BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL 1.1.
Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang no. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 angka (1) dan (2) berturut-turut dijelaskan: Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan berjangka adalah segala seseuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya; sedangkan komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. Saham adalah hanya salah satu “komoditi”, masih banyak komoditi lain yang harus diketahui selain saham lebih menguntungkan. Sebenarnya bnayak sekali komoditi (dalam pengertian abstrak) yang bisa diperdagangkan di pasar modal, yang semuanya dapat di wakili oleh satu istilah : surat berharga atau sering juga dikatakan efek atau sekuritas. Yang termasuk surat berharga antara lain : saham, obligasi, sekuritas kredit, sekuritas penyertaan dana, klaim bukti right (right issue), waran, dan option. Ini belum termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah pusat (treasury bills) atau daerah (municipal bonds)1 Surat-surat berharga yang sudah yang sudah disebut di atas, juga mempunyai variasi yang sangat banyak. Saham misalnya, ada saham biasa dan saham preferen. Preferensi ini pun mempunyai bermacam-macam bentuk, ada saham preferen yang memiliki preferensi didahulukan saat pembayaran dividen. Ada pula saham preferen yang memiliki preferensi pembayaran sejumlah dividen 1
Sawidji Widoatmodjo, 2012, Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta, h.52
yang tetap setiap tahun dan masih banyak lagi. Obligasi lebih banyak memiliki variasi, seperti obligasi konvensi, obligasi subordinasi, dan yang lainnya. Untuk mempermudah pemahaman, berikut disajikan bagan pembagian surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal (lihat Tabel 1). Selanjutnya akan dibahas secara singkat beberapa komoditi. Pada prinsipnya, surat berharga yang bisa dijual di pasar modal adalah modal perusahaan. Modal perusahaan ini terdiri atas dua sumber, yaitu modal sendiri yang dalam buku-buku manajemen keuangan disebut saham, dan modal asing yang biasa disebut utang (dalam hal ini utang jangka panjang atau obligasi). Kedua komoditi ini sering disebut sebagai instrument investasi induk. Sebab dari keduanya bisa diturunkan banyak sekali komoditi lain yang disebut instrument investasi derivatif, seperti yang disajikan pada tabel 1. Tabel 1. Komoditi (Instrumen Investasi) yang diperdagangkan di Pasar Modal Underlying Instrumen Induk Instrumen Derivatif Right Issue Saham Biasa Waran Reksadana Equitas Opsi Saham Saham Preferen Stock Index Future Opsi Stock Index Furure Utang Obligasi Pemerintah Obligasi Konversi Obligasi Korporasi Opsi Obligasi Reksadana Sumber : Cara Benar Mencapai Puncak Kemakmuran Finansial, 2007 Jadi dengan membahas beberapa komoditi, diharapkan bisa memberikan informasi yang lengkap mengenai komoditi lain. Sekuritas kredit misalnya, hampir sama dengan obligasi, hanya saja prinsipnya adalah penyertaan seseorang dalam suatu investasi di pasar modal yang dikelola oleh fund manager (manajer
investasi). Kalau diambil contoh, yang paling mendekati sekuritas penyertaan dana, di pasar modal Indonesia adalah reksadana yang banyak diterbitkan oleh perusahaan manajer adalah investasi. Right issue dan waran memiliki persamaan. Kalau right issue memberi kesempatan pertama, atau mendahulukan pemegang saham lama untuk membeli saham lama untuk membeli saham baru yang akan ditertibkan oleh perusahaan penerbit. Sedangkan waran, tidak terbatas pada pemegang saham lama. Semua investor bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk memiliki waran, dengan jalan membelinya pada saat diterbitkan. Bagi investor di Indonesia belum semua komoditi yang disebut di atas sudah diperdagangkan. Jadi belum dikenal luas di kalangan masyarakat. Surat berharga yang ditertibkan oleh pemerintah daerah misalnya, hingga saat ini belum tersedia di pasar modal. Memang ada usulan, agar untuk menggali dana dari masyarakat sebagai dana pembangunan, pemerintah daerah bersedia menerbitkan obligasi. Namun tampaknya, masih sukar untuk direalisasikan usul tersebut.
1.2.
