PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR : 13 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANTUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang :
a. Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan menurut norma-norma pendidikan yang mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional; c. Bahwa pnyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat yang diarahkan untuk mewujudkan manusia seutuhnya; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Bantul Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3390); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENS) Tahun 2000-2005;
:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 34); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 20012005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 61); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, Menetapkan :
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANTUL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul; 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainbya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul; 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul; 6. Dewan Pendidikan adalah dewan Pendidikan Kabupaten Bantul yang kenggotaannya terdiri atas unsur masyarakat, ulama, rohaniwan, cendekiawan, kelompok profesi, pengusahan dab birokrat dalam rangka membantu meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan di tingkat Daerah; 7. Dewan Sekolah adalah Dewan Sekolah Kabupaten Bantul yang kenggotaannya terdiri atas unsur sekolah, masyarakat, ulama, rohaniwan, pengusaha, alumni dan orang tua atau wali murid dalam rangka membantu meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan di tingkat sekolah; 8. Pendidikan adalah usaha sadar dan atau terencana dalam menciptakan suasana belajar agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan sikap sosial, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, latihan dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat; 9. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, badan dan perorangan; 10. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah seperangkat tolak ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan; 11. Kurikulum dasar adalah seperangkat rencana dan pengaturan berdasarkan standar pendidikan tentang kemampuan dan sikap, materi dan pengalaman belajar, serta penilaian yang berbasis pada potensi dan kondisi peserta didik; 12. Kurikulum pengembangan adalah seperangkat bahan ajar yang dikembangkan dari kurikulum nasional serta unggulan daerah sebagai muatan lokal; 13. Satuan pendidikan asing adalah satuan pendidikan yang didirikan atau diselenggarakan oleh badan penyelenggaraan yang berpusat di negara lain; 14. Masyarakat pendidikan adalah masyarakat yang peduli terhadap bidang pendidikan yang meliputi pemilik sumber daya pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengguna kesempatan pendidikan, pengguna produk pendidikan dan komunitas pendidikan dengan kekhasan tertentu; 15. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana; 16. Satuan pendidikan adalah bentuk layanan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah adalah : a. Untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka memberikan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan; b. Untuk meningkatkan mutu pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan; c. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat trhadap pendidikan. Pasal 3 Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, terampil dan berakhlaq mulia serta sehat jasmani dan rohani. BAB III PENDIRIAN, PENGELOLAAN, KURIKULUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 4 Pendirian, pengelolaan, serta penetapan kurikulum satuan pendidikan berpedoman pada Sistem Pendidikan Nasional. (1) (2)
Pasal 5 Pendirian satuan pendidikan di Daerah didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan. Tata cara pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati dengan dikonsultasikan DPRD. Pasal 6 (1) Pengelolaan pendidikan mencakup semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. (2) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pendidikan umum, kejuruan, vokasional, akademik profesi, keagamaan dan khusus. (3) Jakur pendidikan sebagimana dimaksud ayat (1) mencakup pendidikan formal dan non formal. (4) Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pasal 7 Kurikulum satuan pendidikan di Daerah mencakup 2 (dua) unsur yaitu: kurikulum dasar dan kurikulum perimbangan. (2) Kurikulum dasar ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang diterapkan secara nasional berdasarkan kebijakan Pemerintah.
(1)
(3) Kurikulum pengembangan ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. (4) Muatan kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan kemampuan perkembangan peserta didik. (5) Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat menambah bahan belajar sesuai dengan ciri khas masing-masing dengan tetap memperhatikan hak-hak peserta didik.
(1) (2)
Pasal 8 Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati. BAB IV PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Pasal 9 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan sektor pendidikan di luar gaji. (2) Satuan pendidikan yanhg diselenggarakan oleh masyarakat biayanya menjadi tanggung jawab masyarakat. (3) Dengan pertimbangan tertentu Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. (4) Alokasi bantuan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan, prospek pengembangan satuan pendidikan dengan prinsip subsidi silang dan imbal swadaya. (5) Penghasilan dan atau pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk pembangunan sektor pendidikan. (6) Masyarakat menanggung sebagian biaya penyelenggaraan pendidikan (7) Masyarakat yang tidak mampu berhak memperoleh perlakuan khusus dalam pembiayaan pendidikan. (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur oleh Bupati.
