PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PERIJINAN BIDANG INDUSTRI PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: a. Bahwa sebagai realisasi dari Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasar
Undang-undang
Nomor
2
tahun
1999
tentang
Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Jo. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan Surat Departemen Perindustrian dan Perdagangan melalui Sekretariat Jenderal tanggal 19 Pebruari 2001 Nomor : 119/SJ/II/2001, diserahkan beberapa perijinan bidang tertentu kepada Daerah Kabupaten untuk dapat dikelola secara Optimal; b. Bahwa untuk dapat melaksanakan maksud huruf a diatas dipandang peru menetapkan ke dalam Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1965 tentang Pergudangan; 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 Jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing; 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 Jo. Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; 6. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian; 7. Undang-undang Nomor I tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT); 8. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1986 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1993 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1996 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1997 tentang Tempat Penimbunan berikat; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 14. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1986 Jo. Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1987 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penenaman Modal Asing Untuk diberi Perlakuan Sarana Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri; 15. Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 jo. tentang Keputusan Presiden Nomor 115 tahun 1998 Jo. Keputusan Presiden Nomor 117 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanaman Modal; 16. Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Warga Negara Asing Pendatang; 17. Keputusan Presiden Nomor 99 tahun 1998 tentang Jenis Usaha yang dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang Usaha Yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Sarat Kemitraan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 tahun 2000 tentang
Susunan Organisasi dan
Tata
kerja
Dinas-dinas
Kabupaten Gresik. Dengan Persetujuan DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG PERIJINAN BIDANG INDUSTRI PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik; b. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik e. PP adalah singkatan dan Persetujuan Prinsip. f. IUT adalah singkatan dari Ijin Usaha Tetap g. IUI adalah singkatan dan Ijin Usaha Industri h. TDI adalah singkatan dan Tanda Daftar Industri i. SIUP adalah singkatan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan; j. TDP adalah singkatan dan Tanda Daftar Perusahaan k. TDG adalah singkatan dan Tanda Daftar Gudang 1. SUK adalah singkatan dan Surat Usaha Kawasan Industri; m. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik.
BAB II KETENTUAN IJIN USAHA Bagian Pertama Perindustrian Pasal 2 Setiap orang dan atau Badan Hukum wajib memiliki surat ijin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan usaha yang berkembang di Bidang usahanya. Pasal 13 (1) Setiap Perorangan atau Badan Hukum yang akan mendirikan industri, terlebih dahulu harus memperoleh PP dari Kepala Dinas; (2) Setiap Perorangan atau Badan Hukum yang bidang usaha industrinya tergolong usaha kecil harus memiliki ijin TDI dari Kepala Dinas (3) Setiap Perorangan dan atau Badan Hukum yang bidang usaha industrinya sudah berproduksi komersial harus memiliki IUT dan Kepala Dinas; (4) Apabila perusahaannya sedang dalam kegiatan berproduksi ternyata memerlukan penambahan kapasitas perluasan industri melebihi dari 30%, maka harus memperoleh IP (Ijin Perluasan) dari Kepala Dinas. Pasal 4 Setiap Pengusaha baik Perorangan dan atau Badan Hukum yang akan mendirikan Kawasan Industri, sebelum memperoleh ijin lokasi untuk pembebasan tanah terlebih dahulu harus memiliki Kawasan Industri.
Bagian Kedua Usaha Perdagangan
Pasal 5 (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang mendirikan jasa usaha perdagangan diwajibkan memiliki SIUP; (2) Bagi setiap pengusaha baik perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan pergudangan harus memiliki surat TDG. Pasal 6 Ketentuan sebagaimana dimaksud secara teknis akan ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Bagian Ketiga Penanaman Modal Pasal 7 (1) Setiap Badan Hukum yang usahanya berbentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) diwajibkan memiliki: a. Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM); b. Ijin Usaha Tetap (IUT) bagi yang sudah berproduksi Komersil c. Ijin Perluasan (IP); d. Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas atas impor barang modal/bahan baku/bahan baku penolong untuk kepentingan produksi sendiri; (2) Bentuk dan teknis penyampaian ijin dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 8 Setiap Perusahaan baik perorangan maupun Badan Hukum wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan;
BAB III PENGENAAN RETRIBUSI
Pasal 9 Setiap bentuk ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perorangan/Badan Hukum akan dikenakan retribusi sebesar: a. T D I
Rp.
