YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243
HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Oleh : Muhammad Mashuri, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan HP: 081 252 200 210)
Abstrak Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya Bursa Berjangka dengan Pialang Berjangka dan Pialang Berjangka dengan Nasabah memiliki hubungan hukum yang saling berhubungan. Bursa Berjangka selaku pengelola dan Pialang Berjangka selaku pelaku perdagangan Berjangka Komoditi. Pialang Berjangka harus taat dan tertib tehadap aturan-aturan yang dibuat oleh Bursa Berjangka berdasarkan tugas, kewajiban dan wewenang dari bursa berjangka yang memiliki karakteristik berbeda dengan pasar forward (forward market) atau pasar fisik lainnya. Pialang/Wakil Pialang Berjangka hanya sebagai pihak perantara terhadap keinginan untuk melakukan perdagangan berjangka komoditi yang akan dilakukan oleh Nasabah, yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat umum, akan tetapi harus melalui Pialang/Wakil Pialang Berjangka. Kata kunci : Hubungan Hukum, Perdagangan Berjangka Komoditi, Bursa dan Pialang. Abstract : Commodity Futures Trading Futures Exchange in particular with Broker and Broker to the Customer has a legal relationship interconnected. Stock Futures Broker as manager and as the Commodity Futures traffickers. Broker and orderly tehadap must obey the rules made by the Futures Exchange based tasks, duties and powers of the futures market that has different characteristics with market forward (forward market) or other physical market. Broker / Brokers only as the intermediary of the desire to trade commodity futures to be performed by the Customer, which can not be done directly by the general public, but must go through a Broker / Brokers. Keywords: Relations Law, the Commodity Futures Trading, Exchange and Brokerage. A. Pendahuluan Salah satu tugas utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan dan pemberdayaan ekonomi nasional. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat apabila tinglat pendapatan mereka meningkat. Hal itu 34
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 secara tegas dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi dan air dan segala isinya harus diuapayakan sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan meningkatkan kegiatan di sektor perdagangan. Perdagangan internasioanl yang dalam hal ini kegiatan ekspor ditujukan untuk mendapatkan devisa yang akan dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk menunjang pembangunan suatu negara. Peningkatan dibidang pergadagangan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tolak ukur utama untuk kemajuan suatu negara. Dewasa ini, perdagangan tidak hanya dilakukan dengan cara pergadangan biasa, seperti ekspor-impor dan perdagangan dalam negeri, tetapi jauh lebih luas dari pada itu yaitu dengan perdagangan berjangka komoditi. Dalam era globalisasi dan liberalisasi yang saat ini berlangsung dengan sangat cepat telah mengakibatkan terjadinya persaingan yang makin tajam di dunia diiringi dengan terjadinya resiko yang sering sangat merugikan pihak pelaku usaha. Resiko yang terjadi yang sering di alami oleh pelaku usaha adalah resiko pada mata rantai pemasaran, seperti harga, produksi, distribusi dan pengolahan. Dari semua resiko tersebut yang paling sulit diperkirakan adalah resiko akibat terjadinya fluktuasi harga khususnya harga di bidang komoditi. Indonesia sangat beruntung sebagai salah satu negar penghasil komoditi dunia yang memiliki manfaat ekonomi yang tinggii karena sebagian besar hasilnya dijual ke pasar internasional (ekspor). Sebagai ilustrasi, komoditi utama dunia yang dihasilkan oleh Indonesia seperti kopi, karet, minyak kelapa sawit, olein, timah, batubara, emas, rumput laut, hasil hutan, dan aluminium. Sebagai negara penghasil komoditi, resiko yang mungkin terjdi sebagaimana dijelaskan di atas perlu diatasi dengan instrumen yang disebut sebagai Perdagangan Berjangka. Fungsi ekonomi Perdaganga Berjangka adalah ”sebagai sarana lindung nilai (hedging) serta sarana penciptaan harga ( price discovery) sebagai harga rujukan (reference of prince) yang transparan yang menjadi acuan harga dunia. Dengan Perdagangan Berjangka tersebut, resiko yang merugikan para pelaku usaha khususnya petani kecil dapat terlindungi”. 1 Kehadiran perdagangan berjangka di Indonesia diawali terjadinya berbagai kasus penipuan pada dekade 70-an yang dilakukan beberapa perusahaan komisioner yang menjalankan kegiatan penyaluran amanat kontrak berjangka komoditi dari nasabah di dalam negeri ke bursa berjangka di luar negeri. Pada
1Johanes
Ariffin Wijaya. “Bursa Berjanka”. Penerbit ANDI Yogyakarta, Yogyakarta 2005. h. xi-xii 35
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 praktiknya, amanat ternyata tidak disalurkan ke bursa luar negeri dan banyak dana nasabah yang dilarikan. Pandangan negatif tentang perdagangan berjangka di Indonesia pun sulit dihindari. Meski demikian, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia, keberadaan perdagangan berjangka penting dalam menunjang perekonomian nasional pada umumnya. Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang melibatkan banyak pihak didalamnya. Dalam kegiatannya perlu dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktek perdagangan yang merugikan. Oleh karena itu, perdagangan berjangka komoditi diatur oleh Undang-undang. Berdasarkan hal tersebut pada tangga 3 desember 1996 presiden Rebuplik Indonesia menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang perdagangan berjangka komoditi kepada DPR-RI. Rancangan Undang-undang Pedagangang Berjangka Komoditi yang diajukan pemerintah terdiri atas 13 bab dengan 75 pasal berubah menjadi 13 bab dengan 81 pasal dengan gambaran penyempurnaan yang lakukan dalam rapat Panitia Khusus, adalah yang disetujui tetap dalam naskah Rancangan Undang-undang sebanyak 79 materi, disetujui dengan perubahan redaksional 125 materi, disetujui dengan perubahan subtansional sebanyak 127 materi, disetujui penambahan materi baru 12 materi dan dihapus 6 materi danbeberapa dipindah tempatkan sesuai dengan konteksnya. Melalui pembahasan yang intensif pada tingka interdepartemental pada tahun 1995/1996 juga pembahasan yang alot dan melelahkan pada tahun 1996/1997, akhirnya Rancangan Undangan-undang Perdagangan Berjangka Komoditi disahkan menjadi Undang-undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 5 desember 1997. 2 Berdasarkan undang-undang tersebut, kedudukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai Badan Pelaksana Bursa Komoditi yang semula dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 berubah menjadi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kurang lebih tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 21 November 2000, izin usaha bursa berjangka pertama di Indonesia diterbitkan. Perusahaan yang ditetapkan sebagai pengelola bursa berjangka pertama adalah PT Bursa Berjangka Jakarta (disingkat BBJ). 3
2
3
Pantas Lumban Batu, “Perdagangan Berjangka Futures Trading”, (Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 99 www.bappebti.go.id 36
