4.7.
Bidang Industri dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah.
4.7.1. Umum
Bidang industri dan perdagangan di Kabupaten Pemalang t merupakan salah satu bidang potensial d"n strategis untuk dikembangkan lndustri kecil menengah yang berkembang telah memunculkan produk-produk unggulan daerah yang sangat menguntungkan, disamping adanya industri besar yang mampu menopang
perekonomian Kabupaten Pemalang. Sehingga bidang
ini
mampu
menyumbangkan PDRB sebesar 19,07oh pada tahun 2000 atau termasuk 3 sektor utama pembentuk PDRB. Potensi strategis yang dapat
dikembangkan dalam bidang industri dan perdagangan, koperasi dan penanaman modal adalah pengembangan sumber daya manusia, penerapan Total Quality Control. terbentuknya kelompok-kelompok usaha
yang mandiri dan keterkaitan antara semua bidang dengan lembaga
-
lembaga keuangan
Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bidang ini meliputi permasalahan tradisional dan permasalahan akibat krisis. Permasalahan tradisional
a
Internal
*
Kualitas SDM masih rendah pada industri, perdagangan, koperasi ditinjau dari aspek kewirausahaan, kemampuan dan keterampilan tel(nts.
.l
Sistem pengendalian mutu dalam hal indagkop dan pengusaha menengah masih rendah
.i.
*
Struktur oermodalan masih rendah
Belum adanya bahan kajian yang lengkap/cukup untuk potensi SDA/mineral. dimana sumber daya tersebut baru ada hasil potret udara pada jaman penjajahan Belanda.
ll.',1!
h
t k.thilt\tt i D I' tnt, tlttttt :
| 1( t
l
-
:l
n
J
j
52
b.
Eksternal
..'. Keterbatasan pengadaan bahan baku menyangkut kualitas, kuantitas dan pasar.
{. {.
Keterbatasan informasi telnologi produksi dan pasar Rendahnya kepercayaam pihak perbankan terhadap usaha-usaha di sektor Industri Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal
{.
Kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar masih kurang
Permasalahan akibat krisis dalam bidang ini, antara llin
a.
Masalah bahan baku dan bahan penolong yang berasal dari impor serta produksinya di pasar dalam negeri menyebatkan biaya produksi
tinggi dan harga jualnya mahal sedangkan daya beli masyarakat menurun. Hal tersebut mengakibatkan banyak perusahaan yang mengurangi aktivitas produksi dan bisa terjadi kemungkinan tutup.
b
Masalah permodalan Kebijakan yang ketat dilaksanakan oleh pemerintah menyebabkan suku
bunga bank sangat tinggi, sementara dengan berkurangnya oenoucuran kredit baru maupun tambahan kredit ke perusahaan - perusahaan menyebabkan biaya produksi meningkat dan menurunnya kinerja perusahaan serta menurunya industr
c
Pemasaran dan distribusi
Krisis ekonomi yang berkepanlangan menyebabkan daya beli masyarakat menLrrun sehingga menyebabkan kelesuan pasar, sementara itu saluran distribusr mengalami hambatan karena naiknya braya transportasr dan banyak pelaku bisnis yang tidak aktif
4.7.2. Arah Kebijakan Pembangunan bidang industri
dan
perdagangan, koperasi dan
penanaman modal di Kabupaten Pemalang diarahkan pada Pembentukan
llL n.tt n
t k ohryntc t t I'cnttt ltt ttg :
I
xIl
-
I (I
)
j
53
dan pemanfaatan kelembagaan, pengembangan SDM serta pembinaan secara terpadu, penerapan iptek, pengembangan intensifikasi dan diversifikasi serta investasi, pengolahan SDA dan pembinaan kerjasama kemitrausahaan.
1.
Pemberdayaan koperasi dalam rangka peningkatan ekonomi anggota
dan perekonomian regional/nasional melalui fasilitas permodalan, pemberian kesempatan berusaha, pengembangan pelayanan, pernbinaan pendidikan perluasan, jaringan pasar dan penumbuhan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait "
2.
Pelaksanaan penerapan teknologi tepat guna, pendataan potensi,
penyuluhan, pemantauan
dan
pengendalian komoditas dan
pengadaan peredaran dan penggunaan produk palsu, petrtberian ijin perusahaan drbidang indagkop, pelaksanaan pembinaan, pengu1ian
laboratoriurn dan mutu hasil komoditas, pengawasan mutu yang meliputi produk tenaga, sarana produksi dan metode pengujian pasca
produksi, mendorong iklim kondusif bagi investasi, pelaksanaan pembangunan UKM indagkop, optimalisasi potensi daya dukung alam
3.
Pembangunan ekononri daerah yang diupayakan pada pemberdayaan
koperasi dan UKM sebagai motor penggerak roda perekonomian
daerah melalui penyederhanaan perijinan layanan publik dan perumusan kebijaksanaan dalam usaha yang kondusif dan dukungan perkuatan bagi koperasi di daerah.
4
Peningkatan disiplin koperasi di daerah Peningkatan dan pengembangan sumber daya alam
6
Peningkatan pembinaan dan waskat
7
Melakukan penataan fisrk dan pembinaan warga pasar
llL nst nt K thult
tt
t rt I' t
ru
Id
tq )(l(l
I-
l(
)(l
i
4.7.3. Program dan Kegiatan Pembangunan Program pembangunan yang akan dilakukan dalam bidang industri
dan
perdagangan, koperasi
dan penanaman modal
dalam
mengembangkan potensi strategis daerah melalui:
1- Program Pemberdayaan dan Penataan Basis produksi dan Distribusi 2. Program Perluasan dan Perkuatan Lembaga pendukung Usaha Kecil Menengah.
3. Program Pengembangan Ekspor 4. Program Penguatan lnstitusi Pendukung
Pasar.
Kegiatan pembangunan dalam bidang industri dan ,perdagangan, koperasi dan penanaman modal dapat meliputi:
1
Penyuluhan
dan pelatihan teknologi tepat guna,
manajamen
pemasaran, perkoperasian, pengolahan limbah
2. 3 4 5 6 7.
4.8.
Pengembangan Permodalan Usaha Kecil. Pemantauan ekspor impor dan pelatihan manajemen ekspor bagr UKM
Bimbingan usaha perdagangan, promosi dan kemitraan. Promosi Hasil Produk-produk Unggulan Koordinasi Bidang Ekonomi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
Bidang Lingkungan Hidup
4.8.1. Umum
Dalam bidang lingkungan hidup secara prinsipil Kabupaten Pemalang dihadapkan pada dua masalah pokok yaitu masalah yang berkaitan dengan SDM lingkungan dan masalah yang berkaitan dengan SDA lingkungan
Masalah yang berkaitan dengan SDM menyangkut beberapa. hal sepertr belum tersedianya data dasar kualitas lingkungan hidup dan
sumberdaya alam yang ada. Pendataan ini masih menghadapi berbagai kendala seperti misalnya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data.
Masalah dalanr bidang SDM lingkungan yang lain adalah masih
lemahnya kualitas SDM pengelola lingkungan hidup
di
Kabupaten
Pemalang. Keterbatasan kenrampuan SDM dapat dilihat dari berbagai aspek khususnya keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan spesifik di bidang lingkungan. Masalah ini senrakin pelik karena rnasalah lain yang juga belum
terselesaikan yaitu lenrahnya sistenr pengelolaatr danrpak lingkungan yang nrestinya dilakukan oleh para penanggunglawab kegiatan atau jenis
usaha tertentu. Kondisinya senrakin Inenlbutuhkan penanganan yang
serius oleh karena masih rendahtrya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaarr pengettdalrari perruer'tlalatr cjart kerusakarr lingi..iirgart hidup
serta sumber daya alatl latrrtrl'a.
Masalah yang berkaitan dengatr SDA dan lingkungan meliputi
beberapa hal seperti kerusakan hulan Mangrove. kerusakan hutan negara. masih adanya lahan kritis. erosi pantai (abrasi) serta erosi tebing
sungai Masalah
inr nrerllarrq trdak settrata-nrata disetrabkan oleh alanr itu
sendirr tetapi luga karerra adartya faktor ntanusia yang nrempengaruhi
kondisi lingkungan tersebut Oleh karenartya kedua masalah ini harus dilihat dalam konteks yang utuh yaitu keduanya saling tergantung dan berpengaruh. Pertartgattatrrtyap!rr'r iratus drlaKtrkatr secara irrtegrattf pula.
4.8.2. Arah Kebijakan
Kebijakan bidang lirrgkurtgarr Kabupaten Penralano diarahkan
kepada pendayagunaan surlberdaya 3larrt urrtuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan harus nrenrperlratikan kelestarian fungsi dan
.
keseimbangan lingkungan hrdup dertri perlbangunan yang berkelanlutan.
llt'ttttnt ktltul\ttrtt
I'tttt,tlttttl
-'tilt'1il1'
56
Untuk mewujudkan hal ini kebijakan bidang lingkungan juga diarahkan kepada peningkatan manfaat sumberdaya alam melalui konservasi, rehabilitasi dan penghernatan sumberdaya lingkungan oengan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan; pengembangan kualitas SDM
bidang ringkungan hidup, serta penguatan jaringan
pengeroraan
sumberdaya lingkungan hidup di Kabupaten pemalang.
4.8.3. Progam Dan Kegiatan Pembangunan
yang akLn dilakukan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah pemalang bidang Program-progranr pembangunan
lingkungan hidup adalah
.
1. Progranr Pengelolaan Lingkungan Alanr. 2. Program Pengelolaan Lingkungan Buatan. 3. Prograrl Pengelolaan Lingkungan Sosial
4
"
Progranr Pengawasan dan Pengendalian pencemaran Lingkungan
Sedangkan kegiatarr-kegiatarr yang r'ungkin dirakukan
daram
bidang |ngkungan hidup ini. antara lain
1
Pembinaan dan Penanggura.gan Darnpak dari Usaha pertambanqan Bahan Galian Golongan C
2 3
Pemetaan Potensi Bahan Galian Golongarr C
Sosialisasi Pelaksanaan Penelitian Bahan Galian untuk pozorent Portland Cement (PCC)
4 5
Penyelamatan Sumber Mata Air
Penyusunan Neraca Sunrber Daya Alarn dan Lingkungan Hidup Daerah
6. 7 llortrt
Pendataan potensi lingkungan hidup dan SDA Pendataan terrtang kerrrsakarr lingkungan
kttl,quttn
I'trrt.rl,tttL :tnt I -:ttt;
)/
8.
Pengiriman aparat Pemda dalarl kursus / diklat dibidang Lingkungan Hidup
9.
Pembinaan kepada masyarakat tentang pengelolaan Lingkungan Hidup
10. Koordinasi rutin antar lembaga pemda yang menangani lingkungan hidup dan SDA
11. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya lingkungan yang rusak 12. Rapat koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hadup
13. Pelaksanaan pengendalian danrpak lingkungan.hidup
14. Pengawasan pembuangan limbah. 15. Pelatihan kader pengendalian dampak LH
16 Pembuatan Demplot
Pupuk Organik
17. Rehabilitasi lahan kritis. wilayah pesisir . sempadan sungai dan reboisasi.
18
ldentifikasi pihak-pihak yarrg rlenLrfLrtrkan kualitas lingkLrrrgan hidup dan SDA
19
Pernberian teguran/ perrrrgatan kepada pihak-pihak yang merusak lingkungan hidup dan SDA
20
Penyuluhan aspek hukunr perrcerttaratl lingkungan hukutr.r darr SDA
21. Pengikutsertaan rrasyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan SDA
22
Penyuluhan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan SDA
23. Pemberdayaan rxasyarakat
urrtuk pengelolaan lingkungatr
58
4.9.