BAB V KETENAGAAN DAN PESERTA DIDIK Pasal 10 Tenaga Kependidikan mencakup : a. Tenaga fungsional yang meliputi guru, pengajar, instruktur, pamong belajar, widyaiswara, pelatih, penyuluh, pembimbing, pengawas, penilik, laboran, pustakawan dan arsiparis.
b. Tenaga struktural atau manajerial meliputi kepala dinas, kepala bagian, kepala sub dinas, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala cabang dinas, kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD), kepala sekolah dan kepala tata usaha. c. Tenaga teknis administratif meliputi tata usaha, pesuruh dan penjaga sekolah. Pasal 11 (1) Peserta didik berkewajiban memenuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. (2) Peserta didik berhak mendapatkan layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan secara layak. (3) Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman. (4) Peserta didik berhak mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. (5) Peserta didik berhak pindah sekolah antar lembaga pendidikan sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan perundangundangan yang berlaku. (6) Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan agama sesuai agama yang dianutnya. BAB VI SUMBER DAYA PENDIDIKAN Pasal 12 (1) Satuan pendidikan bersama-sama dengan Dewan Sekolah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. (2) Buku pelajaran pokok dan atau bahan belajar sejenis yang diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan disusun dan diperbaharui berdasarkan kurikulum yang berlaku. (3) Pengadaan buku pelajaran pokok dan atau bahan belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta serta organisasi profesi kependidikan. (4) Pengadaan dan pemanfaatan buku pelajaran pokok dan atau bahan belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan satuan pendidikan dan kemampuan masyarakat. (5) Aset satuan pendidikan yang berupa benda bergerak dan atau tidak bergerak yang merupakan prasarana dan atau sarana pendidikan tidak dapat dialihfungsikan selain untuk pendidikan kecuali dengan persetujuan pejabat yang berwenang. (6) Optimalisasi pendayagunaan sumber daya pendidikan mencakup : a. Pembagian sumber daya antar satuan pendidikan;
b.
Dunia usaha dan industri mempunyai kewajiban menyediakan kesempatan penggunaan sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan pendidikan.
BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 13 (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan antara dunia usaha dan dunia pendidikan. (3) Masyarakat pendidikan berkewajiban memberikan kontribusi bagi pembangunan sektor pendidikan di Daerah. (4) Pengaturan dan pelaksanaan peranserta sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Bupati. BAB VIII DEWAN PENDIDIKAN DAN DEWAN SEKOLAH Pasal 14 Tanggung jawab masyarakat dalam penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan disalurkan melalui Dewan Pendidkan, Dewan sekolah atau lembaga-lembaga yang sejenis. Pasal 15 Pedoman Pembentukan Dewan Pendidikan dan dewan Sekolah diatur oleh Bupati dengan dikonsultasikan DPRD. BAB IX PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN Pasal 16 (1) Terhadap satuan pendidikan dilakukan pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan dengan prinsip Total Quality Management (TQM) yang mencakup input-proses-output, Quality Control (QC), Quqlity Assurance (QA) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang mandiri, kreatif dan inovatif. (2) Pembinaan dan pengendalian mutu sebgaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah. (3) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengambil kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap penyimpangan dan atau pelanggaran Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. (4) Penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Independen di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
BAB X KERJASAMA PENDIDIKAN Pasal 17 (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan satuan penyelenggara pendidikan luar sekolah yang beroperasi di Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Pemerintah Daerah dan atau Satuan Pendidikan memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan pihak ketiga di luar Daerah.
BAB XI SATUAN PENDIDIKAN ASING Pasal 18 (1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama internasional dan atau yang didirikan oleh badan penyelenggara pendidikan yang berpusat di Negara lain dapat dilakukan di Daerah. (2) Syarat-syarat, tat cara pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XII SANKSI-SANKSI Pasal 19 Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) dikenai sanksi administrasi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan diadakan penyesuaian. (2) Penyesuaian sebgaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati. Pasal 22 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul Pada
tanggal
September 2002 BUPATI BANTUL,
M. IDHAM SAMAWI
Telah mendapatkan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL Dengan Keputusan Nomor : 15/KEP/DPRD/2002 Tanggal : 3 September 2002 Diundangkan di Bantul Pada tanggal 3 September 2002
3
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Drs. ASHADI, M.Si (Pembina Utama Muda IV/C) NIP. 490018672
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 23 TAHUN 2 002 PENJE1LASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR : 13 TAHUN 2001 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANTUL
I.