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 Pada 15 Desember 2000, untuk pertama kalinya Bursa Berjangka Jakarta membuka perdagangan di lantai bursa dengan memperdagangkan dua kontrak komoditas, yaitu crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit/olein dan kopi robusta yang berdasarkan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, dari perkembangannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia 73 tahun 2000 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka kemudian ditambahkannya menjadi plywood, karet, kakao, lada, dan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 119 tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka di tambahkan pula gula pasir, kacang tanah, kedelai, cengkeh, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batubara, timah, pulp dan kertas, benang, semen dan pupuk. Seiring berkembangnya dunia perdagangan internasional dan perdagangan bebas, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dirasa sudah perlu dilakukan pembahuruan, akhirnya pada tanggal 8 Agustus 2011 dirubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangah Berjangka Komoditi, yang selanjutnya didalam penulisan penelitian ini disebut Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Mengenai komoditas yang sebelumnya diatur melalui Keputusan Presiden, di Undang-Undang ini melalui SK Kepala Bappebti Nomor: 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka. Diantaranya dibidang pertanian dan perkebunan : kopi, kelapa sawit, kakao, karet, lada, mete, cengkeh, kacang tanah, kedelai dan jagung dan kopra. Dibidang pertambangan dan energi : emas, timah, alumunium, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik dan batu baru. Dibidang industri gula pasir, polywod, pulp dan kertas, benang, semen dan pupuk. Dibidang perikanan dan kelautan : udang, ikan dan rumput laut. Selain itu juga indeks saham dan indeks emas. Ada juga yang diperdagangkan selain komoditi, indeks saham dan indeks emas, yaitu : Sistem perdagangan alternatif atau yang biasanya disingkat dengan SPA, Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan margin. Kegiatan jual beli kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara sistem perdagangan alternatif dan peserta sistem perdagangan alternatif yang mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
37
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 Kelembagaan dalam perdagangan berjangka komoditi sangat diperlukan untuk menunjang efektif dan efesiensi perdagangan baik yang menyangkut jual atau beli. Perdagangan berjangka dilakukan pada suatu bursa komoditi, yang di Indonesia disebut dengan Bursa berjangka Jakarta sebagai tempat pertemuan terorganisir dimana terdapat aturan main yang ditetapkan. Kelembagaan dalam perdagangan berjangka mempunyai hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya, yang mana semuanya adalah untuk melindungi nasabah apabila terjadi praktek curang didalam lembaga perdagangan berjangka itu sendiri. Kelembagaan perdagangan berjangka meliputi pengawas perdagangan berjangka, penglola perdagangan berjangka, pelaku dalam perdagangan berjangka dan lembaga penunjang. Dari uraian diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah didalam melindungi nasabah dalam perdagangan berjangka yang ditujukan pada kelembagaannya, yaitu, Apakah bentuk-bentuk hubungan hukum para pihak atau lembaga pada perdagangan berjangka komoditi khususnya antara Bursa Berjangka dengan Pialang Berjangka dan Pialang Berjangka dengan Nasabah. B. Hubungan Para Pihak Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Perdagangan berjangka komoditi memang merupakan suatu bisnis yang sangat menarik, khususnya bagi kalangan Nasabahnya, karena antara lain bahwa modal yang diperlukan dalam perdagangan berjangka ini biasanya rata-rata 5 sampai 10% dari nilai kontrak berjangka. Bagi para pengusaha yang bermaksud melakaukan hedging, modal yang kecil ini tidak memberatkan posisi keuangan perusahaan bila dibandingkan dengan resiko yang akan ditanggung bila tanpa melakukan hedging. Perdagangan berjangka didalam bursa berjangka memang mengandung resiko yang sangat besar. Oleh karena itu para pelaku yang berada didalam perdagangan berjangkja komoditin dituntut untuk memiliki sifat yang professional serta memiliki integritas dan kecakapan serta memiliki kemampuan yang cukup memadai dalam melaksanakan fungsinya di perdagangan berjangka komoditi didalam bursa berjangka. Beberapa para pelaku baik lembaga atau pihak yang berperan dalam kegiatan perdagangan berjangka, meliputi pengawas perdagangan berjangka (Badan Pengawas Pedagangan Berjangka Komoditi, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka), pelaku dalam perdagangan berjangka (Pedagang, Pialang, Nasabah) dan lembaga penunjang (Pengelola Sentra Dana, Penasehat dan Perbankan). Sebelum menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Bursa Berjangka dengan Pialang berjangka dan Pialang Berjangka dengan Nasabah, perlu diketahui 38
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 pula mengenai lembaga-lembaga apa saja yang ada didalam perdagangan berjangka dan apa tugas dan wewenangnya. Di Indonesia, otoritas yang mengatur perdagangan berjangka di bursa Berjangka adalah: 1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau biasa yang di singkat dengan BAPPEBTI adalah yang melakukan pengawasan terhadap perdagangan berjangka di Indonesia. Termasuk di dalamnya memberikan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari pada kegiatan perdagangan berjangka. Berdasarkan Pasal 6 Undang undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berwenang: a. Membuat pedoman teknis mengenai mekanisme perdagangan berjangka. b. Memberikan: 1. Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka; 2. Persetujuan pembukaan kantor cabang pialang berjangka 3. Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; 4. Sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka; 5. Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri; 6. Persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derevatif lainnya serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka; 7. persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisasi; 8. persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi; dan 9. persetujuan kepada Pedagang Berjangka dan Pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif. 39
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 c. Menetapkan daftar surat berharga alas hak (document of title) yang dipergunakan dalam penyelesaian transaksi dalam Perdagangan Berjangka; d. menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya; e. Melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran; f. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti sebagaimana dimaksud pada huruf e; g. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; h. Menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya; i. memberikan memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka dan/atau Sistem Perdagangan Alternatif, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; j. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham; k. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan UndangUndang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; l. Menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak; m. m.Mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak wajarnya perkembangan harga di Bursa Berjangka dan/atau terhambatnya pelaksanaan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;
40
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 n. Mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan dan/atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan dan/atau merugikan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka dan mengganti kerugian sebagai akibat yang timbul dari iklan atau kegiatan promosi dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung; o. Menetapkan ketentuan tentang dana Nasabah yang berada pada Pialang Berjangka yang mengalami pailit; p. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu Pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya; q. Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka; r. Mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua Pihak terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; s. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan UndangUndang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan t. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan UndangUndang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. 4 Secara praktis Bappebti berfungsi sebagai pengawas keamanan bertransaksi dalam semua perdagangan berjangka di Indonesia, termasuk di dalamnya Forex Trading. Secara aktif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengeluarkan berbagai regulasi dan peraturan dengan tujuan menjaga keamanan nasabah dalam bertransaksi di bidang perdagangan komoditi berjangka. Pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka pada umumnya dilakukan oleh pemerintah. Untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pengawasan ini dapat dilakukan secara preventif seperti pembuatan tata tertib dan bimbingan represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Pengawasan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
