13
BAB II TINJAUAN UMUM PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG JASA PERDAGANGAN EKSPOR
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Penanaman Modal Istilah penanaman modal merupakan terjemahan kata “investment” dari bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penanam modal atau investasi. Selanjutnya kita mengenal istilah Penanaman Modal yang berasal dari istilah asing “foreign investment”.12 Istilah investasi sering digunakan berkaitan dengan hubungan internasional, sedangkan istilah penanaman modal lebih sering kita temukan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Meskipun di Indonesia kementrian yang membidangi penanam modal disebut dengan Menteri Investasi (MENIVES) selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan demikian, pemakaian istilah tersebut tampak adanya ketidakkonsistenan dalam penggunaan kedua istilah tersebut. Oleh karena itu, kedua istilah penanaman modal atau investasi tersebut sah-sah saja untuk digunakan. Komaruddin memberikan pengertian tentang istilah investasi dalam 3 (tiga) pengertian, yaitu: a. b. c.
Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya. Suatu tindakan untuk membeli barang-barang modal. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan hasil pendapatan di masa yang akan datang. 13 12
Rosyidah Rakhmawati, 2004, Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global, Banyumedia, Malang, hal. 2-3 13
Komarudin, dalam Rosyidah Rakhmawati, Ibid, hal. 5.
13
14
H.M.N Purwosutjipto mengatakan bahwa modal asing adalah: a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diperkenankan ditransfer ke luar negeri, tetapi tidak ditransfer dan dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. 14 Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 khususnya pada pasal 1 ayat 1 – 9 (UU PM) menyebutkan bahwa: Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)
Ayat (6)
14
Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan atau pemerintah asing yang melakukan penanam modal di wilayah negara Republik Indonesia.
Purwosutjipto dalam Rosidah Rakhmawati, Ibid, hal. 6.
15
Ayat (7)
Ayat (8)
Ayat (9)
Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
Dengan demikian, pengertian Penanaman Modal sesuai dengan rumusan pasal 1 tersebut di atas hanyalah penanam modal yang dilaksanakan secara langsung (direct investment) dan bukan penanam modal secara tidak langsung (portfolio investment) di mana pemilik modal hanya mempunyai kekuasaan langsung dalam pengelolaan manajemen perusahaan tersebut. Perbedaan ini penting agar kita bisa membedakan secara tegas yang mana masuk kategori penanam modal khususnya Penanaman Modal dan yang mana bukan sebagai Penanaman Modal, meskipun di dalamnya terdapat unsur asing. Pengertian secara umum, batasan yang dimaksud penanaman modal meliputi baik penanam modal dalam negeri maupun modal asing yaitu modal yang dimaksudkan untuk dikembangkan lebih lanjut melalui kegiatan usaha yang bersifat ekonomis. Begitu juga dengan pengertian modal asing, pada hakekatnya berarti suatu modal yang berasal dari luar negeri dan dimasukkan ke dalam wilayah suatu negara untuk ditanamkan atau dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai kegiatan usaha yang bersifat ekonomi. 15
15
Ibid.
16
Ismail Suny dan Rudiono Rochmat16 berpendapat bahwa perumusan Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengandung tiga unsur pokok, yaitu: 1. Penanaman modal secara langsung Penanaman
modal
(investor)
diberikan
kekuasaan
penguasaan
dan
penyelenggaraan pimpinan dan perusahaan dimana modalnya ditanam dalam artian bahwa penanaman modal mempunyai penguasaan atas modal yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. 2. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan Dalam
menjalankan
perusahaan
atau
melaksanakan
pekerjaan,
memperhitungkan laba rugi dapat diperkirakan dalam pembukuan melakukan atau menjalankan perusahaan di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 cara: a. Perusahaan itu berkedudukan di luar negeri dan menjalankan perusahaan di Indonesia, dengan hanya mempunyai kantor tertentu ataupun kantor cabang atau kantor kuasa tertentu, tanpa mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. b. Dengan mendirikan badan hukum di Indonesia, dan berkedudukan di Indonesia. 3. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal dapat dijalankan dengan membedakan antara kredit dan penanam modal dilihat dari penggunaannya, yaitu:
16
Ismail Suny dan Rudiono Rochmat, 1971, Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 11.
