PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI KABUPATEN BANTUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang
:
a. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan penduduk; b. Bahwa untuk menyesuaiakan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1992 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 1992) perlu diubah; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul;
Mengingat
:
1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatan Sipil Golongan Eropa; 2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 120 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81; 3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564; 4. Staatsblad Tahun 1993 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yoyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113,Tambahan Lembaran Negara Nomor1647);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437); 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran NegaraTahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 15 Tahun 2000); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 12 Tahun 2000); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 13 Tahun 2000) jis. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 43 Tahun 2000) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 36 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 62 Tahun 2001). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, Menetapkan :
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI KABUPATEN BANTUL BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul; 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 5. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut WNA pemegang KITAP di wilayah Daerah; 6. Pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan aau pencatatan data beserta perubahannya yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraiaan, kematian, mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta penggolongan data penduduk dan penyuluhan; 7. Mutasi Pendaftaran Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, pindah atau datang dan perubahan data lainnya; 8. Mutasi Pencatatan Penduduk adalah perubahan pencatatan penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta dan perubahan pencatatan penduduk lainnya; 9. Penduduk Sementara adalah setiap WNA pemegang KITAS di wilayah Daerah; 10. Penduduk Musiman adalah WNI yang datang dari luar Daerah dan berdomisili di Daerah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, namun yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap si Daerah; 11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia; 12. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disebut NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di wilayah Negara Republik Indonesia; 13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga; 14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi penduduk; 15. Akta Pencatatan Penduduk adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian serta pengakuan dan pengesahan anak; 16. Keluarga adalah seorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga; 17. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga; 18. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga; 19. Perpindahan atau kedatangan adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat yang baru untuk menetap; 20. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut SKPPS adalah bukti diri bagi Penduduk Sementara yang berdiam sementara atau tidak menetap dalam wilayah Daerah;
21. KITAP adalah Kartu Izin Tinggal Tetap bagi Penduduk Sementara yang bertempat tinggal tetap di wilayah Daerah; 22. KITAS adalah Kartu Izin Tinggal Sementara bagi penduduk yang bertempat tinggal sementara di wilayah Daerah; 23. Dinas Pendaftaran penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul; 24. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul; BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 Setiap Penduduk, Penduduk Sementara dan Penduduk Musiman berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Pasal 3 (1) Setiap Penuduk, Penduduk Sementara dan Penduduk Musiman wajib mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Kepala Dinas. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk mendaftarkan setiap Mutasi Pendaftaran Penduduk. Pasal 4 (1) Setiap Penduduk, Penduduk Sementara dan Penduduk Musiman wajib mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta kepada Bupati melalui Kepala Dinas. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk mencatatkan setiap Mutasi Pencatatan Penduduk. BAB III NIK DAN NIKS Pasal 5 (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK. (2) NIK diberikan pada saat penduduk dicatatkan kelahirannya pada dinas Pendaftaran Penduduk atau pada saat terjadi Mutasi Pendaftaran Penduduk. (3) Setiap Penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup. (4) Setiap Penduduk Sementara hanya diberikan 1 (satu) NIKS yang berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Daerah. BAB IV AKTA PENCATATAN PENDUDUK Pasal 6 (1) Setiap Penduduk, Penduduk sementara dan Penduduk Musiman wajib memiliki Akta Pencatatan Penduduk. (2) Akta Pencatatan Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas : a. Akta Kelahiran; b. Akta Perkawinan; c. Akta Perceraian;
