PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR : 12 TAHUN 2001 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Daerah, perlu memberikan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggungjawab; b. Bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sasuai kaidah pengelolaan keuangan public, berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, perlu diatur ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan daerah Kabupaten tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomer 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negaraq tanggal 8 Agustus 1950 ); 2. Undang-undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomer 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 ( Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Nrgara Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran N egara Nomor 4021); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202,Tambahan Lembaran Negara nomor4022); 9. Peraturan Pemirintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Penglolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 203, Tambahan lembaran Negara Nomor 4023); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024): 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan wakill Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, tambahan Lembaran Negara Nomor 4029); 14. Peraturan Saerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan kewenangan wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14 ):
15. Peraturan Saerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan kewenangan Bukan wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15 ):
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATUAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sekertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 5. Pemerintah LDaaerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebahgi badan Eksekuti Daerah: 6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yangbertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Desa sesuai kebutuhan Daerah; 7. Anggaran Pendapatan dan Belanua Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan Tahunan Daerh yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah; 8. Keruangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamanya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Pemegang Kuasa Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menelenggarakan seseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawabn atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD; 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenagan tertentu dalam kerangka Pegelolaan Keuagnan Daerah; 11. Pemerintah Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu; 12. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah; 13. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam
periode tahun anggaran tertentu 14. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi Badan Daerah; 15. Pembiayaan adalah
transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja Daerah;
16. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib di bayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang,barang atau jasa kepada daerah atau akibat lainya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 17. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau
kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang,barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan ; 19. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari
pembellian dengan Dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lain yang sah; 20. Dokumen Daerah adalah semua Dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah; 21. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewewenangan oleh pemegang kekuasaan umum Pengelola keuangan Daerah untuk mengelola Penerimaan Pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainya ; 22. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan umum Daerah ;
23. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja Pengguna angaran Daerah ; 24. Dana cadangan adalah Dana yang disisikan untuk membiayai kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran; 25. Urusan kas dan perhitungan adalah Bagian dari APBD yang digunakan untuk memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran uang melalui Kas daerah yang tidak Merupakan Pendapatan dan Belanja Daerah yang sah. 26. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sistem dan prosedur yang mengatur keuanga daerah mulai dari perncanaan,pelaksanaa, pengawasan dan pertanggung jawaban keuang Daerah . 27. Pertanggunjawaban
keuangan mempertanggunjawaban pengelolaan selama 1(satu) Tahun Anggaran.
adalah Kewajiban keuangan kepada DPRD
BAB II ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 2 Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib,efektif, efisien,transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhitikan asas keadilan dan kepatutan. Pasal 3 APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu. Pasal 4 Tahun fisikal APBD sama dengan tahun fiscal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 5 1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka tugas desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD, 2) APBD,Perubahan APBD,dan Perhitungan APBD diterapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.