17
Kredit adalah bentuk pinjaman maka resiko ditanggung oleh peminjam dan tidak oleh pemilik atau pemberi kredit. Penanaman Modal adalah penggunaannya untuk penanam atau pemilik modal asing maka resiko ditanggung oleh penanam. Kemudian Kartasapoetra menyebutkan adanya beberapa hal yang menonjol dari ketentuan Undang-Undang tentang Penanaman Modal: 1. Undang-Undang tentang Penanaman Modal tidak mengatur perihal kredit atau peminjaman modal, melainkan hanya mengatur tentang Penanaman Modal. Dengan demikian hubungannya dengan kemungkinan pembangunan perusahaan di tanah air dalam rangka menunjang pembangunan. 2. Memberi kemungkinan perusahaan tersebut dijalankan dengan modal asing sepenuhnya (direct investment, joint venture, joint enterprise). 3. Dijalankan direct investment, dalam hal ini bukan hanya modal saja, tetapi juga kekuasaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatunya diperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia, dan sejauh mana kebijaksanaan tidak melanggar hukum dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. 4. Bentuk kerjasama joint venture merupakan kerjasama antara pihak domestik dengan pemilik modal asing. Joint venture ini juga bisa termasuk kategori Penanaman Modal Dalam Negeri. 5. Bentuk kerjasama joint enterprise merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing dalam bentuk kerjasama antar perusahaan. 17 6. Berbeda dengan kredit yang resiko penggunaannya ditanggung oleh pihak peminjam, dalam Penanaman Modal maka resiko penggunaannya menjadi tanggungan pihak penanam modal. Adanya berbagai pengertian terhadap penanaman modal diharapkan dapat membuka wawasan pemikiran kita, bahwa pengertian penanaman modal khususnya modal asing bukan hanya yang terdapat pada perumusan pasal Undang-Undang Penanaman Modal saja, akan tetapi lebih luas dari itu sehingga
17
Kartasapoetra G, Rien G. Kartasapoetra,1991, Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Paten Dalam Kaitannya dengan Alih Teknologi dan Kepemimpinan Nasional, Pionir Jaya, Bandung, hal. 17.
18
pemahaman kita terhadap Penanaman Modal beserta implikasinya dapat lebih dimengerti. Sebab tanpa pengertian yang luas, tentunya dapat membawa kita pada rasa apriori yang pada akhirnya bisa menolak terhadap perbedaan Penanaman Modal. Padahal keberadaan Penanaman Modal dimanapun ia berada atau melakukan operasinya tidak akan dapat dibendung kehadirannya oleh negaranegara penerima modal asing. Apalagi dengan dukungan globalisasi dunia lewat transportasi dan komunikasi yang tidak lagi membedakan jarak negara yang satu dengan negara yang lainnya. Pada sisi lain dengan kehadiran penanaman modal, khususnya Penanaman Modal
yang
rata-rata
dimonopoli
oleh
perusahaan
transnational
atau
multinational corporation yang menjelajahi hampir seluruh wilayah permukaan bumi ini melalui operasinya di berbagai negara merupakan suatu fakta yang tidak dapat dihindari. Sebab perusahaan transnasional atau multinasional inilah yang merupakan cikal bakal Penanaman Modal secara langsung ke berbagai negara dengan menanamkan modalnya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pemerintah Indonesia berkeinginan untuk memanfaatkan kehadiran penanaman modal khususnya Penanaman Modal ke Indonesia merupakan suatu langkah tepat dan strategis. Oleh karena dengan mengundang penanaman modal untuk masuk ke Indonesia, berarti kita bertekad untuk maju sejajar dengan bangsa-bangsa atau negara-negara yang sudah maju berkat adanya atau suntikan dana, skill, manajemen dari penanaman modal, khususnya Penanaman Modal dalam mengelola sumber daya ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. Pengaturan yang bersifat strategik itulah yang membawa Indonesia berdiri sejajar
19
dengan bangsa-bangsa atau negara-negara lainnya. Dengan demikian tidak ada alternatif lain guna mengundang penanaman modal khususnya Penanaman Modal ke Indonesia selain diperlukan adanya pengaturan pemerintah yang konsisten dan terpadu agar dapat memberikan keuntungan bukan hanya kepada penanaman modal khususnya Penanaman Modal saja, tetapi juga kepada pemerintah. Pemerintah di samping menerima masuknya para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia seharusnya dibarengi juga dengan menetapkan dasar hukum dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal. Dasar hukum Penanaman Modal di Indonesia adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sumantoro telah melakukan penelitian inventarisasi lengkap tentang seluruh
