PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI TARIF DAN TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK Menimbang
: a.
Bahwa dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 26 tahun 1997 tentang Retribusi Pe1ayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik perlu disesuaikan;
b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuai sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur tarif dan tata laksana pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2.
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lemharan Negara RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2309);
3.
Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4.
Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembar Negara tahun 1992 Nomor 13, Trnhahan Lembaran Negara Nomor 3467);
5.
Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomot 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 26 juncto Undang undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6.
Undang-undang Noinor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999, nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7.
Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara nomor 3848);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2061 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2001 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara nomor 4139);
10. Keputusan bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1013/MENKES/SKB/iXJ/2001, Nomor 43 Tahnn 2001 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota Keluarganya.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RETRTIBUSI
TARIF
TATALAKSANA
PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gresik; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Gresik; 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gresik; 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penanganan tarif atau retribusi sesuai perundang-undangan yang berlaku; 9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perijinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 10. Kartu Askes adalah bukti sah/identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat; 12. Puskesmas dengan tempat tidur selanjutnya disingkat (Puskesmas TT) adalah puskesmas yang diberi tambaban ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat baik berupa tindakan operasi terbatas maupun asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas 10 tempat tidur; 13. Pemberi pelayanan kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas
pelayanan
kesehatan
yang
memberikan
pelayanan
kesehatan bagi pes PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (PT. ASKES) dan anggota keluarganya; 14. PPK tingkat pertania adaish fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan peiayanan kesehatan tingkat pertama, vaitu Puskesmas, Fuskesmas Keliling (Pusling), Puskesmas Pembantu, Poiiklinik Umum, RSU kelas D serta Rumah Bersalin milik Pemerjntah Daerah; 15. PPK tingkat lanjutan adalah fasiiitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yaitu RSU vertikal dan RSU Daerah; 16. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama; 17. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya; 18. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada puskesmas dengan tempat tidur (Puskesmas TT) untuk keperluan operasi. perawatan diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari;
19. Hari rawat adalah lamanya peserta dan anggota keluarganya dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat; 20. Pelayanan kesehatan penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diangnostik dan pelayanan penunjang lainnya; 21. Daftar dan Plafon Harga Obat yang selanjutnya disingkat DPHO adalah daftar obat yang digunakan untuk pelayanan obat bagi peserta dan atau anggota keluarganya; 22. Pelayanan Obat adalah pemberian obat-obatan diluar obal standar yang termasuk dalam paket Puskesmas, yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan berdasar indikasi medis sesuai dengan DPHO yang berlaku; 23. Obat standar yang ten dalam paket rawat Puskesmas adalah obatobatan yang harus tersedia di Puskesmas untuk keperluan tindakan medis sesaat, gawat darurat, pelayanan bedah, dan pelayanan rawat inap lainnya; 24. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang diagnosa; 25. Tindakan Medis adalah tindakan pembedahan. tindakan pengobatan dengan alat dan tindakan diagnotis lainnya; 26. Persalinan adalah proses lahir bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis; 27. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) adalan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian atau cacat; 28. Tim pengendali adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang bertugas membantu dalam pengendalian pelayanan bagi peserta dan anggota keluarganya di Puskesmas;
29. Sistem pembiayaan kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasar jumlah kartu askes yang terdaftar pada puskesmas; 30. Tarif adalah sebagaian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada Masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima; 31. Tarif paket rawat inap adalah biaya perhari rawat inap yang dihitung berdasarkan rata-rata biaya komponen jasa sarana dan jasa pelayanan; 32. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oieh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas puskesmas, bahan obat-obatan. bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi; 33. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI TARIF Pasal 2 Dengan nama retribusi tarif dan tata laksana pelayanan kesehatan masyarakat dipungut retribusi tarif terhadap pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
Pasal 3 Obyek Retribusi tarif adalah setiap orang atau Badan yang mendapat pelayanan fasilitas kesehatan yang ada dalam Pusat Kesehatan Masyarakat dan jajarannya (Pustu, Polindes dan Pusling).
