

Pengadaan kendaraan dinas/operasi onal

Jumlah kendaraan

2 Orang

17.45 7.000

152.5 40.00 0

36.00 0.000

100%

30 Kali

2 Orang

19.20 0.000

167.8 00.00 0

39.60 0.000

100% 41.54 0.000

5 unit

Tahun-6

target

1 8 .

100%

Tahun-5

Rp

8 1100 dus; 176 dus; 360; 225 dus

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Tahun-4

target

7 1100 dus; 176 dus; 360; 225 dus

0 2 .

Tahun-3

Rp

6 Jumlah mamin

2 Orang

Tahun-2


target

5 Penyediaan makanan dan minuman

1 7 .

Mewujudkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Terpercaya



2 Orang

184.6 00.00 0

43.60 0.000

100% 2.039. 694.0 00

21 unit

30 Kali

21.10 0.000

1.985. 000.0 00

30 Kali

2 Orang

23.20 0.000

203.0 00.00 0

48.00 0.000

100% 38.16 5.000

30 Kali

2 Orang

25.50 0.000

223.3 00.00 0

52.80 0.000

100% 41.98 5.000

30 Kali

2 Orang

28.00 0.000

245.6 50.00 0

58.10 0.000

100% 46.18 5.000

2 Orang

245.6 50.00 0

58.10 0.000

100% 51.00 0.000

21 unit

30 Kali

28.00 0.000

51.00 0.000


LOKAS I

22 Inspekto rat

23 Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Tbl 5 - 3

INDIKATOR

TUJUAN

SASARA N

INDIKATO R SASARAN

KODE

1

2

3

4

Mewujudkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Terpercaya

Meningkat nya kualitas Aparatur

3. Terselenggar anya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 . 2 0 .

1 . 2 0 . 0 5 .


target

Rp

target

Rp

5 Pengadaan alat bantu kerja Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6 Jumlah alat

7 1 unit

8 4 Unit

9

10 8 Unit

11

Sosialisasi peraturan perundangundangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

Jumlah pelaksanaan Sosialisasi

0 kali

Jumlah pelaksanaan Bimtek

0 kali

PROGRAM DAN KEGIATAN 1 1 . 2 4 .

0 5 .

0 2 . 0 3 .



Tahun-1

Tahun-2

10.00 0.000 Jumlah kendaraan

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

14 unit

0%

14 unit

31.54 0.000

100%

14 unit

1 kali

Tahun-4

target

13 -

Rp

14 -

Tahun-5

target

15 -

16 -

34.69 4.000

14 unit

38.16 5.000

100%

1 kali

target

Rp

target

Rp

17

18 8 Unit

19

20

21

-

46.18 5.000

100%

1 kali

-

51.00 0.000

100%

1 kali

51.00 0.000

100%

1 kali

300.0 00.00 0

1 kali 100.0 00.00 0

1 kali 200.0 00.00 0

14 unit

300.0 00.00 0

100.0 00.00 0 1 kali

200.0 00.00 0

14 unit

300.0 00.00 0

100.0 00.00 0 1 kali

200.0 00.00 0

14 unit

300.0 00.00 0

100.0 00.00 0 1 kali

200.0 00.00 0

41.98 5.000

100% 300.0 00.00 0

100.0 00.00 0 1 kali

14 unit

Tahun-6

Rp

20.00 0.000

1 kali

200.0 00.00 0

Rp

12

300.0 00.00 0

100.0 00.00 0 1 kali

target -

100% 300.0 00.00 0

Tahun-3


100.0 00.00 0 1 kali

200.0 00.00 0

200.0 00.00 0


LOKAS I

22 Inspekto rat

23 Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Tbl 5 - 4

INDIKATOR

TUJUAN 1 Mewujudkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Terpercaya

SASARA N 2 Meningkat nya kualitas Aparatur

INDIKATO R SASARAN 3 4. Persentase dokumen administrasi perencanaan dan pelaporan yang diselesaikan tepat waktu

KODE 4 1 . 2 0 .

1 . 2 0 . 0 5 .

0 6 .

0 1 .

0 4 . 0 5 .