4
Undang-Undang No. 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Ps. 6. 41
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 (BAPPEBTI). Lembaga ini adalah unit eselon di bawah Kementrian Perdagangan. 5 2. Bursa Berjangka Menurut Pasal 1 angka 4 Undang undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bursa Berjangka adalah Badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya,. ”Bursa Berjangka didirikan dengan tujuan menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan”. Bursa berjangka di Indonesia berdiri setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI) memberikan Izin Usaha kepada PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang beralamat Annex Gedung BDN LT.2, Jl. Tahmrin No.5 Jakarta Pusat pada tanggal 21 November 2000. Berdasakan Izin Usaha tersebut BBJ mulai beroperasi dengan memperdagangkan kontrak berjangka kopi dan minyak kelapa sawit (CPO) pada tanggal 15 Desember 2000. 6 Dalam paragraf 4 pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Undang undang Perdagangan Berjangka Komoditi, dijelaskan tugas, fungsi dan wewenang dari Bursa Berjangka yaitu : Bursa Berjangka bertugas: a. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan; b. Menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Berjangka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bappebti; c. Melakukan pengawasan pasar atas setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, dari Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif; dan d. Menyusun peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka. Bursa Berjangka wajib: a. Memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Bursa Berjangka dengan baik; b. Menyiapkan catatan dan laporan terperinci seluruh kegiatan Anggota Bursa Berjangka yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, 5Op.cit 6Ibid,
Pantas Lumban Batu, hlm. 134 hlm. 87 42
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dan penguasaan Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya tersebut; c. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; d. Membentuk Dana Kompensasi; e. Mempunyai satuan pemeriksa; f. Mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Berjangka; g. Menyebarluaskan informasi harga Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan; h. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Bursa Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Bursa Berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan i. Mengawasi transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. (1) Pimpinan satuan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Berjangka, dan Bappebti tentang masalah materiil yang ditemukan, yang dapat memengaruhi Anggota Bursa Berjangka dan/atau Bursa Berjangka yang bersangkutan. (2) Bursa Berjangka wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bappebti. (3) Sebelum peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d termasuk perubahannya diberlakukan, wajib memperoleh persetujuan BAPPEBTI. Bursa Berjangka berwenang: a. Mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon anggota serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Bursa Berjangka; b. Mengatur dan menetapkan sistem penentuan harga penyelesaian bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka; c. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Bursa Berjangka;
43
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 d. Melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Bursa Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan; e. Menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain; f. Melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga; g. Menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya; h. Mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti; dan i. Memperoleh informasi yang diperlukan dari Lembaga Kliring Berjangka yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring Berjangka, termasuk transaksi Pedagang Penyelenggara dan Pialang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif. 7 3. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) Lembaga yang terkait erat dengan transaksi perdagangan berjangka komoditas adalah Lembaga Kliring atau clearing house. Lembaga ini bertugas menjamin penyelesaian kontrak yang ditransaksikan di lantai bursa baik melalui likuiditas maupun penyerahan fisik. Ia bertindak sebagai wakil penjual terhadap pembeli dan wakil pembeli terhadap penjual. Dengan demikian posisi penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi diwakili oleh lembaga kliring tersebut, dan di Indonesia adalah PT. Kliring Berjangka Indonesia. PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) adalah suatu perusahaan negara (BUMN) yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melakukan penyelesaian dan penjaminan transaksi perdagangan berjangka di bursa berjangka. Berikut detail tentang Lembaga Kliring Berjangka Indonesia: Didirikan pada tanggal 25 Agustus 1984, Salah satu otoritas pada Industri Berjangka dan Derivatif di Indonesia yang saat ini dimiliki secara penuh oleh Pemerintah Republik Indonesia. Berfungsi untuk mendukung kegiatan perdagangan berjangka secara teratur, wajar dan efisien. Dari sisi nasabah, keberadaan Kliring Berjangka Indonesia menjamin bahwa setiap dana yang di Perdagangan 7Op.cit
Undang-undang no 10 tahun 2011, ps. 16, 17 dan 18 44
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 berjangka akan melalui pialang tidak disalahgunakan untuk kegiatan perusahaan pialang secara pribadi dengan menunjuk Bank Penyimpan untuk Segregated Account dari Pialang untuk menampung dana Nasabah. Pengertian terpisah di sini, sekurangnya mencakup dua lapis perlindungan. Pertama, dana di rekening terpisah hanya bisa digunakan atas kuasa nasabah untuk menyelesaikan kewajiban dari transaksi nasabah tersebut. Kedua, dana dalam rekening terpisah bukan merupakan bagian dari aset perusahaan pialang sehingga bila perusahaan pialang mengalami kebangkrutan, dana dalam rekening terpisah tidak bisa diklaim pihak lain yang punya tuntutan kepada perusahaan pialang. Berdasarkan Pasal 26, 27 dan 28 Undang undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaga Kliring Berjangka juga mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan antara lain: Lembaga Kliring Berjangka bertugas: a. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk terlaksananya penjaminan dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya, dan/atau transaksi fisik komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; b. Menerima pendaftaran dan menjamin penyelesaian setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dari Penyelenggara dan Pialang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif; dan c. Menyusun peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka. Lembaga Kliring Berjangka wajib: a. Memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dengan baik; b. Menyimpan dana yang diterima dari Anggota Kliring Berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Lembaga Kliring Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti; c. Menjamin dan menyelesaikan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang disebabkan kegagalan anggotanya dalam memenuhi kewajiban kepada Lembaga Kliring Berjangka; d. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Kliring Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; e. Mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Kliring Berjangka; dan
45
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 f.
Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Kliring Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Kliring Berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan minimum dan pelaporan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. Lembaga Kliring Berjangka berwenang: a. Mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon anggota serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Kliring Berjangka; b. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Kliring Berjangka; c. Melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Kliring Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan; d. Menetapkan besarnya Margin, membentuk dan mengelola dana kliring, serta menetapkan dana jaminan kliring, biaya keanggotaan dan biaya lain; e. Memperoleh informasi yang diperlukan dari Bursa Berjangka yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring Berjangka; dan f. Mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya, dan/atau transaksi fisik Komoditi dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti. 8 4. Perusahaan Pialang Berjangka Pialang berjangka merupakan pelaku utama dan transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka. Pialang Berjangka adalah pelaku yang mengelola amanat (order) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di Bursa Berjangka. Pengertian Pialang Berjangka terdapat dalam pasal 1 angka 12 Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Dan selanjutnya diatur dalam Bab IV Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 Undang undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perusahaan Pialang Berjangka disyaratkan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan menjadi anggota Bursa Berjangka serta mendapat izin usaha dari Badan 8Ibid,
ps 26, 27 dan 28 46
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Perusahaan Pialang Berjangka ini yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan trading. Dalam hubungannya dengan Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka dapat dikelompokan menjadi: 1) Pialang Berjangka yang merupakan anggota Lembaga Kliring Berjangka 2) Pialang berjangka yang bukan anggota Lembaga Kliring Berjangka. Dalam pelaksanaan kegiatannya Pialang Berjangka harus memenuhi pedoman perilaku yang ditetapkan dalam menyalurkan amanat dari nasabahnya. Selain itu sebelum dapat menjadi Wakil Pialang Berjangka setiap orang harus mengikuti tes dan mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai bentuk izin menjadi Wakil Pialang Berjangka. Dalam melaksanakan kegiatan perdagangan berjangka, fungsi Pialang Berjangka sebagai perusahaan dijalankan oleh Wakil Pialang Berjangka sebagai perorangan yang berwenang berhubungan langsung dengan nasabah untuk transaksi kontrak berjangka di Bursa Berjangka. Wakil Pialang Berjangka harus yang profesional atau memiliki keahlian dibidang perdagangan berjangka serta memiliki ahlak dan reputasi yang baik. 9
Pada hakikatnya, Pialang Berjangka adalah mitra yang menjembatani berbagai pihak, baik sebagai nasabah penjual ataupun nasabah pembeli. Dengan demikian fungsi Pialang Berjangka menjembatani nasabah sebagai penggerak pasar melalui pemanfaatan pergerakan harga untuk menciptakan likuiditas pasar. 5. Pedagang Berjangka Pengertian Pedagang Berjangka sebagaimana di atur didalam Pasal 1 angka 16 Undang undang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri dan/atau kelompok usahanya. Pedagang Berjangka dapat berbentuk perusahaan atau perorangan. Perdagangan Berjangka wajib memperoleh sertifikat pendaftaran dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebelum bertransaksi. Pedagang Berjangka terbuka bagi berbagai bentuk badan usaha dan orang perseorangan yang dapat berfungsi sebagai hedger. Kelompok hedger terdiri atas produsen, pedagang, eksportir dan prosesor serta industri pemakai yang ingin mengalihkan resiko dengan cara melakukan lindung nilai yaitu
9Op.cit,
Pantas Lumban Batu, h. 140 47
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 mengambil posisi di pasar berjangka yang berlawanan di posisi pasar fisik. 10
Sehingga dapat disimpulkan peranan dan fungsi Pedagang Berjangka adalah : 1) Kepentingan sendiri atau kelompok usahanya. 2) Posisi sebagai Risk taker 6. Nasabah Didalam Pasal 1 angka 22 Undang undang Perdagangan Berjangka Komoditi, pengertian tentang nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau Kontrak derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang berjangka. Sedangkan menurut Pantas Lumban Batu, Nasabah adalah orang atau lembaga yang memiliki dana yang ikut bertransaksi di bursa berjangka dengan motivasi semata-mata mencari kekuntungan dari pergerakan harga. Nasabah ini memiliki peran yang penting untuk menciptakan pasar menjadi likuid karena keikutsertaan mereka dalam transaksi bursa berjangka sebagai pengambilan resiko atas kekhawatiran pada perubahan harga yang tidak diharapkan. Walaupun pasar berjangka mempunyai fungsi ekonomi untuk menyediakan fasilitas bertransaksi bagi para produsen, eksportir tetapi fungsi ini tidak akan berarti banyak bila mana pesertanya hanya para hedger saja dan tidak ada nasabah. Dengan bertransaksi di pasar berjangka, para nasabah telah bersedia untuk mengambil alih resiko hedger. Dengan kehadiran nasabah ini, para hedger dapat melakukan hedging (lindung nilai) untuk menghindari resiko kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan harga. 7. Sentra Dana Berjangka Sentra Dana Berjangka dikelola oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka yang merupakan badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang diberi izin usaha oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk menyelenggarakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dipergunakan dalam transaksi kontrak berjangka di Bursa Berjangka. Dana yang dihimpun tersebut dikelola dalam Sentra Dana Berjangka yang dibentuk atas kesepakatan dengan peserta Sentra Dana Berjangka. Setiap peserta dalam Sentra Dana Berjangka mendapat sertifikat penyertaan yang telah ditetapkan nominalnya. Dana Sentra Berjangka disimpan dan di admnistrasikan di bank penitipan yang disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 10Ibid,
h. 139 48
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 Pengertian Sentra Dana Perdagangan Berjangka diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang undang Perdagangan Berjangka Komoditi,, yang selanjutnya disebut Sentra Dana Berjangka, adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diPerdagangan berjangkakan dalam Kontrak Berjangka. 8. Penasehat Berjangka Didalam Pasal 1 angka 18 Undang undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Penasehat Berjangka atau yang disebut juga Penasehat Perdagangan Berjangka adalah pihak yang memberikan nasehat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dengan menerima imbalan. Dalam memberikan nasehat untuk transaksi kontrak berjangka, mereka bisa memberikan informasi untuk perdagangan berjangka tanpa harus menjadi pedagang berjangka atau pialang berjangka. Mereka bisa bekerjasama dengan berbagai institusi atau para individu yang menjadi klien mereka. Penansehat tidak boleh mengelola dana klien. Biasanya klien yang bersangkutan langsung berhubungan dengan pialang berjangka yang bertindak sebagai penerima amanat. 11 Penasehat biasanya dimanfaatkan pengelola sentra dana, karena penasehat sebelum memberikan nasehat biasanya mereka telah melakukan penelitian pasar secara akurat sehingga mereka bisa memberikan informasi mengenai perkembangan pasar dengan baik dan pengelola sentra dana bisa memilih kontrak dan harga yang terbaik. 9. Perbankan Dalam pelaksanaan perdagangan berjangka, bahwa setiap transaksi harus dijamin dengan sejumlah uang atau surat berharga yang disebut dengan margin yang disimpan di bank yang disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Uang atau surat berharga tersebut disimpan dan diadministrasikan oleh bank dalam rekening terpisah antara dana milik nasabah dan dana milik pialang berjangka. Dana nasabah yang terdapat dalam rekening terpisah tidak bisa ditarik oleh pialang berjangka kecuali untuk komisi dan pengeluaran lainnya atas persetujuan nasabah. C. Hubungan Hukum antara Bursa Berjangka dengan Pialang Berjangka Bursa Berjangka merupakan sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan keanggotaan yang menyediakan fasilitas serta sarana pelayanan untuk menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sistem, sarana berupa fasilitas dan 11Ibid.
h. 146 49