Pasal 4 Subyek retribusi tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI TARIF Pasal 5 Retribusi tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas digolongkan dalam retribusi jasa umum. BAB IV CARA MIENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan berdasar Retribusi tarif dan tata laksana pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas. BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TARIF Pasal 7 Prinsip dalam penetapan tata laksana pelayanan kesehatan sesuai dengan Retribusi tarif dimaksudkan untuk menutup sebagaian pembiayaan penyelenggaraan peiayanan kesehatan di Puskesmas.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TARIF Pasal 8 Struktur dan besarnya retribusi tarif dan tata laksana pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana tercanthm dalam lampiran Peraturan Daerah ini,
BAB VII SAAT RETRIBUSI TARIF TERHUTANG Pasal 9 Retribusi tarif terhutang terjadi pada saat tata laksana pelayanan kesehatan diberikan oleh Puskesmas atau pada saat diterbitkannya SKRD dan atau Dokumen lain yang dipersamakan. BAB VIII KETENTUAN PELAYANAN Pasal 10 (1) Puskesmas memberikan tata laksana pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat. (2) Ketentuan retribusi tarif dan tatalaksana kesehatan pada Puskesmas ditetapkan sebagai berikut: a. Retribusi tarif rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) besarnya 2 (dua) kali Retribusi rawat jalan; b. Retribusi tarif untuk pemeriksaan dan tindakan penderita rawat jalan sama dengan retribusi pemeriksaan dan tindakan sejenis bagi penderita rawat inap; c. Retribusi tarif semua pemeriksaan dan tindakan bagi penderita rawat jalan yang berasal dan rujukan swasta sama dengan retribusi penderita rawat jalan; d. Pengenaan retribusi tarif bagi penderita rawat inap Ibu bersalin dipungut untuk perawatan selama 3 hari dan hari selanjutnya dikenakan biaya tersendiri; e. Pelayanan perawatan penderita rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita rawat inap; f. Untuk menetapkan hasil visum mati yang memerlukan pemeriksaan diluar Puskesmas, biaya pemeriksaan merupakan biaya yang terpisah dan retribusi tarif bedah mayat dan sebab kematian
yang
keluarganya;
harus
ditanggung
oleh
penjamin
atau
g. Untuk komponen obat pendamping retnibusi tarif ditetapkan berdasarkan harga netto ditambah PPn 10 % ditambah jasa pelayanan sebesar 2,5 %. (3) Ketentuan retribusi tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 11 Dikecualikan dan pengenaan retribusi tarif Puskesmas adalah : a. Penduduk atau masyarakat Kabupaten Gresik yang miskin/tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat atau orang-orang dibawah asuhan rumahrumah sosial lainnya dapat diberikan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan cuma-cuma; b. Janda atau duda dan pensiunan pegawai negeri sipil serta keluarganya termasuk yatim piatu dan pensiunan pegawai negeni mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cumacuma sesuai ketentuan pembiayaan ASKES; c. Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma—cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES; d. Selain yang diatur dalam poin a, b dan c diatas Pimpinan Puskesmas dengan alasan yang dibenarkan dapat memberikan keringanan dan atau membebaskan biaya pemeriksaan, perawatan dan pengobatan.
BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 12 Retribusi tarif dan tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut di wilayah Daerah.
BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 (1) Retribusi tarif dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan; (2) Hasil pungutan retribusi tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara bruto ke Kas Daerah dan atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan; (3) Hasil Retribusi Tarif dikembaljkan 100 % kepada Dinas Kesehatan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (4) Hasil retribusi tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebesar 70 % (tujuh puiuh persen) digunakan oleh Puskesmas dan 30 % (Tiga Puluh Persen) untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan; (5) Hasil retribusi dan Puskesrnas dikelola secara swadana sesuai dengan peraturan yang berlaku; (6) Tatacara
dan
rincian
penggunaan
hasil
retribusi
tarif
dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Dalam hal Subyek Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15 (1) Pembayaran retribusi tarif yang terutang harus dibayar sekaligus; (2) Retribusi tarif yang terutang dilunasi se1ambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.
BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1)
Bupati
dapat
memberikan
pengurangan,
keringanan
dan
pembebasan retribusi; (2)
Pengurangan,
keringanan
dan
pembebasan
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan subyek Retribusi; (3)
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Retribusi tarif yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan keputusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh subyek Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa; (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang yang berlaku.
BAB XV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 18 Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; (1) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bungan oleh Bupati; (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
Pasal 19 (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana diniaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Subyek Retribusi paling lambat 2 (dan) bulan sejak diterbitkan SKRDLB; (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberilcim imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 20 (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi;
(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
BAB XVI KADALUWARSA Pasal 21 (1) Penagihan Retribusi, KADALUWARSA setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Subyek Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi; (2) KADALUWARSA penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila: a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau; b. Ada pengakuan utang retribusi dan Subyek Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XVII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 22 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah KADALUWARSA dapat dihapus; (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusari piutang retribusi daerah yang sudah KADALUWARSA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
BAB XVIII PENGAWASAN Pasal 23 Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 24 Subyek Retribusi yang tidak melaksanakan kewajihan sehingga merugikan Keuangan Daerah diancarn pidana kurungari paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi yang terutang.
BAB XX PENYIDIKAN Pasal 25 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; (2) Wewenag Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Menerirna, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa
buku-buku,
catatan-catatan,
dan
dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,
pencatatan,
dan
dokumen-dokumen,
serta
melekukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan terlaga ahii dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i. Menghentikan penyidikan; j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan beserta Peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 27 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku taggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Disahkan di Gresik Pada tanggal 24 Mei 2004
BUPATI GRESIK TTD
Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM
Diundangkan di Gresik Tangga1 24 Mei 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK
ttd
Drs. GUNAWAN, MSi Pembina Utama Madya NIP. 010 080 491
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI E
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG
TARIF DAN TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
I.
PENJELASAN UMUM
Bahwa pengenaan tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2000 yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2003 tentang Perangkat Daerah dimana Rumah Sakit Umum Kabupaten Gresik tidak lagi berada dibawah Dinas Kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas, sehingga keberadaan pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik pengenaan Retribusinya diatur tersendiri, hal tersebut karena melihat dan sistim pelayanan masing-masing Instansinya. Bahwa keberadaan sebagaimana dimaksud diatas agar dapat memberikan kepastian hukum yang jelas, maka perlu ditetapkan kedalam Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d Pasal 41 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 43