peraturan
perundang-undangan
investasi
di
Indonesia
dengan
menggunakan kriteria: 1. Peraturan perundang-undangan yang merupakan latar belakang peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal; 2. Peraturan perundang-undangan yang langsung mengatur kegiatan penanaman modal;
20
3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang menjadi subjek dari kegiatan penanaman modal; 4. Peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung menunjang dan memberi fasilitas pada penyelenggaraan penanaman modal; dan 5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang karena bentuk, sifat, ruang lingkupnya tidak termasuk kriteria di atas, akan tetapi berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan penanaman modal.18 Berdasarkan penelitian tersebut, Sumantoro memperoleh sejumlah peraturanperaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal sebagai berikut: 1. Undang-undang berjumlah 27 buah; 2. Peraturan pemerintah berjumlah 13 buah; 3. Keputusan/instruksi presiden/presidium kabinet berjumlah 32 buah; 4. Keputusan menteri berjumlah 168 buah; 5. Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berjumlah 16 buah 6. Keputusan Bank Indonesia (Biro Lalu Lintas Devisa) berjumlah 22 buah; 7. Surat edaran dan lain-lain berjumlah 32 buah.19 Sedangkan untuk tahun 2007 ini tentunya jumlah tersebut sudah sangat jauh berbeda, mengingat semakin banyak ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan penanaman modal yang dikeluarkan guna mengatur kegiatan penanaman modal di Indonesia. Apalagi dengan bergabungnya Indonesia pada World Trade Organization (WTO) dengan mengesahkannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 maka semakin banyak ketentuan-ketentuan hukum baru di bidang penanaman modal sebagai konsekuensi penyesuaian dengan prinsip-prinsip liberalisasi investasi.
18
Sumantoro, dalam Rosyidah Rakhmawati, Op.Cit, hal. 27.
19
Ibid.
21
2.2 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Bagi Penanam Modal Asing Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal (UU PM) dalam Pasal 14 diuraikan mengenai hak penanam modal asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dimana setiap penanam modal berhak mendapat: a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan; b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya. c. Hak pelayanan; dan d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping hak tersebut di atas, dalam pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (UU PM) menyebutkan penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap: a. Modal; b. Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain; c. Dana yang diperlukan untuk: 1. Pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi, atau 2. Penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal. d. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal; e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman; f. Royalti atau biaya yang harus dibayar; g. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal; h. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal; i. Kompensasi atas kerugian; j. Kompensasi atas pengambilalihan; k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan l. Hasil penjualan asset
22
Selain menentukan hak bagi investor asing, pemerintah juga menentukan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh investor asing tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 (UU PM) adalah setiap penanam modal berkewajiban: a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. Membuat laporan tentang kegiatan penanam modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha modal; dan e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping hak dan kewajiban tersebut di atas, dalam pasal 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 (UU PM) menyebutkan setiap penanam modal bertanggung jawab: a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara. d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah di samping memberikan hak, kewajiban dan tanggung jawab bagi Penanam Modal Asing, juga memberikan fasilitas sesuai dengan pasal 18 ayat 1-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) adalah: Ayat (1)
Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanam modal.