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 pelayanan yang diberikan suatu bursa adalah ; lokasi fisik yang layak dan memadai untuk tempat bertransaksi para anggotanya (pialang berjangka). Anggota BBJ terdiri dari 4 kategori: 1. Pedagang, adalah Anggota Bursa yang telah terdaftar di Bappebti, yang terbagi atas: o Pedagang Perusahaan, yang hanya dapat bertransaksi untuk rekeningnya sendiri dan/atau kelompok usahanya. Pedagang Perusahaan harus memiliki sedikitnya 1 seat. o Pedagang Perorangan, yang hanya dapat bertransaksi untuk rekeningnya sendiri. Pedagang Perorangan harus memiliki seat atau menyewa minimal 1 (satu) seat. 2. Pialang, adalah Anggota Bursa berbentuk perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Bappebti, yang terbagi atas: Pialang dapat menerima amanat dari nasabah. Sebagai tambahan, Pialang juga harus memiliki sedikitnya 1 seat. 3. Pihak yang sedang dalam proses menjadi Pialang atau Pedagang 4. Pemegang Saham Pendiri yang tidak memiliki izin atau terdaftar sebagai Pialang atau Pedagang, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (3) UU Perdagangan Berjangka Komoditi. 12 Jika di lihat dari tugas, kewajiban dan wewenang Bursa Berjangka, hubungan hukum yang akan timbul diantara Bursa Berjangka selaku pengelola dengan Pialang Berjangka selaku pelaku perdagangan berjangka yang juga anggota Bursa Berjangka adalah : 1) Menyediakan fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi kontrak berjangka, kontrak derivative syari’ah dan/atau kontrak derivative lainnya yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan 2) Melakukan pengawasan pasar atas setiap transaksi kontrak derivative selain kontrak berjangka dan derivative syari’ah, dari penyelenggra dan peserta sistem perdaganganga alternative. 3) Menyiapkan catatan dan laporan terperinci seluruh kegaitan anggota bursa berjangka yng berkaitan dengan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivative syari’ah dan./atau kontrak derivative lainnya dan penguasaan komoditi yang menjadi subyek kontrak berjangka, kontrak derivative sya’riah dan./atau kontrak derivative lainnya tersebut. 4) Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegaiatan usaha anggota bursa berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaa ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. 12www.bbj-jfx.com
50
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 5) Menyebarluaskan informasi harga kontrak berjangka, kontrak derivative sya’riah dan/atau kontrak derivative lainnya yang diperdagangkan. 6) Memantau kegiatan dan kondisi keuangan anggota bursa berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian anggota bursa berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya. 7) Mengawasi transaksi kontrak berjangka, kontrak derivative syari’ah dan/atau kontrak derivative lainnya 8) Mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon anggota serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi anggota bursa berjangka 9) Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi anggota bursa berjangka 10) Melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan cacatan anggota bursa berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan 11) Melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamanakan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivative syari’ah dan/atau kontrak derivative lainnya, termasuk mencegah kemungkinana terjadinya manipulsai harga 12) Mendapatkan informasi yang diperlukan dari lembaga kliring berjangka yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh anggota kliring berjangka teramsuk transaksi pedagang penyelenggara dan pialang peserta sistem perdagangan alternatif. Sebagai contoh mengenai tugas Bursa Berjangka untuk membuat aturan dalam organisasinya, yaitu peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh anggotanya dan para pelaku transaksinya. Penegakkan peraturan ini akan sangat penting dalam rangka menciptakan kepercayaan terhadap nasabah terhadap pasar, bahwa amanat para nasabah akan dipenuhi sesuai perintah/amanat pada tingkat harga yang wajar. Bursa berjangka harus mencegah terjadinya tindakan penipuan, cidera janji (wanprestasi), rumor/isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dapat mempengaruhi harga, serta tindakan-tindakan tidak jujur (curang) Yang dapat menurunkan integritas bursa itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecurangan, bursa selalu melakukan pemantauan yang cermat dan terus menerus terhadap kegiatan yang terjadi di perdagangan berjangka komoditi ini. Hal ini karena sebelum nasabah turun langsung untuk melakukan Perdagangan berjangka di Bursa Berjangka ada baiknya nasabah mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu Bursa Berjangka dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Perdagangan berjangka di Bursa Berjangka. Pengetahuan calon nasabah terhadap 51
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 Bursa Berjangka akan sangat membantu calon nasabah menghadapi semua resiko yang mungkin akan dialami dalam melakukan Perdagangan berjangka di Bursa Berjangka. Dengan pengetahuan yang dimiliki akan mampu untuk melindungi calon nasabah dari perilaku Pialang Berjangka atau Wakil Pialang berjangka yang nakal. Karena dalam kenyataannya banyak terjadi di lapangan atau di tengah masyarakat, masyarakat yang akan menjadi nasabah di Bursa Berjangka termakan janji-janji menggiurkan yang ditawarkan oleh pialang atau wakil pialang berjangka tanpa mereka mengetahui tentang resiko yang mungkin akan mereka terima dengan memilih Perdagangan berjangka terebut. Bahwa dari jumlah kasus yang ada sebagian besar terjadi karena ketidaktahuan nasabah tentang Bursa Berjangka dan mereka hanya terjebak dengan janji-janji keuntungan yang dijanjikan oleh marketing perusahaan Pialang Berjangka atau oleh Wakil Pialang Berjangka. Karena dalam prakteknya banyak marketing atau Wakil Pialang Berjangka bahkan perusahaan Pialang Berjangka sendiripun lebih banyak mengumbar tentang besarnya keuntungan dengan modal yang tidak bergitu besar kepada nasabah, mereka dari awal hanya berbicara tentang keuntungan yang akan di dapat oleh nasabah jika berPerdagangan berjangka di Pialang Berjangka. Padahal dalam kenyataannya tidak semua yang dijanjikan tersebut dapat terpenuhi bahkan tidak jarang banyak yang cidera janji. Sehingga nasabah harus benar-benar mengetahui tentang Bursa Berjangka sebelum masuk berPerdagangan berjangka ke Pialang Berjangka. Fungsi utama Bursa Berjangka adalah menyediakan fasilitas bagi anggota (Pialang Berjangka) untuk bertemu dan bertransaksi Kontrak Berjangka. Harga ditentukan melalui metode elektronis, melalui interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan penawaran dalam sistem perdagangan. Dua sistem perdagangan akan di implementasikan oleh BBJ yaitu, sistem satu harga per sesi dan sistem perdagangan kontinyu. Selain itu kunci pelaksanaan kegiatan bursa adalah penyedia sistem dan sarana transaksi suatu kontrak berjangka yang dapat dimulai oleh seorang yang ingin menutup kerugian yang sama kemudian melakukan kegiatan transasksi yang berlawanan dengan anggota yang berbeda sama sekali dan semua transaksi harus di cacat, di rekam, dan di laporkan. Mekanisme transaksi kontrak berjangka harus dijamin kelancaran pelaksanaanya oleh bursa mulai dari penerimaan amanat dan pelaksanaan transaksi di bursa berjangka sampai dengan penyelesaian keuangan dan penyerahan komoditi. Pelaksanaan operasional bursa dilengkapi dengan kehadiran lembaga kliring yang berfungsi menyelengagarakan penyelesaian keuangan setiap transaksi kontrak berjangka yang terjadi di bursa, dan telah di daftar pada lembaga kliring. Disinilah uniknya mekanisme perdagangan berjangka yaitu bahwa setiap transaksi dijamin 52