Pengertian Investasi Investasi
berasal
dari
kata
invest yang berarti
menanam
atau
menginvestasikan uang atau modal.2 Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundangan-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam
2
HAsan Shadily, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Jakarta, h. 330
perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara interchangeable.3 Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (direct investment) maupun investasi tidak langsung (portofolio investment), sedangkan penanaman modal lebih memiliki konotasi kepada investasi langsung. 4 Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.5 Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu : 1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya mempertahankan nilai modalnya; 2. Bahwa “modal” tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (tangible), tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (intangible). Intangible mencakup keahlian, pengetahuan jaringan, dan sebagainya yang dalam berbagai kontrak kerja sama (joint venture agreement) biasanya disebut valuable services6.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanaman modal dalam
3
Ida Bagus Racmadi Supancana, 2006, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indoensia, Jakarta, h. 1 4 Dhaniswara K. Harjono, 2007, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap UndanUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Raja grafindo Persada, Jakarta, h. 10 5 Ana Rokhmatussa’dyah, 2011, Hukum investasi & Pasar Modal, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h 3 6 Ida Bagus Rachamadi Supancana, op.cit., h. 2
negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indoensia.
1.3.
Jenis Dan Bentuk Penanaman Modal 1. Penanaman Modal Langsung (Direct Invesment) Atau Yang Dikenal Juga Sebagai Penanaman Modal Jangka Panjang Dalam
konteks
ketentuan
perundang-undangan
di
bidang
penanaman modal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Pengertian penanaman modal langsung ini seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal.
Penanaman modal langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (joint venture company) dengan mitra local, membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menajdi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial (technical and management assistance), dengan memberikan lisensi, dan lain-lain.
2. Penanaman Modal Tidak Langsung (Indirect Invesment) Yang Lebih Dikenal Sebagai Portofolio Invesment Yang Pada Umumnya Merupakan Penanaman Modal Jangka Pendek
Yang termasuk dalam penanaman modal tidak langsung ini mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal disebut sebagai penanaman modal jangka pendek, karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fkultuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka perjual belikan. 2.4.
Faktor-Faktor Yang Penanaman Modal Dalam setiap kegiatan
Menjadi
Pertimbangan
Dalam
Rangka
penanaman modal selalu terkait dengan
kemungkinan atau bahkan hilanya nilai modal. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sebelum melakukan
kegiatan
penanaman modal perlu
dipertimbangkan faktor-faktor tertentu, sehingga di samping diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal juga dapat meminimalkan kerugian. Apabila seorang usahanya baik usahawan asing maupun usahawan dalam negeri akan menanamkan modalnya, maka bukan hukumnya atau perundangundangan yang pertama-tama dilihatnya. Banyak faktor lain yang akan dipelajari terlebih dahulu untuk menentukan sikapnya dalam menanamkan modalnya tersebut. Setiap penanaman modal asing terutama akan dipengaruhi oleh7 : 1. Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan; 2. Sikap rakyat dan pemerintahannya terhadap orang asing dan modal asing; 3. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas keuangan; 4. Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya;
7
Soedjono Dirdjosisworo, 1999, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, h. 226
5. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam perbuatan hasil produksi; 6. Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi; 7. Tanah utnuk tempat usaha; 8. Struktur perpajakan, pabean dan cukai 9. Kemudian perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha. Beberapa faktor yang dipertimbangkan sebelum melakukan kegiatan penanaman modal, yaitu sebagai berikut. 1. Masalah Risiko Menanam Modal (Country Risk) Masalah country risk merupakan faktor yang cukup dominan yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan inverstasi. Salah satu aspek dari country risk yang sangat diperhatikan oleh calon investor adalah aspek stabilitas politik dan keamanan. Hal ini sangat lumrah mengingat tanpa adanya stabilitas politik dan jaminan keamanan pada negara di mana investasi dilakukan, risiko kegagalan yang akan dihadapi akan semakin besar. Aspek stabilitas politik ini dalam kenyataannya seringkali tidak dapat diramalkan (unpredictable), yang mencakup keadaan-keadaan seperti perang, pendudukan oleh kekuatan asing, perang saudara, revolusi, pemberontakan, kekacauan, kudeta, dan lain-lain. Di samping aspek stabilitas politik dan keamanan, aspek-aspek lain yang sangat diperhatikan, antara lain:
-
Aspek kebijaksanaan, misalnya: perubahan unilateral dalam syaratsyarat utang, keadaan alam yang buruk;
-
Aspek ekonomi, misalnya : salah urus perekonomian, depresi atau resesi berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi yang terus menurun, ongkos produksi yang terus meningkat, terjadinya depresiasi mata uang yang sangat tajam, dan lain-lain;
-
Aspek neraca pembayaran dan utang luar negeri, misalnya: dan energy secara tiba-tiba, over extension (perpanjangan) utang luar negeri, keadaan memburuk di neraca pembayaran, dan lain-lain.
2.
Masalah Jalur Birokrasi Birokrasi yang terlalu panjang biasanya dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan penanaman modal, sehingga dapat mengurungkan niat para pemodal untuk melakukan investasi. Birokrasi yang panjang seringkali juga berarti adanya biaya tambahan, yang akan memberatkan para calon pemodal karena dapat mengakibatkan usaha yang akan dilakukan menjadi tidak flexible. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa salah satu satu keluhan yang paling sering dilontarkan oleh para investor asing selama ini adalah begitu banyaknya jenis perizinan yang harus diperoleh, yang secara langsung menjadikan membengkaknya initial cost yang harus dikeluarkan sebelum perusahaan tersebut beroperasi. Salah satu contoh dari masalah birokrasi yang dikeluhkan birokrasi pengurusan izin di kawasan berikat, dimana dalam salah satu Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan bahwa
calon investor yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggaraan Kawasan Berikat (BKB) wajib memberitahukan kepada Dirjen Bea dan Cukai melalui PKB dalam waktu 14 hari sebelum memulai kegiatannya. Dalam praktiknya, jawaban dari pihak Bea dan Cukai memakan waktu yang lebih panjang, dan selama itu investor tidak diperkenankan melaksanakan proyek. Hal ini tentu saja telah menghambat realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Upaya penyederhanaan proses birokrasi (debirokratisasi) kiranya akan dapat menjadi salah satu faktor yang akan mendorong para investor kembali menanamkan modalnya di Indonesia. Langkah-langkah kearah itu tampaknya sudah mulai dialkukan, antara lain dengan : -
Memberikan kewenangan kepada Kedutaan Besar atau Perwakilan RI di luar negeri untuk memberikan izin (sementara investasi);
-
Mempersingkat waktu proses perizinan dari maksimal 10 hari menjadi kurang dari 1 minggu dengan melalui pengurusan perizinan di bawah satu atap;
-
Perluasan pelimpahan wewenang dari BKPM ke BKPMD;
-
Penghapusan diharuskan adanya izin prinsip dari instansi terkait, dan lain-lain.
3.
Masalah Transparansi dan Kepastian Hukum Bagi calon investor, adanya transparansi dalam proses dan tata cara penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta
menjadikan segala sesuatunya menjadi mudah diperkirakan (predictable). Sebaliknya, tidak adanya transparansi dan kepastian hukum akan membingungkan calon investor yang seringkali mengakibatkan biaya yang cukup mahal. Salah contoh dari permasalahan ini adalah berubahnya daftar skala prioritas serta negative list di bidang penanaman modal. 4.
Masalah Alih Teknologi Adanya peraturan yang terlampu ketat menyangkut kewajiban alih teknologi dari negara tuan rumah (host country) dapat mengurangi minat penanam modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahanya. Dalam menghasilkan teknologi tersebut kadang-kadang membutuhkan biaya penelitian dan pengembangan yang sangat besar serta jangka waktu yang cukup panjang.
5.
Masalah Jaminan Investasi Salah satu faktor yang sangat dipertimbangkanoleh para pemodal sebelum melakukan kegiatan penanaman modal adalah adanya jaminan dari negera tuan rumah (host country) terhadap kepentingan pemodal dalam hal terjadinya hal-hal seperti kerusuhan, huru-hara, penyitaan (confiscation). Di samping itu, jaminan investasi juga mencakup masalah repatriasi modal (capital repatriation) serta penarikan keuntungan (profit remmitance).
6.
Masalah Ketenagakerjaan Adanya tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam jumlah yang memadai serta upah yang tidak terlalu tinggi akan menjadi faktor yang
sangat dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum melakukan kegiatan penanaman modalnya. Sebagaimana disadari, antara masalah penanaman modal dengan masalah ketenagakerjaan terdapat hubungan timbale balik yang sangat erat, di mana penanaman modal di satu pihak memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja di berbagai sektor, sementara di lain pihak kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan penanaman modal. Dari hasil inventarisasi terhadap permasalahan ketenaga kerjaan pada kegaitan PMA dapat dikemukakan beberapa permasalahan antara lain : -
Proses pengalihan teknologi dan keterampilan seringkali berjalan lambat dan tersendat-sendat;
-
Adanya pelanggaran terhadap izin kerja tenaga kerja asing (TKA);
-
Keterampilan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia (TKI) dianggap masih rendah;
-
Upah TKI yang sangat rendah sering disalahgunakan oleh pihak asing;
-
Kuantitas TKI yang sangat besar yang tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi permasalah-permasalahan ketenagakerjaan di atas,
kiranya dapat ditempuh kebijakan-kebijakan sebagai berikut :
-
Dari segi pilihan teknik produksi sepatutnya dipertimbangkan proyekproyek yang bersifat low capital labour ratio sebagai prioritas pilihan dengan kombinasi secara proporsionalitas padat modal (high ratio of capital to labour).
-
Perlu ada terobosan baru di bidang peningkatan pendidikan kejuruan dan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja dan Pendidikan Luar Sekolah, yang diarahkan secara nyata bagi peningkatan produktivitas kerja TKI.
-
Strategi upah buruh yang murah harus digantikan dengan keunggulan komperatif berupa tenaga kerja terampil.
7.
Masalah Infrastruktur Tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal. Oleh karena itu, tersedianya jaringan infrastruktur pokok seperti perhubungan (darat, laut, dan udara), serta sarana komunikasi, merupakan faktor penting yang sangat diperhatikan oelh calon investor.
8.
Masalah Keberadaan Sumber Daya Alam Di samping masalah modal, tenaga kerja, keahlian dan keberadaan infrastruktur, masalah keberadaan sumber daya alam merupakan salah satu daya tarik utama dalam melakukan kegaitan investasi. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam sebagai bahan baku atau komodati dalam industri, telah menjadi sasaran utama para pemilik modal untuk
menanamkan modalnya. Sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, baik di bidang kehutanan, pertambangan, pertanian, dan lain-lain, tidak dapat disangkal bahwa Indonesia merupakan tempat untuk menanamkan modal yang sangat menarik. Meskipun demikian, kekayaan alam yang begitu melimpah tersebut harus didukung oleh kebijakan investasi yang tepat, di mana di satu pihak dapat memberikan jaminan kepastianhukum bagi investor atas kontrak-kontrak yang ditandatangani dalam rangka eksplorasi sumber daya alam, serta di lain pihak
kegiatan
penanaman
modal
tersebut
dapat
meningkatkan
kesejahteraan rakyat banyak. 9.
Masalah Akses Pasar Akses terhadap pasar yang besar juga menjadi sasaran utama para pemilik modal untuk menanamkan modalnya. Hal ini sangat mudah untuk dipahami mengingat terbukanya akses pasar akan mampu menyerap produk yang dihasilkan dari suatu kegaitan penanaman modal (misalnya di bidang industri). Dilihat dari potensinya, Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta orang merupakan pasar yang sangat besar setelah Cina, India dan Amerika Serikat, hanya saja daya belinya yang belum tinggi.
10.
Masalah Insentif Perpajakan Mengingat kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan (profit oriented), diberikan beberapa insentif di bidang perpajakan akan sangat membantu menyehatkan cash flow serta mengurangi secara substansial biaya produksi (production cost),
yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan profit margin dari suatu kegiatan penanaman modal. Sesuai dengan Letter of Intent yang ditandatangani Indonesia dengan IMF pada tanggal 14 Mei 1999, terdapat beberapa jenis insentif yang diberikan mencakup, antara lain : -
Percepatan periode amortisasi;
-
Perpanjangan periode untuk mengkompensasi kerugian pada kinerja dalam tahun-tahun berikutnya;
-
Pengurangan pengenaan pajak atas dividen;
-
Reformasi perpajakan di bidang pajak pertambahan nilai, cukai rokok, perbaikan pada pengenaan tarif impor di kepabeanan untuk menghindari korupsi serta manipulasi, dan lain-lain.
Pemberlakuan berbagai insetif di bidang perpajakan sebagaimana di atas, diharapkan akan mampu mendorong dan mengenbalikan iklim investasi di Indonesia. 11.
Mekanisme penyelesaian Sengketa yang Efektif Adanya
mekanisme penyelesaian sengketa
yang efektif juga
merupakan salah satu faktor yang diperhitungan sebelum memutuskan untuk melakuakn kegiatan penanaman modal. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif tersebut mencakup : -
Forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan nasional, badan peradilan atau arbitase internasional, atau forum penyelesian sengketa alternatif lainnya;
-
Efektivitas keberlakuan dari hukum yang diterapkan dalam sengketa tersebut;
-
Proses pengambilan keputusan yang cepat dengan baiya yang wajar;
-
Netralisasi dan profesionalisme hakim atau arbiter dalam proses pengambilan keputusan;
-
Efektivitas pelaksanaan/implementasi keputusan pengadilan, arbitrase, dan badan-badan penyelesaian sengketa lainnya;
-
Kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan. Sebaliknya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan tidak adil akan mengurungkan niat para penanam modal.
