PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 40 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: a. Bahwa obyek retribusi yang selama ini diproses pada kantor kependudukan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan, masih terdapat beberapa obyek retribusi yang belum dimasukkan dalam kriteria obyek yang harus dipungut; b. Bahwa agar obyek retribusi sebagaimana dimaksud huruf a diatas dapat terjaring secara keseluruhan dengan optimal, maka perlu adanya penetapan perubahan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan; 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentanh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI BIAYA GANTI CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 40 tahun 2000 tentang Retribusi Biaya Ganti Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tanggal 15 Maret 2000 Nomor 9 Seri B diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), (2) huruf a ayat (3), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3 Obyek retribusi yang ditangani oleh Kantor Kependudukan meliputi: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Kartu Keluarga (KK); 3. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM); 4. Kartu Calon Penduduk (KCP); 5. Akta Kelahiran; 6. Akta Perkawinan; 7. Akta Perceraian; 8. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak; 9. Akta Ganti Nama; 10. Akta Pengangkatan Anak; 11. Akta Kematian. Pasal 4 Subyek retribusi atas jasa dimaksud pasal 3 di atas adalah perorangan atau kuasanya yang sah yang mengajukan permohonan. Pasal 5 Obyek retribusi dimaksud pasal 3 di atas berdasar ketentuan digolongkan sebagai retribusi Jasa Pelayanan Umum. Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Umum dimaksudkan pasal 5 di atas didasarkan pada macam jasa yang dilayani sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini. Pasal 7 (1) Prinsip dan atau sasaran penetapan tarif retribusi digolongkan berdasar ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini; (2) Tarif dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagai biaya ganti cetak.
Pasal 8 (1) Struktur tarif diberikan atas dasar jenis pelayanan obyek retribusi yang diberikan kepada pemohon; (2) Struktur besarnya tarif dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagai berikut: 1. Biaya pelayanan KTP untuk: - Warga Negara Indonesia sebesar
Rp. 3.000
- Warga Negara Asing sebesar
Rp. 10.000
2. Kartu Keluarga sebesar
Rp. 2.500
3. Kartu Identitas Penduduk Musiman sebesar Rp. 2.500 4. Kartu Calon Penduduk (KCP) sebesar
Rp. 2.500
(3) Hasil penerimaan dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf a di atas akan dibagi secara proporsional antara Pernerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 9 (1) Masa berlakunya KTP (Kartu Tanda Penduduk) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah habis masa berlakunya sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran pemohon atau wajib kartu tanda penduduk; (2) Pemohon atau wajib kartu tanda penduduk dapat dilayani apabila telah berumur 17 (tujuh belah ) tahun atau telah pernah menikah; (3) Untuk seorang pendatang yang telah berumur cukup/dewasa/telah pernah nikah yang tidak mengajukan surat pindah tempat tinggal karena sebagai pekerja musiman harus mengajukan permohonan untuk mendapat Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem) yang mempunyai masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila telah habis masa berlakunya; (4) Apabila seorang pendatang mengajukan permohonan surat pindah tempat tinggal ke Kabupaten Gresik, maka sebelum terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Gresik akan diberikan Kartu Calon Penduduk (KCP) dengan masa berlaku selama 6 ( enam) bulan dan setelah habis masa berlakunya tidak dapat diperpanjang lagi.
Pasal 11 Retribusi terhutang dipungut di tempat dimana pemohon menerima pelayanan yang diberikan oleh yang ditunjuk. Pasal 15 (1) Retribusi terhutang harus melunasi Jasa pelayanan umum sekaligus dimuka; (2) Untuk Jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a terhutang harus melunasi sekaligus dimuka dalam satu kali masa berlakunya; (3) Tata Cara pembayaran dan penyetoran Daerah Kabupaten Gresik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Disahkan di
: Gresik
Pada tanggal : 20 Nopember 2001 BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM Diundangkan di
: Gresik
Pada Tanggal
: 21 Nopember 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. G U N A W A N, MSi Pembina Utama Muda Nip. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI C.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 40 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATA SIPIL
I. PENJELASAN UMUM Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nornor 40 tahun 2000 tentang Retribusi biaya ganti cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam beberapa Pasal baik yang menyangkut obyek retribusi, tarif retribusi maupun kejelasan terhadap pemohon yang diharuskan untuk mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut
masih
kurang
jelas,
yang
di
dalamnya
termasuk
beberapa
umur
seseorang/pemohon wajib memiliki Kartu Penduduk (KTP), siapa yang diberi hak untuk memohon Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem) dan siapa yang wajib memperoleh Kartu Calon Penduduk termasuk masalah-maslah lain yang mengatur masalah teknis untuk mengantisipasi adanya ketidakjelasan dari beberapa pasal yang sangat dominan untuk penetapannya, maka dipandang perlu menetapkan perubahan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I s/d Pasal I
: Cukup jelas
