PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Dl KABUPATEN GRESIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas tugas Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan perlu terciptanya Kabupaten Gresik yang bersih, Hijau, indah, Aman dan Tertib, Sehat menuju Daerah Industri, Maritim, Agama dan Niaga; b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur
Penyelenggaraan
Ketentraman
dan
Ketertiban
di
Kabupaten Gresik dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengigat
: 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41); 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 25 tahun tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728);
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Dl KABUPATEN GRESIK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Kabupaten Gresik; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Bupati adalah Bupati Gresik; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; e. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta
Pelaksanaannya;
Penegak
Peraturan
Daerah
dan
Peraturan
f. Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dan rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis; g. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma sosial norma susila maupun aturan-aturan yang berlaku; h. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tertib dan teratur; i. Tempat Umum adalah tempat-tempat uang diperuntukkan bagi kepentingan umum yang meliputi : Taman, Alon-alon, lapangan, Ruang terbuka untuk umum, trotoar; j. Pedagang Kaki Lima adalah (PK-5) adalah orang yang dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau kelengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau menggunakan bagian tepi jalan umum dan tempat umum yang diperuntukkan maupun tidak diperuntukkan sebagai tempat usaha dan tempat lain yang bukan haknya; k. Pedagang Asongan adalah mereka yang menjalankan usahanya dan atau kegiatan tidak mempunyai tempat usaha yang tetap.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 2 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi aman, tentram, tertib dan teratur.
Pasal 3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban bertujuan untuk : a. Menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan kegiatan untuk memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman. Tentram, tertib dan teratur; b. Mencegah
dan
menanggulangi
Ketentraman dan Ketertiban umum;
adanya
gangguan
terhadap
c. Menanggulangi dan meniadakan adanya gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunnya stabilitas keamanan.
Pasal 4 Bupati bertanggungjawab atas terciptanya ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Gresik.
BAB III KETENTUAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Pasal 5 (1) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Peran serta masyarakat; (2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan a. Pemeliharaan keindahan, ketentraman dan ketertiban pada tempat-tempat umum, jalan umum dan trotoar; b. Pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PK-5), pedagang asongan, anak jalanan, pengamen jalanan, angkutan orang dengan kendaraan bermotor dan tidak bermotor, angkutan barang yang mengganggu ketertiban urnum, tempat hiburan, tempat tempat usaha bangunan, tempat parkir, penjajah seks komersial, pemabuk, pelanggar norma-norma susila dijalan umum, gelandangan dan pengemis serta kegiatan kegiatan orang yang dapat mengganggu aktifitas yang dapat membahayakan umum. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menjaga lingkungan masing-masing dan tempat-tempat umum; (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan berwenang;
secara
koordinasi
dengan
pihak-pihak
yang
BAB IV KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Pasal 6 (1) Penyelenggaraan ketentrarnan dan Ketertiban berada dibawah koordinasi Bupati dan dilaksanakan melalui rapat dan konsultasi dengan pimpinan instansi terkait; (2) Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan.