0 8 .



target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

7 100%

8 100%

9

10 100%

11

12 100%

13

14 100%

15

16 100%

17

18 100%

19

20 100%

21



5 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6 Persentase dokumen administrasi perencanaan dan pelaporan yang diselesaikan tepat waktu

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah Penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah

Jumlah buku laporan

32 buku

Jumlah buku laporan

22 buku

Jumlah buku laporan

30 buku

Jumlah buku laporan

20 buku

Tahun-1

Tahun-2

115.5 92.50 0

32 buku

22 buku

30 buku

20 buku

52.65 0.000

20.65 6.000

21.76 8.500

20.51 8.000

Tahun-3

114.6 00.00 0

32 buku

22 buku

30 buku

20 buku

57.90 0.000

22.75 0.000

23.95 0.000

10.00 0.000

Tahun-4

125.0 50.00 0

32 buku

22 buku

30 buku

20 buku

63.70 0.000

25.00 0.000

26.35 0.000

10.00 0.000

Tahun-5

136.5 00.00 0

32 buku

22 buku

30 buku

20 buku

70.00 0.000

27.50 0.000

29.00 0.000

10.00 0.000

Tahun-6

149.1 50.00 0

32 buku

22 buku

30 buku

20 buku

77.00 0.000

30.25 0.000

31.90 0.000

10.00 0.000


185.7 50.00 0

32 buku

22 buku

30 buku

20 buku

84.50 0.000

33.25 0.000

35.00 0.000

33.00 0.000

185.7 50.00 0

32 buku

22 buku

30 buku

20 buku

84.50 0.000

33.25 0.000

35.00 0.000

33.00 0.000


LOKAS I

22 Inspekto rat

23 Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Tbl 5 - 5

INDIKATOR

TUJUAN 1 Mewujudkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Terpercaya

SASARA N

INDIKATO R SASARAN

2 Tersediany a APIP yang profession al

3 Persentase APIP yang besertifikasi bidang pengawasan


KODE 4 1 . 2 0 .

1 . 2 0 . 0 5 .

2 1 .

0 1 .

0 4 .

0 5 .




target

7 50%

8 50%

5 Program Peningkatan Profesionalis me Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

6 Persentase APIP yang besertifikasi bidang pengawasan

Pelatihan Pengembanga n Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Jumlah pelaksanaan Bimtek/Pelati han

3 kali

Jumlah APIP yang diikutkan diklat

0 Orang

Jumlah APIP yang mengikuti diklat

0 Orang

Tahun-1

Tahun-2

Rp 9

Tahun-4

Tahun-5

Tahun-6

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

10 60%

11

12 70%

13

14 80,00 %

15

16 90%

17

18 100%

19

20 100%

21

102.1 95.60 0

3 kali

Tahun-3


362.5 00.00 0

3 kali 102.1 95.60 0

183.7 50.00 0

3 kali 112.5 00.00 0

0 Orang

0 Orang

0 Orang

25 Orang

250.0 00.00 0

3 kali 123.7 50.00 0

2 Orang

196.1 50.00 0

60.00 0.000

210.0 00.00 0

3 kali 136.1 50.00 0

2 Orang

60.00 0.000

225.0 00.00 0

3 kali 150.0 00.00 0

2 Orang

60.00 0.000

225.0 00.00 0

3 kali 165.0 00.00 0

2 Orang

60.00 0.000

165.0 00.00 0

2 Orang

60.00 0.000


LOKAS I

22 Inspekto rat

23 Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Tbl 5 - 6

Tabel 5.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Inspektorat Kabupaten Gresik Misi 2 : Meningkatkan peran pengawasan intern dalam melakukan manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

1 Mewujudk an tata kelola pemerintah an yang baik dan melayani dalam upaya meningkat kan kepercayaa n publik

2 Meningkatka n tindak lanjut hasil audit dan aduan masyarakat

INDIKATOR SASARAN 3 Persentase tindak lanjut audit internal, Persentase tindak lanjut audit eksternal dan Persentase tindak lanjut aduan masyarakat


KODE 4 1 . 2 0 .

1 . 2 0 . 0 5 .

2 0 .

0 1 .

0 2 .

0 3 .