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR
: 11 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004
TARIF DAN TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
NO
1
JENIS PELAYANAN
TARIF (RP)
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN a. Pelayanan kesehatan dasar terbatas untuk satu pengunjung berlaku sehari ;
2.000
b. Debri demem luka
3.500
c. Perawatan luka bakar
3.500
d. Minor surgei ringan
2
13.000
e. Incini Abses
6.500
f. Ekstraksi benda asing
3.500
g. Hecting kecil (1 – 6 )
6.500
h. Hecting besar sedang (7 - 12)
15.000
i. Hecting berat >13
20.000
j. Circum sisi
32.500
k. Cross incini
3.500
l. Dorsum cisi
3.500
m. Angkat Jahitan
3.500
PERTOLONGAN PERSALINAN a. Pertolongan persalinan di luar Puskesmas b. Pertolongan persalinan di Puskesman dengan rawat inap
20.000 120.000
untuk Ibu paling lama 3 hari c. Rawat inap untuk Ibu, hari keempat dan seterusnya per hari d. Rawat inap untuk bayi hari keempat dst
13.000 6.500
3
TINDAKAN MEDIK RINGAN a. Tindik daun telinga
4
b. Sunat/Sircumsisi pria
32.500
c. Tindakan operasi kecil
13.000
TINDAKAN MEDIK RINGAN (OUSKESMAS PERAWATAN) Operasi katarak
5
6
5.000
600.000
PEMERIKSAAN DIAGNOSIS a. Photo Thorax
45.500
b. EKG
16.500
c. Photo abdomen
45.000
RAWAT INAP DAN KUNJUNGAN/VISITE DOKTER PERHARI a. Rawat inap di zaal
13.000
b. Rawat inap di pavilyun
26.000
c. Visite dokter specialis
13.000 26.000
TINDAKAN LABORATORIUM 7
a. Golongan darah b. Darah perjenis
2.750
c. Darah rutin
2.750
d. Test kehamilan (Plano Test)
13.000
e. Urine rutin
16.500
f. Urine perjenis
10.000
g. Faeces rutin
2.000
h. Tetes tebal
4.000
i. Pewarnaan gram
3.500
j. Pewarnaan BTA (Sputum)
5.500
k. Pewarnaan BTA (MH)
4.000
l. Trombocyte
4.000
m. BJ Urine
4.000
n. Widal side
9.750
o. PCV
5.500
p. BSN (puasa) q. Reduksi (puasa) r. 2 jam PP s. reduksi 2 jam PP
13.000 2.000 13.000 2.000
PENGUJIAN KESEHATAN 8
15.000 PENGURUSAN JENAZAH
9
a. Visum hidup b. Visum mati
19.500 19.500
SEWA AMBULANCE 10
a. Pemakaian mobil jenazah dalam kota wilayah Kabupaten Gresik setiap pemakaian
19.500
b. Pemakaian luar kota setiap pemakaian per kilometer 1.750 PERAWATAN JENAZAH 11
a. Bedah jenazah pada jam kerja b. Bedah jenazah pada luar jam kerja c. Perawatan jenazah
65.000 130.000 26.000
PELAYANAN KESEHATAH GIGI 12
Tindakan medik gigi a. Pencabutan gigi susu/anak b. Pencabutan gigi permanen 1 akar
6.500
c. Pencabutan gigi tanpa penyulit > 1 akar
10.000
d. Pencabutan gigi dengan penyulit > 1 akar
10.000
e. Geraham ketiga miring
13.000
f. Scaling tiap regio 1 kali dating g. Perawatan past ekstraksi/dengan Dry Sroket Pembuatan/Reparasi Gigi Tiruan
130.000 3.500 6.500
a. Pembuatan gigi tiruan lengkap atas atau bawah b. Pembuatan gigi tiruan lengkap atas dan bawah Pembuatan gigi tiruan sebagian
500.000 800.000
a. 1 (satu) gigi per rahang b. Tambahan tiap gigi berikutnya
52.000
c. Reparasi gigi tiruan partial/sebagian
19.500
d. Reparasi gigi tiruan tiap rahang
39.000
e. Pembuatan jembatan gigi Acrylic tiap unit
78.000
f. Pembuatan jembatan gigi porcelen tiap unit
130.000
g. Rebacine gigi tiruan Full Dentis
260.000
Perawatan Bagian pengawwt gigi
97.500
a. Tumpatan amalgam/piji lonomer kecil b. Tumpatan amalgam/piji lonomer besar
13.000
c. Pulp caping direct/indirect
19.500
d. Munifikasi/Pulpatemi
9.750
e. Pemeriksaan rutin
4.000
Perawatan meratakan gigi
2.000
a. Perawatan meratakan gigi per rahang b. Penggantian alat selanjutnya
195.000
c. Relief of pain
130.000
Tumpatan dengan sinar
6.500
a. tumpatan kompesite sulung/permanen b. tumpatan kompesite dengan crown form
65.000 97.500
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA 13
a. Pemasangan IUD b. Pelepasan IUD
13.000
c. Kontrol IUD
13.000
d. Pemasangan Implant
6.500
e. Pelepasan Implant
13.000 22.500
BUPATI GRESIK TTD
Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK
ttd
Drs. GUNAWAN, MSi Pembina Utama Madya NIP. 010 080 491
