PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR : 15 TAHUN 2002 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DI KABUPATEN BANTUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha, serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar, maka peran Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi sangat diperlukan. b. hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten bantul tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Bantul;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Bantul Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3214); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
:
6. Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Tahun 2000 Daerah Seri D Nomor 14); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 36); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 42); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, Menetapkan :
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DI KABUPATEN BANTUL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah; 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul; 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainbya sebagai Badan Eksekutif Daerah; 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP); 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (Kepala KPP); 7. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 8. Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut WDP adalah wajib daftar perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 9. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya; 10. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba; 11. Pengusaha adalah setiap perorangan atau persekutuan atau badan yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan; 12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; 13. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimilikisecara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut; 14. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya; 15. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian; 16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang ditentukan; 17. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya ;
18. Perusahaan
perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk di dalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan atau persekutuan; 19. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha, yang terdiri dari : a. Perusahaan kecil kelommpok 1 adalah perusahaan yang modal dan kekayaan bersih (netto) di bawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Perusahaan kecil kelompok 2 adalah perusahaan yang modal dan kekayaan bersih (netto) di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 20. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha; 21. Prusahaan besar adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha. 22. Pengawas Wajib Daftar Perusahaan (WDP) adalah Pegwai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang bekerja pada unit teknis yang menangani penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 23. Izin teknis adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan, yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang di bidnag kegiaatan yang bersangkutan; 24. Retribusi TDP yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan TDP; 25. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 27. Unit Pelayanan Terpadu Satu atap yang selanjutnya disebut UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Bantul yang
merupakan unit kerja non struktural yang menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat.
BAB II KEWAJIBAN, WAKTU DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Bagian Kesatu Kewajiban Pendaftaran Pasal 2 (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah dan telah memiliki izin teknis wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bentuk usaha : a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), atau Perorangan; b. Perusahaan lainnya yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. (3) Perusahaan sebagimana dimaksud ayat (2) dapat berstatus : a. Kantor tunggal; b. Kantor pusat/induk, kantor cabang, atau kantor pembantu perusahaan; c. Anak perusahaan; d. Kantor agen; e. Kantor perwakilan perusahaan. Pasal 3 Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lainnya diatur oleh Bupati. Apabila perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dibubarkan, maka likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT. Pasal 4 Perusahaan yang berbentuk PT yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 3 juga wajib mendaftarkan hal-hal sebagai berikut : Tanggal pernyataan pendaftaran; Tanggal dan nomor izin Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal; Harga normal; Tanggal pencatatan (listing); Tanggal pencabutan pencatatan (delisting). Perusahaan sebagimana dimaksud ayat (1) apabila melakukan pencabutan pencatatan (delisting) wajib melaporkan kepada Kepala KPP dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk diterbitkan TDP baru sebagai pengganti TDP.
Hal-hal yang wajib didaftarkan sebagomana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati.