Bidang Pertanahan
4.9.1. Umum
Pembangunan pertanahan
di
Kabupaten Pemalang masih
menjumpai sejumlah kendala yang berkaitan dengan sumber daya manusia, baik pada masyarakat umum maupun pada aparatur daerah bidang pertanahan, serta persoalan lahan, baik persoalan pengaplingan
tanah oleh penduduk secara liar maupun persoalan kebutuhan lahan untuk pembangunan non-pertanian.
Masalah yang berkaitan dengan masyarakat umum di Kabupaten Pemalang adalah kurangnya kesadaran petani penggarap tanah obyek landreform (yakni tanah negara bebas yang digarap masyarakat telah
ditegaskan menjadi tanah obyek landreform) untuk membuat sertifikat atas tanah garapannya sebagai bukti kepemilikan dan kepastian hukum
tentang hak atas tanah. Persoalan rendahnya kesadaran untuk melakukan pensertifikatan tanah juga terjadi pada tanah-tanah non pertanran
Walaupun secara umum hasil pembangunan di bidang pertanahan
pada tahun 1999 menunjukan kemajuan yaitu dari
banyaknya
permohonan sertifikat sebayak 15.009 semua terselesaikan (100%),
dibandingkan
tahun 1 998 permohonan sebanyak 14.038 tetapi
penyelesaian hanya 10.65, tetapi diakui masih ada persoalan dengan
rendahnya kualitas sumber daya aparatur bidang pertanahan dalam melakukan fungsi pelayananan publik, meskrpun di Kabupaten Pemalang
tersedia pegawai dalam lumlah yang memadai. Selain persoalan sumber daya manusia, di Kabupaten Pemalang dijumpai juga persoalan lahan berupa: PerIanta, berkaitan dengan masih
banyaknya pengkaplingan tanah secara
liar yang dilakukan
oleh
masyarakat dengan tidak memperhatikan keadaaan lingkungan dan kedua, berkaitan dengan kebutuhan lahan bagi
drsekitarnya,
ll,,ilrtrd ktrhrrl\tt(tt I'cntluN )(n)l )(l(15
59
pembangunan non-pertanian
yang
dilakukan dengan memanfaatkan
tanah Pertanian cukuP besar.
4.9.2. Arah Kebijakan
Arahkebijakanpembangunanbidangpertanahanadalah terciptanya sistem adminsitrasi yang mendukung penataan pertanahan;
serta meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penataan Pertanahan.
Secararinciarahkebijakanbidangpertanahandapatdirumuskan sebagai berikut 1
.
.
Meningkatkan pelayanan pensertifikatan tanah pada masyarakat t(urang mamPU
2 3
Melakukan pelarangan pengaplingan tanah secara liar Meningkatkan kualitas aparatur
4'Memasyarakatkandanmensosia|isasikankebijakandibidang pertanahan
5
Mendorong
dan
mendukung optimalisasi pengendalian
dan
Pengaturan Penguasaan tanah
4.9.3. Program dan Kegiatan Pembangunan Program-program pembangunan bidang pertanahan yang dilakukan selalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang adalah
''1 Program Peningkatan Perencanaan Tata Ruang'
2'ProgramPeningkatanPemahamanMasyarakatdanPe|ayanan Penataan Ruang.
3'ProgramoptimaIisasiPenataandanPengendalianPertanahan' Sedangkan kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan dalam bidang pertanahan adalah:
60
1. Pembinaan dan Penqawasan Pensertifikatan tanah Pemda 2. Redistribusi Tanah. 3. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota/lbukota Kecamaian. 4. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 5. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). 6. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). .
T
Penyusunan Rencana Detail Obyek Wisata (RDOW)
8. 9.
Penyusunan Pembangunaan Pengelolaan lrigasi
10.
Memproses permohonan sertifikat redistribusi tanah obyek landreform
1 1.
Penyuluhan kegiatan konsolidasi tanah kepada aparat kelurahan/desa
.
Penyuluhan kepada masyarakat penggarap tanah obyek landreform
dan masyarakat Memproses permohonan sertifikat konsolidasi tanah
12. 1
3.
14.
Mengadakan sosialisasi program-program sertifikat massal Mengadakan kursus keahlian bidang pertanahan kepada aparatur pertanahan
15.
Melakukan pemantauan penggunaan tanah
16 Melakukan pengumpulan data penggunaan tanah 1
7.
Melakukan pelayanan perijinan peningkatan potensi lahan pertanian dari sawah tadah hujan menjadi beririgasi
18.
Melakukan bimbingan/penyuluhan peningkatan potensi lahan pertanian dari sawah tadah hulan menladi beririgasi
'l
9 ldentifikasi lahan yang berpotensi untuk kegiatan ekonomi produktif
20 ldentifikasi lahan yang berpotensi menladi sawah beririgasi 21. Penyediaan formulir dalam rangka pendaftaran tanah
22.Penyediaan pamflet-pamflet mengenai tata cara pendaftaran tanah
23 Perbaikan dan pengadaan peralatan pendukung 24 Mengirimkan staf ke diklat-diklat. baik diklat struktural maupun diklat teknrs
l?t,ttstru Kohupacn
l)twoltnt lol)l llnl;
4.10. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 4.10.1. Umum Pe|aksanaanpembangunanpariwisatadankebudayaanmenjumpai sejumlah kendala baik di bidang sumber daya manusia (SDM) masyarakat umum maupun aparatur daerah. serta persoalan klasik sarana prasarana.
Kesadaranmasyarakatdikawasanwisatauntukmenjadi masyarakat wisata masih perlu ditarrgani dengan "serius, mengingat di
KabupatenPema|angterdapatpotenSi-potensiobyekwisatayang berpeluang untuk dikembangkan.
Sejauhinihanyasebagianobyekrvisatayangsudahdike|o|a dengan pihak ketiga, yakni tanlan wisata dan kolam renang Nyai widuri di Kota Pemalang, serta kolan'r renang dan pesanggrahan Moga di Kecamatan Moga Minat wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata tersebut cukup meyakinkan sebagai garlbaran pada tahun 1998 iumlah pengunjung di Taman pesiar widuri dan kolarn renang widuri sebanyak 183.516 pengun1ung derrgan jurnlah perrdapatan Rp 72 801 300 Pada
tahun 1999 mengalatni penillgkatan yaitu lumlah
pengunjung
sebanyak183.136 perrgtrrl1Urrg Jerrgarr pelrdapatan sebesar Rp' 119 558 600. Pada talrun 20oo lurlllah perlgurljung turun kembali menjadi 29.646 pengunJung dengan pendapatan sebesar Rp 48 224 000
Pengunjung pesanggrahan Moga dan Kolam renang Moga pada tahun 1998 lumlah pengurrjung sebanyak 17 775 pengunjung dengan
jum|ahpendapatanRp2g42B4OOdanpadatahunl999sebanyak 10.317pengunjungdenganpendapatanRp22257.500'Padatahun2000 sebanyak 20 3g2 pengunjung dengan pendapatan sebesar Rp 30 319.150
Untukmengembangkandanmenge|o|apotensiyangmasih..tidur''
atau belum dikelola seperli 6oa Gr-rtrutrg Warrgi
di
Kecanratan
Bantarbolang, Pantai Trngkrr dr Kecanlatarr Petarukarr. curug Bengkawah
62
dan Bukit Mendelem di Kecamatan Belik, Gunung Gajah di Kecamatan Rondudongkal. Wisata pantai Blendung di Kecamatan Ulujami dibutuhkan keterlibata n investor.
Dalam rangka meningkatkan kualitas produk wisata
di
Kabupaten
Pemalang, sejauh ini belum diupayakan untuk "menjual" kesenian daerah
menjadi salah satu produk wisata, serta belum dijadikannya kegiatan pariwisata sebagai kegiatan ekonomi masyarakat. Padahal ada kesenian
daerah berupa prosesi jamasan kesenian tradisional kuntulan, serta industri kerajinan kulit ular yang potensial untuk dikembangkan.Demikian pula untuk menyambungkan kepada konsumen (calon wisatawan) kegiatan
promosi yang menjadi ujung tombak belum mendapat perhatian secara memadai
4.10.2. Arah Kebijakan
Pembangunan pariwisata di Kabupaten Pemalang diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan dalam arti luas yang
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan
daerah. memberdayakan perekonomian masyarakat. memperluas lapangan kerla dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengenalan pemasaran produk daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memeliharaan kepribadian bangsa nilai-nilai agama. kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.
4.10.3. Program dan Kegiatan Pembangunan Program-program pembangunan yang dilakukan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang adalah:
1 2
Program Promosi Wisata. Program Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata
bJ
Sedangkan kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan dalam bidang pariwisata dan kebudayaan adalah'
1'Perbaikandanpengembanganinfrastruktur,saranaakomodasi' wisata' sarana transportasi dan fasilitas pendukung di kawasan obyek
2'Penyu|uhansadarwisatapadamasyarakatdikawasanobyekwisata 3. Peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pendidikan dan pelatihan
4.
Pengelolaan manajemen pariwisata secara profesional
5-Me|ibatkanmasyarakatdikawasanobyekwisatauntukmendirikan warung, oer;ualan di lokasi, penyediaan souvenir untuk mendorong produk industri Pedesaan
6'Promostwtsataberupapenyebaranbrosur-brosur/|eaf|et,dan pembuatan Homepage tentang potensi wisata lewat internet' penempatanpetadaerahwrsatadikawasanstrategissepertihotel' sejumlah pameran lalan besar dan tempat keramatan serta mengikuti wisata Yang ada
7
Pemilihan duta wisata Kabupaten Pemalang
B'PeningkatanpementaSankeseniantradisionaIdaIamsuatupaket wisata
4.11. Bidang Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.11.1 . Umum
Permasalahan umum dalam bidang ini adalah pendaftaran penduduk dan catatan siprl. transmtgrasi dan tenaga kerla Dalam hal
yang pertama. realitas yang muncul kepermuakaan adalah persoalanpersoa|anyangmenyangkutkua|itassumberdayamanusia.Ha|inidapat dilihat mtsalnya, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan/membuataktapengangkatananak.perkawinan'kelahiran
dankematian'Masihkurangnyapengetahuandanketrampi|anpersoni| bagian pendaftaran penduduk dan catatan siprl yang mengakibatkan
64
belum terlayaninya penyelesaian
tr"u.
p"n""tatan sipil secara baik, dan
belum tersedianya tempat arsip yang memadai.
Dalam hal transmigrasi, beberapa persoalan utama yang dihadapi
adalah berkurangnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, adanya daerah rawan bencana. terjadrnya eksodus dari daerah lain karena gangguan keamanan dan pertumbuhan kesempatan keria yang belum dapat mengimbangi peningkatan angkatan kerja
Sedangkan persoalan tenaga kerja
dr
Kabupaten pemalang
menghadapi tantangan yarrg cukup berat yang drsetabkan oleh beberapa
permasalahan yaitu
:
kurangnya tenaga kerja terampil siap pakai,
tingginya angka pengangguran mininrnya inforrnasi tentang pasar kerja dan masih adanya percaloan tenaga ker.ja ke luar negeri yang belum terkontrol secara oenuh
Meskipun denrikian terdapat bebeiapa potensi yang dapat dikembangkan untuk nrenanganr persoalan dan tantangan diatas. potensi
ini baik bersifat frsik maupurr berrkut
r.ron
fisik yang dapat diidentifikasi sebagar
.