5 Program PeningkatanS istem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

6 Persentase temuan audit yang bersifat material nihil

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

jumlah LHP

jumlah LHP

Jumkah kegiatan monev



target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

7 100%

8 100%

9

10 100%

11

12 100%

13

14 100%

15

16 100%

17

18 100%

19

20 100%

21

Tahun-1

Tahun-2

3.108. 182.4 00

68 LHP

90 LHP

32 monev

68 LHP

90 LHP

64 mone v

740.9 43.50 0

695.5 89.50 0

451.6 56.00 0

Tahun-3

3.704. 550.0 00

68 LHP

90 LHP

64 mone v

1.065. 000.0 00

815.1 50.00 0

496.8 00.00 0

Tahun-4

3.729 .050. 000

68 LHP

90 LHP

64 mone v

896.5 00.00 0

841.6 50.00 0

546.5 00.00 0

Tahun-5

4.086 .950. 000

68 LHP

90 LHP

64 mone v

986.1 50.00 0

925.8 00.00 0

601.1 50.00 0

Tahun-6

4.485 .450. 000

68 LHP

90 LHP

64 mone v

1.084 .750. 000

1.018 .400. 000

661.3 00.00 0


4.919 .275. 000

68 LHP

90 LHP

64 mone v

1.193 .250. 000

1.120 .000. 000

727.5 00.00 0

4.919 .275. 000

68 LHP

90 LHP

64 mone v

1.193 .250. 000

1.120 .000. 000

727.5 00.00 0

UNIT KERJA SKPD PENAN GGUNG JAWAB

LOKAS I

22 Inspekto rat

23 Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Tbl 5 - 7

INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

KODE 4





Tahun-1

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Tahun-6

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

7 2 laporan

8 2 lapora n

9

10 2 lapora n

11

12 2 lapora n

13

14 2 lapora n

15

16 2 lapora n

17

18 2 lapora n

19

20 2 lapora n

21

68 obrik

68 obrik

0 5 .

5 Inventarisasi temuan pengawasan

6 Jumlah laporan

0 6 .

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Jumlah obrik

0 7 .

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Jumlah buku laporan tindak lanjut

50 buku

0 8 .

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Review Atas Laporan Keuangan Daerah*

Jumlah kegiatan evaluasi

3 kali

Jumlah laporan yang direview

3 laporan

3 lapora n

1 2 .

Penyusunan Ikhtisar Realisasi Pengawasan

Jumlah dokumen

2 dokume n

2 doku men

1 3 .

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Jumlah laporan

0 dokume n

1 doku men

0 9 .

Tahun-2


50 buku

50.00 0.000

241.8 01.00 0 210.8 29.00 0

3 kali

68 obrik

50 buku

55.00 0.000

266.0 00.00 0 232.0 00.00 0

3 kali 118.1 17.00 0 399.6 46.00 0 49.60 0.400

150.0 00.00 0

68 obrik

50 buku

2 doku men 1 doku men

292.6 00.00 0 255.2 00.00 0

3 kali 130.0 00.00 0

3 lapora n

60.00 0.000

439.6 00.00 0 55.00 0.000

150.0 00.00 0

68 obrik

50 buku


321.8 50.00 0 280.7 00.00 0

3 kali 143.0 00.00 0

3 lapora n

66.00 0.000

483.6 00.00 0 60.00 0.000

150.0 00.00 0

68 obrik

50 buku


354.0 00.00 0 308.8 00.00 0

3 kali 157.3 00.00 0

3 lapora n

75.00 0.000

532.0 00.00 0 66.00 0.000

150.0 00.00 0

68 obrik

50 buku


389.5 00.00 0 340.0 00.00 0

3 kali 173.0 00.00 0

3 lapora n

82.50 0.000

585.2 00.00 0 75.00 0.000

150.0 00.00 0

68 obrik

50 buku


389.5 00.00 0 340.0 00.00 0

3 kali 190.3 00.00 0

3 lapora n

82.50 0.000

643.7 25.00 0 82.50 0.000

150.0 00.00 0

190.3 00.00 0 3 lapora n 2 doku men 1 doku men

643.7 25.00 0 82.50 0.000

150.0 00.00 0


LOKAS I

22 Inspekto rat

23 Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Tbl 5 - 8

INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

1 Mewujudk an tata kelola pemerintah an yang baik dan melayani dalam upaya meningkat kan kepercayaa n publik

2 Capaian nilai evaluasi SAKIP SKPD minimal B

INDIKATOR SASARAN 3 Persentase SKPD yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP minimal B


KODE 4 1 . 2 0 .

1 . 2 0 . 0 5 .

2 2 .

0 2 .

0 5 .

Mewujudk an tata kelola pemerintah an yang baik dan melayani dalam upaya meningkat kan kepercayaa n publik

Implementasi Tahapan SPIP

Persentase tahapan implementasi SPIP

1 . 2 0 .

1 . 2 0 . 0 5 .

2 8 .


target

7 30%

8 40%

5 Program Penataan dan Penyempurna an Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

6 Persentase SKPD yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP minimal B

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Program Penguatan Pengawasan

Jumlah dokumen SOP

6 SOP

Jumlah dokumen SOP

0 SOP




Tahun-1

Tahun-2

Rp 9

0%

1 SOP

45.28 5.000

50.00 0.000

0%

Tahun-5

Tahun-6

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

10 50%

11

12 60%

13

14 70%

15

16 80%

17

18 100%

19

20 100%

21

55.00 0.000

6 SOP

0 SOP

55.00 0.000

-

20% -

Tahun-4

target

95.28 5.000

6 SOP

Tahun-3


60.00 0.000

6 SOP

0 SOP

6 SOP 60.00 0.000

6 SOP

0 SOP

6 SOP

0 SOP

6 SOP

0 SOP

79.00 0.000

0 SOP -

100% 625.0 00.00 0

79.00 0.000

79.00 0.000

-

80% 550.0 00.00 0

79.00 0.000

72.00 0.000

-

60% 500.0 00.00 0

72.00 0.000

66.00 0.000

-

40% 450.0 00.00 0

66.00 0.000

-

100% 700.0 00.00 0

700.0 00.00 0


LOKAS I

22 Inspekto rat

23 Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Tbl 5 - 9

INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

KODE 4





target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

8 0 kali

9

10 2 kali

11

12 2 kali

13

14 0 kali

15

16 0 kali

17

18 0 kali

19

20 0 kali

21

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

5 Pemantauan Pembentukan Satgas SPIP SKPD

6 Jumlah pelaksanaan pemantauan

7 0 kali

0 2 .

Sosialisasi SPIP

Jumlah kegiatan

0 kegiatan

0 kegiat an

1 kegiat an

0 3 .

Bimbingan Teknis Unsur SPIP

Jumlah kegiatan

0 kegiatan

0 kegiat an

1 kegiat an

0 4 .

Pemetaan Kondisi SPIP SKPD

Jumlah kegiatan

0 kegiatan

0 kegiat an

0 kegiat an

1 kegiat an

0 5 .

Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Penyelenggar aan SPIP Bimbingan Teknis Implementasi SPIP

Jumlah peraturan/SOP

0 dokume n

0 doku men

0 doku men

0 doku men

1 doku men

Jumlah kegiatan

0 kegiatan

0 kegiat an

0 kegiat an

0 kegiat an

0 kegiat an

1 kegiat an

Pemantauan dan Penilaian Dampak Implementasi SPIP

Jumlah pemantauan

0 kali

0 kali

0 kali

0 kali

0 kali

0 kali

0 1 .

0 6 . 0 7 .

50.00 0.000

200.0 00.00 0 200.0 00.00 0

Tahun-6


50.00 0.000 0 kegiat an 1 kegiat an

0 kegiat an

200.0 00.00 0 250.0 00.00 0

1 kegiat an 1 kegiat an

0 kegiat an

200.0 00.00 0 250.0 00.00 0 100.0 00.00 0


0 kegiat an

200.0 00.00 0 250.0 00.00 0

0 doku men


0 kegiat an

200.0 00.00 0 250.0 00.00 0

0 doku men

175.0 00.00 0

1 kegiat an


200.0 00.00 0 250.0 00.00 0

0 doku men

150.0 00.00 0

2 kali

1 kegiat an

150.0 00.00 0

2 kali 100.0 00.00 0

100.0 00.00 0


LOKAS I

22 Inspekto rat

23 Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Inspekto rat

Tbl 5 - 10

Tabel 5.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Inspektorat Kabupaten Gresik Misi 1 : Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat pengawasan.

TUJUAN 1

SASARAN 2

INDIKATOR SASARAN 3

Mewujudkan Meningkatny 1. Terselenggaranya Aparat Pengawasan a kualitas program pelayanan Internal Pemerintah Aparatur administrasi yang Profesional perkantoran yang danTerpercaya memadai

KODE 4

1.20. 1.20.05. 01.

PROGRAM DAN KEGIATAN 5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 6

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL 7

Terselenggaranya program pelayanan administrasi perkantoran yang memadai

Jumlah surat tersampaikan

1.500 surat

Jumlah orang

4 Orang

07. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah orang

6 Orang

08. Penyediaan jasa kebersihan Jumlah orang kantor

1 Orang

09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

28 Unit

10. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis atk 11. Penyediaan barang cetakan Jumlah jenis cetakan dan dan penggandaan jenis penggandaan

13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14. Penyediaan peralatan rumah tangga 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 17. Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah unit

447.421.500

target 10

100%

Rp 11

target 12

510.160.000

100%

8.600.000 1.500 surat 15.600.000 4 Orang

9.460.000 1.500 surat 17.200.000 4 Orang

6 Orang

26.400.000 6 Orang

29.000.000 6 Orang

1 Orang

Rp 13

561.586.000

target 14

100%

617.750.000

target 16

100%

Rp 17

679.660.000

Tahun-6 target 18

100%

Rp 19

747.750.000

Kondisi Kinerja pada akhir target 20

100%

Rp 21

UNIT KERJA SKPD PENANGGUN GJAWAB 22

LOKASI 23

747.750.000 Inspektorat

Inspektorat


Inspektorat


Inspektorat

13.850.000 1.500 surat 25.200.000 4 Orang

32.000.000 6 Orang

35.200.000 6 Orang

38.800.000 6 Orang

42.700.000 6 Orang


Inspektorat

18.000.000 1 Orang

20.000.000 1 Orang

22.000.000 1 Orang

24.500.000 1 Orang

27.000.000 1 Orang


Inspektorat

10.400.000 28 Unit

11.450.000 28 Unit

12.600.000 28 Unit

13.850.000 28 Unit

15.250.000 28 Unit

16.800.000 28 Unit


Inspektorat

39 Jenis 26 Jenis 26 cetakan dan Jenis 1 jenis cetaka penggandaan n dan 1 jenis pengga ndaan

35.981.500 39 Jenis

39.600.000 39 Jenis 28.600.000 26 Jenis cetakan dan 1 jenis pengga ndaan

43.500.000 39 Jenis


52.600.000 39 Jenis 38.115.000 26 Jenis cetaka n dan 1 jenis pengg andaa n



Inspektorat


Inspektorat

20 unit

20 unit

99.123.000 20 unit

132.000.000 20 unit

159.500.000 20 unit


Inspektorat

17 Jenis 118 media

12.900.000 17 Jenis 18.250.000 118 media


Inspektorat

11.320.000 118 media

145.000.000 20 unit 11.700.000 17 Jenis 16.600.000 118 media


Inspektorat

25.500.000 1100 dus; 176 dus; 360; 225 dus 223.300.000 30 Kali

28.000.000 1100 dus; 176 dus; 360; 225 dus 245.650.000 30 Kali


Inspektorat


Inspektorat

28 Unit

39 Jenis

118 media

5 unit

26.000.000 26 Jenis cetakan dan 1 jenis penggand aan

8.000.000 17 Jenis

17.457.000 1100 dus; 176 dus; 360; 225 dus

152.540.000 30 Kali

36.000.000 2 Orang

41.540.000

100%

21 unit

109.000.000 20 unit 8.800.000 17 Jenis 12.450.000 118 media 19.200.000 1100 dus; 176 dus; 360; 225 dus 167.800.000 30 Kali

39.600.000 2 Orang 2.039.694.000

1.985.000.000

100%

10.406.000 1.500 surat

Rp 15

Tahun-5

12.595.000 1.500 surat 22.900.000 4 Orang

Jumlah mamin

Jumlah kendaraan

Rp 9

1.500 surat 4 Orang

1100 dus; 1100 176 dus; dus; 360; 225 dus 176 dus; 360; 225 dus 18. Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat koordinasi dan 30 Kali 30 konsultasi ke luar daerah konsultasi yang dilakukan Kali selama 1 tahun 21. Penyediaan jasa Jumlah orang 2 Orang 2 administrasi kantor (Non Orang PNS) Mewujudkan Meningkatny 2. Persentase 1.20. 1.20.05. 02. Program Peningkatan Persentase pemenuhan 100% 100% Aparat Pengawasan a kualitas pemenuhan sarana dan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Internal Pemerintah Aparatur prasarana aparatur yang Aparatur aparatur yang memadai yang Profesional memadai dan Terpercaya

05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun-3 Tahun-4

Tahun-2

11.450.000 1.500 surat 20.800.000 4 Orang

Jumlah jenis alat kebersihan 17 Jenis Jumlah media

target 8

100% 100%

01. Penyediaan jasa surat menyurat 05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah peralatan kerja

Tahun-1

18.900.000 4 Orang

31.500.000 26 Jenis cetakan dan 1 jenis pengganda an

120.000.000 20 unit 9.680.000 17 Jenis 13.700.000 118 media

21.100.000 1100 dus; 176 dus; 360; 225 dus

184.600.000 30 Kali

10.650.000 17 Jenis 15.100.000 118 media 23.200.000 1100 dus; 176 dus; 360; 225 dus 203.000.000 30 Kali

43.600.000 2 Orang

48.000.000 2 Orang

52.800.000 2 Orang

58.100.000 2 Orang


Inspektorat

38.165.000

41.985.000

46.185.000

51.000.000


Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

100%

100%

100%

21 unit

100%

11. Pengadaan alat bantu kerja Jumlah alat

Mewujudkan Meningkatny 3. Terselenggaranya Aparat Pengawasan a kualitas program peningkatan Internal Pemerintah Aparatur kapasitas sumber daya yang Profesional aparatur dan Terpercaya

24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.05. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Mewujudkan Meningkatny 4. Persentase dokumen 1.20. 1.20.05. 06. Program Peningkatan Aparat Pengawasan a kualitas administrasi Pengembangan Sistem Internal Pemerintah Aparatur perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang Profesional pelaporan yang dan Keuangan dan Terpercaya diselesaikan tepat waktu

Jumlah kendaraan

Mewujudkan Tersedianya Persentase APIP yang Aparat Pengawasan APIP yang besertifikasi bidang Internal Pemerintah professional pengawasan yang Profesional dan Terpercaya

4 Unit

10.000.000 8 Unit

20.000.000 -

14 unit

31.540.000 14 unit

34.694.000 14 unit

Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur yang memadai

0% 100%

Jumlah pelaksanaan 0 kali Sosialisasi Jumlah pelaksanaan Bimtek 0 kali

Persentase dokumen administrasi perencanaan dan pelaporan yang diselesaikan tepat waktu

01. Penyusunan laporan Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 05. Penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah 08. Penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah 1.20. 1.20.05. 21. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1 unit 14 unit

300.000.000

100%

300.000.000

-

100%

-

-

38.165.000 14 unit

300.000.000

100%

-

-

41.985.000 14 unit

300.000.000

100%

8 Unit 46.185.000 14 unit 300.000.000

100%

51.000.000 14 unit

300.000.000

100%

Inspektorat

Inspektorat


Inspektorat


Inspektorat

1 kali

100.000.000 1 kali

100.000.000 1 kali

100.000.000 1 kali

100.000.000 1 kali

100.000.000 1 kali

100.000.000 1 kali


Inspektorat

1 kali

200.000.000 1 kali

200.000.000 1 kali

200.000.000 1 kali

200.000.000 1 kali

200.000.000 1 kali

200.000.000 1 kali


Inspektorat

115.592.500

114.600.000

125.050.000

136.500.000

149.150.000

185.750.000


Inspektorat

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

32 buku

32 buku

52.650.000 32 buku

57.900.000 32 buku

63.700.000 32 buku

70.000.000 32 buku

77.000.000 32 buku

84.500.000 32 buku


Inspektorat

Jumlah buku laporan

22 buku

20.656.000 22 buku

27.500.000 22 buku 29.000.000 30 buku

30.250.000 22 buku 31.900.000 30 buku

33.250.000 22 buku 35.000.000 30 buku


Inspektorat

30 buku

22.750.000 22 buku 23.950.000 30 buku

25.000.000 22 buku

Jumlah buku laporan

22 buku 30 buku


Inspektorat

Jumlah buku laporan

20 buku

20 buku

20.518.000 20 buku

10.000.000 20 buku

10.000.000 20 buku

10.000.000 20 buku

10.000.000 20 buku

33.000.000 20 buku


Inspektorat


Inspektorat

Persentase APIP yang besertifikasi bidang pengawasan

50%

50%

21.768.500 30 buku

102.195.600

60%

01. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 04. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Jumlah pelaksanaan Bimtek/Pelatihan

3 kali

3 kali

102.195.600 3 kali

Jumlah APIP yang diikutkan diklat

0 Orang

0 Orang

0 Orang

05. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Jumlah APIP yang mengikuti diklat

0 Orang

0 Orang

25 Orang

362.500.000

70%

112.500.000 3 kali

2 Orang

250.000.000

26.350.000 30 buku

183.750.000

80,00%

123.750.000 3 kali

60.000.000 2 Orang

196.150.000

90%

210.000.000

100%

225.000.000

100%

136.150.000 3 kali

150.000.000 3 kali

165.000.000 3 kali


Inspektorat

60.000.000 2 Orang

60.000.000 2 Orang

60.000.000 2 Orang


Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Tabel 5.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Inspektorat Kabupaten Gresik Misi 2 : Meningkatkan peran pengawasan intern dalam melakukan manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

TUJUAN 1

SASARAN 2


Meningkatka n tindak lanjut hasil audit dan aduan masyarakat

INDIKATOR SASARAN 3

KODE 4

Persentase tindak lanjut 1.20. 1.20.05. 20. audit internal, Persentase tindak lanjut audit eksternal dan Persentase tindak lanjut aduan masyarakat

PROGRAM DAN KEGIATAN 5

Program PeningkatanSistem Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH

01. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 02. PenangananKasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 03. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 05. Inventarisasi temuan pengawasan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 6

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL 7

Persentase temuan audit yang bersifat material nihil

jumlah LHP

68 LHP

jumlah LHP

90 LHP

Jumkah kegiatan monev

Jumlah laporan

Persentase SKPD yang 1.20. 1.20.05. 22. memperoleh nilai evaluasi SAKIP minimal B

Mewujudkan tata Implementasi Persentase tahapan kelola Tahapan implementasi SPIP pemerintahan yang SPIP baik dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun-3 Tahun-4

Tahun-2

Rp 9

target 10

3.108.182.400

100%

Rp 11

target 12

3.704.550.000

100%

Rp 13

target 14

3.729.050.000

100%

Rp 15

target 16

4.086.950.000

100%

68 LHP 90 LHP

740.943.500 68 LHP

1.065.000.000 68 LHP

896.500.000 68 LHP

986.150.000 68 LHP

695.589.500 90 LHP

815.150.000 90 LHP

841.650.000 90 LHP

925.800.000 90 LHP

32 monev

64 monev

451.656.000 64 monev

496.800.000 64 monev

546.500.000 64 monev

601.150.000 64 monev

2 laporan

2 lapora n 68 obrik 50 buku

50.000.000 2 laporan

241.801.000 68 obrik 210.829.000 50 buku

55.000.000 2 laporan

60.000.000 2 laporan

266.000.000 68 obrik 232.000.000 50 buku

292.600.000 68 obrik 255.200.000 50 buku

66.000.000 2 laporan

Tahun-5

Tahun-6

Kondisi Kinerja pada akhir

Rp 17

target 18

Rp 19

4.485.450.000

100%

4.919.275.000

1.084.750.000 68 LHP 1.018.400.000 90 LHP 661.300.000 64 monev

target 20

Rp 21

UNIT KERJA SKPD PENANGGUN GJAWAB 22

LOKASI 23

100%

4.919.275.000 Inspektorat

Inspektorat

1.193.250.000 68 LHP


Inspektorat

1.120.000.000 90 LHP


Inspektorat


Inspektorat


Inspektorat

727.500.000 64 monev

321.850.000 68 obrik 280.700.000 50 buku

75.000.000 2 lapora n 354.000.000 68 obrik 308.800.000 50 buku

82.500.000 2 laporan 389.500.000 68 obrik 340.000.000 50 buku


Inspektorat


Inspektorat

08. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 09. Review Atas Laporan Keuangan Daerah*

Jumlah kegiatan evaluasi

3 kali

3 kali

118.117.000 3 kali

130.000.000 3 kali

143.000.000 3 kali

157.300.000 3 kali

173.000.000 3 kali

190.300.000 3 kali


Inspektorat

Jumlah laporan yang direview

3 laporan

399.646.000 3 laporan

439.600.000 3 laporan

483.600.000 3 laporan

532.000.000 3 laporan


Inspektorat

Jumlah dokumen

2 dokumen

49.600.400 2 dokumen

55.000.000 2 dokum en 150.000.000 1 dokum en

585.200.000 3 lapora n 75.000.000 2 doku men 150.000.000 1 doku men

643.725.000 3 laporan

12. Penyusunan Ikhtisar Realisasi Pengawasan

3 lapora n 2 dokum en 1 dokum en

82.500.000 2 dokum en 150.000.000 1 dokum en


Inspektorat


Inspektorat


Inspektorat

13. Pengelolaan Laporan Harta Jumlah laporan Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Capaian nilai evaluasi SAKIP SKPD minimal B

target 8

100% 100%

06. Tindak lanjut hasil temuan Jumlah obrik 68 obrik pengawasan 07. Koordinasi pengawasan Jumlah buku laporan tindak 50 buku yang lebih komprehensif lanjut


Tahun-1

0 dokumen

Program Penataan dan Persentase SKPD yang Penyempurnaan Kebijakan memperoleh nilai evaluasi Sistem dan Prosedur SAKIP minimal B Pengawasan

02. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 05. Penyusunan Pedoman Evaluasi AkuntabilitasKinerja 1.20. 1.20.05. 28. Program Penguatan Pengawasan

30%

40%

150.000.000 1 dokumen

95.285.000

50%

55.000.000

60%

60.000.000 2 dokumen

150.000.000 1 dokumen

60.000.000

70%

66.000.000 2 dokum en 150.000.000 1 dokum en 66.000.000

80%

72.000.000

100%

79.000.000

100%

Jumlah dokumen SOP

6 SOP

6 SOP

45.285.000 6 SOP

55.000.000 6 SOP

60.000.000 6 SOP

66.000.000 6 SOP

72.000.000 6 SOP

79.000.000 6 SOP


Inspektorat

Jumlah dokumen SOP

0 SOP

1 SOP

50.000.000 0 SOP

- 0 SOP

- 0 SOP

- 0 SOP

- 0 SOP

- 0 SOP

- Inspektorat

Inspektorat


Inspektorat


0%

0%

-

20%

450.000.000

40%

500.000.000

60%

550.000.000

80%

625.000.000

100%

700.000.000

100%

01. Pemantauan Pembentukan Satgas SPIP SKPD

Jumlah pelaksanaan pemantauan

0 kali

0 kali

2 kali

02. Sosialisasi SPIP

Jumlah kegiatan

0 kegiatan

1 kegiatan

03. Bimbingan Teknis Unsur SPIP

Jumlah kegiatan

0 kegiatan

04. Pemetaan Kondisi SPIP SKPD

Jumlah kegiatan

0 kegiatan

0 kegiata n 0 kegiata n 0 kegiata n 0 dokum en 0 kegiata n 0 kali

05. Penyusunan Kebijakan dan Jumlah peraturan/SOP Prosedur Penyelenggaraan SPIP 06. Bimbingan Teknis Jumlah kegiatan Implementasi SPIP

0 dokumen

07. Pemantauan dan Penilaian Jumlah pemantauan Dampak Implementasi SPIP

0 kali

0 kegiatan

1 kegiatan 0 kegiatan 0 dokumen 0 kegiatan 0 kali

50.000.000 2 kali

200.000.000 0 kegiata n 200.000.000 1 kegiata n 1 kegiata n 0 dokum en 0 kegiata n 0 kali

50.000.000 0 kali

0 kegiatan

200.000.000 1 kegiatan

250.000.000 1 kegiatan

1 dokumen

0 kegiatan

0 kali

0 kali

0 kegiata n 200.000.000 1 kegiata n 250.000.000 1 kegiata n 100.000.000 0 dokum en 1 kegiata n 0 kali

0 kali

0 kegiat an 200.000.000 1 kegiat an 250.000.000 1 kegiat an 0 doku men 175.000.000 1 kegiat an 2 kali

200.000.000

250.000.000

150.000.000

100.000.000

0 kali

Inspektorat

Inspektorat

0 kegiata n 1 kegiata n 1 kegiata n 0 dokum en 1 kegiata n 2 kali

Inspektorat

Inspektorat


Inspektorat


Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat


Inspektorat


Inspektorat

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN

Recommend Documents