Pasal 6
1) Jumlah
Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang erukur decara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan 3) Setiap pejabat dilarang melakukan belanja atas beban APBD jika untuk belanja tersebut tidak tersedia anggarannya atau untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD. BAB III KERANGKA DAN GARIS BESAR PROSEDUR PENYUSUNAN, PENETAPAN, PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN APBD Bagian Pertama Kerangka APBD Pasal 7 APBD disusun dengan pendekatan Kinerja Pasal 8 Susunan APBD terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; c. Pembiayaan Daerah. 1) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja disebut surplurs anggaran. 2) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja disebut defisit
anggaran. 3) Jumlah pembayaan sam dengan jumlah surplus/defisit anggaran. Pasal 9 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf a terdri atas : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Dana Perimbangan; c. Bagian lain Penerimaan Daerah yang sah. Pasal 10
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas : a. Belanja Rutin 1. Administrasi Umu meliputi : a) Belanja pegawi; b) Belanja barang; c) Belanja pemeliharaan; d) Belanja perjalanan dinas
2. Oprasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum; b. Belanja Pebangunan meliputi : 1. Publik 2. Aparatur c. Pengeluaran transfer meliputi : 1. Angsuran hutang dan bunga 2. Bantuan 3. Dana perimbangan 4. Dana cadangan d. Pengeluaran Tidak Tersangka. Pasal 11 Pembiayaan daerah sebagimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri dari : 1. Sumber penerimaan : a. Sisa lebih anggaran tahun yang lalu; b. Jumlah pinjaman tahun ini; c. Transfer dari dana cadangan; d. Hasil pejualan asset daerah yang dipisahkan; e. Sisa lebih anggaran tahun ini. 2. Pengeluaran : a. Pengembalian pinjaman yang jatuh tempo; b. Transfer ke dana cadangan; c. Penyertaan modal;
d. Sisa kurang anggaran tahun ini. Pasal 12 Dalam APBD tidak diperkenankan dimuat Bagian/pos lain sebagimana dimaksud dalam Pasal10,kecuali bila dipandang perlu dapat menambah dengan pos-pos serta ayat-ayat atau pasal-pasal anggran menurut kebutuhan,dengan menggunakan pos-pos serta ayat-ayat atau pasal-pasal cadangan . Pasal 13 1) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluarn tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam,bencana social dan pengeluaran tidak tersangka lainya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah. 2) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud
ayat (1) diberitahukan kepada DPRD. Pasal 14 1) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain berupa kerja sama dengan sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan dengan persetujuan APBD. 2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal,deposito atau bentuk inbestasi lainnya sepanjang hal tersebut member manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas pemerintah Daerah 3) Sumber-sumber pembiayaan lain dan inbestasi pemerintah daerah diatur dengan peraturan Daerah. 4) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumbersumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah , dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanannya kepada DPRD. Bagian kedua Prosedur Penyususnan dan Penetapan APBD Pasal 16 1) Dalam rangka penyiapan rancangan APBD Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyudun arah dan kebijakan umum APBD. 2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pemerintah Saerah menyusun sreategi dan prioritas APBD. 3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah Pemerintah Daerah menyiapkan rancanganan APBD.
Pasal 17 1) Bupati menyampaikan racangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan. 2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD,Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. 3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kembali kepada DPRD. 4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD ,pemerintah Daerh menggunakan APBD tahun sebelumy. 5) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam siding Paripurna yang terbuka bagi masyarakat. Bagian ketiga Pekalsanaan APBD Pasl 18 1) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi,rabat,potongan buna,
jas giro atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa serta dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah. 2) Semua penerimanan daerah disetor sepenuhnya dan tepat pada waktunya oleh Bendaharawan Penerima ke rekening kas Daerah dengan kewajiban memberitahukan dan mempertanggungjawabkan kepada Bupati Pasal 19 Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan tersebut. Pasal 20 1) Bendaharawan penerima sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) diangkat dengan keputusan Bupati. 2) Jabatan bendaharawan penerima tidak diperkenankan untuk dirangkap oleh jabatan Bendaharawan Pengeluaran Pasal 21 Apabila DPRD belum menetapkan/tidak menyerujui rancangan APBD,maka untuk membiayai keperluan setiap bulannya pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran berdasarkan realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.