d. Akta Kematian; e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak; f. Akta Pengangkatan Anak, (3) Akta Pencatatan Penduduk ditandatangani oleh Kepala Dinas. BAB V KK, KTP DAN SKPPS Bagian Kesatu KK Pasal 7 (1) Setiap Keluarga wajib memiliki KK. (2) Dalam KK dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga yang bersangkutan. (3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam KK ialah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga. (4) Setiap Anggota Keluarga hanya tercantum dalam 1 (satu) KI. (5) KK diisi oleh Petugas Kecamatan berdasarkan formulir yang telah diisi oleh Kepala Keluarga dan telah diketahui oleh Dukuh dan Lurah. (6) KK diberikan dan ditandatangani oleh Camat. (7) KK dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan perincian sebagai berikut : a. lembar I untuk Kepala Keluarga; b. lembar II untuk dukuh; c. lembar III untuk lurah; d. lembar IV untuk camat (8) Setiap terjadi perubahan data dalam KK diadakan penggantian KK Bagian Kedua KTP Pasal 8 (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujug belas) tahun atau sudah kawin wajib memiliki KTP. (2) Bagi Penduduk yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dapat diberikan Surat Keterangan Kependudukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan yang bersangkutan berusia 17 (tujuh belas) tahun. (3) Setiap Penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) KTP. (4) KTP diberikan berdasarkan KK dan ditandatangani oleh Camat. (5) KTP berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan masa berlaku dimaksud disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran pemegang KTP. (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya KTP, Pemegang KTP harus mendaftarkan kembali/memperpanjang KTPnya kepada Camat melalui lurah setempat dan kepadanya dapat diberikan KTP baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. (7) KTP yang rusak atau hilang wajib diajukan penggantian baru dengan menunjukkan bukti kerusakan atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat. (8) Setiap tejadi perubahan status penduduk dari tidak kawin menjadi kawin atau sebaliknya, maka KTP yang bersangkutan wajib diperbaharui atau dicabut. (9) Persyaratan untuk memperoleh KTP adalah : a. penduduk telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau kawin;
b. mengisi formulir permohonan KTP yang disahkan oleh Dukuh dan Lurah; c. menunjukkan akta perkawinan/akta nikah bagi penduduk yang sudah pernah kawin (nikah) atau akta perkawinan/akta cerai bagi penduduk yang pernah cerai; d. menunjukkan KK yang memuat data yang bersangkutan; e. menyerahkan foto kopi Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan bagi WNA yang berubah menjadi WNI. f. menyerahkan KTP lama yang telah habis masa berlakunya bagi penduduk yang mengurus perpanjangan KTP; g. menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian bagi penduduk yang kehilangan KTP; h. menyerahkan bukti KTP yang rusak bagi yang mengurus penggantian KTP rusak; i. menyerahkan Surat Keterangan Izin Keterangan Izin Penduduk bagi Penduduk Datang; j. menyerahkan pas foto hitam putih ukuran 2x3 sebanyak 3 (tiga) lembar. Pasal 9 (1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih diberikan KTP yang jangka waktu berlakunya seumur hidup. (2) Ketentuan sebagaiman dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/domisili atau meninggal dunia. (3) Apabila terjadi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka Camat yang bersangkutan mencabut KTP yang bersangkutan bekerjasama dengan Pemerintah Desa setempat. Bagian Ketiga SKPPS Pasal 10 (1) Setiap Penduduk Sementara pemegang dokumen KITAS wajib memiliki SKPPS. (2) Persyaratan untuk memperoleh SKPPS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. menunjukkan KITAS; b. menunjukkan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dari Kepolisian Republik Indonesia; c. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar. (3) Jangka waktu berlakunya SKPPS disesuaikan dengan masa berlakunya KITAS yang dimiliki. (4) SKPPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai masa berlakunya KITAS perpanjangan. (5) Bagi pemegang SKPPS tidak berikan KK dan KTP. Bagian Keempat Penduduk Musiman Pasal 11
(1) Setiap Penduduk Musiman wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman. (2) Kartu Identitas Penduduk Musiman diberikan oleh Camat. (3) Jangka waktu berlakunya Kartu Identitas Penduduk Musiman adalah sesuai keperluan tinggal Penduduk Musiman dan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (4) Persyaratan memperoleh Kartu Identitas Penduduk Musiman adalah : a. mengisi formulir permohonan yang disahkan oleh Lurah setempat; b. menyerahkan foto kopi KTP daerah asal; c. menyerahkan pas foto ukuran 2x3 sebanyak 3 (tiga) lembar. BAB VI PENDAFTARAN DAN PENCATATAN
(1)
(2)
(3) (4) (5)
(1) (2)
(3)
Bagian kesatu Perubahan Status Kependudukan Pasal 12 Penduduk sementara yang telah memperoleh izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT). Persyaratan untuk memperoleh SKPPT sebagaiman dimaksud ayat (1) adalah : a. menunjukkan KITAP; b. menunjukkan Surat Keterangan Lapor Diri dari Kepolisian Republik Indonesia; c. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar. Jangka waktu berlakunya SKPPT disesuaikan dengan masa berlakunya KITAP yang dimiliki. SKPPT sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai masa berlakunya perpanjangan KITAP. Bagi pemegang SKPPT diberikan KK dan KTP WNA.
