PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAII TINGKAT II GRESIK NOMOR 34 TAHUN 1997
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK
Menimbang
:
a. Bahwa semakin meningkatnya Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. Khususnya Pembangunan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini dibidang penerimaan retribusi pasar; b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a perlu mencabut Peraturan Daerah Tingkat II Gresik nomor 10 tahun 1977 dan meninjau kembali Pemungutan retribusi Pasar dengan menuangkan kedalam suatu Peraturan Daerah sebagai Landasan formalnya.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomer 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang – undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah; 3. undang – undang nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya 4. Undang – undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerintah dan di Daerah; 5. undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 6. Undang – undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan – ketentuan pokok pengelolaan lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kiotab Undang – Undang Hukum Acara Pidana; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan dan Peraturan Daerah Perubahan; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik nomor 1 tahun 1975 tentang pelaksanaan ketertiban umum dibidang kerapian, kebersihan, keamanan dan kesehatan dalam kabupaten daerah Tingkat II Gresik; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik; 14. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Gresik Nomor 14 Tahun 1997 tentang Retribusi Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT
II
GRESIK TENTANG PENGELOLAAN PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
d. Pasar adalah tempat berkumpulnya penjual dan pembeli untuk memperjual belikan dagangannya ditempat yang telah ada secara rutin maupun yang terjadi secara insidentil ditempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik maupun ditempat lain; e. Pasar daerah adalah pasar umum, pasar hewan, pasar ikan, yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah; f. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Daerah adalah Kepala Dinas Pengelolaan pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik; g. Dinas pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daera Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik; h. Pejaba yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik; i. Bangunan – bangunan adalah semua bangunan berada dalam pasar yang dipergunakan kepentingan berjualan; j. Rumah Toko (RUKO) adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dalam lingkungan pasar; k. Kios adalah Sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan; l. Loas adalah sebuah bangunan teta didalam pasar yang difatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan; m. Pasar Kelas I adalah pasar yang memiliki pendapatan rata – rata minimal Rp. 1.750.000,00- ( satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; n. Pasar kelas II adalah pasar yang memiliki pendapan rata – rata dibawah minimal pasar kelas I; o. Pejabat/petugas Pasar adalah Pejabat/Petugas Pasar yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah; p. Kepala Pasar adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gressik yang diserahi tugas oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik atas usulan Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Daerah sebagai Pimpinan Unit Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik; q. Lingkungan Pasar adalah semua tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan diwaktu siang maupun malam hari yang berada di sekitar Pasar yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan radius 1 (satu) kilo meter dari Pasar Pemerintah Daerah dan memperoleh manfaat dari keramaian pasar.
BAB II PENDIRIAN PASAR DAERAH Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah mendirikan PAsar Daerah dalam Daerah yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Daerah ini; (2) Dalam PAsar dimaksud pada ayat (1), dibangun bangunan – bangunan sebagai penampungan tempat para pedagang.
Pasal 3 (1) Lokasi Pasar Daerah Diberi batas dengan Jelas dalam bentuk Pagar Tembok, besi atau pagar lain yang memadai; (2) Perubahan terhadap batas – batas Pasar Daerah dimaksud pada ayat (1), akan ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
Pasal 4 Waktu Buka dan tutup untuk tiap – tiap Pasar Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB III IJIN UNTUK BERJUALAN Pasal 5 (1) Pedagang yang berkehendak menjadi pemakai tetap Ruko, Kios, atau Los dalam pasar harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah, dengan mencantumkan identitas yang lengkap termasuk nama dan alamat pemohon, ukuran tempat yang dikehendaki serta mencantumkan pula jenis barang dagangan yang akan diperdagangkan; (2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan izin dan aau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini; (3) Ijin pemakaian tempat berjualan, berlaku dalam jangka waktu selamalamanya 1 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan; (4) Bilamana masa berlakunya Ruko, Kios, atau Los sudah habis maka bagi pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan izin perpanjangan (Her Regrestasi) dan dikenakan biaya sesuai dengan Lampiran Peraturan Daerah Ini.
Pasal 6 Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus nenebuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut : a. Memelihara dengan baik bangunan yang ditempati; b. Menyediakan Tong Sampah pada tiap – tiap Ruko, Kios dan Los yang ditempati; c. Membersihkan Sampah atau Kotoran lainnya yang berasal dari barang dagangannya; d. Membuang sampah atau kotoran lainnya yang berasal dari barang yang diperdagangkan ke dalam tong sampah yang sudah ditentukan; e. Tidak diperkenankan menggelar barang dagangan yang melebihi dari batas luas kios atau los yang ditempati, tidak diperkenankan memindahkan hak kepada pihak lain kecuali sudah memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat/Petugas yang ditunjuk; f. Tidak mengubah bentuk bangunan, bagian sebagian maupun seluruhnya, kecuali sudah ,mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat/Petugas yang ditunjuk; g. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan hak dan kerwajiban yang dibebankan kepadanya.
Pasal 7 (1) Izin pemakaian tempat berjualan dimaksud dalam pasal 5 berakhir apabila pemegang izin, a. Mengakhiri izin usaha berdagangnya atas permintaan sendiri. b. Meninggal dunia, c. Izin dicabut karena tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam pasal 6; d. Telah habis masa berlakunya; e. Membiarkan stan/kios/bedak dalam keadaan kosong selama 6 (enam) bulan setelah keluarnya izin. (2) Bagi pemegang izin yang meninggal dunia, ahli warisnya dapat menenmpati kios atau los dimaksud pada ayat (1) pasal 5, dan meneruskan usaha dagangnya dengan sisa waktu yang telah ditetapkan; (3) Ahli waris dimaksud pada ayat (2), harus dapat menunjukkan Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan diketahui Camat setempat;
(4) Bgi mereka yang izinnya telah berakhir dan tidak mengajukan perpanjangan, harus mengosongka Ruko, kios atau los dalam waktu 10 (sepuluh) hari, sejak diterimanya surat pemberitahuan tentang keharusan pengosongan dimaksud; (5) Bagi pemegang izin yang habus waktunya dan akan memperpanjang izinnya, 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya harus mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat / Petugas yang ditunjuk.
Pasal 8 (1) Apabila tempat berjualan yang telah diberikan izin pemakaian dalam pasal 5 ayat (2) sewaktu – waktu diperlukan oleh Pemerintah Daerah, Maka Bupati Kepala Daerah berhak membatalkan izin yang telah diberikan; (2) Dalam hal Pembatalan izin pemakaian tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Kepala Daerah memberitahukan kepada yang bersangkutan selambat – lambatnya 30 (30) Tiga Puluh) Hari sebelumnya dan pemegang izin akan menerima santunan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
Pasal 9 Bagi yang telah mendapatkan izin pemakaian Ruko, Kios atau los akan diberi kartu tanda pengenal penempatan pemakaian Ruko, kios atau los.
BAB IV KELAS PASAR Pasal 10 Pasar – pasar daerah terdiri dari ; a. Pasar kelas I 1. Pasar Kota Gresik; 2. Pasar Baru Gubernur Suryo b. Pasar Kelas II: 1. Pasar Sidomoro 2. Pasar Giri 3. Pasar Dukun 4. Pasar Sidayu c. Pasar – pasar baru yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, klasifikasi kelasnya ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
BAB V RETRIBUSI Pasal 11 Untuk setiap izin merubah bentuk bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g, dikenakan kewajiban membayar ganti rugi kepada pemerintah Daerah sebagai berikut : a. Untuk merubah Ruko dalam pasar kelas I dikenakan Biaya izin perubahan bentuk sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah); b. Untuk merubah kios didalam pasar kelas I dikenakan Biaya izin perubahan bentuk sebesar Rp. 500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah); c. Untuk merubah kios dalam pasar kelas II dikenakan biaya izin perubahan bentuk, sebesar Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah).
Pasal 12 (1) Bagi pedagang yang menggunakan tempat berjualan atau tem[at lain didalam lokasi ataupun di wilayah Pasar Daerah dikenakan retribusi : (2) Pelaksanaan Pemungutan dan besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 13 Apabila didalam waktu 2 (dua) jam sesudah Pasar dimulai pemegang izin tidak mempergunakan tempatnya (selain Kios atau Los yang tertutup). Petugas pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum dapat tempat dan bila yang berhak menempati datang, pedagang yang menempat sementara harus pindah dari tempat itudan pemakaian tempat tersebut dikenakan dengan tiap harian yang berlaku.
Pasal 14 (1) Pasar yang buka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; (2) Bagi Pedagang yang berjualan lebih dari 12 (dua belas) jam dikenakan retribusi 2(dua) kali dalam sehari semalam sesuai dengan retribusi yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 15 Untuk tiap – tiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, diberikan karcis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati kepala Daerah.
BAB VI LARANGAN Pasal 16 Bagi pedagang yang berjualan di pasar Daerah dilarang : a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung didalam pasar Daerah; b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya; c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan – bangunan didalam Pasar Daerah, memasukkan sepeda, becak (kecuali seizin petugas), sepeda motor atau ternak besar kedalam Pasar Daerah; d. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud enaruk keuntungan baik yang dilakukan olehswasta maupun Pemerintah tanpa seizin Bupati Kepala Daerah; e. Mempergunakan tempat didalam pasar Daerah untuk tidur atau menginap, tanpa seizin Bupati Kepala Daerah Kecuali Ruko; f. Dilarang Minum minuman keras atau main judi didalam pasar daerah; g. Memasukkan atau mengeluarkan barang kedalam pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu pasar daerah; h. Melakukan sesuatu perbuatan didalam pasar daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum; i. Menimbun atau menyimpan sesuatu barang dalam Pasar Pemerintah Daerah lebih atau diatas 500 kg harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat/Petugas yang ditunjuk; j. Mempergunakan barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu; k. Memperdagangkan
barang
didalam
pasar
Daerah
yang
mudah
menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Bupati Kepala Da; l. Menyalakan atau mempergunakan api didalam daerah yang dapat mudah menimbulkan kebakaran;
m. Berjualan diluar lokasi Pasar pemerintah Daerah dalam Jarak 1000 (seribu) meter dari batas Pagar Pasar Daerah kecuali ditempat penjualan tetap yang telah mendapat izin dari Bupati kepala Daerah; n. Membiarkan stan/kios/bedak dalam keadaan kosong dan tidak difungsikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin.
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 17 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah); (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 18 (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidikan Pegawai negerri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku; (2) Dalam melaksanakan Tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan emeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan menyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil seseorang untuk didengar dan dipewriksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terbukti atau peritiwa tersebut bukan merupakan tindak
Pidana
dan
selanjutnya
melalui
Penyidik
Umum
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan
tindakan
lain
menurut
hukum
yang
dapat
dipertanggungjawabkan.
BAB IX LAIN – LAIN Pasal 19 (1) Menyelenggarakan Kegiatan atau pengelolaan di masing – masing Unit Pasar Daerah dimaksud dalam pasal 10, dilakukan oleh Pejabat/Kepala unit yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah; (2) Tugas Kepala Unit Pasar Daerah selain melaksanakan Kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berkewajiban untuk memungut retribusi kepada para pedagang dan menyetorkan hasil ke Kas Pemerintah Daerah selambat – lambatnya tidak lebih dari 1 (satu) hari setelah penerimaan. (3) Penyetoran hasil penarikan retribusi Pasar daerah dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Daerah lewat Bendaharawan Khusus Penerima dan Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1977 beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB XI PENUTUP Pasal 21 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lernbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
Ditetapkan di Gresik Pada tanggal 27 Nopember 1997 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATI DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Ketua, Ttd
Ttd
H. KAHFAN ARIFIN
H. SOEWARSO, S.Sos
Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Juni 1998 Nomor 258/P tahun 1998
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketetaprajaan Ttd Drs. MASDRA M. JASIN Pembina Utama Madya NIP. 510 035 499
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 25 Juni 1998 Nomor 1 Tahun 1998 Seri B.
An BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK Sekretaris Wilayah / Daerah Ttd Drs. GUNAWAN Pembina Tk. I Nip. 010 080 491
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 34 TAHUN 1998
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
I.
PENJELASAN Bahwa dalam upaya meningkatkan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa di Pasar dikuasai oleh Pemerintah kabuoaten Daerah Tingkat II Gresik, maka bagi pemilik Kios/stand di pasar dikenakan retribusi. Bahwa pengenaan retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1997 tetang pasar Pemerintah Daerah beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan keadaan perkembangan oembangunan dewasa ini, maka perlu dicabut dan menetapkan kembali dengan suatu Peraturan Daerah yang beru.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d pasal 4
: cukup jelas
Pasal 5
: Dalam Keopengurusan izin seuai Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 13 tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik bahwa pengurusan Izin berjualan di Pasar adalah Kepala Daerah dalam hal ini kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberikan izin berjualan yaitu Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.
Pasal 6
: Cukup Jelas
Pasal 7
: Dalam Surat izin ditetapkan ketentuan – ketentuan yang harus dipehuni dan ditaati oleh Pemilik Los atau Stand.
Pasal 8 s/d pasal 11
: Cukup je;as
Pasal 12 ayat (1)
: cukup jelas
Ayat (2)
: yang dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini : -
Klas Utama adalah los-los Toko/bedak yang berada di depan atau dijalan masuk utama pasar dan yang paling banyak dilewati orang yang hendak belanja.
-
Kelas Biasa adalah Los-los. Toko/bedak yang ditengah atau di jalan masuk sekunder yang dilewati orang berbelanja kurang dari kapasitas klas Utama;
-
Kelas Singkur adalah Los-los, Toko/bedak yang ada dibelakang karena situasi lokasinya kurang diminati orang untuk lewat sekitar kios tersebut kriteria utama biasanga/singkut sewaktu – waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan Pasar.
Pasal 13s/d pasal 22 : Cukup jelas
