PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG PEMANFAATAN TANAH PENGAIRAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka penerbitan, pengaturan dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, akan pemanfaatan Tanah pengairan yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Gresik; b. Bahwa untuk melaksanakan sebgaimna dimaksud pada huruf a konsiderans ini, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Derh Tingkat I Jawa Timur; 2. Undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan; 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana 4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai daerah otonom. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 tahun 2000 tentang susunan Organisasi dan tata kerja dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN PEMANFATAN
DERAH
KABUPATEN
TANAH
PENGAIRAN
GRESIK
TENTANG
YANG
DIKUASAI
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Gresik; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik c. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik; d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Gresik; e. Dinas Pekerjaan umum adalah Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik; f. Tanah Pengiran adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gresik berupa tanah waduk dan tanah sempadannya, sempadan saluran dan drainase dari tanah sempdn sungai tanah atau bekas sungai di wilayah kabupaten Gresik. BAB II KETENTUAN PEMAKAIAN TANAH IRIGASI Pasal 2 (1) Sepanjang tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, tanah pengairan dapat dimanfatkan untuk kepentingan lain yang berguna
bagi msyarakat, oleh pihak yang memerlukan baik perorangan maupun Badan Hukum dengan syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; (2) Pemanfaatan tanah pengairan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi pemakaian dalam bentuk menaruh pada, didalam, diatas, melintasi atau menembus dibawah tanah; BAB III KETENTUAN PERIJINAN Pasal 3 (1) Setiap Pemanfaatan tanah pengairan dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini harus mendapat ijin dari Kepala Daerah; (2) Ijin Pemanfaatn Tanah Pengairan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan harus mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis berlakunya dan tidak mempunyai tunggakan retribusi; (3) Ijin Pemanfaatan tanah dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang asat tanah dimaksud tidak dipergunakan oleh pemerintah Daerah atau dipergunakan oleh Pemerintah atau dipergunakan untuk kepentingan umum. (4) Tehnis pelaksanaan diajukan secara tertulis akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah; Pasal 4 Permohonan untuk mendapatkan ijin dimaksud pada pasal 3 Peraturn Derah ini diajukan secara tertulis Kepada Kepala Daerah dengan mencantumkan : a. Nama Pemohon; b. Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan Pemohon; c. Pekerjaan atau jabatan Pemohon; d. Keterangan mengenai tempat atau lokasi yang dimintakan ijin pemanfaatan; e. Uraian mengenai pemakaian tanah;
f. Gambar Situasi/lokasi rangkat 4 (empat0 dari tempat yang dimintakan ijin pemakaiannya; g. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah tersebut; Pasal 5 Ijin pemanfaatan tanah dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali mendapat persetujuan Kepala Daerah; Pasal 6 (1) Pemegang ijin pemanfaatan tanah pengairan pada 1 (satu) lokasi, tidak diperbolehkan mengajukan ijin pemakaian tanah dilokasi lain; (2) Ijin pemanfaatan tanah dicabut apabila; a. Masa berlaku telah berakhir; b. Atas permintaan pemegang ijin; c. Pemegang ijin meninggal dunia; d. Badan hukum sebagai pemegang bubar/dibubarkan; e. Tanah yang bersangkutan diperlukan oleh pemerintah; f. Pemegang ijin tidak dapat memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang ditentukan; (3) Dalam hal pemegang ijin meninggal dunia ahli warisnya dapat meneruskan ijin pemanfaatan tanah, setelah melapoekan lebih dahulu kepada Kepala Daerah untuk diadakan pembaharuan ijin; (4) Ijin Pemanfaatan tanah dapat dibatalkan apabila terjadi pemalsuan data-data dalam pengajuan permohonan ijin pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini; Pasal 7 (1) Bilamana jangka waktu pemanfaatan tanah telah berakhir, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan tanah yang dipakai harus dibersihkan kembali seperti keadaan semula atas biaya pemegang ijin, begitu pula dalam hal pembatalah atau pencabutan.
(2) Apabila ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dipenuhi pembersihan dan pengambilan seperti keadaan semula akan dilakukan oleh Petugas Dinas Pekerjaan Umum atas biaya Pemegang ijin; (3) Jika dalam bongkatan tidak diambil oleh pemiliknya setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dilakukan pembongkatan maka bahan-bahan dimaksud tidak dalam tanggung jawab petugas pada ayat (2) pasal ini. BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 8 (1) Pemegang ijin dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi; (2) Retribusi atas pemanfaatan tanah dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut ; a. Pemanfaatan tanah untuk pemasangan saluran Telkom; 1. Saluran diatas tanah dengan menggunakan tiang penyangga jalan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun setiap satu hektometer; 2. Saluran diatas tanah dengan memakai pohon disepanjang jalan sebagai penyanga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap tahun, setiap hektometer; 3. Setiap silangan dari saluran sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap tahun satu hektometer; 4. Saluran dibawah tanah sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap tahun setiap satu hektometer. b. Pemanfaatan tanah untuk sepanjang pipa-pipa saluran: 1. Saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang diatas atau urut jembatan dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap tahun, setiap satu hektometer;
2. Saluran yang menyilang dibawah jalan dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (dua ribu rupiah) setiap tahun, setiap silangan; 3. Saluran dibawah tanah sepanjang jalan dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap tahun setiap hektometer; c. Pemanfaatan tanah untuk pemasangan papan reklame atau panggung reklame atau panggung reklame sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap bulan setiap meter persegi; d. Pemanfaatan tanah untuk pemasangan kain reklame atau spanduk sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap bulan; e. Pemanfaatan tanah untuk pendirian kios, toko, warung, depot dan bangunan tidak ermanen lainnya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan, setiap meter persegi; f. Pemanfaatan tanah untuk terop sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) setiap bulan, setiap meter persegi ijin diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari perpanjangan paling lama 10 (sepuluh) hari; g. Pemanfaatan
tanah
untuk
jalan
keluar
masuk
ke
perusahaan/industri sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap bulan setiap meter persegi; h. Pemanfaatan tanah untuk tempat pompa bensin: 1. Biaya tetap sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan untuk pompa dan tangki dengan perlengkapannya; 2. Biaya tambahan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap meter persegi kios tiap bulan; 3. Pompa tambahan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap pompa, setiap bulan; 4. Tangki tambahan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5. Untuk jalan keluar masuk ke pompa bensin sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap meter persegi setiap bulan; 6. Biaya tambahan untuk pengukuran luas tanah yang dipakai sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah) i. Pemanfaatan tanah untuk pembakaran batu merah
1. Sampai dengan 500 meter persegi sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) setiap meter persegi setiap tahun. 2. Lebih dari 500 meter persegi sebesar Rp. 15,00 (lima belas rupiah) setiap meter persegi setiap tahun; j. Pemanfaatan tanah untuk 1. Bangunan/rumah permanen besar halamannya sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) setiap meter persegi; 2. Bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya sebesar Rp. 200.00 (dua ratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun; 3. Bangunan/rumah sederhana beserta halamannya sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun; 4. Suatu usaha perusahaan atau industri beserta halamannya sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi setiap tahun; k. Pemanfaatan tanah untuk tempat penjemuran, penimbunan bahanbahan keperluan lain sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun; l. Pemanfaatan tanah tambak untuk pertanian sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah setiap meter persegi setahun minimum Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap tahun; m. Pemanfaatan Tanah Pertanian Polowijo sebesar Rp. 20,00 (dua puluh rupiah) setiap meter persegi setiap tahun; (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e,f,j,k,l dan m pasal ini bisa diberikan pengecualian dengan Keputusan Kepala Daerah atas pertimbangan Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat; Pasal 9 Ketentuan ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 peraturan Daerah tidak berlaku bagi pemakai tanah untuk: a. Kepentingan Pemerintah b. Kepentingan Agama c. Kepentingan Pendidikan d. Kepentingan percobaan penelitian ilmiah
e. Kepentingan Sosial antara lain ; Yayasan sosial, panti asuhan, panti jompo, rehabilitasi sosial dan lain-lain yang sejenis f. Kepentingan umum antara lain; pasar, pos kamling dan lain-lain yang sejenis; Pasal 10 (1) Retribusi atas pemanfaatan tanah dimakud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini harus dibayar lebih dahulu setiap tahun sebelum tanah yang bersangkutan dipergunakan sebagaimana disebutkan dalam ijin dimaksud dalam pasal 8 peraturan Daerah ini; (2) Setiap keterlambatan pembayaran tertibusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda 50% (lima puluh persen) dan keterlambatan selanjutnya dikenakan denda 100% (seratus persen) dari jumlah retribusai yang telah ditetapkan. Pasal 11 Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 12 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga0 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 13 (1) Selain oleh Pejabat penyidik Umum Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pengawas Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Daerah Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Gresik Ditetapkan di Gresik Pada tanggal 28 Pebruari 2001 BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM
Diundangkan di Gresik Pada tanggal 15 Maret 2001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. GUNAWAN, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 010 980 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI B
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG PEMANFAATAN TANAH PENGAIRAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN I.
PENJELASAN UMUM Dalam rangka penertiban, pengaturan, pengendalian serta pelayanan kepada masyarakat atas pemanfaatan pengairan yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Gresik, maka dipandang
perlu
untuk
menetapkan
suatu
Peraturan
yang
mengatur
tentang
pemakaian/pemanfaatan terhadap tanah-tanah pengairan yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Gresik yang ketentuannya dituangkan di dalam suatu Peraturan Daerah. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2
: Cukup Jelas : Termasuk didalamnya adalah untuk prmanfaatan usaha pertanian, usaha pengairan dan lain-lain
Pasal 3 s/d 4 : Cukup Jelas Pasal 5
: Menyesuaikan diatas
Pasal 6 s/d 15 : Cukup Jelas