(1) (2) (3)
(1) (2)
(3)
Bagian Kedua Waktu Pendaftaran Pasal 5 Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak perusahaan memperoleh izin teknis. Pendaftaran pendirian perusahaan berbentuk PT diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan. Pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perusahaan tersebut dinyatakan bubar. Bagian Ketiga Pengecualian Pendaftaran Pasal 6 Perusahaan kecil perorangan dikecualikan dari WDP. Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya; b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin teknis; c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekadar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya; d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan atau persekutuan. Perusahaan sebagimana dimaksud ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
Pasal 7 Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba tidak dikenakan WDP. Usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapa pun serta tidak dalam bentuk badan usaha, terdiri atas : jasa pendidikan tingkat pra sekolah; jasa pendidikan tingkat Sekolah Dasar; jasa pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama;
(3)
(1)
(2)
jasa pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas; jasa pendidikan akademik/universitas dan sejenisnya; jasa pendidikan lainnya; Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha, terdiri atas : jasa kursus rumpun kerumahtanggaan; jasa kursus rumpun jasa; jasa kursus rumpun kesehatan; jasa kursus rumpun bahasa; jasa kursus rumpun kesenian; jasa kursus rumpun kerajinan; jasa kursus rumpun khusus; jasa kursus rumpun keolahragaan; jasa kursus rumpun pertanian; jasa kursus rumpun teknik; jasa kursus rumpun lainnya; Jasa notaris; Jasa pengacara/advokat dan konsultan hukum; Praktik perorangan dokter dan praktik berkelompok dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha, terdiri atas : jasa kesehatan manusia; jasa keperawatan; jasa para medis; jasa kesehatan hewan; Rumah sakit yang tidak dikelola badan usaha terdiri atas : jasa runah sakit umum atau khusus; jasa rumah sakit hewan; Klinik pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha, terdiri atas : jasa pathologi dan diagnosa laboratorium medis; jasa klinik pathologi dan diagnosa laboratorium hewn. Penentuan usaha atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a nomor 6 dan huruf b nomor 11 akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Bagian Kesatu Pendaftaran Perusahaan Pasal 8 Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab atau kuasa perusahaan yang sah pada KPP. Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan. Pasal 9
(1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan, dengan melmpirkan dokumen sebagi berikut : Perusahaan berbentuk PT, terdiri atas : 1. asli dan foto kopi akta pendirian perseroan serta data akta pendirian perseroan yang telah diketahui oleh pejabat yang berwenang; 2. asli dan foto kopi akta perubahan pendirian perseroan, apabila ada; 3. asli dan foto kopi keputusan pengesahan sebagai badan hukum; 4. foto kopi KTP atau paspor direktur utama atau penanggung jawab; 5. foto kopi izin teknis; Perusahaan berbentuk koperasi, terdiri atas : 1. asli dan foto kopi akta pendirian koperasi; 2. foto kopi KTP pengurus; 3. foto kopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang; 4. foto kopi izin teknis; Perusahaan berbentuk CV, terdiri atas : 1. asli dan foto kopi akta pendirian perusahaan, apabila ada; 2. foto kopi KTP atau paspor penanggung jawab/pengurus; 3. foto kopi izin teknis; Perusahaan berbentuk Fa, terdiri atas : 1. asli dan foto kopi akta pendirian perusahaan, apabila ada; 2. foto kopi KTP atau paspor penanggung jawab/pengurus; 3. foto kopi izin teknis; Perusahaan berbentuk perorangan, terdiri atas : 1. asli dan foto kopi akta pendirian perusahaan, apabila ada; 2. foto kopi KTP atau paspor penanggung jawab/pemilik; 3. foto kopi izin teknis; Perusahaan lainnya, terdiri atas : 1. asli dan foto kopi akta pendirian perusahaan, apabila ada; 2. foto kopi KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan; 3. foto kopi izin teknis; Kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan perusahaan, terdiri atas : 1. asli dan foto kopi akta pendirian perusahaan, apabila ada, Surat Penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu atau Perwakilan; 2. foto kopi KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan; 3. foto kopi izin teknis; (2) Pendaftaran perusahaan bagi agen atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebgaimana dimaksud ayat (1).
(3)
Formulir pendaftaran PT sebgaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditandatangani oleh penanggungjawab atau direktur utama. (4) Formulir pendaftaran perusahaan untuk perusahaan sebgaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c, d, e, f dan g ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab atau pemilik. Pasal 10 Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran dan kelengkapan dokumen secara lengkap dan benar, Kepala KPP mengesahkan Pendaftaran Perusahaan dan menerbitkan TDP. (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, warna TDP dibedakan sebagai berikut : a. PT berwarna merah muda; b. Koperasi berwarna krem; c. CV berwarna biru muda; d. Fa berwarna hijau muda; e. Perorangan berwarna putih; f. Perusahaan lainnya berwarna ungu muda. Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya wajib membayar retribusi WDP dan dilunasi sebelum TDP diterbitkan.