23
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)
Fasilitas penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang: a. melakukan perluasan usaha; atau b. melakukan penanaman modal baru. Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini: a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangunan infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa; a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. b. pembebasan atau keinginan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; d. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
24
Ayat (6)
Ayat (7)
Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Selain fasilitas
yang diberikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18
pemerintah juga memberikan kemudahan pelayanan dan perizinan sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) untuk memperoleh: a. Hak atas tanah; b. Fasilitas pelayanan keimigrasian; dan c. Fasilitas perizinan impor. Para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di Bali, pemerintah mengharapkan perusahaan tersebut harus berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Badan hukum menurut hukum Indonesia yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas (PT). Dengan berbentuk badan hukum Indonesia, maka perusahaan asing tersebut dijamin atau dilindungi hak-haknya secara hukum oleh pemerintah.
2.3 Pengertian Ekspor dan Impor Serta Kegiatannya Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir, sedangkan orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Kegiatan ekspor (menjual barang ke luar negeri) dapat menghasilkan devisa bagi negara. Devisa adalah masuknya uang asing ke
25
negara kita. Uang asing yang masuk ke negara kita tersebut dapat kita gunakan untuk membayar barang- barang dan jasa dari luar negeri (barang impor). Kegiatan ekspor impor dilakukan antarnegara untuk mencukupi kebutuhan rakyat masing-masing negara. Indonesia mengimpor barang dari luar negeri karena kita tidak dapat menghasilkan barang tersebut ataupun jika kita dapat menghasilkan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan kita mengekspor barang ke luar negeri karena negara lain membutuhkan barang dan jasa yang kita hasilkan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri mereka. 1.
Prosedur atau langkah-langkah dalam proses Ekspor Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam proses ekspor :
1) Mencari tahu terlebih dahulu apakah barang yang akan kita ekspor tersebut termasuk barang yang dilarang untuk diekspor, diperbolehkan untuk diekspor tetapi dengan pembatasan, atau barang yang bebas diekspor (menurut undangundang dan peraturan di Indonesia).20 2) Memastikan juga apakah barang kita diperbolehkan untuk masuk ke Negara tujuan ekspor. 3) Jika kita
sudah mendapatkan pembeli (buyer),
menentukan sistem
pembayaran, menentukan quantity dan spesifikasi barang, dll, maka selanjutnya kita mempersiapkan barang yang akan kita ekspor dan dokumendokumennya sesuai kesepakatan dengan buyer.
20
www.insw.go.id, diunggah tanggal 10 Februari 2013.
26
4) Melakukan pemberitahuan pabean kepada Pemerintah (Bea Cukai) dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta dokumen pelengkapnya. 5) Setelah eksportasi kita disetujui oleh Bea Cukai, maka akan diterbitkan dokumen NPE (Nota Persetujuan Ekspor). Jika sudah terbit NPE, maka secara hukum barang kita sudah dianggap sebagai barang ekspor. 6) Melakukan stuffing dan mengapalkan barang kita menggunakan modal transportasi udara (air cargo), laut (sea cargo), atau darat. 7) Mengasuransikan barang atau kargo kita (jika menggunakan term CIF) 8) Mengambil pembayaran di Bank (Jika Menggunakan LC atau pembayaran di akhir)
2. Beberapa Tahapan Prosedur ekspor Indonesia Beberapa Tahapan Prosedur ekspor Indonesia diatur oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan perdagangan luar negeri mencakup tata niaga barang ekspor, bea keluar barang dan surat izin kegiatan ekspor. Tahapan prosedur ekspor21 harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Tata niaga barang ekspor berupa pemeriksaan barang yang dilakukan oleh surveyor dan tata cara pengiriman barang. Bea keluar barang berupa pengenaan tarif beserta pengenaan pajak ekspor atau pajak ekspor tambahan. Surat izin kegiatan ekspor meliputi tata cara pengisian formulir, surat pemberitahuan ekspor barang atau surat pemberitahuan ekspor barang tertentu.
21
http://ekspor.org/teknis-ekspor/beberapa-tahapan-dalam-prosedur-ekspor-barang/
27
Prosedur ekspor Indonesia yang dijalani oleh pelaku usaha di departemen perdagangan untuk mendapatkan surat izin kegiatan ekspor yang terdaftar (Approved Exporter). Departemen Perdagangan Republik Indonesia menyediakan dua metode pengajuan permohonan izin ekspor. Metode pertama, pengajuan permohonan melalui situs resmi Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Metode kedua, pelaku usaha mendatangi langsung ke loket pelayanan perdagangan luar negeri. Sebelum mengisi formulir registrasi eksportir, pelaku usaha sudah mempersiapkan kelengkapan dokumen dan data. Kelengkapan dokumen dan data diperlukan oleh departemen perdagangan untuk pemrosesan penerbitan berkas perizinan. Isi dokumen dan data tersebut antara lain surat izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib perusahaan, surat keterangan lokasi perusahaan, surat akta pendirian perusahaan dan surat akta perubahan terakhir yang telah disahkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia, sertifikat tanah perusahaan, laporan keuangan perusahaan, nama-nama penanggung jawab perusahaan beserta NPWP masing-masing penanggung jawab perusahaan, tanda pengenal perusahaan eksportir. Dokumen dan data akan dikembalikan kepada pelaku usaha apabila dokumen data tersebut dinilai oleh petugas di departemen perdagangan terdapat unsur pelanggaran (tracking). Departemen perdagangan tidak akan memproses lebih lanjut surat permohonan izin eksporter tersebut. Sebaliknya, jika dokumen dan data dinyatakan valid akan diterbitkan surat izin ekspor. Bersamaan dengan itu, departemen perdagangan akan memberikan data elektronik perizinan ekspor
28
ke Indonesia National Single Window (INSW) atau Foreign Trade Association (FTA). Pelaku usaha dapat mengambil langsung berkas perizinan ekspor di loket pelayanan perdagangan luar negeri. Prosedur ekspor Indonesia ini diberlakukan oleh departemen perdagangan untuk perusahaan yang kegiatan ekspor melibatkan barang yang diatur dan diawasi tata niaganya. Sedangkan barang ekspor yang tidak diatur atau diawasi tata niaganya cukup menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat izin perdagangan usaha ini dikeluarkan oleh kantor wilayah departemen perindustrian dan perdagangan setempat. Departemen Perdagangan Republik Indonesia akan mengeluarkan peraturan terbaru terkait dengan barang ekspor yang diatur dan diawasi tata niaganya. Oleh karena itu, pelaku usaha harus sering memeriksa status barang ekspornya. Selama pelaku usaha mengikuti prosedur ekspor, pelaku usaha akan dilibatkan oleh banyak instansi. Sejak barang ekspor tiba di pelabuhan atau bandara, kelengkapan dokumen dan data yang berkaitan dengan barang ekspor merupakan harga mati. Dokumen dan data yang tidak sesuai dengan keadaan barang ekspor akan ditolak oleh departemen perdagangan dan kepabeanan. Jika terdapat unsur pelanggaran (tracking) dapat melibatkan institusi lain seperti Kepolisian Republik Indonesia.
3. Pengertian / Definisi Ekspor dan Impor Serta Kegiatannya Kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain disebut ekspor, sedangkan kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain disebut impor, kegiatan demikian itu akan menghasilkan devisa bagi negara. Devisa merupakan
29
masuknya uang asing ke negara kita dapat digunakan untuk membayar pembelian atas impor dan jasa dari luar negeri. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produk impor merupakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat dihasilkan, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan. Pengutamaan ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik, menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antarberbagai produk. Selain harga, kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk.