Pasal 22 1) Setiap pembebanan APBD didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh penagih. 2) Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. Pasal 23 1) Penggeseran anggaran rutin hanya dapat dilakukan untuk jenis-jenis pengeluaran dalam lingkungan satu belanja,datu pos dan satu baian angaran. 2) Pergeseran antar digit dalam satu pasal ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 3) Pergeseran antar pasal ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. 4) Pergeseran anggaran sebagimana dimaksud ayat (1),dan ayat (2), dan
ayat (3) ditampung dalam perubahan anggaran dan tidak boleh langsung ditampung dalam perhitungan APBD Pasal 24 1) Pergesran untuk belanja pembagunan hanya dapat dilakukan untuk satu proyek yang bersangkkutan. 2) Pergeseran belanja pembangunan dalam satu tolak ukur ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 3) Perubahan lokasi perubhan dinas/instansi pengelolan proyek dan perubhan sumber dana ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan DPRD 4) Pergeseran angaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ,dan ayat (2) dan ayat (3) ditampung dalam perubhan anggaran dan tidak boleh langsung ditampung dalam perhitungan APBD Bagian keempat Perubahan APBD Pasal 25 1) Perubahan APBD dapat dilakukan sehubungan dengan : a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis; b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan;
c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak. 2) Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan sebelum tahun anggarantertentu berakhir. BAB IV KEWENWNGAN KEUANGAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN DPRD Bagian Pertama Kewenwngan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Pasal 26 1) Bupati dan Wakil Bupati karena jabatannya dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2) Sekretaris Daerah merencanakan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD. Bagian Kedua Kewenangan Keuangan DPRD Pasal 27 1) DPRD dalam mengemban fungsinya disediakan pembiayaan dalam APBD. 2) DPRD dan Sekretariat DPRD merencanakan pembiayaan tahunannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya dicantumkan dalam APBD. 3) Kedudukan Keuangan DPRD diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah. BAB V PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KAS Pasal 28 Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah. Pasal 29 Pengeluaran Kas Daerah menggunakan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang diternitkan oleh pejabat yang berwenang. BAB VI PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PENGELUARAN DAERAH YANG TELAH DIANGGARKAN Pasal 30
Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penetapan APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah. Pasal 31 1) Dalam melaksanakan Belanja Daerah ditetapkan standarisasi oleh Bupati. 2) Penetapan harga standar untuk pengadaan barang/jasa dievaluasi secara berkala. Pasal 32 1) Pengeluaran atas beban anggaran Belanja Daearah diterbitkan Surat keputusan Otorisasi (SKO) dan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran. 2) Pengeluaran atas beban anggaran Belanja Daearah harus berdasar bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran. 3) Dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan-tujuan selain yang ditetapkan dalam APBD. Pasal 33 1) Atas beban APBD dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan : a. Perayaan/peringatan setiap hari besar dan hari raya; b. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk pelbagai peristiwa; c. Iklan ucapan selamat dan sebagainya; d. Pesta untuk pelbagai peristiwa pada Dinas/Instansi; e. Pecan olah raga pada pelbagai Dinas/Instansi; f. Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan sejenis/serupa dengan yang tersebut diatas.
yang
2) Atas beban APBD dapat melakukan pengeluaran guna keperluan guna
keperluan peringatan Hari-hari Besar Nasional, Hari Besar Keagamaan dan Hari Jadi Kabupaten Bantul yang pelaksanaanya dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. BAB VII TATACARA PENGADAAN BARANG DAN JASA Bagian Pertama Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 34 1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan swa kelola.
2) Tatacara pelaksanaan pengadaan sebagaimanadimaksud ayat (1) ditetapkan oleh bupati berdasarkan kondisi daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Pengadaan barang dan atau jasa dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah yang bersangkutan. Bagian kedua Pengelolaan Barang Daerah Pasal 35 1) Bupati mengatur pengelolaan Barang Daerah 2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akutansi Pemerintah Daerah. 3) Sekretaris Daerah Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas/Lembaga Teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas/Lembaga Teknis yang dipimpinnya. 4) Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 36 Dalam hal pengelolaan barang daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah. BAB VIII PROSEDUR MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH Pasal 37 1) Setiap pinjaman daerah dilakuakan dengan persetujuan DPRD 2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaiman dimaksud ayat (1),Daerah mengajukan pemberi pinjaman kepada calon pemberi pinjaman. 3) Setiap pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara daerah dengan pemberi pinjaman 4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (3),ditandatangani
atas nama daerah oleh Bupati. 5) Agar setiap orang dapat mengetahuinya,setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah. Pasal 38 Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari luar negeri, Daerah mengajukan usulan pinjamam kepada Pemerintah Pusatdisertai persetujuan DPRD ,studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk ditruskan kepada calon pemberi pinjaman luar negeri setelah dilakukan evaluasi.