50.000
b. I U I
Rp.
200.000
c. S U K
RP. 10.000.000
d. Persetujuan Prinsip (PP)
Rp.
200.000
e. Ijin Perluasan (IP)
Rp.
100.000
f. SIUP kecil
Rp.
100.000
g. SIUP menengah
Rp.
200.000
h. SIUP besar
Rp.
400.000
i. TDG Per unit
Rp.
150.000
j. Surat Ijin PMA
Rp.
200.000
k. Surat Ijin PMDN
Rp.
200.000
1. Ijin Usaha TetaP
Rp.
250.000
m. Surat Ijin Penanaman Modal
Rp.
300.000
Rp.
300.000
- PT
Rp.
150.000
- CV
Rp.
25.000
- Koperasi
Rp.
5.000
- Firma
Rp.
25.000
- Perorangan
Rp.
10.000
- Badan Usaha lain
Rp.
100.000
- PMA/PMDN
Rp.
250.000
- Perusahaan Milik Daerah/BUMN Rp.
50.000
untuk Perluasan n. Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas o. Tanda Daftar Perusahaan Untuk:
p. Untuk usaha perdagangan dan industri yang nilai asetnya dibawah Rp. 25.000.000,- tidak dikenakan retribusi.
Pasal 10 Ketentuan dimaksud Pasal 7 diatas diberikan menurut bentuk dan sifat lamanya ijin yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 11 Selain Penyidikan POLRI Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini. Pasal 12 (1) Wewenang Penyidik dimaksud Pasal 9 diatas adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan yang
dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah; e. Melakukan pembukuan,
penggeledahan pencatatan
untuk
mendapatkan
dokumen-dokumen
lain
bukti serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
g. Menyuruh
berhenti
dan
atau
melarang
seseorang
rneninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; (2) Penyidik
memberitahukan
dimulainya
penyidikan
dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 13 (1) Tindak Pidana dalam Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran; (2) Pelanggaran terhadap tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sangsi selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar 10 kali dan retribusi yang dilanggar. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Disahkan di : Gresik Pada tanggal : 20 Nopember 2001 BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM] Diundangkan di
: Gresik
Pada Tanggal
: 21 Nopember 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. G U N A W A N, MSi Pembina Utama Muda Nip. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI C.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG BIDANG INDUSTRI PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL I. PENJELASAN UMUM. Dengan otonomi daerah banyak perijinan-perijinan dari berbagai sentra industri yang belum tertangai oleh Pemerintah Daerah sementara di Kabupaten Gresik semakin hari semakin pesat perkembangannya banyak industri bermunculan yang sempat tidak terdeteksi kelengkapan ijin yang harus dimiliki, padahal disisi lain ijin-ijin yang harus dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sangat diperlukan oleh para pengusaha baik perorangan maupun badan hukum yang usahanya bergerak dalam bidang ekspor/import. Untuk mendukung kelancaran arus pertumbuhan industri di Kabupaten Gresik agar dapat bersaing dengan daerah lain, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 huruf e
: adalah persetujuan yang diberikan untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan
dan
usaha
pembangunan,
pengadaan,
pemasangan atau instalasi peralatan, dll. Pasal 1 huruf a, b, c, d, f s/d m
: Cukup Jelas
Pasal 2 s/d Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas Pasal 3 ayat (2)
: Yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan usaha dengan modal yang disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
Pasal 3 ayat (3 dan 5) s/d Pasal 5 : Cukup jelas
