PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 39 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK
Menimbang
: a.
Bahwa untuk menunjang usaha-usaha Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan serta berbagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah diperlukan peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan;
b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
SUMBANGAN
PIHAK
KABUPATEN KETIGA
GRESIK
KEPADA
TENTANG
PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Gresik; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik; c. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik; f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik; g. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Gresik; h. Bendaharawan Khusus Penerimaan adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik;
i. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari Pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Gresik yang merupakan partisipasi dari Pihak Ketiga dalam meningkatkan Pembangunan Daerah; j. Pihak Ketiga adalah orang atau badan; k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perorangan Komaniter, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya. BAB II NAMA DAN SUBYEK Pasal 2 Dengan nama Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai partisipasi orang atau Badan terhadap pelaksanaan peningkatan Pembangunan Daerah atas. Pasal 3 Subyek Penyumbang adalah orang atau badan baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah Kabupaten Gresik yang melakukan usaha di Daerah Kabupaten Gresik. BAB III CARA MENGUKUR BESARNYA SUMBANGAN Pasal 4 Besarnya sumbangan dapat diukur berdasarkan jenis usaha dan volume hasil usaha. BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN PENYUMBANG DAN BESARNYA SUMBANGAN
Pasal 5 Prinsip dan sasaran dalam penetapan penyumbang dan besarnya sumbangan didasarkan atas tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam meningkatkan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan. BAB V KETENTUAN PENERIMAAN Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga; (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang diberikan oleh Pihak Ketiga; (3) Pemberian sumbangan dari Pihak Ketiga kepada pemerintah Daerah tidak
mengurangi
kewajiban-kewajiban
Pihak
Ketiga
yang
bersangkutan kepada Pemerintah dan Pemerinta Daerah. BAB VI TATA CARA PENERIMAAN PEMBERIAN Pasal 7 (1) Pihak Ketiga dalam memberikan Sumbangan kepada Pemerintah Daerah dinyatakan dalam bentuk Surat pernyataan yang antara lain memuat : a. Keterangan Identitas Pihak Ketiga; b. Besar Sumbangan yang diberikan; c. Sifat Sumbangan d. Keterangan-keterangan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; (2) Surat pernyataan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, setelah diisi dan ditandangani oleh Pihak Ketiga disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
Pasal 8 (1) Sumbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku disektor lansung kepada Bendaharawan Khusus Penerima dengan blangko bukti setor yang dibuat oleh Kepala Dinas. (2) Selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak tanggal
saat
diterimanya,
Bendaharawan
Khusus
Penerima
menyetorkan penerimaan Sumbangan ke Kantor Kas Daerah. Pasal 9 (1) Penyetoran sumbangan oleh Pihak Ketiga dilakukan selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan; (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sumbangan dimaksud belum disetorkan/diserahkan, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Tagihan; (3) Surat Tagihan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah; (4) Bentuk dan Tata Cara penagihan dengan Surat Tagihan ditetapkan oleh Kepala Dinas. Pasal 10 Perubahan terhadap Sumbangan yang bersifat donasi diberitahukan kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru. Pasal 11 (1) Sumbangan yang diterima dan belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Gresik dapat langsung disetor ke Kantor Kas Daerah; (2) Semua hasil penerimaan sumbangan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik.
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 12 Pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Penapatan Darah beserta Dinas/Instansi terkait. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Dengan Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka sepanjang menegenai pelaksanaannya akan diatur lebh lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik Pada tanggal 28 Pebruari 2001 BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM
Diundangkan di Gresik Pada tanggal 15 Maret 2001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. GUNAWAN, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI C
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 39 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab di Kabupaten Gresik, diperlukan Pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang digali dari dalam wilayah Kabupaten Gresik yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Bahwa
untuk
meningkatkan
Pendapatan
Asli
Daerah
guna
menunjang
Pembangunan serta kesejahteraan masyarakat diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang meliputi usaha pertanian, perikanan, perdagangan, perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta Badan Usaha lainnya. Peraturan daerah ini mengandung ketentuan-ketentuan tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Gresik yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Pasal ini memuat pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-
istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para penyumbang maupun kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi sesuai yang diharapkan. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Penyusunan Peraturan Daerah. Pasal 2 s/d 9 : Cukup jelas Pasal 10
: Sumbangan yang bersifat donasi adalah sumbangan yang besarnya tidak berdasarkan pada ketentuan pasal 4 sehingga perlu diadakan pemberitahuan terlebih dahulu.
Pasal 11 s/d 15
: Cukup jelas