(1)
(4)
Pasal 11 Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan Nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dokumen perusahaan yang dipergunakan untuk kegiatan usahanya. Pasal 12 TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlakunya berakhir. Pasal 13 (1) Pendaftaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala KPP selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir pendaftaran perusahaan dengan disertai alasan penolakan. (3) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan. (4) Apabila perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan sebgaimana dimaksud
ayat (3), maka perusahaan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9. Bagian Kedua Perubahan, Pembaharuan, Penggantian, Pembatalan dan Penghapusan Paragraf 1 perubahan Pasal 14 (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 wajib melaporkan kepada Kepala KPP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan. (2) Perubahan sebgaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir perubahan yang disesuaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a. Perusahaan berbentuk PT, terdiri atas : 1. perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan pejabat yang berwenang : a) asli dan foto kopi akta perubahan anggaran dasar dan data akta perubahan anggaran dasar yang telah diketahui pejabat yang berwenang; b) asli dan foto kopi persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan. 2. perubahan anggaran dasar yang merupakan laporan dari pejabat yang berwenag : a) asli dan foto kopi akta perubahan anggaran dasar; b) asli dan foto kopi laporan akta perubahan anggaran dasar; c) asli dan foto kopi laporan data akta perubahan anggaran dasar perseroan yang telah diketahui dan diterima oleh pejabat yang berwenang; 3. perubahan pengurus perusahaan yang harus diberitahukan kepada pejabat yang berwenang : a) asli dan foto kopi risalah/berita acara tentang perubahan atau akta bermaterai, risalah/berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh notaris; b) asli dan foto kopi TDP; c) foto kopi bukti penerimaaan pemberitahuan terjadinya perubahan dari pejabat yang berwenang atau foto kopi bukti/resi pengiriman pos; b. Perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan perusahaan lainnya, terdiri ata : 1. asli dan foto kopi risalah/berita acara/keterangan sejenis tentang perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; 2. asli dan foto kopi TDP. Pasal 15
(1) (2) (3)
(4) (5) (6)
Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP meliputi : Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sama dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima secara lengkap dan benar, Kepala KPP harus menerbitkan Pengganti TDP. Perubahan di luar dari hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala KPP dan tidak dilakukan penggantian TDP. Kepala KPP mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan. Perusahaan yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berakibat hapusnya Daftar Perusahaan dan batalnya TDP.
Paragraf 2 Pembaharuan Pasal 16 (1) Pembaharuan TDP wajib dilakukan apabila masa berlakunya TDP telah habis. (2) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, tanpa melampirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran pertama kali. (3) Pembaharuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlakunya TDP habis dengan menyertakan TDP asli yang habis masa berlakunya. (4) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara lengkap dan benar, Kepala KPP harus menerbitkan TDP.
(1)
Paragraf 3 Penggantian Pasal 17 Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang
atau rusak. (2) Penggantian TDP yang hilang sebgaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Kepala KPP dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung seak tanggal kehilangan.
(3)
Penggantian TDP asli atau rusak sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Kepala KPP dengan melampirkan TDP asli atau rusak. (4) Masa berlakunya TDP yang diterbitkan sebagai pengganti sampai dengan habis masa berlakunya TDP yang digantikan. (5) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak permohonan pembaharuan penggantian TDP yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, Kepala KPP harus menerbitkan TDP pengganti. Paragraf 4 Pembatalan Pasal 18 (1) Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabial perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar termasuk telah melakukan perubahan hal-hal yang wajib di daftarkan sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan atau tidak sesuai dengan izin teknis, dengan diterbitkan Keputusan Pembatalan oleh Kepala KPP. (2) Sebelum menetapkan pembatalan Daftar Perusahaan dan TDP, Kepala KPP melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut dengan tenggang waktu masing-masing 12 (dua belas) hari kerja. b. Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a telah dilakukan dan perusahaan yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tertulis dimaksud Kepala Dinas melakukan pembekuan sementara TDP untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Pembatalan Daftar Perusahaan dan TDP dapat dilakukan apabila perusahaan yang telah dikenai pembekuan sementara TDP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a tidak membetulkan daftar perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1). Pasal 19 (1) Peusahaan yang dibatalakn TDPnya sebagaimana dimaksud Pasal 18, wajib melakukan pendaftaran ulang berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, dengan melampirkan TDP asli yang telah dibatalkan. (2) Perusahaan dapat mengajukan keberatan Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 18 kepada Bupati selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Pembatalan dengan disertai alas an yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah menerima permohonan keberatan sebagimana dimaksud ayat (2) Bupati harus menerbitkan keputusan menerima atau menolak. (4) Apabila sampai dengan lewat waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) bupati tidak memberikan keputusan penolakan atau penerimaan keberatan maka permohonan keberatan dianggap diterima. (5) Apabila permohonan keberatan diterima, maka Kepala KPP selambatlambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal keputusan penerimaan
atau setelah waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib mengesahkan kembali Daftarapabila permohonan keberatan ditolak, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9.