PENJELASAN UMUM Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan di bidang pendidikan ini menghadirkan tantangan dan peluang bagi pemerintah dan masyarakat di Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Daerah dan sistem pendidikan nasional. Sesuai arah dan kebijakan pembangunan Daerah, pendidikan di Daerah diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di Kabupaten Bantul diselenggarakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya walaupun Peraturan Daerah ini disusun pada masa transisi proses amandemen Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tetntang Sistem Pendidikan Nasional, namun demikian Peraturan Daerah ini sudah mengakomodir semangat yang berkembang dan menjiwai rancangan rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang baru. Sejalan dengan kaidah otonomi dan desentralisasi di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan, pusat pengambilan keputusan pengelolaan pendidikan juga makin tersebar ke tingkat daerah,
masyarakat dan akhirnya pada satuan-satuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, menjadi lebih berbasis Daerah, masyarakat dan sekolah (local, community and school-based management). Berpedoman kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disusun Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan di Daerah, sebagai dasar perumusan agar pengaturan lebih rinci dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan, khususnya masyarakat di Daerah, serta keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum. Sehubungan dengan hal dimaksud perlu dibentuk Dewan Pendidikan yang bertugas melakukan pengajian, penelitian dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan, pemantauan dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan di Daerah. Di tingkat satuan pendidikan juga dibentuk Dewan Sekolah atau Majelis Madrasah atau Dewan Satuan Pendidikan Luar Sekolah yang bertugas merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di Daerah. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Berpedoman pada Program Pembangunan Daerah dan pada Program Pembangunan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 Ayat (1) Setiap usulan pendirian satuan pendidikan di Daerah harus dilengkapi laporan hasil kajian terhadap kebutuhan belajar masyarakat dan laporan hasil kajian kelayakan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Khusus untuk jenis pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan Departemen Agama. Ayat (3)
Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Kerena sifat programnya, lembaga pendidikan luar sekolah perlu diberi keleluasan lebih besar untuk menetapkan kurikulum masing-masing. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Untuk menjamin kepentingan dan masa depan peserta didik, Daerah berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kesesuaian antara muatan kurikulum satuan pendidikan dengan tugas perkembangan peserta didik. Ayat (5) Penambahan bahan belajar dilakukan tanpa mengurangi isi kurikulum yang telah ditetapkan. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Alokasi anggaran pembangunan sector pendidikan pada dasarnya dihitung berdasarkan biaya satuan dan jumlah peserta didik yang harus dilayani. Kenaikan dan atau penurunan anggaran ini ditetapkan berdasarkan sasaran kuantitatif dan kualitatif pembangunan sektor pendidikan. Pembangunan sektor pendidikan yang dimaksud dalam ayat ini tidak termasuk anggaran rutin dan gaji pegawai. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan Prospek Pembangunan Satuan Pendidikan dengan prinsip subsidi silang dan imbal swadaya adalah ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap potensi kemandirian dan peluang kemajuannya di masa yang akan datang. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Yang dimaksud Perlakuan Khusus dalam pembiayaan pendidikan adalah keringanan yang diberikan kepada
masyarakat tidak mampu dalam pembiayaan pendidikan oleh penyelenggara pendidikan. Pasal 10 Huruf a. Cukup jelas Huruf b. Yang dimaksud Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala sekolah. Yang dimaksud Kepala UPTD adalah tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala UPTD. Huruf c. Cukuo jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan Peserta didik adalah subjek manusia yang dipercayakan kepada satuan pendidikan agar dikembangkan seluruh potensi pribadinya. Karena itu hak-hak asasi peserta didik sebagai manusia juga harus dilindungi. Gangguan dan ancaman yang dimaksud adalah termasuk gangguan dan ancaman yang tidak disadari oleh peserta didik seperti gangguan karena bencana, hura-hura, berbagai tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba dan perilaku menyimpang lainnya. Ayat (5) Yang dimaksud dengan berperan serta adalah peran serta peserta didik yang dapat disalurkan melalui dewan Sekolah yang bersangutan. Ayat (6) Penyelenggara pendidikan wajib mengadakan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Sarana dan prasarana yang memadai adalah ukuran minimal yang ditetapkan berdasarkan perbandingan antara sumber daya pendidikan dengan peserta didik satuan yang harus dilayani. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Yang dimaksud Lembaga yang sejenis yaitu Lembaga Penyelenggara Pendidikan, Majeis Sekolah, Komite Sekolah dan lain-lain. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Quality Control adalah pengendalian mutu hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh eksternal sekolah dengan meberdayakan lembaga independen yang menaruh perhatian dan aktif dalam pembinaan sekolah yaitu Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan dan perguruan tinggi yang relevan. Yang dimaksud dengan Quality Assurance adalah jaminan mutu hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh internal sekolah dengan memberdayakan unsure sekolah. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan Badan Pelaksana Akreditasi adalah bdan yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas
