PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 07 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN NAMA DESA CERMENLEREK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK
Menimbang
: a.
bahwa dengan memperhatikan faktor dukungan tokoh masyarakat Desa Cermenlerek Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, maka untuk perkembangan kemampuan ekonomi, potensi Desa, Kondisi Sosial Budaya, Kondisi Sosial Politik. jumlah Penduduk, luas Desa serta pertimbangan
lainnya
dipandang
perlu
mengubah
nama
Desa
Cermenlerek; b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2.
Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
4.
Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara RI tahun 1974 Nomor 3038);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41001;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
GRESIK
TENTANG
PERUBAHAN NAMA DESA CERMENLEREK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya yang disebut sebaga Badan Eksekutif Daerah;
b.
Daerah adalah Kabupaten Gresik;
c.
Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik;
d.
Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
e.
Badan Perwakilan Desa yang disingkat dengan BPD adalah sebagai Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal Pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
f.
Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa
dalam
rangka
meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan Pembangunan; g.
Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDES adalah Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum sesuai Perundang-undangan yang berlaku;
h.
Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dan Luar Negeri;
i.
Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Desa secara ikhIas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak;
j.
Pinjaman Desa adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh Pemerintah Desa dari Pihak lain yang meminjamkan kepada Pemerintah Desa dengan sarat tertentu seperti jangka waktu, bunga, dan jaminan tertentu;
k.
Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan, kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu;
l.
Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru di luar atau didalam wilayah Desa-Desa yang telah ada;
m. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan Desa terdekat; n.
Penggabungan Desa adalah Pernyataan Dua Desa atau lebih menjadi Desa Baru.
BAB II PERUBAHAN NAMA DESA Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perubahan Nama Desa yang semula Desa Cerrnenlerek Kecamatan Kedamean diubah menjadi Desa Cermen Kecamatan Kedamean.
Pasal 3 (1) Desa Cermen, wilayah kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur mempunyai batas : a. Sebelah Utara, Desa Bulurejo, Desa Dadapkuning, Desa Ngembung, Desa Sukoanyar; b. Sebelah Timur, Desa Beton; c. Sebelah Selatan, Desa Lampah; d. Sebelah Barat, Desa Gluran Ploso. (2) Batas Wilayah Desa Cermen dimaksud ayat (1) digambar dalam peta wilayah administratif Desa yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; (3) Penentuan batas wilayah Desa Cermen dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini secara pasti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 4 Pengaturan Penetapan Rencana pembangunan Desa Cermen dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan kebijaksanaan Kabupaten, Propinsi Jawa Timur dan Negara Republik Indonesia yang penetapannya dilaksanakan dengan Peraturan Desa;
Pasal 5 Pusat Pemerintahan Desa Cermen berkedudukan di Dusun Cermen.
BAB III KEWENANGAN DESA Pasal 6 Kewenangan Pemerintahan Desa Cermen mencakup seluruh kewenangan bidang Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.
BAB IV PEMERINTAHAN DESA Bagian Pertama BADAN PERWAKILAN DESA Pasal 7 BPD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap menjabat sampai akhir jabatan yang telah ditentukan berdasar ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua PEMERINTAH DESA Pasal 8 (1) Penyelenggaraan kepemimpinan Pemerintahan Desa Cermen, selama masih belum habis masa jabatannya sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, masih tetap diakui keberadaannya, tetapi apabila telah habis masa jabatannya maka, selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan harus telah melaksanakan pemilihan; (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Ketentuan ayat (1) Pasal ini yang menyangkut berakhirnya masa jabatannya BPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini.
Pasal 9 Dalam mengisi kelengkapan Perangkat pemerintahan Desa Cermen yang belum terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, Bupati melalui Perangkat Daerah yang lain akan melakukan monitoring atas segala kebutuhannya.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Seluruh aset Pemerintahan Desa Cermenlerek yang telah diubah namanya menjadi aset Pemerintah Desa Cermen yang dibentuk berdasar Peraturan Daerah ini. Pasal 11 Pengawasan aset Pemerintah Desa Cermen dimaksud pasal 12 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Desa yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku, setidak-tidaknya harus menyesuaikan diri dengan kewenangan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Gresik.
Disahkan di Gresik Pada tanggal 24 Mei 2004 BUPATI GRESIK
Ttd
Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM Diundangkan di Gresik Pada tanggal 24 Mei 2004 SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN GRESIK Ttd Drs. GUNAWAN, MSi Pembina Utama Madya NIP. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI E
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 07 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN NAMA DESA CERMENLEREK
I.
PENJELASAN UMUM
Bahwa Desa Cermenlerek yang diubah namanya menjadi Desa Cermen memiliki luas wilayah 277, 825 Ha, dengan jumlah penduduk pada tahun 2003 untuk laki-laki sebanyak 844 jiwa, perempuan sebanyak 879 jiwa yang terbagi dalam 4 (empat) dusun, 12 (dua belas) Rukun Tetangga dan 6 (enam) Rukun Warga, selain telah memiliki Pusat Pemerintahan di Dusun Cermen, juga telah terisi sejumlah perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa, disamping itu juga memiliki tanah Kas Desa yang Iuasnya ± 15.608 Ha oleh karenannya perlu dilakukan pembinaan dan pendataan yang konkrit. Bahwa selain ketentuan diatas sesuai dengan inspirasi tokoh masyarakat di Desa Cermen untuk ke depan agar dapat berkiprah lebih baik maka telah disepakati untuk mengubah Desa Cermenlerek menjadi Desa Cermen dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah sebagai landasan formalnya.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampal dengan 14 : Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 40