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 pelaksanaan penyerahan komoditinya maupun penyelesaian keuangannya. Bilamana anggota melakukan kecurangan atau pelanggaran dalam transaksi maka lembaga kliring akan bertanggaung jawab atas penyelesaian keuangan terhadap kegiatan transaksi secara keseluruhan. Bursa Berjangka memiliki banyak pengamanan dengan standar yang tinggi untuk memproteksi integritas bursa. Mereka antara lain : 1. PT Kliring Dalam melindungi integritas finansial pasar, Bursa Berjangka bersama PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi (KJBK), mengadaptasi sistem pengamanan operasi dan finansial yang dapat dibandingkan dengan praktek-praktek perdagangan internasional terbaik. Sistem ini di desain untuk memberikan tingkat keamanan tertinggi dengan sistem deteksi dini dari praktek-praktek yang tidak jujur pada setiap anggotanya. Perlindungan terhadap kegagalan pasar bersifat krusial dan tetap menjadi tujuan utama sistem kliring. Kinerja keuangan dari seluruh kontrak yang diperdagangkan di lantai BBJ di jamin, diawali oleh para anggota kliring, selanjutnya oleh KJBK, ketika kontrak telah dicocokkan dan diterima oleh kliring. Seluruh peserta Bursa harus men-klir perdangangan mereka melalui anggota kliring di KJBK untuk memastikan bahwa ada pihak yang mempunyai kekuatan dibelakang kontrak mereka segera setelah mereka bertransaksi. Sekali kontrak diterima oleh kliring, KJBK akan menganggap dirinya sebagai pihak pembeli dari penjual dan sebaliknya. KJBK kemudian akan memegang setiap anggota kliring yang bertanggung jawab atas setiap posisi yang dibawanya dengan menafikkan apakah posisi yang dibawanya berasal dari anggota lain, untuk rekening nasabah non-anggota, atau untuk rekening Anggota Kliring sendiri. Pendeknya, KJBK melihat semata-mata pada Anggota Kliring yang membawa dan menjamin rekening untuk mengamankan seluruh pembayaran dan melakukan obligasi. 2. Divisi Pengawasan Divisi Pengawasan mempunyai tanggung jawab menyeluruh untuk menegakkan integritas Pasar Berjangka BBJ. Divisi ini menjalankan tanggung jawab yang luas melalui staf-stafnya yang kompeten dan dipilih secara hati-hati melalui audit yang meliputi pengawasan harian dan teratur terhadap pasar dan anggotanya, kunjungan teratur ke kantor-kantor anggota untuk audit lapangan dan mengawasi aktifitas di lantai bursa. Tugas divisi pengawasan dapat di klasifikasikan dalam tiga hal besar : a) Audit dan Tata Tertib
53
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 Bertanggung jawab untuk mendeteksi pelanggaran terhadap tata tertib dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Melakukan audit rutin dan mendadak terhadap anggota pialang dan mereview cukup tidaknya kontrol internal mereka. b) Pengawasan Keuangan Bertanggung jawab untuk mendeteksi setiap kesalahan oleh anggota yang gagal memenuhi persyaratan finansial minimum Bursa. Melaksanakan pengawasan teratur terhadap posisi keuangan anggota dan dana klien secara terpisah. Tingkat peringatan dini dibuat untuk memfasilitasi pengawasan secara lebih intensive ketika diperlukan, terhadap posisi keuangan anggota pialang. c) Pengawasan Pasar Bertanggung jawab terhadap deteksi setiap situasi yang merugikan yang dapat mengancam kelangsungan perdagangan dan likuiditas kontrak di setiap pasar berjangka BBJ untuk menghindari kemungkinan gangguan pasar. Melakukan pengawasan harian terhadap harga berjangka dan harga komoditas mendasar dari kontrak berjangka, dan juga posisi terbuka pedagang-pedagang besar. 3. Divisi Operasi Perdagangan Bertanggung jawab untuk mendeteksi setiap praktek curang dalam perdagangan, penyalahgunaan, pelanggaran lainnya dari peraturan dan tata tertib BBJ. Tugasnya antara lain memastikan seluruh pedagang di lantai mempunyai perilaku yang profesional dan berstandar tinggi, melakukan audit teratur kepada anggota menyangkut pelanggaran peraturan di lantai, menyelidiki pengaduan resmi dari anggota, individual, PT Kliring, dan sumber-sumber lainnya dan menyelenggarakan audit khusus atas permintaan komite perilaku bisnis di Bursa. Selain melaksanakan kewajiban mendeteksi pelanggaran yang dapat berpengaruh terhadap integritas pasar, unit ini juga melakukan pendekatan proaktif dalam membantu anggotaagar bertindak sesuai peraturan. Anggota didorong untuk berkonsultasi dengan unit ini pada masalah-masalah yang berhubungan dengan peraturan. Sebagai tambahan, unit ini secara teratur mengusulkan amademen terhadap peraturan agar menjadi pasar yang lebih efisien. 4. Pendaftaran Pialang Seorang anggota Bursa, yang memegang rekenign berjangka nasabah harus mempunyai izin sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti berdasarkan UndangUndang Perdagangan Berjangka 1997. Bappebti adalah lembaga pengawas
54
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 independen nasional yang bertanggung-jawab mengatur dan mengawasi seluruh perdagangan berjangka di Indonesia. Seorang pialang berjangka juga harus memastikan bahwa seluruh pegawai yang mengurusi nasabah terdaftar sebagai wakil pialang berjangka di Bursa dan mempunyai lisensi dari BAPPEBTI. 5. Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi Spekulatif Anggota diwajibkan untuk melapor ke Bursa ketika pemilik rekening, atau salah satu nasabahnya, mempunyai posisi yang sama atau mendekati level wajib lapor yang ditentukan oleh Bursa untuk setiap kontrak. Batas ini diberlakukan dengan ketat untuk mencegah manipulasi harga atau penyudutan pasar, sekaligus melindungi integritas Bursa. Pengecualian terhadap batas posisi dapat dilakukan untuk pedagang lindung nilai yang bonafide. 6. Pemisahan Dana Nasabah Anggota diwajibkan untuk membuat rekening bank terpisah utuk seluruh dana nasabah. Dana Nasabah tidak dapat ditarik dari rekening yang terpisah kecuali untuk tujuan pembayaran deposit dan margin, pembayaran debit kepada anggota dari nasabahnya, dan uang yang ditarik atas otoritas nasabahnya. Anggota juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan uang yang dimiliki satu nasabah yang lain untuk pembayaran marjin atau membiayai perdagangan dan posisi nasabah yang lain atau anggota itu sendiri. 13 D. Hubungan Hukum antara Pialang Berjangka dengan Nasabah Nasabah selaku pemilik modal dan pelaku perdagangan berjangka di Bursa Berjangka yang di fasilitasi oleh Pialang/Wakil Pialang Berjangka. Dengan demikian terlihat bahwa Pialang/Wakil Pialang Berjangka hanya sebagai pihak perantara terhadap keinginan untuk melakukan perdagangan berjangka komoditi yang akan dilakukan oleh Nasabah. Hal ini karena untuk melakukan perdagangan berjangka komoditi di Bursa Berjangka tidak dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat umum, akan tetapi harus melalui Pialang/Wakil Pialang Berjangka. Hal ini terlihat dari pengertian Pialang Berjangka itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17, Undang undang Perdagangan Berjangka Komoditi,yang berbunyi : ” Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik
13www.bbj-jfx.com
55
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.” 14 Margin yang ditarik dari nasabah akan digunakan oleh pialang atau wakil pialang berjangka untuk melakukan pembelian atas opsi kontrak berjangka sesuai dengan yang di kehendaki untuk dilakukan Perdagangan berjangka oleh nasabah. Berdasarkan kesimpulan dari keterangan tersebut menurut peneliti, para nasabah yang akan melakukan Perdagangan berjangka di Bursa Berjangka, harus mempunyai pendirian dan jangan mau asal di pengaruhi oleh Pialang/Wakil Pialang Berjangka. Karena nasabah adalah pemeran aktif dan pembuat keputusan ”desicion maker” dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka komoditi di bidang perdagangan berjangka. Pengetahun tentang perdagangan berjangka komoditi di Bursa Berjangka juga bisa di dapat dari Pialang Berjangka atau Wakil Pialang Berjangka saat nasabah atau calon nasabah akan melakukan Perdagangan berjangka di Bursa Berjangka melalui perusahaan Pialang Berjangka, sebagaimana telah diatur dan diamanatkan oleh Undang undang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 50 ayat (2) yang menjelaskan : Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, kontrak derivative syariah dan/atau kontrak derivative lainnya. Serta dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang menjelaskan : sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib: a. Memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, resiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, dan isi Perjanjian Pemberian Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Bappebti; b. Memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi; c. Menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan oleh Nasabah.15 Dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (3) Huruf c Angka 1 Undang undang Perdagangan Berjangka Komoditi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 14Op.cit.
Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 1. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Ps. 106 56
15Peraturan
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 pejabat atau pegawai adalah pejabat struktural dan fungsional, seluruh karyawan Bappebti, anggota direksi, anggota dewan komisaris, seluruh staf dan karyawan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, dan yang dimaksud dengan lembaga yang melayani kepentingan umum adalah lembaga yang tidak bersifat komersial seperti sekolah, rumah sakit, dan yayasan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum serta menghindari penyalahgunaan jabatan dan benturan kepentingan. a. Pembuatan kesepakatan tentang Perdagangan berjangka dan Penandatanganan perjanjian kerjasama Perdagangan berjangka. Setelah pengenalan atau pemberitahuan tentang Bursa Berjangka yang dilakukan oleh Pialang Berjangka, pemrosesan data untuk mengetahui keadaan dari nasabah oleh Pialang Berjangka maka selanjutnya adalah membahas tentang Perdagangan berjangka yang akan dilakukan. Pembuatan kesepakatan tentang invesatsi yang akan dilakukan merupakan hal yang sangat penting karena berdasarkan kesepakatan tersebutlah yang akan menentukan jenis Perdagangan berjangka apa yang akan dilakukan nasabah di Bursa Berjangka dan kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama Perdagangan berjangka yang merupakan dasar untuk melakukan Perdagangan berjangka di Bursa Berjangka. Dalam hal ini nasabah atau nasabah harus sangat-sangat jeli untuk menentukan produk apa atau Perdagangan berjangka terhadap apa yang akan dilakukan di Bursa Berjangka, karena hal tersebut akan berdampak terhadap Perdagangan berjangka yang dilakukan oleh nasabah apakah akan mendapatkan untung atau justru akan merugi. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan pengalaman maka nasabah menentukan pilihannya. Setelah pemilihan dilakukan maka selanjutnya adalah menuangkannya dalam bentuk perjanjian kerjasama Perdagangan berjangka antara nasabah yang akan menjadi nasabah dengan Pialang Berjangka yang akan mengelola Perdagangan berjangka dari nasabah untuk di Perdagangan berjangkakan di Bursa Berjangka. Terhadap perjanjian kerjasama Perdagangan berjangka ini nasabah harus sangat hati-hati, karena bisa saja Pialang Berjangka memasukkan klausulklausul perjanjian yang dibuat secara sepihak dan mungkin dapat merugikan terhadap nasabah. Mengingat bahwa perjanjian kerjasama Perdagangan berjangka dengan Pialang Berjangka merupakan perjanjian baku, yang mana pihak nasabah hanya memberikan tanda tangan pada form-form perjanjian yang telah tersedia. Dengan kehati-hatian dan pengetahuan akan Bursa 57
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 Berjangka dan Kontrak Berjangka maka perlindungan terhadap kepentingan nasabah akan lebih terjamin. Terakhir adalah dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama Perdagangan berjangka tersebut, yang akan memberikan kekuasaan kepada pialang berjangka berdasarkan amanat dari nasabah untuk menyalurkan Perdagangan berjangka dari nasabah atau nasabah ke Bursa Berjangka. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka nasabah dianggap telah mengetahui semua hal yang berkaitan dengan keadaan di Bursa Berjangka, selanjutnya Pialang Berjangka akan melakukan penarikan margin atau dana Perdagangan berjangka dari nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menjelaskan : Pialang Berjangka, sebelum melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka untuk Nasabah, berkewajiban menarik Margin dari Nasabah untuk jaminan transaksi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Margin sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah ” sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka”. Pada Pasal 51 ayat (2) Undang undang Perdagangan Berjangka Komoditi diterangkan bahwa margin dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu. Berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa margin merupakan dana dari nasabah yang akan digunakan sebagai dana penjamin dalam pelaksanaan transaksi untuk Perdagangan berjangka terhadap kontrak berjangka yang akan dilakukan oleh nasabah di Bursa Berjangka. Apabila telah jatuh tempo terhadap kontrak berjangka yang dibeli oleh nasabah melalui pialang berjangka di Bursa Berjangka maka dana margin dengan sendirinya akan digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kontrak berjangka yang telah jatuh tempo tersebut. Terhadap margin yang ditarik oleh Pialang Berjangka akan ditempatkan dalam sebuah rekening tersendiri. Dengan demikian terlihat bahwa dana nasabah yaitu dana Perdagangan berjangka dari nasabah untuk di Perdagangan berjangkakan di Bursa Berjangka akan dikelola dalam sebuah rekening terpisah, dimana keperluan terhadap transaksi akan diambil dari rekenihg tersebut, dan terhadap rekening tersebut juga akan diberikan laporan oleh Pialang Berjangka kepada pemilik rekening atau nasabah. 58
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 2. Tahap Pelaksanaan Perdagangan berjangka Tahap ini merupakan tahap utama dalam melakukan Perdagangan berjangka di Bursa Berjangka. Pada tahap inilah untung atau ruginya invetasi yang dilakukan ditentukan. Sebagaimana telah penulis terangkan sebelumnya bahwa untuk melakukan transaksi di Bursa Berjangka nasabah diwakilkan kepada Pialang Berjangka melalui Wakil Pialang berjangka. Dengan sendirinya Wakil Pialang Berjangka yang akan mengeksekusi semua bentuk transaksi dari nasabah yang dimasukkan ke dalam Bursa Berjangka. Dasar bagi Pialang Berjangka untuk melakukan transaksi tersebut adalah amanat yang diberikan oleh nasabah kepada Pialang Berjangka. Berdasarkan amanat yang diberikan nasabah maka Pialang Berjangka akan memasukkan amanat tersebut dalam bentuk transaksi atas kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah san/atau kontrak derivatif lainnya yang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama Perdagangan berjangka antara nasabah dengan Pialang Berjangka atau sesuai dengan amanat yang diberikan oleh nasabah kepada Pialang Berjangka. Nasabah dalam memberikan amanat kepada Pialang Berjangka harus jelas. Karena tidak jarang ada nasabah yang justru memberikan amanat dengan mendelegasikan kekuasaan untuk melakukan transaksi kepada Pialang Berjangka, keadaan ini biasanya timbul karena nasabah tidak ingin terganggu dengan Perdagangan berjangkanya atau terlalu percaya terhadap Pialang Berjangka. Hal ini bisa saja menimbulkan kerugian terhadap nasabah karena dengan kekuasaan untuk melakukan transaksi bisa saja Pialang Berjangka melakukan transaksi tanpa terkontrol yang justru akan merugikan terhadap Perdagangan berjangka yang dilakukan oleh nasabah. Jadi sebaiknya nasabah memberikan amanat terbatas saja kepada pialang berjangka, dengan kata lain sebelum melakukan transaksi pialang berjangka harus menerima amanat dulu dari nasabah baru bisa melakukan transaksi. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menjelaskan : Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah tertulis untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan. Bagi Pialang Berjangka juga diatur tentang sikap dari Pialang Berjangka apabila menerima amanat dari nasabah yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi : 59