(1)
(2) (3)
(4)
Paragraf 5 Penghapusan Pasal 20 Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : a. Perubahan bentuk perusahaan; b. Pembubaran perusahaan; c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, maka TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP. Khusus perusahaan yang berbentuk PT apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, likuidator yang bersangkutan wajib melaporkan dan mendaftarkan secara tertulis kepada Kepala KPP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a. Pembubaran berdasarkan keputusan RUPS di bawah tangan : 1. asli dan foto kopi hasil risalah/berita acara RUPS tentang pembubaran perusahaan; 2. asli dan foto kopi akta bermaterai pernyataan keputusan rapat dari notaris dalam Bahasa Indonesia tentang pembubaran perseroan; 3. TDP asli; b. Pembubaran berdasarkan keputusan RUPS di hadapan notaris : 1. asli dan foto kopi akta bermaterai berita acara/risalah rapat yang dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia tentang pembubaran perusahaan; 2. TDP asli; c. Pembubaran berdasarkan penetapan pengadilan : 1. asli dan foto kopi penetapan pembubaran perseroan dari pengadilan yang telah mepunyai kekuatan hukum tetap; 2. asli dan foto kopi akta bermaterai pembubaran perseroan oleh notaris dalam Bahasa Indonesia; 3. TDP asli; Bagi perusahaan yang berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan perusahaan lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1). pemiilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP
(5)
(6)
(7)
dengan melamprkan slinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis dan TDP asli. Apabila selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender perusahaan tidak melaporkan dan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala KPP memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 12 (dua belas) haro kerja. Setelah lewat waktu sebabagaimana dimaksud ayat(5), Kepala KPP dapat melakukan penghapusan perusahaan dari Daftar Perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menerbitkan Keputusan Penghapusan. Kepala KPP wajib mengumumkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (6).
Paragraf 6 Pengembalian Dokumen Pasal 21 Setiap dokumen asli yang dipersyaratkan pada saat pendaftaran perusahaan atau perubahan daftar perusahaan atau penghapusan perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila foto kopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya. Bagian Ketiga Pelayanan Informasi Perusahaan Pasal 22 (1) KPP menyajikan Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan. (2) Informasi sebagaimana dimaskud ayat (1) bersifat terbuka dan kepada semua pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan, petikan resmi dan hasil olahan data perusahaan. (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan dan petikan resmi sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Keberatan Pasal 23 Semua pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati atas hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaskud ayat (1) Bupati dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : pemanggilan atau meminta keterangan secara lengkap kepada para pihak yang bersangkutan; pemanggilan atau meminta keterangan secara lengkap kepada perusahaan yang bersangkutan;
Bupati dapat menunjuk Kepala KPP atau pejabat lain untuk melakukan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2). Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam berita acara. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (4) Bupati memberikan keputusan untuk menolak atau menerima keberatan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 24 (1) Apabila Bupati menolak keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka Daftar Perusahaan yang bersangkutan tetap berlaku. (2) Apabila Bupati menerima keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan atau diwajibkan melakukan pembetulan. Pasal 25 Apabila para pihak yang bersangkutan berkeberatan terhadap keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 24, dapat mengajukan keberatan kepada badan peradilan. Pasal 26 (1) Apabila badan peradilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 25, KPP wajib melaksanakan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan putusan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala KPP melakukan penghapusan data perusahaan dari Daftar Perusahaan atau mewajibkan yang bersangkutan melakukan pembetulan data Daftar Perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. (3) Kepala KPP mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam berita acara resmi KPP. BAB IV PENGAWASAN Pasal 27 Bupati dapat menunjuk petugas pengawas WDP di Daerah. Petugas pengawas WDP sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pengamatan, penelitian dan pemantauan terhadap perusahaan yang belum, sedang dan telah melakukan Pendaftaran Perusahaan. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 28 Pemegang TDP mempunyai hak sebagai berikut : a. Melakukan kegiatan sesuai TDP yang dimiliki;
b.
Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan dan kemajuan kegiatan usahanya; c. Mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kelangsungan kegiatan usahanya sesuai TDP. Pasal 29 Pemegang TDP mempunyai kewajiban sebagai berikut : Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku; Menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan yang harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatan usahanya; Pasal 30 Pemerintah Daerah berkewajiban : a. Memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada pemegang TDP; b. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan; c. Menjamin pemegang TDP dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai TDP yang dimiliki. BAB VI RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 31 Setiap pelayanan pendaftaran dikenakan retribusi. Pasal 32 Nama retribusi adalah Retribusi pendaftaran perusahaan.
(2)
Pasal 33 (1) Objek retribusi adalah pelayanan pendaftaran perusahaan. Objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : a. Pelayanan pendaftaran perusahaan untuk perusahaan kecil, terdiri atas: 1. perusahaan kecil kelompok 1; 2. perusahaan kecil kelompok 2; b. Pelayanan pendaftaran perusahaan untuk perusahaan menengah; c. Pelayanan pendaftaran perusahaan untuk perusahaan besar; d. Pelayanan pendaftaran perusahaan untuk kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan;
e. f. g.
Pelayanan salinan Daftar Perusahaan; Pelayanan petikan resmi dan hasil olahan Daftar Perusahaan; Pelayanan penggantian TDP karena terjadi perubahan Daftar Perusahaan; h. Pelayanan penggantian TDP karena hilang atau rusak. Pasal 34 Subjek dan wajib retribusi adalah orang peribadi mendapatkan pelayanan pendaftaran perusahaan.
atau
badan
yang
Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 35 Retribusi pelayanan pendaftaran perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 36 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan bentuk perusahaan.
(1)
(2)
besar
kecilnya
Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 37 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya operasional pelayanan pendaftaran perusahaan serta biaya pengawasan dan pengendalian, serta mempertimbangkan aspek keadilan. Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas : a. Biaya operasional pelayanan pendaftaran perusahaan, yang meliputi biaya penyediaan bahan; b. Biaya pengawasan dan pengendalian.
Bagian Kelima Besarnya Retribusi Pasal 38 Besarnya retribusi untuk pendaftaran perusahaan ditetapkan sebagai berikut : a. Pelayanan pendaftaran perusahaan untuk perusahaan kelompok kecil 1 sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); b. Pelayanan pendaftaran perusahaan untuk perusahaan kelompok kecil 2 sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); c. Pelayanan pendaftaran perusahaan untuk perusahaan menengah sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
d. Pelayanan pendaftaran perusahaan untuk perusahaan besar sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
e. Pendaftaran kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan pada perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan d sebesar retribusi pendaftaran perusahaan yang bersangkutan; f. Pelayanan salinan Daftar Perusahaan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap salinan; g. Pelayanan petikan resmi dan hasil olahan Daftar Perusahaan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap petikan resmi atau hasil olahan Daftar Perusahaan; h. Pelayanan penerbitan pengganti TDP karena terjadinya perubahan Daftar Perusahaan sama dengan retribusi pelayanan pendaftaran perusahaan untuk perusahaan yang bersangkutan. i. Pelayanan penerbitan pengganti TDP karena hilang atau rusak sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Retribusi yang perusahaan.
terutang
Bagian Keenam Wilayah Pemungutan Pasal 39 dipungut di tempat
pelayanan
pendaftaran
Bagian Ketujuh Saat Reribusi terutang Pasal 40 Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
(1) (2)
(1)
(2) (3)
Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan Pasal 41 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Pasal 42 Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka. Pembayaran retribusi dilakukan setelah Daftar Perusahaan disahkan oleh Kepala xxx Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.
(1) (2)
(1) (2) (3)
(1)
(2)
(3)
(4)
Bagian Kesepuluh Penyetoran Retribusi Pasal 43 Seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 38 disetor ke Kas Daerah berdasarkan eraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk operasional pelayananan penerbitan WDP dialokasikan anggaran operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bagian Kesebelas Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Pasal 44 Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. Tata cara permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur oleh Bupati. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 45 Barang siapa yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan mendaftarkan perusahaannya da;am Daftar Perusahaan dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya sehingga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (2), diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Barang siapa melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan sehingga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasl 4 ayat (1) dan atau mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan izin teknis sehingga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18, atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Barang siapa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3), 14 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (3), dan atau Pasal 20 ayat (2), ayat (3) diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.
Pasal 46
(1) (2)
(1) (2)
(3)
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 45 dilakukan oleh suatu badan, tuntutan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau penanggung jawab atau pemegang kuasa dari badan dimaksud. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan sama terhadap badan yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan lain. BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 47 Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 45 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. Penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemerikasaan; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX PELAKSANAAN Pasal 48 (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
ditugaskan
kepada
Dinas
(2) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dapat bekerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 49 (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki Daftar Perusahaan dan TDP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. (2) Permohonan TDP yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat diproses sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah. BAB XI BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Bahwa Ketentuan yang mengatur pelayanan WDP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 51 (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati. (2) Bentuk-bentuk formulir yang diperlukan dalam pelayanan penerbitan TDP ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Pasal 52 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul Pada
tanggal
November 2002 BUPATI BANTUL,
M. IDHAM SAMAWI Telah mendapatkan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL Dengan Keputusan DPRD, Nomor : 22/KEP/DPRD/2002 Tanggal : 26 November 2002 Diundangkan di Bantul Pada tanggal 26 November 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Drs. ASHADI, M.Si (Pembina Utama Muda IV/C) NIP. 490018672
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR 10 TAHUN 2 002
PENJE1LASAN
26
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR : 15 TAHUN 2001 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DI KABUPATEN BANTUL I.
PENJELASAN UMUM Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, serta untuk memperluas jangkauan pelayanan pendaftaran dan pemberian informasi kepada dunia usaha, maka Pemerntah Daerah perlu menyelenggarakan Wajib Daftar Perusahaan. Ditetapkannya Peraturan Daerah ini mempunyai beberapa manfaat penting bagi berbagai pihak, antara lain : A. Bagi Pemerintah Daerah Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dan dunia usaha di Daerah, termasuk perusahaan asing. Informasi dimaksud sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. B. Bagi dunia usaha, Daftar Perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain-lain). Di samping itu Daftar Perusahaan dapat berguna bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap informasi suatu perusahaan. Karena Daftar Perusahaan merupakan informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Daerah, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk dengan mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan atau badan-badan yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat. Selain dari itu, kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik bagi perusahaan-perusahaan supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keteranganketerangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Di samping itu Daftar Perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam rangka penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menarik retribusi. Dalam rangka penetapan tarif retribusi didasarkan pada kriteria penggolongan perusahaan yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar. Hal dimaksudnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada perusahaan kecil yang telah terbukti mampu bertahan dalam situasi gejolak ekonomi yang tidak menentu serta mampu menopang kehidupan rakyat banyak di Kabupaten Bantul. Di samping itu dari sisi kebutuhan biaya pelayanan penerbitan Daftar Perusahaan dari TDP diterapkan sistem subsidi silang, yaitu perusahaan menengah dan bear memsubsidi kebutuhan biaya pelayanan perusahaan kecil. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud perusahaan kecil perorangan adalah perusahaan kecil perorangan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk bangunan tempat usaha. Ayat (2) Huruf a. Yang dimaksud keluarga adalah keluarga dalam hubungan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Huruf b. Cukup jelas Huruf c. Cukup jelas Huruf d. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Huruf a. Cukup jelas
Huruf b Termasuk dalam bentuk-bentuk pembinaan antara lain termasuk pemberian informasi dalam rangka penguatan modal usaha, informasi pasar dan lain-lain. Huruf c Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Yang dimaksud retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum. Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang oleh pejabat yang berwenang dipersamakan dengan SKRD. Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45
Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas
