PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT1 GRESIK Menimbang
: a. Bahwa agar terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2000 teutang Retrihusi Izin Mendirikan Bangunan dapat ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku perlu diadakan penyempurnaan terhadap ketentuan pidananya; b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a perlu ditetapkan kedalam Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun l950 Nomor 41); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Tahun 1981 Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Nomor 3209); 3. Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Namer 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-undang Namor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Namor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota; 8. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri B).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kahupaien Gresik Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan. sebagaimana diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2000 Nomor 8 Seri B diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan pasal 1 huruf e berbunyi sebagai berikut : Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik; 2. Ketentuan pasal 6 huruf d berbunyi sebagai berikut : Bupati Gresik dapat mendelegasikan kewenangan pemberian ijin dimaksud kepada Dinas terkait untuk mengeluarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Bagi Perumahan Penduduk (Perorangan) untuk bangunan lama (Pemutihan) maupun bangunan baru;
3. Ketentuan pasal 10 ayat (2), ayat (3), hufuf 1 berbunyi sebagai berikut : (2) Permohonan tersebut pada ayat (1) pasal ini, untuk bangunan rumah tempat tinggal dan bangunan sosial harus dilampiri persyaratau sebagai berikut: A. Rumah Tempat tinggal dan bangunan sosial baru: 1. Permohonan; 2. Foto copy KTP yang masih berlaku; 3. Foto Copy Tanda Pelunasan PBB tahun terakhir; 4. Foto copy Surat Hak atas tanah yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang atau surat-surat bukti lain yang berhubungan dengan status penguasaan hak atas tanah; 5. Surat Persetujuan Tetangga; 6. Gambar Bangunan/Konstruksi; a. Gambar situasi/Lay Out Plan; b. Gambar Denah; c. Gambar rencana pondasi; d. Gainbar Rencana Atap/Kap; e. Gambar Potongan melintang f. Gambar potongan memanjang; g. Gambar tampak depan; h. Gambar tampak samping; i. Gambar Detail Konstruksi. B. Rumah
Tempat
tinggal
dan
bangunan
sosial
lama
(Pemutihan) : 1. Permohonan; 2. Foto copy KTP yang masih berlaku; 3. Foto Copy Tanda Perlunasan PBB tahun terakhir; 4. Foto copy Surat Hak atas tanah yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang atau surat-surat bukti lain yang berhubungan dengan status penguasaan hak atas tanah; 5. Surat Persetujuan Tetangga; 6. Gambar Bangunan/Konstruksi : a. Gambar situasi/Out Plan; b. Gambar Denah; c. Gambar tampak depan; d. Gambar tampak samping.
(3) 1. Lampiran surat pertimbangan SKP3 (Surat Ketentuan Perencanaan Pelaksanaan dan Pembang dan seksi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.
4. Ketentuan pasal 52 berbunyi sebagai berikut: Besarnya retribusi untuk Ijin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan Perumahan (Perorangan) dengan proses perijinan pemutihan adalah sebesar 50 % dan biaya retribusi I bangunan baru sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut : b. PEKERJAAN LAIN-LAIN :
NO.
1.
JENIS PEKERJAAN
Pekerjaan pagar, tembok,
BIAYA RETRIBUSI
PERUBAHAN/ TAMBAHAN (RP)
500,00/M2
750,00/BH
10.00,00/BH
10.000,00/BH
30.00,00/BH
50.000/M2
30.00,00/BH
20.000,00/M3
besi, kawat 2.
Pekerjaan
sumur
peresap/septic tank 3.
Pekerjaan menara air
4.
Pekerjaan
tandon
air
bawah tanah 5.
Pekerjaan
Duiker,
-
5.000,00/M2
jembatan 6.
Pekerjaan gorong-gorong,
300,00/M2
500,00/M2
saluran air, drainase 7.
Pekerjaan jalan aspal
500,00/M2
600,00/M2
8.
Pekerjaan jalan makadam
350,00/M2
500,00/M2
9.
Pekerjaan
600,00/M2
750,00/M2
500,00/M2
500,00/M2
1.000,00/M2
1.000,00/M2
pematangan
100,00/M2
150,00/M2
Pekerjaan tiang pancang,
2.500,00/BH
2.500,00/BH
2.500,00/M2
2.500,00/M2
250.000,00/BH
250.000,00/BH
Jalan
Beton,
paving stone 10.
Pekerjaan lantai jemur
11.
Pekerjaan gudang terbuka beton, aspal, paving
12.
Pekerjaan tanah
13.
pondasi, mesin 14.
Pekerjaan rehap tampak, konstruksi bangunan
15.
Kilang dan tangki
16.
Pekerjaan cerobong asap 100.000,00/BH
150.000,00/BH
(pipa) 17.
Pekerjaan cerobong asap
-
50.000,00/M2
(beton) 18.
Pekerjaan pondasi mesin
1.000,00/M2
1.500,00/M2
4.000,00/M2
5.000,00/M2
pemasangan 100.000,00/BH
50.000/M2
beton 19.
Pekerjaan kolam buangan limbah
20.
Pekerjaan menara
antene
dan
sejenisnya 21.
Pekerjaan tiang listrik JTT
50.000,00/BH
150.000,00/BH
22.
Pekerjaan lapangan olah
1.500,00/M2
1.500,00/M2
Pekerjaan instalasi bahan 500.000,00/BH
500.000,00/BH
raga
terbuka/tempat
bermain 23.
bakar 24.
Pekerjaan kolam renang
25.
Pekerjaan
3.000,00/M2
pemasangan
-
3.000,00/M2 50.000,00/BH
tiang listrik
5. Ketentuan pasal 53 huruf a dan d berbunyi sebagai berikut: a.
Setiap balik nama atas ijin atas ijin yang telah dikeluarkan dikenakan retribusi sebesar 2 % dari retribusi ijin mendirikan bangunan atau sekurang-kurangnya Rp. 10.000,00;
d.
Setiap legalisasi ijin atas ijin yang telah dikenakan retribusi sebesar 5 % dan retribusi ijin mendirikan bangunan atau sekurang-kurangnya Rp. 10.00,00
6. Ketentuan pasal 63 berbunyi sebagai berikut : (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannva sehingga merugikan keuangar daerah diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 7. Ketentuan pasal 64 ayat (4) berbunyi sebagai berikut : Pengawasan pelaksanaan
peinbangunan
di1akukan
oleh
Tim
Pengawas
Bangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gresik.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya
memerintahkan
Pengundang
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik,
Disahkan di
:
Pada tanggal :
Gresik 29 Nopember 2004
BUPATI GRESIK
TTD
Drs. KH. ROBBACH MA’SUM, MM
Diundangkan di Gresik Pada tanggal 22 Desember 2004
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK
TTD
Drs. SUTARDJI, MSi Pembina Tk. I NIP. 010 153 194
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI C.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 23 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
I.
PENJELASAN UMUM
Bahwa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan khususnya yang mengatur tentang ancaman pidananya paling lama 6 (enam) bulan, dipandang sangat bertentangan maksud yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga sungguh sangat menyulitkan bagi Hakim untuk menjatuhkan Vonis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dimaksud, karena berdasarkan ketentuan pasal 205 sampai dengan 210 undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Ancaman pidana bagi pelanggaran tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
Berdasarkan ha1 tersebut, maka demi kelancaran pelaksanaan tugas Polisi pamong Praja sebagai Instansi Pe1aksana Penegakan Peraturan Daerah perlu merubah ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I
: Cukup JeIas
Pasal II
: Cukup Jelas