4. Produk ekspor dan impor dari negara Indonesia Secara umum produk ekspor dan impor dapat dibedakan menjadi dua yaitu barang migas dan barang non migas. Barang migas atau minyak bumi dan gas adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas. Barang non migas adalah barang-barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas, seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas. a. Produk ekspor Indonesia Produk ekspor Indonesia meliputi hasil produk pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil industri dan begitupun juga jasa.
30
1) Hasil Pertanian Contoh karet, kopi kelapa sawit, cengkeh, teh, lada, kina, tembakau dan cokelat. 2) Hasil Hutan Contoh kayu dan rotan. Ekspor kayu atau rotan tidak boleh dalam bentuk kayu gelondongan atau bahan mentah, namun dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi, seperti mebel. 3) Hasil Perikanan Hasil perikanan yang banyak diekspor merupakan hasil dari laut. produk ekspor hasil perikanan, antara lain ikan tuna, cakalang, udang dan bandeng. 4) Hasil Pertambangan Contoh barang tambang yang diekspor timah, alumunium, batu bara tembaga dan emas. 5) Hasil Industri Contoh semen, pupuk, tekstil, dan pakaian jadi. 6) Jasa Dalam bidang jasa, Indonesia mengirim tenaga kerja keluar negeri antara lain ke Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. b. Produk Impor Indonesia Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi bahan baku dan bahan penolong serta bahan modal. Barang-barang konsumsi merupakan barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, susu, mentega, beras, dan daging. Bahan baku dan bahan penolong merupakan barang- barang yang diperlukan untuk kegiatan industri baik sebagai
31
bahan baku maupun bahan pendukung, seperti kertas, bahan-bahan kimia, obatobatan dan kendaraan bermotor. Barang Modal adalah barang yang digunakan untuk modal usaha seperti mesin, suku cadang, komputer, pesawat terbang, dan alat-alat berat. Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertanian, antara lain, beras, terigu, kacang kedelai dan buah-buahan. Produk impor Indonesia yang berupa hasil peternakan antara lain daging dan susu. Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertambangan antara lain adalah minyak bumi dan gas, produk impor Indonesia yang berupa barang industri antara lain adalah barang-barang elektronik, bahan kimia, kendaraan. Dalam bidang jasa Indonesia mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri.
5.
Kegiatan pertukaran barang dan jasa antara Indonesia dan luar negeri Secara umum pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara
lain dilakukan dalam bentuk kerjasama antar lain: 1. Kerjasama Bilateral Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara dalam pertukaran barang dan jasa. 2. Kerjasama regional Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan dua negara atau lebih yang berada dalam satu kawasan atau wilayah tertentu. 3. Kerjasama multilateral Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dua negara yang dilakukan dari seluruh dunia.
32
6.
Manfaat kegiatan ekspor dan impor Berikut ini manfaat dari kegiatan ekspor dan impor a. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. b. Pendapatan negara akan bertambah karena adanya devisa. c. Meningkatkan perekonomian rakyat. d. Mendorong berkembangnya kegiatan industri
7. Keuntungan Ekspor Impor Keuntungan ekspor antara lain adalah : a. Memperluas Pasar bagi Produk Indonesia Kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk Indonesia ke luar negeri. Contohnya batik Indonesia yang mulai dikenal di dunia, jika permintaan batik di luar negeri meningkat maka produsen batik di Indonesia akan semakin luas pemasaranya. Dengan demikian, kegiatan produksi batik di Indonesia akan semakin berkembang. b. Menambah Devisa Negara Perdagangan antarnegara memungkinkan eksportir Indonesia untuk menjual barang kepada masyarakat luar negeri. Transaksi ini dapat menambah penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan negara bertambah karena devisa merupakan salah satu sumber penerimaan negara. c. Memperluas Lapangan Kerja Kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin luasnya pasar bagi produk Indonesia, kegiatan produksi di dalam negeri
33
akan meningkat. Semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga lapangan kerja semakin luas. Dengan ekspor, batik ini dapat dipasarkan hingga ke luar negeri. melakukan barter tidak bisa memanfaatkan sendiri barang hasil pertukaran, negara tersebut dapat mengalihkan barang ke negara lain. Barter ini disebut barter alih. Bentuk barter lainnya adalah imbal beli. Imbal beli merupakan persetujuan untuk saling membeli barang/jasa yang dibutuhkan. Pemasok barang/jasa menerima sebagian atau seluruh pembayaran dalam bentuk barang/jasa lain. Misalnya, Indonesia yang ingin menjual kopra ke Brasil harus pula membeli suatu barang produksi Brasil. d. Memperoleh Barang dan Jasa yang Tidak Bisa Dihasilkan sendiri Setiap negara memiliki sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Misalnya, keadaan alam Indonesia tidak bisa menghasilkan gandum dan Amerika tidak bisa menghasilkan kelapa sawit. Perdagangan antarnegara mampu mengatasi persoalan tersebut. Perdagangan antarnegara memungkinkan Indonesia untuk memperoleh gandum dan Amerika memperoleh minyak kelapa sawit. Perdagangan antarnegara akan bisa mendatangkan barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri. Misalnya Indonesia belum mampu memproduksi mesin-mesin berat. Oleh karena itu, Indonesia melakukan perdagangan dengan Amerika, Jepang, Cina dan Korea Selatan dalam pengadaan alat-alat tersebut.
34
e. Memperoleh Teknologi Modern Proses produksi dapat dipermudah dengan adanya teknologi modern. Misalnya, penggunaan mesin las pada pabrik perakitan sepeda motor. Mesin ini mempermudah proses penyambungan kerangka motor. Contoh lainnya adalah mesin fotokopi laser. Mesin ini bisa menggandakan dokumen dengan lebih cepat dan jelas. Tingkat teknologi di negara kita umumnya masih sederhana. Pengembangan teknologi masih lambat karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung kegiatan produksi, kita dapat mengimpor teknologi dari luar negeri. Impor teknologi modern. Perdagangan antarnegara juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari teknologi dari negara lain. Mengapa demikian? Dalam perdagangan biasanya terjadi pertukaran informasi. Dari saling bertukar informasi ini, Indonesia dapat belajar teknik produksi baru dan pemanfaatan teknologi modern. f. Memperoleh Bahan Baku Setiap
kegiatan
usaha
pasti
membutuhkan
bahan
baku.
Untuk
memproduksi mobil dibutuhkan besi dan baja. Untuk memproduksi ember, mangkuk, dan kursi plastik dibutuhkan plastik. Tidak semua bahan baku produksi tersebut dihasilkan di dalam negeri. Mungkin ada yang diproduksi di dalam negeri, tetapi harganya lebih mahal. Pengusaha tentu lebih menyukai bahan baku yang harganya lebih murah. Demi kelangsungan produksi, pengusaha harus menjaga pasokan bahan bakunya. Salah satu caranya dengan mengimpor bahan baku dari luar negeri.
35
Negara-negara tujuan Ekspor dan Ekspor Indonesia : 1. Jepang
Impor : alat alat elektronik, sepeda motor, dan mobil
Ekspor : LNG, karet, batu bara, udang, dan kayu.
2. Amerika Serikat
Impor : pesawat terbang dan mesin-mesin
Ekspor : tekstil, teh, minyak dan gas bumi
3. Australia
Impor : daging, susu, dan wol
Ekspor : karet dan hasil perkebunan
4. Brazil
Impor : gula, madu dan makanan ternak
Ekspor : karet, pakaian jadi, aluminium, dan barang elektronik.
5. Meksiko
Impor : bahan kimia, elektronik, dan bahan obat-obatan
Ekspor : karet, kina, kelapa sawit, dan bauksit