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 1) Setiap kali menerima amanat Nasabah untuk melakukan transaksi atas beban rekening Nasabah yang bersangkutan, Pialang Berjangka wajib mencatat dalam kartu amanat sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti. 2) Apabila amanat Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui telepon, maka perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam. 16 Berdasarkan keterangan dari pasal di atas terlihat bahwa, Pialang Berjangka juga harus melakukan pencatatan atau perekaman terhadap perintah yang diberikan kepadanya, hal ini akan membantu dalam melakukan pembuktian apabila ternyata apa yang diperintahkan oleh nasabah tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh Pialang Berjangka, dilain pihak pencatatan atau perekaman ini juga dapat menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Pialang Berjangka sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh nasabah. Selain itu nasabah juga harus mengawasi apakah amanat yang diberikannya kepada pialang berjangka, benar-benar dilakukan sesuai yang diamanatkan nasabah oleh pialang berjangka. Karena bisa saja pialang berjangka tidak melakukanya dengan adanya kepentingannya, walaupun hal tersebut dilarang oleh undang-undang, tapi mungkin saja terjadi. Atau disebabkan terlambatnya pialang berjangka memasukkan amanat tersebut ke Bursa Berjangka sehingga bukannya untung malah rugi. Jadi pada pelaksanaan Perdagangan berjangka ini nasabah harus mempunyai kontrol yang bagus serta memahami semua aturan yang terdapat dalam transaksi Bursa Berjangka, sehingga kerugian yang mungkin timbul akibat ulah oknum-oknum Pialang Berjangka bisa lebih terhindari. Bahkan jika perlu nasabah dapat meminta sistem pengawasan dan penyelesaian pengaduan nasabah kepada perusahaan Pialang Berjangka, sehingga jika terjadi penyimpangan, nasabah bisa langsung mengadukannya, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir serta dengan sendirinya kerugian yang lebih besar dapat dihindari oleh nasabah Setelah berbicara tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama Perdagangan berjangka sebagaimana diterangkan di atas maka selanjutnya adalah tentang perlindungan kepentingan nasabah. Sebenarnya jika kita berbicara tentang perlindungan terhadap nasabah maka hal ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perdagangan Berjangka. Dimana dalam peraturan perundang-undangan tentang 16Op.cit
peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1999, Ps. 108 60
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 Perdagangan Berjangka menurut analisa penulis, secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan terhadap nasabah atau nasabah. Hal ini dapat kita lihat dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Undang undang Perdagangan Berjangka Komoditi serta ketentuan dalam pelaksanan terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, seperti yang diatur dalam Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108. Hanya saja mungkin dalam prakteknya tidak semua pihak mematuhi untuk melaksanakan semua ketentuan tersebut. Jadi demi kepentingan nasabah atau nasabah maka nasabah harus jeli dan hati-hati dalam memilih perusahaan pialang berjangka yang akan dipakai untuk melakukan Perdagangan berjangka, serta pialang berjangka yang akan diamanatkan untuk melakukan transaksi di Bursa Berjangka. Jadi apabila semua pihak yang terkait dengan Bursa Berjangka mengikuti peraturan yang ada maka kepentingan nasabah atau nasabah akan terlindungi dengan baik. Kesimpulan Setelah peneliti melaksanakan penelitian mengenai hubungan hukum para pihak atau lembaga-lembaga yang ada pada Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya mengenai Bursa Berjangka dengan Pialang berjangka dan Pialang Berjangka dengan Nasabah, maka dari hasil penelitian tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Hubungan Bursa Berjangka terhadap Pialang Berjangka dalam Perdagangan Berjangka Komoditi saling berhubungan hukum diantara satu dengan lainnya dikarenakan bursa Berjangka selaku pengelola dan Pialang Berjangka selaku pelaku perdagangan Berjangka Komoditi. Disini Pialang berjangka juga sebagai anggota dari bursa berjangka yang harus taat dan tertib tehadap aturan-aturan yang dibuat oleh oleh bursa berjangka berdasarkan tugas, kewajiban dan wewenang dari bursa berjangka tersebut. Bursa berjangka memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan pasar forward (forward market) atau pasar fisik lainnya yang biasa kita kenal. Bursa berjangka (futures exchange) didirikan oleh para anggota atas dasar kepentingan yang sama (membership organization) bersifat sukarela dan berorientasi non profit sematamata untuk kepentingan perlindungan usaha para anggota khususnya petani, pedagang dan prosesor komoditi yang membutuhkan sarana lindung nilai (hedging) dari kerugian yang diderita akibat adanya fluktuasi harga yang terkadang sulit untuk diprediksi. Maka, setiap anggota perlu tergabung dalam sebuah organisasi bursa berjangka. Bursa 61
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 berjangka masih memegang teguh prinsip klasik tersebut, di mana bursa wajib memberi perlindungan bagi para anggota yang tergabung dalam kegiatan perdagangan berjangka dan secara sukarela mendirikan bursa untuk kepentingan para anggotanya. Oleh karena itu setiap anggota yang ingin bertransaksi harus membayar uang keanggotaan guna mendapatkan hak akses atau lebih dikenal dengan seats. Para anggota bursa boleh perorangan atau perusahaan yang aktif bertransaksi di pasar berjangka. Secara fisik lantai perdagangan berjangka berada di bursa, setiap komoditi yang ditawarkan dimasukan papan harga (Pit). Setiap kontrak memiliki spesifikasi kontrak dan sistem perdagangannya menggunakan sistem (Open Outcry) belum dilakukan secara elektronik (online system). 2. Kontrak berjangka memiliki bentuk kontrak standar berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan seperti mutu, jenis dan harga yang jelas. Kontrak berjangka memiliki lembaga kliring yang memberikan jaminan secara penuh terhadap penyelesaian transksi atas kontrak berjangka. Persyaratan dalam pembayaran perdagangan berjangka dilakukan dalam bentuk margin. Kontrak berjangka memiliki jam perdagangan dan penutupan perdagangan setiap hari (daily settlement). Setiap posisi berjangka dapat ditutup setiap saat. Pada dasarnya Perdagangan Berjangka komoditi di Indonesia sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 10/2011 perubahan atas Undang-Undang No. 32/1997, prinsipnya tidak jauh berbeda dengan yang dianut oleh bursa-bursa internasional lainnya di seluruh dunia, karena konsep dasarnya mengacu pada prinsip perdagangan berjangka di Amerika Serikat. 3. Hubungan Pialang Berjangka dengan Nasabah mempunyai hubungan hukum yang saling membutuhkan dan mempunyai timbal balik, ini dikarenakan Nasabah selaku pemilik modal dan pelaku perdagangan berjangka di Bursa Berjangka yang di fasilitasi oleh Pialang/Wakil Pialang Berjangka. Dengan demikian terlihat bahwa Pialang/Wakil Pialang Berjangka hanya sebagai pihak perantara terhadap keinginan untuk melakukan perdagangan berjangka komoditi yang akan dilakukan oleh Nasabah. Hal ini karena untuk melakukan perdagangan berjangka komoditi di Bursa Berjangka tidak dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat umum, akan tetapi harus melalui Pialang/Wakil Pialang Berjangka. DAFTAR PUSTAKA BUKU Batu, Pantas Lumban, Perdagangan Berjangka Futures Trading. Elex Media Komputindo, Jakarta 2010 Siahaan, Hinsa, Seluk Beluk Perdagangan Instrumen Derivatif, Elex Media komputindo, Jakarta 2008 62
YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Edisi Februari 2017 – ISSN : 2581-0243 Wijaya, Johanes Arifin. Bursa Berjangka. Penerbit Andi, Yogyakarta 2005. DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka SK Kepala Bappebti Nomor 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif SK Kepala Bappebti No. 72/BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang kontrak derivatif yang diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif SK Kepala Bappebti Nomor: 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 tentang komoditi yang dapat dijadikan subyek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka WEBSITE http://www.bappepti.go.id http :// www.bbj-jfx.com
63