1. Koordinasi antar lembaga yang berjalan cukup baik 2. Animo masyarakat untuk rlrernbuat Kartu Tanda penduduk
cukup
trnaol
Jumlah tenaga perrdaftaran penduduk yang memadai
Tersedianya lahan urrtuk nterlbuat gedr-rng arsrp yang layak dan memaoal q
Terbangunnya sistenr adnrrnstrasr dan rrrfornrasi kependudukan
o
Terbangunnya nilai-nilar sosial budaya untuk meningkatkan mobilitas penduduk secara sinergik
Adanya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang dapat menjadi landasan hukurn yang mengikat, walaupun disisi lain masih muncul tuntutan dari beberapa LSM buruh yang menghendaki revisi terhadap UU tersebut Akan tetapr tuntLrtan rni harus dipahami sebaoai
65
bagian dari kepedulian LSM tentang nasib buruh dan upaya untuk berpartisipasi dalam era otonomi daerah yang luas ini. B.
Kemampuan personil yang memadai untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
J.
Semakin berkembangnya jumlah perusahaan-perusahaan swasta yang menanamkan modalnya di Pemalang.
4.11.2. Arah Kebijakan
Kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan tenaga kerja di Kabupaten Pemalang diarahkan kepada peningkatan koordinasi antar lembaga dan instansi terkait, pendidikan dan pelatihan teknis pendaftaran
penduduk, perluasan jaringan informasi pendaftaran penduduk dan catatan sipil, peningkatan penyuluhan dan motivasi serta pelayanan
dan
penempatan
pemindahan penduduk, pemberdayaan calon
transmigran sebagai tenaga kerja produktif, pemukiman kembali korban bencana alam, peningkatan pelayanan eksodan, peningkatan pendidikan
dan latihan tenaga kerja trampil siap pakai, penekanan
angka
pengangguran, perluasan jaringan informasi pasar kerja.
Untuk mendukung berbagai kebijakan diatas maka
selain
peningkatan koordinasi antar lembaga dan instansii adalah sosialisasi berbagai peraturan perundangan baik yang rnenyangkut kependudukan maupun ketenagakerJaan. 4.11.3. Program dan Kegiatan Pembangunan
Untuk menjawab berbagai persoalan diatas dan mernperjelas arah kebijakan yang ditetapkan maka program-program pembangunan bidang kependudukan dan tenaga kerla di Kabupaten Pemalang yang diharapkan dapat dilaksanakan adalah
:
1. Program Keluarga Berencana. ll(n!t rd
Ktr
hill\t tr t I I' t iltdl n n! :
I
l( t |
-
:l
ll
J
j
66
2. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja' 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Hubungan Industrial'
Adapun kegiatan yang akan dilakukan untuk mempertegas program-program diatas adalah sebagai berikut
:
1.
Melakukan penyuluhan masalah kependudukan
2. 3.
Melaksanakan Padat Kerja Darurat
'
Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan Kerja'
4.Mengirimkanpegawaiuntuknrengikutipendidikan/|atihanteknis kependudukan
5.Menge|o|apenyimpanarrdanpeme|iharaanpera|atankartuKK,KTP dan akta catatan siPil
6. Melakukan pendaftaran dan seleksi 7, MemantaPkan calon transmigran
calon transmigran
8
Melakukan bimbingan mental
9.
Melakukan identifikasi dan bantuan kepada eksodatr
10. Melakukan pendataan ketenagakeqaan
l
l
Memberdayakan peker.ia dengan pelatilran yang bekerjasama dengan pihak ketiga
12 Melakukan pelatihan manaier]len dan pengukuran produktivitas pihak 13. Menempatkan tenaga kerja ke luar negeri bekerjasama dengan ketiga negert 14. Melakukan sosialisasi program penempatan tenaga kerja ke iuar
15. Melakukan pembinaan hubungan industrial melalui penyuluhan di tingkat kecamatan dan desa. 16. Melaksanakan Penyuluhan Janrsostek
ll,,
r* rt KthuPilr' tt l't u th
t
t
ry )
( l(
|l -
)l
)( ) 5
.
4.12. Bidang Pemberdayaan Perempuan 4.12.1. Umum
Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten berdasarkan data statistik tahun 2000 sebesar
641
Pemalang
.841 jiwa dari total
penduduk yang sebesar 1.266.034 jiwa, dan sex ratio sebesar 97. Meskipun jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, tetapi secara kualitas perempuan berada jauh di bawah penduduk laki-laki. Perbedaan kualitas ini antara lain nampak dari: Rendahnya daya serap
lapangan kerja bagi angkatan kerja perempuan, diskriminasi dalam pengupahan, masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan, serta
rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat terutama akibat krisis
ekonomi, sehingga perhatian terhadap perempuan sebagai
insan
pembangunan tetap perlu ditingkatkan.
Upaya untuk meningkatkan apresiasi dan emansipasi terhadap hak-hak reproduksi dan politik kaum perempuan, termasuk dalam
.
partisipasi ekonomi, ketenagakerjaan kaum perempuan di lingkungan kerja
masih
menjadi persoalan
di semua daerah, termasuk di Kabupaten
Pemalang, di mana inti persoalannya adalah pemberdayaan perempuan di semua sektor kehidupan
Sejalan dengan itu, dalam bidang pemberdayaan perempuan
masih dibutuhkan upaya-upaya peningkatan peran perempuan
di
Kabupaten Pemalang, dalam rangka mencapai keberdayaan perempuan sendiri, di samping peningkatan kelembagaan yang berwawasan jender.
4.12.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pemalang
adalah meningkatkan kesadaran harkat dan martabat
perempuan,
termasuk kesadaran jender dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masvarakat.
llertslru kohtlttrlt'n Jtennlant )ll(l | -lO(l
68
4.12.3. Program dan Kegiatan pembangunan Program-program pembangunan pemberdayaan perempuan yang
dilakukan sejalan dengan arah kebijakan Kabupaten Pemalang adalah
1. 2. 3.
pembangunan daerah
:
Program Pemberdayaan perempuan. Program anak dan remaja. Program Peningkatan Kelembagaan Berwawasan Jender.
Sedangkan kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan dalam bidang pemberdayaan perempuan adalah:
1. Melakukan penyuluhan sadar jender di kalangan masyarakat 2. Pelatihan ketranrpilan kepada perempuan dalam bldang pertanian
dan
industri rumah tangga
3.
Penrberdayaan perenrpuan n-relalui pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.
Peningkatan kesadaran terhadap hak melahirkan, cuti haid. serta eksistensi lainnya ;
5. Penrngkatan partisipasi ekonomi nrelalui stimulan modal usaha: 6. Pembinaan wanita nelayan; 7. Pemberian bantuan kepada Karang Taruna. 8. Pemberian bantuan untuk peningkatan program Terpadu P2WKSS 9. Penyuluhan Penanggulangan Kenakalan Rema.1a. 1O.Penyuluhan KRR (Kesehatan Reproduksi Rerlaja)
4.13 Bidang Kesejahteraan Sosial, Ketertiban dan Kesatuan Bangsa 4.13.1. Umum
Pembangurran bidang kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan harus diakui rnenrang telah nrerrunjukkan hasilnya yang cukup
memuaskan, meskipun pada saat yang sama departemen teknis yang menangani masalah ini sejak tahun 1999 telah dihapuskan Namun demikian sukses kedepan untuk menangani bidang ini memang masih liLtt,rtrt Artlrt4trr, tt I'tn,tlrtttt
:tntl -:tilt:
14. Penanganan masalah sosial korban penyalahgunaan narkoba 15. Penanganan masalah sosial waria
16 Penanganan masalah sosial tuna sosial 17. Penanganan masalah sosial bekas narapidana 18. Penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis
19 Pembinaan sumbangan sosial 20 Pengatasan kemiskinan 21 Penanganan masalah bencana alam 22 Pembinaan organisasi sosial 23. Melaksanakan Patroli wilaYah 24. Melaksanakan penertiban PKL. tempat usaha dan reklame
25.Melaksanakan penertiban angkutan umLlm. perijinan bangunan, pajak dan retribusi serta pertanahan
26 Melaksanakan tugas pengamanan dt lingkungan kantor sekretartat. pelabat VIP
2T.Pengamanan dan pengawalan BupatiA/Vakil Bupati dalam kunlungan kerla ke wilayah. 2B.Penyelenggaraan forum Wasbang dan Orpadnas
2g.Pemantapan persatuan dan kesatuan masyarakat 30.Ceramah tentang narkoba dan pemeriksaan tes urine 31
.Pengiriman peserta latihan Hansip
32.Penyelenggaraan latihan Linmas 33.Pengobatan/perawatan kesehatan anggota Hanstp
4.14. Bidang Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah 4.14.1 . Umum
Bidang kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah ini merupakan salah satu bidang pokok yang menentukan keberhasilan setiap program
pembangunan
yang ada di Daerah Secara umum, kapaststas
kelembagaan dan profesionalisme aparatur daerah masih menunjukan kinerja yang lemah.
Kapasitas kelembagaan yang meliputi efektivitas pelaksanaan tugas fungsi pokok masing-masing lembaga yang ada di pemerintahan
daerah masih lemah. Aspek lain yang tercakup dalam kapasitas kelembagaan seperti koordinasi antar lembaga, konsultasi antar lembaga dan juga jejaring antar lembaga masih menunjuk pada titik yang rendah.
Aparatur daerah dimana diukur dari kemampuan personal dan profesionalisme masih
berada pada kondisi yang belum
memuaskan.
Keterbatasan sDM daerah setidak{idaknya ditunjukkan dari keterbatasan SDM yang memiliki keahlian dan pendidikan khusus professional sesuai dengan bidang masing-masing Pendidikan penjenangan dan fungsional
juga berlalan lambat sehingga berpengaruh terhadap kapasitas aparatur daerah.
4.14.2.Arah Kebijakan
v
Kebiiakan daerah Kabupaten Pemalang
di
bidang kapasitas
kelembagaan dan aparatur daerah diarahkan kepada peningkatan dan pemberdayaan kemampuan kelembagaan dan profesionalisme aparatur daerah yang kondusif untuk menopang penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka perwuludan pelayanan publik yang berkualitas.
4.1
4.3. Progam dan Kegiatan Pembangunan
Program-progam pembangunan yang dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah adalah
1
Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
2. 3.
Program Peningkatan Sumberdaya aparatur. Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
llc
tts t
r,t
Ktthulntt L tt I'
L rt
ttrlottt I I n I l - l( ll : I
4.
Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan'
Sedangkan kegiatan-kegiatan daerah yang berkaitan dengan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah dapat meliputi antara lain
:
1. Peningkatan Sumberdaya Manusia Aparatur Pemerintahan' 2. Pembekalan Badan Perwakilan Desa (BPD) 3. Bantuan Program Penyetaraan Diploma ll (D-ll) PGSD' 4. Asistensi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian' 5. 6.
Sosialisasi dan Pembinaan Pelayanan Umum dan Perijinan'
7.
Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
B.
Pembinaan dan Pengembangan Pers
9
Pembinaan dan Pengembangan Informasi dan Komunikasi
Penyusunan Pertanggungjawaban Bupati Pemalang
l0.Penerbitan Tabloid Bulanan Medra Daerah "Pemalang lklhas" 11 Peningkatan Mutu Siaran RSPD 12.Pengadaan Kartu Kendali Surat Masuik dan Surat Keluar dt Kab Pemalang.
l3.Penyusunan Buku Uraian Tugas dan Jabatan. 14.Pengadaan Kartu Tanda Penduduk
l5.Penyuluhan dan Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil l6.Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Kearstpan 17 Pengkajian dan Penelitian llmu Pengetahuan Terapan 18.