BAB V PELAKSANA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Pasal 7 (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; (2) Apabila perangkat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya diperkirakan tidak cukup mampu mengatasi timbalnya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakai, Bupati sesuai kewenangannya dapat meminta bantuan Polri dan/atau TNI; (3) Perangkat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
BAB VI KETENTUAN LARANGAN Pasal 8 Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Gresik siapapun dilarang untuk : a. Berjualan, mengamen, menggunakan dan atau mendirikan bangunan di tepi jalan umum, trotoar, Pulau jalan, lampu merah (Trafic
Light) dan
fasilitas
umum
lainnya
yang dapat
mengganggu keamanan lalu lintas, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
b. Menyimpan atau menjemur barang-barang yang menimbulkan bau busuk dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat maupun barang-barang lain di atas atau di pinggir jalan umum dan fasilitas fasilitas umum lainnya; c. Membuang sampah organik, sampah kimia, kotoran dan pengurasan kakus, bangkai binatang pada saluran air/got, sungai, laut atau fasilitas-fasilitas umum lainnya; d. Mandi, buang air besar dan air kecil di tempat yang terlihat umum; e. Melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma susila dan ketertiban umum di tempat umum maupun di jalan umum; f. Mengangkut hasil pertambangan bahan galian golongan C tanpa diberi penutup/terpal yang akan mengakibatkan debu/kotoran di jalan-jalan umum; g. Meletakkan
bahan-bahan
bangunan
maupun
tanah
bekas
galian/bongkaran bangunan di tepi jalan, trotoar, Pulau jalan, jalur hijau maupun fasilitas fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu lalu lintas orang maupun kendaraan; h. Menggunakan tepi jalan umum dan tempat-tempat umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk menempatkan kendaraan, cuci kendaraan, servis dan bongkar muat barang dagangan kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah; i. Memasang atau menempatkan segala bentuk reklame, spanduk, baleho, bando, dan lain sebagainya. melintang di jalan, trotoar, pulau jalan, lampu merah (Trafic Light) maupun jalur hijau yang dapat mengganggu lalu lintas orang/kendaraan; j. Mempergunakan tempat-tempat umum, yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, untuk digunakan sebagai tempat tinggal, menginap, berjualan maupun kegiatan-kegiatan lainnya; k. Membiarkan/melepaskan binatang peliharaan berkaki empat berkeliaran tanpa dijaga dan atau diikat; l. Memelihara binatang peliharaan yang beresiko menularkan penyakit hewan kepada manusia tanpa divaksinasi secara berkala.
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 9 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); (2) Pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial dan prasarana lainnya, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mengganti seluruh kerusakan yang diakibatkannya; (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 10 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini.
Pasal 11 (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah: a. Menerima. mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi Iengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah; c. Meminta Keterangan dan Barang Bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan
pencatatan
dan
dokumen-dokumen
serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
BAB IX PENUTUP Pasal 12 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 Tahun 1975 tentang pelaksanaan ketertiban umum di bidang kerapian, kebersihan, keamanan dan kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13
Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Disahkan di
:
Pada tanggal :
Gresik 29 Nopember 2004
BUPATI GRESIK
TTD
Drs. KH. ROBBACH MA’SUM, MM
Diundangkan di Gresik Pada tanggal 29 Nopember 2004
SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN GRESIK
TTD
Drs. Gunawan, MSi. Pembina Utama Madya NIP. 010 080 491
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI E
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN GRESIK
I.
PENJELASAN UMUM Kabupaten Gresik sebagai Kota santri dalam usaha menanamkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan perlu ambil langkah-langkah positif yang dapat menunjang tercapainya Kabupaten Gresik yang bersih, Hijau, Indah, aman dan tertib, sehat menuju Daerah Industri , maritime, Agama dan Niaga (GRESIK BERHIAS IMAN). Sebagaimana dimaklumi guna memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban lingkungan semata-mata bukan saja menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, melainkan juga menjadi tanggungjawab masyarakat Gresik secara keseluruhan. Kabupaten Gresik sebagai salah satu wilayah penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur (GERBANG KERTA SUSILA) masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban amatlah penting dijaga dan ditingkatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk
mewujudkan
usaha
sebagaimana
dimaksud
perlu
mengatur
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Gresik kedalam suatu Peraturan Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
: Pasal ini dimaksudkan sebagai penegasan arti istilahistilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah guna menyamakan pengertian.
Pasal 2 s/d Pasal 4
: Cukup Jelas
Pasal 5 ayat (1) s/d ayat (3)
: Cukup Jelas
Ayat (4)
: Yang dimaksud koordinasi adalah untuk melaporkan adanya gangguan ketentraman, ketertiban dan lain-lain yang melanggar norma-norma kepada Instansi yang berwajib/berwenang.
Pasal 6 ayat (1)
: Yang dimaksud koordinasi adalah rapat dan konsultasi dengan pihak Muspida (Pengadilan, Kejaksaan, Polres dan Kodim)
Ayat (2) Pasai 7 s/d 14
: Cukup Jelas : Cukup Jelas.