Pasal 39 1) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tmpo atas pinjaman daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD. 2) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukuukan sesuai dengan standar akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. 3) Keterangan tentang semua pinjaman daerah dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.
jangka
panjang
4) Bupati melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan termbusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembanga jumlah kewajiban pinjaman daerah dan tentang pelaksanaan dalam rangka menmenuhi kewajiban pinjaman yang terlah jatuh tempo. 5) Apabila diperkirankan pengapatan daerahlebih kecil dari rencana belanja,permerintah daerah dapat melakukan pinjaman. BAB IX PROSEDUR PERTANGGUNG JAWABAN KIUANGAN DAERAH DAN PERHITUNAGN APBN Bagian Pertama Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Pasal 40 Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku. Bagian kedua Prodedur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 41 1) Pemegang Kas secara periodic wajib pertanggungjawaban atas turas pekerjaanya.
menyampaikan
2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban pemegang Kas ditetapkan
oleh Bupati. Pasal 42 1) Pemerintah Daerah menyampaikan laploran triwulan APBD kepada DPRD. 2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Pasal 43
Bupati menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam satu dokumen yang terdiri atas : a. Laporan aliran kas; b. Laporan perhitunagn APBD; c. Nota perhitungan APBD; d. Neraca Daerah. Bagian ketiga Perhitungan APBD Pasal 44 1) Setiap akhr tahun anggaran pemerintah daerah wajib membuat perhitungn APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD. 2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya. 3) Perhitungan APBD yang terlah disetujui oleh DPRD ditetapkan dengan peraturan Daerah. Pasal 45 Peraturan Daerh tentang APBD ,Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD disampaikan kepadaGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambatr 15 (lima belas ) hari setelah ditetapkan.
BAB X INVESTASI DAERAH PASAL 46 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk pendirian BUMN,penyertaan modal/pembelian saham, dan deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut menguntunglan bagi Daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta member manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat. 2) Kebijaksanaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah . 3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan kebijaksanaan pembiaaan dan investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang setiap
alhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaan dimaksud kepada DPRD. 4) DPRD berkewajiban untuk menyampaikan informasi atas pelaksanaan
kebijakan sebaimana dimaksud ayat (1) kepada amasyarakat. BAB XI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH Pasal 47 1) Setiap perbuatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan kerugian daerah adalah perbuatan yang melanggar hokum. 2) Setiap perbuatan yang melanggar hokum menebabkan kerugian daerah wajib melakukan ganti rugi. 3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari fihak manapun. Pasal 48 1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang
diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola Keuangan Daerah. 2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melallllllui majellis pertimbangan tuntutan ganti rugi dan atau badan atau peradilan. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diatur dalam Peraturan Daerah . BAB XII PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 49 Pengwasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pasal 50 Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengeloaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan pelaksanaan yang mengatur pengolaan keuang daerah yang terlah ditetapkan,tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan denga Peraturan Daerah ini sampai dengan diadakan perubahan/penyesuaian berdasrkan peraturan Daerah ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 52 Ketentuan pelaksanaan sebagai tidak lanjut peraturan daerah ini diatur oleh Bupati. Pasal 53 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah. Disahkan di Bantul Pada tanggal BUPATI BANTUL,
M.IDHAM SAMAWI Diundangkan di Bantul Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATN BANTUL,
ASHADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI NOMOR TAHUN 2001
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
TAHUN 2001
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL PENJELASAN UMUM Terciptanya otonomi daerah huarus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi parasigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah . Ditinjau darai aspek sumber daya keuangan daerah, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumber daya keuangan daerah yang tersedia di Daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayangan kepada masyarakat di daerah . Tugas pengelolaan sumber daya keuangan daerah merupakan mandate masyarakat di daerah yang menjadi kewajiban bagi manajemen pemerintahan di Daerah untuk melaksanakannya. Pandangan tersebut juga terkait dengan perlunya mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam otonomi daerah, semangat desentralisasi, demokratisasi, trasnparansi, adan akuntabilitas menjadi sangat dominan mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah, khususnya proses keuangan daerah. Dalam kerangka system penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa system pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub-sistem dari system pemerintahan itu sendiri. Aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan sub-sistem yang diatur dalam undang-undang Nome 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 78 sampai dengan pasal 86. Dalam pasal 80 Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah diatur dengan undang-undang dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pemdistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan system pengelolaan yangn lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah tidak hanya dilihat dari berapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Tetapi harus didimbangi dengan sejauh mana instrument atau system pengelolaan keuangan daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipasif dan bertanggungjawab. Agar pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran yang dipergunakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pembangunan dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu adanya tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu dalam rangka tercapainya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah perlu adanya peraturan daerah Kabupaten bantul yang mengatur dan menetapkan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ketentuan ini berarti bahwa APBD merupakan Rencana Pelaksanaan semua Pelaksanaan semua pendapatan dan semua belanja Daerah. Dengan demikian pemungutan semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang membebani daerah dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, dan menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Semua penerimaan dan pengeluaran yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 huruf a Pendapatan Daerah terdiri dari : a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil perusahaan Milik daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah; d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Huruf c Cukup jelas Pasal 10 Belanja Daerah disusun menurut Organisasi,fungsi dan jenis belanja. Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan secretariat DPRD,Bupati
dan Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, sertan dinas Daerah dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan , dan fungsi-fungsi lainnya. Jenis belanja,yaitu seperti belanja pegawai,belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja pejalanan dinas dan belanja modal/pembangunan
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan deperti rehabilitasi, prasaran ,keindahan kota, atau pelestarian lingkungan hidup serta untuk membiayai pos-pos yang tidak cukup dianggarkan dalam 1( satu) tahun anggaran . Ayat (3) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud Likuiditas Pemerintah Daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban dalam jangka pendek Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19
Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 ayat (1) Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penermaan barang, perjajian,pengadaan barang dan jasa. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Tolak ukur adalah suatu kegiatan atau kelompok kegiatan yang dapat diidentifikasikan dan dapat menunjang tercapainya sasaran proyek yang secara jelas dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pejabat yang berwenang untuk menetapkan pergeseran diatur daengan keputusa Bupati. Pasal 25 ayat (1) huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebati akibat vencana alam dan bencaran soxial yang belu atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 SPMU merupakan dokumen APBD yang melaksanakan pembayaran beban APBD
menjadi
dasar
untuk
Pasal 30 Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah di tetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum di setujui oleh DPRD. Pasal 31 Ayat (1) Dalam menyusun keputusan Bupati tentang standarisasi yang berkaitan dengan anggaran DPRD agar di beritahukan kepada DPRD. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 32 ayat (1) SKO merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Pinjaman daerah yang merupakan komponenpembiayaan dapat berupa pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman jangka pendek adalah untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah.pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiyai pembangunan prasarana yang merupakan asset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayan masyarakat. Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah pedoman atau prinsip-prinsip uang mengatur perlakuan akuntansi yang menjaminkonsistensi dalam pelalporan keuangan. Penerapan standar akuntansi keuangan daerah dilaksanakan secara berahap sesuai dengan kondisi daerah. Jika standar keuangan pemerintah daerah belum tersusun, daerah dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini. Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 huruf a Laporan aliran kas merupakan ikthisar yang menggambarkan saldo kas awal tahun anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang bersangkutan dan saldo kas akhir tahun anggaran. Huruf b Cukup jelas Huruf c Nota perhitungan membuat antara lain: 1. Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang dirncanakan APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Kinerja lpelayanan yang dicpai. 3. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum,kegiatan operasi dan pemeliharaan,serta belanja modal untuk aparatur dan pelayanan public. 4. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan secretariat DPRD. 5. Posisi Dana Cadangan. Huruf d Neraca daerah merupakan ikhtidar yang menggambarkan posisi asset,utan dan kekayaan bersih Daerah pada akhir tahun anggaran .Neraca Daerah meliputi juga neraca setiap unit organisasi yang penyusunannya berdasrkan standar akuntansi pemerintah daerah. Penyusunan neraca dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah. Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas