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
l g. Perencanaan Umum Pembangunan 20. Pengawasan Fungsional Pembangunan
2l
Pembinaan Mental ldeologi
22 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan 23. Pembangunan Kantor Kecamatan
llttt
l(x)l'llnl
74
24. Bantuan Rehab Kantor Balai Desa. 25. Pengadaan Tanah Kas Desa.
26 Bantuan Penghasiran Kepada perangkat Desa Kurang penghasiran dan Tidak Berbengkok.pengadaan Komputer, AC, Arat komunikasi. kendaraan roda dua dan roda empat, 27. Pengiriman pegawai daerah untuk mengikuti Dikrat yang berorientasi
pada keahlian khusus 28. Pengiriman pegawai
daerah untuk mengikuti pendidikan struktural maupun fungsional dalam rangka peningkatan profesioanalisme
pegawat daerah
29.Pengiriman pegawai daerah untuk studi lanjut ataupun kursus pendek ke berbagai tempat baik nasional maupun internasional dalam ranqka peningkatan kualitas pegawai daerah. 30. Penyediaan insentif dan penghargaan bagi pegawai berprestasi 31.
dan pemberian huxuman yang tegas bagi pegawai yang indisipriner, mangkir dan tidak menjarankan tugas pokok dan fungsinya. Peningkatan disiplin
32 Promosi pegawai daerah yang profesionar dengan mempertimbangkan sistem yang rasional bebas KKN 33. Evaluasi rutin kinerla pegawai pada masing-masing lembaga daeran,
drnas maupun unil ker1a.
34 Program pengenaran manajemen pubrik
baru daram
ranqKa
pengembangan otonomi daerah 35. Pengembangan Kantor Pelayanan Terpadu 36.
Peningkatan kualitas pelayanan terpadu
37. Pengelolaan arsip secara tertib guna mendukung proses perencanaan 38. Penyelamatan arsip dinamis dan statis 39.
Pemberdayaan unit kearsipan sebagai pusat informasi dan pelayanan
40.Pembinaan dan penyuluhan bidang kearsipan
ll,'t'rr,t
\,tht,ltttLt'
l)rDt,tl,iltt't)tI
l.--tnt.
75
4.15. Bidang Keuangan Daerah 4.15.1. Umum
Keuangan daerah menunjukan data bahwa penerimaan daerah dari PAD setiap tahunnya menunjukan kecenderungan terus meningkat, meskipun ketergantungan pada pusat relatif masih tinggi. Hal ini ditunjukan APBD pada tahun fiskal 1998/1999 sebesar Rp. 81.396.734.800 yang berasal
dari sumbangan sebanyak Rp. 11.655.681 .000 (14,32Yo) dan bantuan sebesar Rp. 46.886.716.218 (57,6Yo) Pada tahuruanggaran 1998/1999 penerimaan PAD mencapai Rp. 7.568.050.963, sedangkan pada tahun fiskal 1999/2000 penerimaan PAD mencapai Rp 8.481 211'649'
Sedangkan penerimaan bagi hasil pajak khususnya PBB pada tahun 1999/2000 realisasinya sebesar Rp. 5 263.8a1.058. Walaupun demikian
kontribusi PAD Kabupaten Pemalang relatif kecil dibandingkan sumbangan dan bantuan sehingga untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan permasalahan yang dihadapi dalanr keuangan daerah adalah
:
l
Ketergantungan keuangan daerah kepada pusat relatif tinggi
2.
Penggalian potensi belum optmal
3.
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 ada beberapa sumber pendapatan yang dihapuskan
4
Efektivitas dan efisiensi penerinraan perlu ditingkatkan
Adanya peluang peningkatan PAD yaitu dengan adanya Undangundang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 memungkinkan dihidupkannya kembali pajak dan retribusi yang terhapus seperti pajak sarang burung walet, retribusi portal dan laintatn.
ll,'nttrt ktthtrlttttrt l'rttktltttt! l(t(I
1
':()l1.;
/o
4.15.2. Arah Kebijakan
Kebijakan pembangunan dalam keuangan daerah diarahkan pada pelaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan adrninistrasi keuangan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel dalam rangka pelaxsanaan otonomi daerah baik secara internal maupun eksternal serta peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi PAD untuk meningkatkan pendapatan daerah menuju kemandirian.
4.15.3. Program dan Kegiatan Pembangunan
Progranr penrbangunan yang akan dilakukan dalam keuangan daerah dalanr nrengenrbangkan potensi strategis daerah rnelalui: '1
.
Program Perencanaan dalanr penyelenggaraan administrasi keuangan daerah
2
Progranr Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi keuangan oaeran
3.
Prograrn Pengendalian dalarn penyelenggaraan adnrinistrasi keuangan daerah
4. 5. 6.
Progranr Intensifikasi Penerimaan PAD Prograrrr Penggalian sumber PAD Progranr perbaikan perda tentang penyesuaiarr tarif
Sedangkan kegiatan pembangunan bidang keuangan daerah ini dapat nreliputi
1
.
Menyusurr RAPBD sesuai struktur dan bentuk yang rnerrjernirr prinsip transparanst dan akuntabilitas
2.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan oaeran
3.
Menyusun standar analisis Belanja Daerah
77
4.
daerah Menyusun standar tolok ukur kinerja bagi penyusunan anggaran
5.
Menyusun standar Akuntansi Pemerintahan
Kegiatan memeriksa dan meneliti anggaran rutin dan pembangunan yang serta pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran sesuai ketentuan berlaku.
Pendataan Wajib Pajak PBB dan Pengadaan Administrasi PBB'
7
Study Banding Peningkatan Pendapatan Asli Daerah' q
Peningkatan pelayanan terhadap sumber-sumber PAD
10
Koordinasi dengan unit/instansi/dinas terkait dengan pendapatan daerah
11
IZ
Peningkatan kualitas SDM bidarrg keuangan daer'bh
Mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pajak/retribusi daerah yang menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 dapal digali kembali dalam rangka peningkatan PAD
IJ
Membuat iuklak/iuknis Perda
4.16. Bidang Hukum 4.16.1. Umum
Erareformasite|ahme|ahirkaneuforiademokrasiyang dioahamr secara salah oleh sebagian masyarakat, sehingga tidak mengherankanka|ausetiaphaIdipertanyakan'dipersoalkandan dijadikantemapengerahanmassa.Ketidaktahuantentanghakekat demokrasimempunyaidampakyangsignifikanterhadappenegaKan hukum. Antara lain diwujudkan dalam bentuk pelanggaran aturan-aluran hukum yang selama ini berlaku, misalnya tindakan penjarahan berbagai
macamasetekonomimi|iknegara,perusakanfasi|itasumumdan kecenderungan main hakim sendiri.
lii
r t
st
rtt
Kthtrt ttrtL'tt I'r
uttlit
ry ) ( ll ) l - l(
1( I
)
78
Berdasarkan permasalahan umum di bidang hukum, selama 5 tahun kedepan pembangunan hukum di Kabupaten Pemalang diarahkan pada upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat,
yang didukung oleh tersedianya produk-produk hukum yang aspiratif dengan kebutuhan masyarakat, serta dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang menjunjung tinggi integritas moral dan profesionalisme serta mampu menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
Wujud langkah penegakan hukum di Kabupaten Pemalang adalah melalui pembuatan produk-produk hukum daerah yang merupakan aturan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Selama tahun 1997,telah diterbitkan
4 buah Perda, 25 buah Keputusan Bupati, 3263 buah Surat Keputusan Bupati, dan B buah Instruksi Bupati, sedangkan pada tahun 1998 diterbitkan 11 buah Perda. 6 buah Keputusan Bupati, 2837 buah Surat
Kepulusan Bupati. dan
6 buah Instruksi Bupati
Adapun untuk
mendukung terselenggaranya ketertiban dilakukan oleh Satuan Polisr Pamong Prala (Satpol PP) dengan dukungan personal yang memadai. Hasil pembangunan sektor hukum dr Kabupaten Pemalang juga
nampak darr perkembangan jumlah perkara, baik pidana, perdata, maupun lalu-lintas Pada tahun 1997 terdapat 182 buah perkara pidana
(22 buah berasal dari perkara sisa 1996), 28 buah perkara perdata (8 buah berasal dari perkara sisa tahun 1996) dan 9983 buah perkara lalu
lintas Dari keseluruhan perkara tersebut hanya perkara lalu lintas yang dapat diputus habis. sedangkan perkara pidana baru 167 yang diputus dan perkara perdata baru 21 buah yang diputus. Pada tahun 1998 terdapat 501 buah perkara pidana (28 buah berasal dari perkara sisa tahun 1997), dan 74 buah perkara perdata (6 buah berasal dari sisa perkara tahun 1997) dan 4135 buah perkara latu
lintas Dari keseluruhan perkara tersebut hanya perkara lalu lintas yang
t9
dapat diputus habis, sedangkan perkara pidana baru 157 yang diputus dan perkara perdata baru 17 buah yang diputus. Pada tahun 1999 terdapat 234 buah perkara pidana (21 buah berasal dari perkara sisa tahun 1998), 43 buah perkara perdata, serta
8.624 perkara lalu lintas. Dari keseluruhan perkara tersebut hanya perkara lalu lintas yang dapat diputus habis, sedangkan perkara pidana baru 216 yang diputus dan perkara perdata baru 33 buah yang diputus
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan menangani perkara di Kabupaten Pemalang baru optimal pada perkara lalu lintas, sedangkan untuk perkara pidana dan perdata belum terlaksana secara optimal karena masih dijumpai adanya tunggakan perkara. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dalam pembangunan bidang hukum di Kabupaten Pemalang tahun 2001-2005.
Sebagai upaya nreningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat selama tahun 1999 telah dilakukan 8 kali penyuluhan
hukum tingkat desa. tahun 1998 dilakukan
B kali dan tahun 1997
dilakukan 7 kali Sedangkan bantuan hukurn kepada masyarakat selarna tahun 1998 telah diberikatr barltuarl hukut.lr pada 8 buah kasus
Jaringan
Dokumentasi
dan lrrformasi Hukum (JDl)
di
Kabupaten Pemalang telah berjalan baik, sehingga Kabupaten Pemalang
mendapat predikat JDI Hukum Percontohan Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 3 Februari 1999 Nontor 180/01397. Selatla 5 tahun terakhir (ala-tala didokumentasikan/diterbitkan 300 buah peraturan perundangan dan 33 buah warta perundangan.
Walaupun kewenangan bidang hukum menurul Undang-undang nonror 22 Tahun 1999 adalah tidak berada pada penrerirrtah daerah.
akan tetapi setidaknya petnerintah daerah tetap berkewajiban dan memiliki kompetensi dalam hal tegaknya nilai-nilai hukum (baik hukum
nasional seperti undang-undang, maupuan daerah seperti peraturan
' 80
daerah). Tanpa adanya dukungan, prakarsa dan keikutsertaan daerah dalam penegakan hukum, maka proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik.
Berdasarkan kondisi umum bidang hukum di atas, maka permasalahan bidang hukum di Kabupaten pemalang adalah Pelaksanaan hukum yang belum mampu menegakkan supremasi hukum
sehingga belum mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan yang berintikan keadilan dan kebenaran, yang ditandai oleh. 1
Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum,
2
Pengetahuan masyarakat terhadap produk hukurn rendah:
Meningkatnya tuntutar integritas moral dan profesionalisme aparat agar tercipta aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa: Kurangnya tenaga ahli
di bidang perancang
perundang_undangan
pada unit daerah (Dinas/lnstansi) 5
6
Kurangnya tenaga profesional di bidang kuasa hukum
Kurangnya kualitas pelayanan hukum bidang perijinan dan kuasa NUKUM
7.
Kurangnya tenaga teknis pengelola perpustakaan JDI Hukum pada
Anggota Unit Penunjang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukunr (Dinas/l nstansi).
4.16.2 Arah Kebijakan Kebijaksanaan umum dr bidang hukum di Kabupaten pemalang
dititik beratkan pada pengembangan budaya hukum dan supremasi hukum melalui peningkatan penyuruhan dan penerangan hukum, persiapan rancangan peraturan daerah, pembaharuan hukum, jaringan
8l
dokumentasi
dan informasi (JDl), dan peningkatan kualitas
aparat
penegak hukum.
Arah kebijakan pembangunan bidang hukum di
Kabupaten
Pemalang adalah Menegakkan supremasi hukum yang mampu memberi
kepastian, ketertiban, perlindungan hukum pada masyarakat, serta menghargai hak asasi manusia, melalui
.
1.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum
2. 3.
Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat; Menghasilkan produk hukum daerah yang dapat memenuhi kebutuhan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mampu mencerminkan keadilan dan kebenaran;
4. Meningkatkan
koordinasi dan kerjasama fungsional antar instansi
yang terkait dengan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan tertib hukum dalam setiap kesempatan, agar tidak terjadi berbagai bentuk tindakan yang melanggar hukum.
4.16.3. Program dan Kegiatan Pembangunan Program pembangunan yang dilakukan dalam Bidang Hukum meliputi
1 2. 3.
:
Program penyuluhan hukum Program pembinaan produk-produk hukurl Program pembinaan JDI Hukum
Untuk melaksanakan program pembangunan sebagaimana di atas dengan kegiatan sebagai berikut
1.
Mengadakan penyuluhan peraturan daerah ke desa-desa dan kegiatan Kadarkum.
lloutrt
:
Kohulrtr,'ri
I'innrlttt! :lilt l -:(ntj
82
2.
Pemberian bantuan hukum berupa konsultasi hukum baik maupun
di depan
di luar
persidangan, disamping mengefektifkan kantor
Poskumdu sebagai sarana pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
3. Penyuluhan dan sosialisasi hukum 4. Mempersiapkan serta meneliti rancangan peraturan daerah 5. Menerbitkan Lembaran Daerah dan Warta Perundangan Daerah. 6. Menginventarisasi dan menghimpun peraturan perundang-undangan 7. Melaksanakan publikasi produk-produk hukum 8. Melakukan dokumentasi dan pendataan produkgroduk hukum, serta mengatur penerimaan dan penyebarannya ke instansi-instansi terkait,
kecamatan, desa/kelurahan, serta dapat diakses oleh masyarakat IUAS,
4.17. Bidang Agama 4.17.1 . Umum
Pembangunan Sektor Agama memiliki posisi dan peran yang
strategis dan penting. Hal ini dikarena dalam pernbangunan sektor ini terkait pembinaan kehidupan beragama, terpeliharanya kerukunan antar umat beragama dan intern umat beragama. Keberhasilan petlbangunan
sektor ini akan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang menghadapi titik rawan sejak bergulirnya arus reformasi.
Mayoritas penduduk Kabupaten Pemalang (1999) beragama lslam, yakni tahun mencapai 99,54% sisanya beragama Katolik 0,16%, Protestan 0.27%. Budha 0,03%, dan Hindu 0.02% Fasilitas peribadatan
yang tersedia meliputi maslrd 689 buah, langgar 3 016 buah, mushola 1.030 buah, gereja 9 buah, wihara 1 buah dan kelenteng 1 buah.
Sedangkan jumlah jamaah hali dibanding dengan tahun{ahun sebelumnya memang mengalami penurunan yang tajam yaitu dari 539
pada tahun 1997 menjadi hanya 60 orang pada tahun'l 998, jumlah llt
r t
st
ru k
rtl,ttt
rtr,'n l' t n,rl,utu :( n t l'
)(
t( |
:
83
madrasah aliyah
4
buah, pVakademi
3
buah, madrasah ibtidaiyah 59'
madrasah tsanawiyah 21, madrasah diniyah 221 buah. pondok pesantren 48 buah.
Dari kondisi umum diatas permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan agama ini dapat diidentiifikasi sebagai berikut '1
.
:
Rendahnya pernahanratr. darr perrgantalan ajaran agartta dalam kehidupan pribadi dan sosial
2.
Belum rnemadainya kualitas saratra dan prasarana peribadatan
3
Belum maksimalnya fungsi peribadatarr selain untuk kegiatan ibadat
4.
Belum memadainya kualitas pendidikan agama termasuk didalamnya adalah metode pengaJarannya
5.
Penrahanran aganla secara keliru, parsial darr menganggap paling benar sendiri
6
Rendalrnya penrahatlan pluralitas dalarll kehldupan.
4.17.2. Arah Kebijakan
Pembinaan kualitas kettttattatt dan ketaqwaan yang diarahkan
kepada perrrngkatarr peltult;rillrir' iitararr rrarr nilar-nilai aclrttla untuk membentuk sikap lahir darl batrn yarrg pattrl, p::da nornra dan etlka agama. menrngkatkan kualitas kelenrbagaan. pengajaran dan pendidikan agama.
dengan peningkatan pernbinaan kelukutran hidup urnat beragama yang
diarahkan pada terciptanya solidaritas sosial saling mempercayai
sikap oarl perilaku yang dapat menyinggung kehormatan dan keyakrnan urllat beragama lain. menghormati
dan
nrenghirrdarr
peningkatan peran serta aktif urtrat beragama dalam pembangunan melalui peningkatan aktivitas keagamaan yang berdinrensi sosial kemasyarakatan. peningkatan junrlah dan xUairls: satetta dar. Drasarana peiibSdatan dan penyebaran kitab SuCr datt pr-rsiirr.a Keagailraiirr sesuar dengan kebutuhan dengan mengikut sertakarr tlasyarakat secara luas I'ttt,tl,uty
ll.'trstnt ^.tlrilt\rtril
:lnt | :(tl1
-84
4.17.3. Program dan Kegiatan Pembangunan Program Pembangunan Bidang Agama meliputi
1.
Program Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama
2. 3.
Program Peningkatan Pelayanan lbadah Haji
:
Program Pembinaan Pendidikan Agama
Upaya untuk melaksanakan Program tersebut dengan kegiatan antara lain
1. 2. 3. 4. 5.
:
Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Masjid danilushola Bantuan Takmir Masjid Pengiriman Tenaga Pendamping HajiDaerah ORHOI Penyelenggaraan Pengiriman Haji Daerah (PPHD) Bantuan Rehab Madrasah. TPQ dan Pondok Pesantren
Rcnstrt Kthupott'tt
ltilnloilt ll)lll -:ttll:
BAB V PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA 5.1.
Kerangka Pengukuran Kinerja Kerangka pengukuran kinerja pemerintahan daerah merupakan
dasaryangdipakaida|amme|akukanpeni|aianobyektifterhadap pelaksanaan pembangunan daerah dr Kabupaten Pemalang' Pengukuran kinerja pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang didasarkan pada lima tolok ukur. Kelima tolok ukur tersebut
adalah masukan (inputs). keluaran (oLttputs). hasil (resu/fs), manfaat (benefits) dan damPak (im?acts)
Indikator masukan (lnpLrt) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan dengan efektif unutuk menghasilkan keluaran'
Masukan semacam modal dasar yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan seperti dana, sumber daya manusia dan sebagainya
lndikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu program dan kegiatan pembangunan daerah dimana dapat berupa fisik maupLln non fisik lni artlnya keberhasilan pembangunan trdak semata-mata diukur dart keluaran trsrk semata tetapr ltrga keluaran non frsiknya
Indikator hasil (rest///s) adalah segala sesuatu
yang
mencermrnkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu, mrsalnya langka menengah Hasil menunjuk pada sesuatu yang drcapar yang merupakan tindak lanlut dari keluaran yang dihasilkan'
Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkalt dengan
tuiuan akhir dari pelaksanaan kegratan yang tentunya berkattan dengan penikmatan baik langsung maupun tidak langsung dari suatu program atau kegiatan pembangunan daerah oleh masyarakat luas
Sedangkan indikator dampak (lmpacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. baik langsung maupun tidak langsung pada setiap trngkatan setrap indikator berdasarkan asumst
86
pemikiran atau pertimbangan yang telah ditetapkan. Ini artinya dampak
bersifat lebih luas karena menyangkut konteks yang lebih luas pula yaitu masyarakat umum. Kerangka pengukuran indikator kinerja mendasarkan diri pada perkiraan yang realistis, dan rasional dengan mendasarkan diri pada
tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pencapaian indikator
kinerja ini merupakan proses yang mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Oleh karenanya dalam
tahap implementasi Renstra Kabupaten Pemalang pada
masa
mendatang. aspek proses harus benar-benar diperhatikan dengan seksama agar hasil yang diharapkan dapat tercapai
Tolok ukur secara detail dan menyeluruh secara khusus disajikan dalam bagian 5.2. berikut ini Untuk lebih memudahkan pemahaman dari berbagai prhak khususnya unit kerja dan dinas-dinas
yang ada
di
Kabupaten Pemalang. indikator kinerja
disusun dalam bentuk matrik
Ilt,ntrt
u krthtrltrrtt'tt Pt'nr,rltut lll(l I -lll0j
ini
langsung
5.2. Evaluasi Kinerja Berikut disajikan pengukuran kinerja (evaluasi kinerja) dalam bentuk matriks dari masing-masing bidang yang didasarkan pada masukan (rnputs), keluaran (oulpufs), hasil (resu/ts), manfaat (benefits dan dampak (lmpacfs) dari ) semua bidang yang ada.
5.2.1. Evaluasi Kinerja Bidang Pekerjaan Umum Masukan (lnputl
Kefuaran (Output)
Sub Bid. Pengairan : 1. Ketersediaan dana APBD, tenaga dan
Kondisi sumber daya ai yang
peralatan
2. Ketersediaan I
tq,
^^r^l^+^Psr qrotdtr,
Sedimentasi di sa-
da-
luran oan
tc-
I
II
rq,
^^.^l^.^^ Psrdrdtdil,
Lc-
ti r_
SDA dapat diles-
dari penggunaan yang lebih hemat
tarikan
gul mantap
lebih kuat i
naga dan tekno-
looi
Terhindarnya keru-
Aliran air lancar dan kondisi tang-
berkurang
pengaman tebing sungai yang
da-
Manfaat (Benefits)
sakan SDA
mantap dan cukup
naga dan teknologi
3. Ketersediaan
Hasil (Resu/t)
Pen-ranfaatan
3
Sum,ber Mata Air,
I
pemoangunan
I
dan pada musim kemarau
kekeringan
:rmur pompa dan -9_rtfngf 1l_gq!ek i_a Igrjgplryya
Menghindari banjir
l?ttt:trrt Irthtl'rttrtt Ittntttl,tut :tttt | :tntt
nya banjir
Meningkatkan ke-
Tercukuprnya air
pada
musim
Perringkatan intensrtas tanaman dan produksi pertanian
|
_t
dan
dan genangan
kemarau
rangan ai
Mengurangi terja-
dinya erosi
menekan terjadi-
Menghindari keku-
I
Dampak (lmpactl
I
qir :.9- P3A Dharma Tirta
sejahteraan syarakat dan
maproduksi tangkapan oleh nelayan
Meningkatkan keseJanteraan masyarakat dan pe_t.!rylelan_p1gQc!"|
i
Ketersediaan dana, peralatan, te-
penduduk
naga dan teknologi
jaringan irigasi mantap
irigasi untuk sawah
selauas
Kondisi
Ketersediaan da-
na, peralatan,
tenaga dan teknologi
ma Tirta
lebih
mantap
SDM
tenaga
lebih terampil
2.
Pengairan
Meningkatnya
JUm-
(APBD/DAU)
ran sarana prasa-
Tersedianya tena-
kebersihan
rana
ga / petugas
K3
rrann ,""J nrnfocinnal r
3 Tersedilnya latan kerja
petayang
perayanan
lebih baik
dan
terjaminnya sumber dana
4
Meningkatnya wilayah pelayanan
trrbusi
nrenrngKal
re-
potensial
6. Peningkatan kemampuan SDM
Kesejahteraan masyarakat meningkat
Pengairan
6.
Meningkatnya
Pelayanan
sampah yang ter-
bih lancar
K3
Pelayanan masyarakat terjamin
Kualitas pelayanan kebersihan dan ke-
le-
angkut
indahan meningkat
Kepercayaan maMenurunnya wila-
syarakat terhadap
yah kumuh
pelayanan K3 me-
/
ningkat
rakat menurun
Penurunan Iokasi yang gersang
memadal
Jumlah wajib
Peningkatan pen-
Terselenggaranya pengelolaan irigasi dan penyelesaian yang Iugas diemban
Jumlah
perbaikan sarana / peralatan menrnoKal
dapat dapatan petani
dan
keindahan
IPAIR
berjalan
Pengelolaan irigasi
Kondisi P3A Dhar-
Ketersediaan dana, peralatan, dan
Sub Bid. Kebersihan l Tersedianya dana
kurang
lebih 35.000 ha
Ir
pertanian
lebih berperan dan
Menurunnya .lumlah warga masya-
rakat yang
tidak membayar retribusi
Terciptanya lingKungan yang bersih, indah oan
Tingkat pengaduan
l:
keluhan masya-
Kesadaran masya-
rakat tentang
dan
K3
membayar retribusi meningkat
tertrb I I
lerqplanyq_
tttd-
I
4.
Terwujudnya parti-
4.
syarakat
Meningkatnya kesadaran
yang
sipasi masyarakat
memiliki budaya hidup bersih & sehat
Sub Bid. Cipta Karya 1. Ketersediaan Dana
Jumlah
(dari
2.
3
meningkat
stakeholder
terhadap pelayanan bidang kecipta-
meningkat
karyaan meningkat
Tersedianya lahan siap bangun yang
Pengelolaan perijinan membangun
untuk peruntukannya
(lMB)semakin baik
Terwujudnya ling-
tenaga bidang ke-
kungan pemukim-
Ciptakarya-an
an yang sehat, aman, teratur,
Dukungan masya-
rukun produktif dan
dalam pemDangunan
berkelan.lutan
4, Tidak adanya perubahan kebijakan
5.
ke-Ciptakarya-an
Ketersediaan
3.
l?,,t.r,,t l,,tt ,4',,r, ,t I'tutttl,nt
jelas
Menarik
.\Ittrl 'trtt:
Semakin mantapnya peraturan peraturan vuridis bi-
rakat akan kebu-
tuhan
pelayanan
IMB
investor
kan modalnya
la-
masya-
rakat sebagai
pe-
laku pembangunan
i
bi-
dang
keciptakaryaan
Pemerataan pem-
Terlaksananya pe-
nyusunan
dan
penetapan ruang
Meningkatkan pe-
ran serta
kepada
masyarakat terhadap kebutuhan fa-
pangan kerja
Dangunan L
layanan
silitas umum Peningkatan
untuk menanam-
Meningkatnya PAD melalui IMB pertumbuhan wilayah dan keserasian antar Wilayah (Kota-DesaKawasan)
5
Kesadaran masya-
Meningkatkan pe-
4 Terciptanya
Koordinasi instansi /pihak-pihak lain
Tingkat kepercayaan masyarakat
dan pelayanan kepada seluruh
prasarana bidang
rakat
Kinerja Sub Dinas
sarana
APBD maupun bantuan luar negeri/BLN)
Pengentasan miskinan
ke-
dan rencana teknis
bidang
kecipta-
karyaan
Pelaksanaan tugas
Pemantapan pera-
pembangunan
turan-peraturan yu-
(pengendalian, pe-
bidang keciptakaryaan
ngaturan, pembitq?!_ 9g!_pg!gg:
ridis
89
Banyaknya kegiatan sosial ekonomi
Oang kecrptit
Meningkatnya pe-
layanan
an
Desa 6.
Keterpaduan pem-
Sosialisasi dan pelatihan kepada ma-
qektnr
syarakat terhadap
karyaan
pembangunan
kepada
masyarakat pembangun
bangunan seluruh koninla-
Meningkatkan
fungsi dan peran
/
rehab sarana prasarana bidang ke-
Meningkatnya pe-
Ciptakarya-an
dalam
ran sena
kota
swasta
Memperjelas citra Kawasan
pembangunan
Pertumbuhan ekonomi
Menekan
arus
urbanisasi 10.
Derajat kesehatan masyarakat meningkat
Sub Bid. Bina Marga
1.
lainnya
2. Ketersediaan
ll(
tersedianya
Ketersediaan sum-
ber dana dari APBD maupun sumber dana
tt.\
|
K(t
Tersedianya rencana penanganan jalan selama periode 5 tahun
tena-
93_19!!l!_qbid_ats
data yang
mantap z.
_
ril
ruas jalan
hilp!tr' o I'c nttt lt t t t! I I n I I - 2 ()l ) j
Jumlah ruas jalan
yang
meningkat
ditangani
Menurunnya jumlah ruas jalan yang rrtgq-f
Meningkatnya ke- |
tajaman
j jalan j
prioritas
penanganan
ip'.u."irnu tians- ] portasi) dan ter- |
1. Lebih efisien dan terencana pelaksanaan penanganan jatan
["urfii".
susunnva rencana | 2 Menurunnva tino-
."c"- | berkesrn_am-
penanganan
ra
|
kat keluhan r;-
_qygIglgt _lgrha@pl
I
I I
|
Bina Marga Ketersediaan rekanan penyedia jasa yang profesional
3.
Meningkatnya kua-
litas
jalan
pekerjaan
bungan
Meningkatnya kea-
wetan / fisik jalan
kualitas
2.
Meningkatnya kua-
Meningkatnya ke-
litas hasil
tersediaan rekanan
sarana
yang profesional
pekerjaan jalan (pratransportasi)
3.
Perpeliharanya seluruh jaringan ruas Kabupaten terus
jalan
secara menerus
llt'ttr,t l,thulnttn I'tn,ti,t',t :trtl :tilt\
I
penyedia
jasa
5.2.2
valuasl Kinerja Bidang Kesehatan Masuk:in (Inputs)
3.
Hasil ( Resal/r)
APBD atau dari sumiber
Efektivitas dan efisiensi kerja guna
dana lainnya
memudahkan dalam
suai standar
pengawasan
yanan
1. Tersedianya
?.
Dana
Keluaran (Outputs)
SDM RS yang dedikasi tinggi
dari
berdan
z.
RS berkembang PAD meningkat
pela-
3.
Meningkatnya Kualitas
Peningkatan penam-
memenuhi syarat ke-
tuhan RS setiap saat Peningkatan kualitas pelayanan Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan Mengurangi beban pemerintah kabupaten yang tidak
pilan RS
senalan
Peningkatan kepua-
Cakupan penyehatan
san peranggan
rumah makan dan Jasa boga meningkat
Keu-
perlu
Tersedianya
perawatan
ruang bagi
masyarakat mampu. Perbaikan cakupan kualitas lingkungan
yang sehat
Masyarakat mampu mau ke RS Penurunan angka penyakrt yang berbasis ingkungan Penurunan perilaku tidak sehat 9. Penurunan wabah I
pe-nyakit (KLB) yang timbul di n'tasyarakat
air
Dampak (Impacts) 1.
angan sesuai kebu-
fasilitas pelayanan yang se-suai standar pela-yanan.
5.
1.
se-
Penghematan ang-
penggunaan
sesuai kebutuhan RS 5. Tersedianya tenaga paramedis perawatan dan non pera-watan sesuai kebutuhan RS 6. Pelayanan pasien ASKES sesuai tarif RS 7. Pakaian dinas karya-wan yang menunjuk-kan identitas orofesi 8. Tersedianya ruang rawat Inap 9. RSUDDr.M.Ashari tipe "8" 10. Tersedianya tenaga Sanidisetiap Puskesrnas.
Peningkatan Kinerja
Mutu pelayanan
garan
dalam
Drofesional
4. Tersedianya dokter ahli
1
a
cakupan air bersih, jaga dan SPAL
Kemudahan
Tersedianya
Manfaat (BeneJits)
berslh
^
Kepercayaan masya-
rakat terhadap
RS
meningkat Kunjungan meningkat Pendapatan meningkat Pelayanan terhadap masyarakat tidak mam-
pu lebih bisa
di-
tingkatkan
Kualitas hasil kegiatan
inspeksi sanitasi lebih
Cakupan Perumahan
baik
Sehat meningkat Menurunnya angka penyakit / keracunan
Kesadaran berperilaku
ling-
Kualitas kegiatan klinik sanitasi lebih merata di
Kesehatan masyarakat
setiap Puskesmas Kesadaran tentang kesehatan masyarakat lebih meningkat
yang berbasis KUngan
Tingkat
menrngKat.
hidup sehat
lebih
meningl(at
lebih
meningkat
9?
5.2.3. Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan Masukan (Inputs)
pun dana secara
3.
Hasil ( Resrlts)
dana 1. Meningkatnya jumlah Tersedianya SDM kelulusan SD, SLTP, yang mempunyai mauketrampilan dan dan lain SLTA dan PT Meningkatnya mutu / menguasai ilmu berkesipengetahuan dan kualitas lulusan nambungan Terwujudnya masya- teKjnologi Tersedianya Tenadan rakat bebas 3 buta Administrasi yang memadai Kuiikulum yang dengan kebutuhan masyarakat dan pembanounan
1. Tersedianya dari APBD
2.
Keluaran (Outputs)
ga Guru
Manfaat (BeneJits)
Dampak(hrpacls)
Masyarakat menjadi
Peningkatan pengha-
lebih maju atau lebih
silan keluarga
berkualitas kehidupannya
teraan masyarakat
Peningkatan kesejahPeningkatan kesadaran
pengembangan lptek
sesuai
93 Rcnslru Kuhulvtcn PtntuIuttg :Il() l -:0()5
5.2.4. Evaltrasi Kinerja Biclang Pertanian
l)crlanilrlr ngr
I'rr
I I -\.
clsc
I
tlitttit
)
I cr':ccl iitrtr
it
rtttlthet'
lrrnt
crsccliart),a kclotttPrrk
tirrri d;rn S[)Nl
l.
I
ersctliartl'a silrattit tlittt
ilsirratla scna
pclrrni rncl;rltti l)crllcrllhrrrr-uirn ttsrtlta l)crlattiittt hcrrvatr asatt lirrgktrttgarr 3, Mcrrittgkatrtva pro
l)iillqiill
UlllUk Illclllll-
alal
lclscdiatrra balai hcrrilt trtauta. balai lrcrtilr Pa
rttcttcapai ktlltltltttatt
lrtralr-
i. Mcrringkatkart prodttksi
pcllirrr ian
5.
LMcningkrrtrrvlt pcttditgrrllrt tlrttt lar;tl' lritlttll
rrtrlti kcbulttltatt pangatl darr tlalrtn tattgka
llt
kcbrttt hihil l)
il:l
tl
iill
Manfaat (Bene.fils)
l:l n:l nl il n
I
I
(Rcsttlls)
tt
r\ :r
llasil
Kclunran (Otlpttls)
Masukln (ittpuls)
l)angalt
krlrrroclitas pcrlarltalt rrrrtrtk tttctttitttlitatkilll pirsilr b:tlt:ttt haktr irtdttstt i tlttrt ckspot
l. l-clcnpaittvlt ltloduksi
l.
l)an 3il n t clcapltirtr;r lttrrdttksi
IroltikLtlttrrir
.l.Mcnrrrttttttva tirlgkat pcngllunilan pcstisida kirrrils i .1,'l'cttrcntukrtl'a clrttt ber'kcnrburtgttr a kclotnpok tarriltttdnlatt
5.'l'crcapairrl'a kcscinrbarrgan bial'a protltrksi dart pcrtt;tsaratt
tingkat plocluktivtas
l.uas areal
naik torr/ha Pcngctttbattgatt pola agribisrris
dan luas areal panen
Pengenttrangan pelayanan saprodi. pe-
guan lrama
layarrarr pcr'lindungtanarnan. pelavanarl penytrltrltan teknis. clarr ntanajenretl usalta per-
Produksi
an
tan
ta11.
tananl
tercapal
Menurunnya gangtanam-
an/OPT tallaman pangan nleningkat
Tingkat SDM Peta-
ni meningkat de' ngan pengelolaan pertanran secara
Perttanfaalatt
efisien dan berdaya
penrasalan
saing
dan ttsaha
pertaniatt clibidang perrgolahart ltnsil
J.N4cngcrnbatruk;rtt kcscnrl)atart kctiit tlcrlgarl pro
kcscntpatatt ttcrttsaha vang efisicrt rlelalLri pengenl ba rlqar'l
agribisnis
5.Mcnclorortg
pctttba-
rrgrrrtan ckottortr
Pcdc-
i
saatt nrclaltri pcngcln' barrgan agritrisrris Yang
lqlyl'ullus\ttlg'' 94 RL,n.\tr(r Kuhttl)ulcn I'amolurtg 200I '2005
Peternakan Dana
l. 2. Tenaga 3. 4. 5.
inseminator, PKB dan recorder Tenaga pelatih Lembaga kelompok tani Sarana dan prasarana
Meningkatnya
L
mutu
genetik
Meningkatnya ketrampilan peternak 3. Meningkatnya produksi
2.
l. Peningkatan populasi ternak sapi, kerbau, kambing, dornba dan ayan2o/o per tanun Peningkatarr produksi daging 0,8% per tahun dan telur 0,J% per talrun
2.
ternak
4.Terbukanya lapangan kerja bidang peteruakan Kehutanan dan perkebunan Dana Sarana produksi Pengajar/penyuluh Hutan dan kebun Produksi hutan dan kebun
l. 2. 3. 4. 5.
6. Petani 7. Lahan kritis
a
| . Pesend
yang nrengikuti
|
.
pentbinaan, penyulultan, pendidikan, latihan
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani peserta
l. Peningkatn 2. 3.
produksi dan populasi
Terpenuhinya
ternak
ternak
Pendapatan petani
Tingkat
rneningkat
naik
Terkendalinya ha-
3.
.
produktivitas
Berkembangnya pola
Produktivitas
Pengelolaan hutan dan kebun nrenjadi
rne n
lahan
ingkat
ba ik
dan studi banding 2. [)elaksanaan pckerjaarr
2.Alat. nresin
peflanian. kendalaan dan A'l'K
sicnsi usalta 3.
i.Kebun dan ltulart yanr
Pendapatan
2.1:lcktivitas dan cfi-
ntuoA
Produktivitas dan kualitas hasil nrcnirtgkal
nr cn
I
ngkat
I)endapatan
i. l)roduksi rreningkal
l{anrparan hutan
Bertambah
luastrya
lahan hLrtan rlart kebun
dan
Pendapatan
4. ProdLrksr nreningkat
Produksi hasil olahan
5. N
ilai
jual rncrtirtgkat
(r.
Berkurangttr a t'rosi
6.Ilutan rak!at dau kctrun 7.
7 13crkulangrrr it
ilN) al
Penrbualarr
Danr
penahan. Cullyplug dart rehab teras
201) I
-:005
a
larlr
ire rtcltrut
Pendapatan
5.Menrant'aatkan pro.
duksi secara
hutan dan kebun
I
petanl
rnen ingkat
kebun 5.
petanr
ren ingkat 4.
4.
petani
men ingkat
tani
tumbuh subur
Remtru Kuhrtlir(n Peunlung
asal
agribisn is peternakan,
ma penyakit
I
kebu-
tuhan protein
ntuln 6. lcrpcliharauya lirtg.- i kuuSlru lridup 7. Menekarr kerLrsakan
I
lrutan
petani
nren ingkat
opti.
Kesuburan
tanah
nren lngkat
Kelestarian ingkungan hidup I
Kel. Jabalan
l. 2.
3. 4. 5.
(1.
Dana Pctani
Pcnyuluh Pclatih/pcncliti l,enrhaga kclonrpok tani
Mcningkatrtya hcgiatan pcnl,uluh 'l'crselcnggaranya sistcnr kcria laku
Sarana dan prasarana
R(:nstrfl Kohulrilan Pannlung 30(l l-)OOi
L Pcn ingkalan pclayanan
kcbutuhan infornrasi dan teknologi
2.Pcningkntan kineria pcnyuluh
Penyerapan inforagribisnis dan teknologi
masi
Peningkatan profesionalisme penyululr
l.
Peningkatan p€ngetahuan, sikap, dan ke-
rampilan 2.
petani/
kelompok tani
Peningkatan penyuluh
SDM
1
z.Ll".lrLiur_6rlrf i4lnlue tcs!:mlln Masukan (lnputs) | Kcluaran (Outputs) |. Kclcrsc(liitiln(lana
2. Kctclscdiaan krrrrpok
kc.
pcrtrbtrdi-
0:t\;l
I
crscclilura S[)fvl
na n
Manfaat (Benelils)
Dampak (Impocls)
[)crrqcrtrkan
Larrcarnva kcgialarr di
Meningkalnya pcnda-
srrngai cli PPI l crscdianva ccrrllnl
PPI
patan nelayan dan
pcrtlolah ikan .I
clscti
iarrla
rlart l
$l Pcrika l-ltrsil (Resttlts)
opcrasiorral K PI)
sararl:r
l)rasarfln:r .fPl dirn
-l 5
Nortttalttra
sirlrrrirrr
'fcrscdiarl
a
Terpeliharanva kuali-
dan K PD Salurarr lanrbak larrcar'
tas clan kuantitas produksi dan [rersih
I
rrrasr alrrkat
terpenuh inya
Berkentbangnla kegiatan budidar
kebutuhan air tanrbak
pcrnbudidava ikarr/ nc
Pcrr
Pctt gc rrt tra n la
|
ika
Peningkatan kese.iahteraarr nrasyarakat Tumbulrnya kesadaran
nroclal
nrasyarakat
darr
alat olah 8.
rr
nro
0 Pcnanrbahan
retribusi TPI
trsaha
Pctt gcnt ba rrga n
'felsa
dan
prodtrksi kontu
clan trdarrt
penuadaan
nqkatan
hl,rrierritas
rr
bu
gedLtng
i
I
rr
pen-
dapatan nelayan dan peningkatan PAD dari
clan kepitirrrr
Iit!at'l
dalanr
rnenrel{hara ikan Peningkatan surnber
daya nranusia
rnva [rantuilrl
penciptaan
I I
dan
4.
langan/pemasaran
Memperlancar supply air tambak
5. Meningkatnya pro-
duksi dan
produksi
nilai hasil
pelelangan
Meninekatnya
il(lflng
Kelancaran kegiatan operasional pele
tcrrtang bLrdidava ikan a
i.
mutu
hasil perikanan
di TPI dan KPD
duksi tanrtrak
pada kolarn rakval Perttbinaan clart pcla-
perahu
Men ingkat ny a
Menarrrbah pcrrlctahuan
Ialrarr
darr
lintas
nelayan
scrla tcrtitr linqkunrran
l;rrclidava ikan
kolanr
inu
.itrnrlah
Mernperlancar lalu-
2. Meningkatkan
pendapatan nelayan clan penirrgkatan PAD 'IPl dari retribusi Men ingkatkarrya pro-
darr prasarana PPI Rcstock
tilrarr
satiiltir 0an
prasarana di PPI Pc rr irrgkal a n
sariurA
perikanan
laut
crpcnultinva
kc len_rrkn pa n
tarn lra k
produksi
Pcrringkatarr kLralitas
l.
dan lapangan
6. Memperluas
la-
pangan kerja
7. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan pe. rikanan
8. Meningkatkan pro-
duksi
komuditas
ekspor
9. Meningkatkan
mutu
hasil produksi hasil olahan
trsaha
l o?
Rcnstra Kuhultrrtan Panrulang 200 l -20()5
9.
Peningakatan pendapatan dan devisa
10. Peningkatan produksi pendapatan dan masyarakat
P,'n,tl,tttg :lllt l'llIl.;
R.'n\trtt
^(hrlrtttot
10. Memperlancar kegiatan usaha
5.6. Evaluasi
Kincrja Bidang Perhubungan
Masukan (Inpu)
l. l crsedianya 2.
J.
Keluaran (Outpat)
Tersedianya SDM
Pclayanarr hasil uji PKB
Tersedianya
sarana
Tersedianya
dan prasarana
u
PKB
dana
Pelayanan
data
Hasil (Xesaft)
Manfaat (Benefits)
'l'erselcksi kcndaraan layak jalan Pendapatan ke kas
L
rjin
Terlaksananl,a Diklat Bidang Perhu-
SDM Terbitnya ijin trayek kota/
). Berfurrgsinya l crnrisesuai
dcngan
klasifikasi t1,pe A dan Terminal lainn1,3
optinlal
hukum di
2.
bidang
z.
Profesionalisme
J.
aparat
3.
Tertib angkutan kota
/
4.
secara
lancar
Induk dan terminal
administrasi Bidang Perhubungan
Meningkatnya penMeningkatnya Dana pembangunan
umum transportasi berjalan
5. Meningkatnya Pz\D 6. Meningkatnya ketertiban di Terminal
Tertib
dapatan masyarakat
pedesaan
lainnya
Renstnr Kahnpatcn P.'nt(1d,1! 200 l -2()()5
pemakai jasa Lalu Lintas
4. Pelayanan
pedesaan
nal lnduk
l. Keselamatan
Perhubungan
Peningkatan kualitas
angkutan
Keselamatan, keter-
?1,,
tiban dan kepatuhan
Daerah
trayek.
bungan
il.r-l ii J'
Meningkatnya kclancaran lalu lintas 6.
Meningkatnya kegiatan perekonomian
5.2.7. Evaluasi Kin
Industri dan Perd
n, Ko
i dan Penanaman Modal Dampak (mpacts)
l. 2.
l.
Peserta kegiatan Dana proyek pe-
laksanaan kegisarana
2. 3.
dan
prasarana operasional SDM penyuluh
4. 5. Instruktur
Berkembangnya
dan penanaman modal
atan
3.
Peningkatan kualitas SDM dalam indagkop
4. 5.
kegi-
atan
Peningkatan teknologi Peningkatan inforrrrasi potensi SDA koperasi yang mandiri Peningkatan eksploi-
tasi dhn
3.
Berkembanngya investasi di Kabupaten Pemalang Memberdayakan sektor indagkop
Membuka lapang-
investasi 'l crciptanya iklinr usaha yang mendororlg investasi
Membuka peluang
menjadi
pendapatan masyarakat
ekonomi
usaha dan perubahan pola pikir nrenuju usaha yg
investasi
pemanfaatan SDA
sional ke
bisnis Meningkatnya
pola
belrvarvasan
SDM
aparatur
pelal,anan
Meningkatkan
dan UKM Berkembarrgnya pola usaha yang efektif efisien
Meningkatnya
penibinaan usaha
SDM
serta
kecil yang ramah
lingkungan Meningkatkan
dengan
kr-r-
iuj
tercipta
ur
darr
transpat'an
l5
lingkungan Peningkatan PAD
pelestarian
jumlah klasifikasi
kcscra.r.larnan adrl.
usaha
Kopcllsi
nrcnuJ u
menengah
I
i I
20(l l-2005
pengerr-
pola
pikir dari konven-
kerakyatan Meningkatkan kehidupan dunia r.rsaha yang tcrtib.
pengurus, pengelola koperasi
Retrtru Kttl,uptttctt I'cnulutte
Mengubah pikir
alitas dan kr.rantitas
t.
tangguh dan profesional serta sbg
bangan ekonouri
Meningkatnya
_
Meningkatkan
basis
nrengolah SDA
,-.,
produktif
Peningkatan kua-
SDM y'ang manrpu
dan
kesempatan usaha
kome rsial
litas SDM aparatur. terbinanva
I
pelaku yang
an kerja
L
kecil
"]
7.
Pcningkatan.iunrlah
anggota
koperasi
5% pcr tahun
clan
pcrnroclalan scrrcliri
ll.
-57o
per tahun
Meningkatrrl,a
vol
rusaha yarrg tlitrrnclai
tclbtrkatrla
pasur'
(). 'l'crtntan)'it
Pc-
clauang
I
0.
-fcrbinanl
ir kclorl-
grok clan tcftatln\
tcrrpal
Renstru Kahuporen Pemalang 200 l -2005
_u-sah_a
a
Meningkatkan kesadaran usaha sektor
lingkungan
yang
raulalr lingkungan Meningkatkan retribusi pasar Mcningkatkan pcrcncanaan tcknis tlnrt pcrnasarart
5.2.8. Evaluasi Kine a Bidan Ketersediaan dana
informasi
(dari DAU dan DAK)
dibidang Lingkungan Hidup dan SDA secara lengkap
secara berkelanjutan Ketersediaan tenaga aparatur Pemda yang pengalaman pendidikan dan
dibidang
Tersedianya
SDM yang bidang Lingkungan Hidup
aparat Pemda
meguasai
Ling-
Peningkatan pelaksanaan kegaalan nyata oleh masyarakat dal-
kungan Hidup.
Tersedianya
5
o
n Hidu
ku
Keluaran (outpttls) Tersedianya data dan
petaturan perundangun-dangan dibidang Lingkungan Hidup secara lengkap. Tersedianya informasi dibidang Lingkungan Hidup secara cepat dan tepat Adanya dukungan dari masyarakat. Tersedianya sarana dan prasarana
am upaya
pengen-
dalian dampak
.
Ling-
kungan Hidup
Terehabilitasinya
la-
han kritis. Terkendalinya abrasi.
Pemulihan
Hutan
Mangrove.
Pemulihan h
kualitas
uta n.
Terkendalinya
.
. 0
erosi
tebing sungai. Terjaganya kelestarian kualitas air permukaan dan air bawah tanah. Kepatuhan masyara-
kat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
llLrt.tt rtt h ttltttl
trtt
(1 l' rltrtl
(u t.t!
:
(
)t
I
l - :l ll
I
j
Hasil (,Rcsa//s)
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup dan SDA di daerah
Masyarakat
mempe-
roleh kondisi
lingkungan yang baik dan sehat aktivitas hidup dari masyarakat berjalan tancar.
sehari-hari
litas
an
kua-
lingkungan
hiduo di daerah.
5,2.9. Evaluasi Kinerja Bidang Pertanahan Masukan (lnputs) 1.
Kef
Ketersediaan la- | han pertanian ob-
1
Jumlah sertifikat obyek redistribusi
j
Hasil (Resu/fs/
uaran (Outputs)
meningkat yek landreform yang dikuatkan I 2 Jumlah sertifikat obyek konsolidasi hukum I
1
I
tar nominatif calon ] 3 penenma reolsI
tribusi tanah
Ketersediaan apa- i 4 ratur bidang perta- i
nahan yang memadai Ketersediaan dana
I
1
5
i
meningkat
Kulitas
aparatur
I
I
j
landreform I
Terwu.iudnya catur r^-+iL At a;,t^^^ urudrrv tEr uu ur pertanahan, yartu:
i
adminis-
t,^^i
Efektivitas pengendalian penggunaan
lahan
3
- Tertib
meningkat 6
i
tanah
I
Kualitas pelayanan publik
I
trd>r ^^*^^^h^F Pgr tdr rdr rorl
tertib hukum pertanahan
- tprtih ncnnnrna'JJ.. an tanah nemelihe-
- torlih
raan tanah dan lingkungan hidup Jumlah produk sertifikat yang keluar
t. meningkat Perubahan penSgunaan tanah terkendali
Rattslru
\ultnltulart Pt'nttlrtrty
2(n) I
-20()j
Kepastian hukum
di bidang
l
l
meningkat \ 2 harga tanah pada Jumlah pemohon lokasi konsolidasi sertifikat mening-
kat
1
|
perta-
Dampak (lmpacts)
Kualitas
I
I
|
I
i
I I
konflik
bidang pertanahan
rendah nahan kapita petani penggarap tanah obyek I 2. Ketentraman berlandreform usaha pada petani penggarap tanah Ada peningkatan
L
tanah |
peningkatan
pendapatan per-
I
Ketersediaan daf-
Ada
Manfaat lBenefits)
5.2.10. Evaluasi Kinerja Bidang Pariwisata dan Kebudayan Masukan (lpputs)
Kefuaran (Outputs)
Ketersediaan dana
Peningkatan sara-
Ketersediaan aparatur
na dan
Meningkatnya .jumlah wisatawan
Lingkungan yang
prasarana pariwisata Peningkatan promosi wisata Peningkatan kualitas sumber daya
kondusif
aparatur
Meningkatnya pendapatan daerah
3. Ketersediaan obyek wisata yang potensial 4
Hasil(Resu/fs,)
2
]
Tersedianya Sara-
Pembinaan
na oan prasarana
pengembangan
pariwisata
qoni
daerah
R<,tr.trr
tr
h'
rthtrlttrtr,,, Pr',it,,1,,,,g :
(l( t I
-
I 00
j
dan
hr rdeva
Meningkatnya
Manfaat lBenefits)
Terjadi peningkat- Tumbuh masya-
an
perekonomian
ber-
daerah yang dapat dinikmati masyarakat luas
kembangnya seni
Terladi peningkaf
budaya daerah
kesejahteraan masyarakat Tertanamnya rasa cinta terhadap seni budaya daerah
1um-
lah investor
Lestari dan
an
rakat sadar wisata
5.2.1l. Evaluasi Kinerja Biclang Kependudukan clan Tenage Kerja Masukan (lnputs) Kctcrscdiaarr dana
clitri n l'}llD
Kcfuaran (Oulputs) N4cni
pcralatan korrrputcr'
darr
N PBN
N4eningkatnla .junrlah
ga bidang
kcpcnclttclttkarr clan catavang prolcsiona Kctcrscdiaalr tcnabiclang kcar-
1'anu rttsak
siparr
rliirirrr
Ketcrsccliaan lrcfu-
(r\K
I)
sahaan clarr SPSI
N,lcrri
rrr:kltrrva .jurnlalr
urtluk bckcriasanra Kctclsccliaan tcna-
kirltrr itlcntitrs
pakai
kclia
N4
cn
l)c
D
sa bidanu
6.
Ketersediaalr tcna-
ga hidang kctransnr
7.
'['clrr
\\/l
Lrltrrlttva
clrall fencana stfatcgik (linas 'fcrscd (lata i
an r,a
'['clsccliirrrI
lbrnrasi/ perangkat
pcncluclu kan
kcras clitrr
rnuliullri
Kctcrscdiaan
hart
IA
tttt
a
dilta
kc-
)'ang
callrliln
I)cntrrtiltitt't
i
ba-
syarakat
Mcnurunrrva tingkat kasLrs scnskctir rvllis
rrnr I irh
il
cirviriu) tlirsrittitkat lcr'hlrrlirp Itcliutrnirrr
kclju
c
tlirnrpil
u rLr rr n
I'a
!llt
t|a
gan
t
it,leningkatrrr
l1
lt
pcncuri
l-lil
tlrd
K'f P dan akta [)roscs pclayanan lcbih ccpat Kcsalahan pr()scstrtg pclal'unurt
kcpcr-
l.cljl
lilctluIutl
si:r rr
N'lcnirrr:kltrrr ir pcngi.l-
Kualitas pcnrcli-
lialaan
irrtgliir
rrasarr tlrd. Pcrclrloarr liar 'l KI
()
r'l
rr
N4cningkiltn\
si
stcnr
in{blurasi pasar kcl'la It4cninekatnl a grcncari kcliu \ ilng tcrsalrrr'
N4eningkatnl'1 trunsntignrsi
'l'crlinclungirrru
hak clan kcrrliiban tcnasa kcl ja Mlcningkatnva kcpercilYaan ntits\'afaKat tcrhlclap pclat,:rnan tralrsln r glasl '['ttrnhtrhrrl'a tritrtsnrigrasi su,akarsa rnunclili Mcningkatni'a kcscialrteraan kelu la .
cksr,tlalr Lrrrtrrk clirclokasi
pcndidikan
t'ttt \ I'l\l.tl t\1,:ll0l-)o(t.;
tlata
t)tcn iltuk irl
klrt lchilt ccpll u
lebih baik Mcr\ingkatnya kcsaclaran llra-
rncr.trrnrr.r
itktlt Yirttg t trslrk ,,\r-sip cluplrt tliterrrtr
i\lcnirtgkltrrr
Kualitas pelayanan nrcnjadi
kcahsalrarr
rlirlt lkrrr:rsi
kcntirttt-
allirfal
ll Kcsccliairn
lirrruasi
calon transruiqran
/r/
tcnasa lrrrloncsia
lal,anan aktu
l 'l'ingkat
sipil
ktrnirru
cksocl an
ltrnak
lluiln
()
Kctcrsccliaan in-
irr
Il.
iqrasian
klrtrr
(KI'l Kl)
7.
i clucrah
|)cn i nLlkutirn
gedtrrrg
N4cnirtrkirtrrllr l)clsc-
kctcna-
gakcli aan
arr asl
kantor vartg rne rlaciai Sirranit tlan praslrilnil kcarsiplrn rtrcnracl:ri
ga
5.
Pcnrzrsukan pcncla;rat-
pcralatarr
'lcrscrlilrnvir
Manfaat (Benafits) 'l'ingkat kcluhan nra-. s),alaKill tcntilnu pc-
l.rlirla
kcpacla nrasvalirkul
pcrbaik:ur
I
J.
lasil (Rc.rtrlt.rJ
Kctcrscdiaan tcna-
tan sipil
I
I
Pclavanart
rrgkatrrva .junrlah
1',
arsip
lcbih baik 6
Kepcrcay,aan
ntasyarakal
KTP dan
thd akta
nreni ngkat
7. Kualitas tenaga keria menjad i
lebih baik
[.i. Menurunya
ke-
luhan pencari keria terhadap Adrninistrasi layanall 105
tf
i*ui
rc"t"ri"c-f ri'rarrl dan prasarana penanlputlgan calon transllligran
9.
Menurunya tingkat keluhan tenaga kerja 10. Meningkatnya
kesadaran
ma-
syarakat I
l.
untuk transmigrasi Berkurangnya
keluhan
masya-
rakat ttg. Penam-
pungan
calon
transmigrasi 12. Meningkatnya
kesadaran
syarakat
mayang
terkena bencana untuk pemukiman kerrbali.
|1
t06 /?/.\:\//r.f A ttt t, u t
\
t,t
\tt.t\t; )o0l -)0(rj