Bagian Kedua Perubahan Status Kewarganegaraan Pasal 13 Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan/putusan dari instansi yang berwenang yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas; Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilampiri: a. salinan surat bukti perubahan status kewarganegaraan; b. KK asli; c. foto kopi KTP WNA. Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan dan diterbitkan KK baru.
a. b. c.
Bagian ketiga Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati Pasal 14 (1) Setiap kelahiran bayi wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya kepada Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahiran. (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat. (3) Syarat-syarat pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah : orang tua atau kuasanya melapor ke Pemerintah Desa setempat; menunjukkan KTP orang tua; menunjukkan KK orang tua. (4) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Surat Kelahiran. (5) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk penduduk sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara, Buku Mutasi Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Kelahiran. Pasal 15 (1) Kalahiran bayi yang mati di atas usia kandungan 7 (tujuh) bulan wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya kepada Lurah setempat. (2) Syarat-syarat pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. orang tua atau kuasanya melapor ke Pemerintah desa; b. menunjukkan KTP orang tua. (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat lahir Mati Bagian Keempat Pelaporan Kematian Pasal 16 (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya kepada Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian. (2) Syarat-syarat pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : (3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Surat Kematian. (4) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Penduduk Sementara, Buku Mutasi Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian. Bagian Kelima Pelaporan Perpindahan Pasal 17 (1) Setiap perpindahan penduduk wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Camat. (2) Syarat-syarat perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
a. mengisi formulir yang telah disediakan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; b. menyerahkan KTP yang bersangkutan; c. menunjukkan KTP yang memuat data penduduk yang bersangkutan; d. menyerahkan pas foto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan ditebitkan Surat Keterangan Pindah. (4) Surat Keterangan Pindah bagi penduduk WNI diberikan oleh Camat setempat. (5) Surat Keterangan Pindah bagi penduduk WNA dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut : a. perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam Daerah Surat Keterangan Pindah diberikan oleh Camat; b. perpindahan ke luar Daerah Surat Keterangan Pindah diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas. Bagian Ketujuh Pelaporan Kedatangan Pasal 18 (1) Setiap penduduk yang datang dari luar Daerah yang bersangkutan atau kuasanya wajib lapor kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Camat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya. (2) Pelaporan sebagaiman dimaksud ayat (1) dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal. (3) Pelaporan kedatangan penduduk dicatat dalam Buku Induk penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan diberikan Surat Keterangan Izin Penduduk serta diterbitkan KK dan KTP. (4) Surat Keterangan Izin Penduduk bagi WNI diberikan oleh Camat setempat dalam hal kedatangan penduduk : a. dari dusun lain dalam satu desa; b. dari desa lain dalam satu kecamatan; c. dari kecamatan kecamatan dalam Daerah. (5) Surat keterangan Izin Penduduk bagi WNI diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas dalam hal kedatangan penduduk dari Luar Daerah. (6) Pelaporan kedatangan WNA dari luar negeri diterbitkan SKPPS (Certificate Of Registration For Temporary Resident) sebagaimana dimaksud pasal 10. Bagian Kedelapan Pencatatan Kelahiran Pasal 19 (1) Setiap kelahiran wajib dicatatkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas, selambat-lambatnya : a. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada : 1. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81; 2. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
3. Staatsblad Tahun 1993 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607; b. 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa. (2) Pencatatan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut : a. bagi yang lahir sampai dengan 31 Desember 1985 mendapatkan dispensasi; b. bagi yang lahir setelah 31 Desember 1985 atau pelaporannya terlambat melebihi 60 (enam puluh) hari harus mendapatkan persetujuan Bupati; c. bagi yang terlambat mencatatkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a nomor 1 dan huruf b harus mendapatkan persetujuan pengadilan. (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan : a. foto kopi Surat Kelahiran dari Pemerintah Desa atau Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Desa/dokter/bidan; b. foto kopi Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua; c. foto kopi KTP orang tua dan atau kuasanya; d. foto kopi dokumen Imigrasi orang tua bagi WNA; e. surat kuasa bagi yang menguasakan; f. persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan d harus dilegalisasi oleh Pemerintah Desa dan huruf d oleh pejabat yang berwenang. (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Akta Kelahiran. Pasal 20 Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri wajib dicatatkan oleh orang tua atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ke Indonesia. Bagian Kesembilan Pencatatan Perkawinan Pasal 21 (1) Setiap perkawinan yang sah atau telah dilangsungkan menurut hukum agama, wajib dicatatkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melampirkan : a. Surat Kawin yang ditandatangani oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) atau foto kopi Surat Pemberkatan Perkawinan; b. Foto kopi Akta Perceraian bagi yang pernah cerai hidup; c. Foto kopi Akta kematian/Surat Kematian istri/suami bagi duda/janda yang cerai mati; d. Foto kopi dokumen imigrasi bagi WNA; e. Izin Rekomendasi dari kedutaan/perwakilan negara yang bersangkutan bagi WNA. (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perkawinan. Pasal 22
Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib mencatatkan perkawinannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia.
(1) (2)
Bagian Kesepuluh Pencatatan perceraian Pasal 23 Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dicatatkan kepada Bupati melalui Kepala dinas. Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melampirkan : a. salinan Putusan Pengadilan tentang penetapan perceraian; b. foto kopi Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam; c. foto kopi Dokumen Imigrasi bagi WNA.
Pasal 24 Pencatatn perceraian bagi yang bukan beragama Isam diterbitkan Akta Perceraian, dan memberikan catatan pinggir pada Akta Perkawinan yang bersangkutan bagi yang Akta Perkawinannya diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk. Pasal 25 Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri, wajib mencatatkan perceraiannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia.
a.
Bagian Kesebelas Pencatatan Kematian Pasal 26 (1) Setiap kematian wajib dicatatkan oleh ahli waris atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas, selambat-lambatnya : 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada: 1. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81; 2. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564; 3. Staatsblad Tahun 1993 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607; b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melampirkan : a. foto kopi Surat Kematian dari Pemerintah Desa atau Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa atau Rumah Sakit/dokter; b. foto kopi akta Kelahiran bagi yang sudah memiliki; c. foto kopi Akta Perkawinan/Akta Nikah bagi yang pernah kawin (nikah); d. foto kopi Akta Perkawinan/Akta Nikah orang tua bagi yang belum kawin (nikah);
e.
foto kopi Dokumen Imigrasi bagi WNA.
Pasal 27 Setiap pencatatn sebagaimana dimaksud Pasal 26 diterbitkan Akta Kematian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan bagi yang Akta Kelahirannya diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk. Pasal 28 Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar negeri wajib dicatatkan oleh ahli waris atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia. Bagian Keduabelas Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak Pasal 29 (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak wajib dicatatkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas (2) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melampirkan : a. foto kopi Akta Kelahiran anak; b. foto kopi Akta Perkawinan orang tua yang memuat pengakuan dan pengesahan anak yang bersangkutan; c. foto kopi Dokumen Imigrasi bagi WNA. (1) (2)
(1)
(2)
Pasal 30 Pencatatan pengakuan anak diterbitkan Akta Pengakuan Anak oleh Kepala Dinas. Pencatatn pengesahan anak dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan bagi yang Akta Kelahirannya ditebitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk. Bagian Ketigabelas Pencatatan Pengangkatan Anak Pasal 31 Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan dari instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dicatatkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melampirkan : a. foto kopi Penetapan Pengadilan Negeri/Agama tentang pengangkatan anak; b. foto kopi Akta Kelahiran anak yang bersangkutan; c. foto kopi Dokumen Imigrasi bagi WNA.
Pasal 32 Pencatatan pangangkatan anak dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan. Pasal 33
Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri, wajib dicatatkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia.
(1) (2)
Bagian Keempatbelas Pencatatan Perubahan Nama Pasal 34 Setiap perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan dari instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan wajib mencatatkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melampirkan : a. salinan Surat penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri atau pejabat yang berwenang; b. foto kopi Akta Kelahiran; c. foto kopi Akta Perkawinan atau Akta Nikah; d. foto kopi Dokumen Imigrasi bagi WNA.
Pasal 35 Pencatatan perubahan nama dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Penduduk yang dimiliki.
(1)
(2)
(1)
(2)
Bagian Kelimabelas Pencatatan Perubahan atau Pembatalan Akta Pasal 36 Setiap terjadi perubahan dan atau pembatalan akta pencatatan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/putusan dari institusi yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan wajib mencatatkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Pencatatan perubahan atau pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan catatan pinggir pada akta pencatatan penduduk yang bersangkutan. BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 37 Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), (7) dan (8), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 38 Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 36 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 39 Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 38 berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB VI PELAKSANAAN Pasal 40 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaannya dapat mengadakan kerjasama dengan perangkat daerah/lembaga lain.
(1) (2) (3)
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41 KTP yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. KK yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. Semua akta pencatatan penduduk yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1992 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Seri B, Nomor 1 Tahun 1992) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 43 Ketentuan pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang telah ditetapkan oleh Bupati sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak
bertentangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 44 Ketentuan Pelaksanaan sebagai tindak lenjut Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 45 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 29November 2001 BUPATI BANTUL, M. IDHAM SAMAWI Diundangkan di Bantul Pada tanggal 30 November 2001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Drs. ASHADI, Msi (Pembina Utama Muda IV/C) NIP. 490018672
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR 6 TAHUN 2001
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI KABUPATEN BANTUL I.
PENJELASAN UMUM Sejalan dengan perkembangan kependudukan, perlu dilaksanakan pengaturan mengenai penyelenggaraan penduduk sesuai tuntutan permasalahan bidang kependudukan, sehingga tercapai tertib administrasi kependudukan yang berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai konsekuensi pelasanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkewajiban melaksanakan kewenangan bidang kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan penduduk, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 tahun 1992 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Seri B, Nomor 1 Tahun 1992) sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diterbitkan Peraturan Daerah yang baru. Peraturan Daerah ini mengatur seluruh pengaturan kependudukan di Daerah meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan penduduk, serta menjamin hak-hak setiap penduduk untuk mendapatkan pelayanan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan kewajiaban setiap penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa di bidang penyelenggaraan penduduk. Di samping itu sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, perlu didistribusikan tugas-tugas di bidang pendaftaran penduduk kepada perangkat daerah, agar tercipta pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna. Di samping itu, terdapat alur kerja yang jelas terhadap hubungan fungsional antara Pemerintah Desa dan perangakat daerah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Yang dimaksud penggantian KK adalah penggantian KK dengan blangko yang baru, sedangkan nomon KK tetap. Pasal 8 ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Surat Keterangan Kependudukan diberikan berdasarkan keperluan permohonan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12
Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) huruf a Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah : a. Lurah apabila Surat Keterangan Pindah diberikan oleh Camat; b. Lurah dan Camat apabila Surat Keterangan Pindah diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas. Hurus b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) huruf a Cukup jelas Huruf b Syarat Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua tidak berlaku bagi pemohon pencatatan kelahiran terhadap kelahiran di luar pernikahan. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Yang dimaksud Akta Perkawinan termasuk Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Daerah sebelum terbentuknya Dinas Pendaftaran Penduduk. Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Yang dimaksud Akta Kelahiran termasuk Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Daerah sebelum terbentuknya Dinas Pendaftaran Penduduk. Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud Akta Kelahiran termasuk Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Daerah sebelum terbentuknya Dinas Pendaftaran Penduduk. Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas
Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas
