BAB II KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL INDONESIA. A. Asas, Manfaat dan Tujuan Penanaman Modal Indonesia

24

BAB II KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL INDONESIA

A. Asas, Manfaat dan Tujuan Penanaman Modal Indonesia 1. Asas-asas penanaman modal Paul Scholten dalam risalahnya, Rechts-beginselen menyatakan bahwa asas-asas hukum itu adalah “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita (tendenzen, welke ons zedelijk oordeel aan het recht stelt). H.J. Hommes dalam “Algemene rechts-beginselen voor de praktijk” berpendapat bahwa asas-asas hukum yang konkrit, melainkan perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk (rishtnoer) bagi hukum yang berlaku 38. Menurut Eikemma Hommes, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Sebagai

hukum positif

Indonesia,

UU

Penanaman

Modal

juga

mengandung asas hukum yang menjadi pedoman atas kaidah hukum yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut. Adapun asas-asas hukum tersebut adalah: 39

38

O. Notohamidjojo, Soal-soal pokok Filsafat Hukum (Salatiga:Griya Media, 2011) hlm 23 39 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

Universitas Sumatera Utara

25

a. asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. b. asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal c. asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir

dari

penyelenggaraan

penanaman

modal

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan d. asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal dari negara asing lainnya e. asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. f. asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing g. asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk


26

menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang h. asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup i. asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi j. asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional 2. Manfaat penanaman modal Hadirnya Investor dalam kegiatan penanaman modal di suatu negara diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembangunan ekonomi di suatu negara, baik penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing maupun investor dalam negeri. Namun beberapa literatur mencatat bahwa manfaat penanaman modal asing selalu menjadi pembahasan utama mengingat bahwa kegiatan penanaman modal asing berkaitan dengan masuknya modal asing ke dalam negeri. Menurut Gunarto Suhardi, “Investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio karena investasi langsung lebih permanen.” Selain itu manfaat investasi langsung adalah sebagai berikut: 40 a. Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk.

40

Sentosa Sembiring, Op.cit, hal 8


27

b. Mempunyai kekuatan penggandaan ekonomi local. c. Memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi. d. Bila di produksi diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha local di samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara. e. Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing. f. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena baik investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan. Manfaat penanaman modal asing juga dikemukakan secara sistematis oleh William A. Fennel dan Joseph W. Tyler, serta Eric M.Burt. Manfaat tersebut meliputi: 41 a. memberi modal kerja; b. mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar; c. meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional (multinational enterprise atau MNE); d. penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru; e. negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi resiko ketika PMA yang masuk ke negerinya, ternyata tidak mendapatkan untung dari modal yang diterimanya;

41

Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hlm 87


28

f. Membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negaranegara penerima; 3. Tujuan penanaman modal Menurut Yusnan, UU Penanaman Modal bertujuan untuk beberapa hal diantaranya, pertama, sebagai bentuk kepastian terhadap berbagai ketidakpastian yang terkait dengan kegiatan investasi; kedua, untuk memperbaiki image investasi dalam negeri sehingga menjadikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk-produk asing tetapi tempat yang layak untuk melakukan investasi dan setidak-tidaknya dengan diterbitkannya Undang-undang ini terlihat ada respon positif yang ditunjukkan dari angka statistic persetujuan investasi dan realisasi investasi 42. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU Penanaman Modal, disebutkan mengenai tujuan diselenggarakannya penanaman modal, antara lain: a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. b. Menciptakan lapangan pekerjaan. c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. d. Meningkatkan kemajuan daya saing usaha nasional. e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

42

Sentosa Sembiring, Op.cit., hlm 130


29

h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. 43 B. Faktor Pendorong Penanaman Modal Berbagai studi tentang penanaman modal asing menunjukkan bahwa motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara adalah mencari keuntungan. 44 Dalam berbagai literatur dikemukakan, bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi investor asing ingin menanamkan modalnya di suatu negara. Para ahli pada umumnya berpendapat selain faktor biaya produksi di negaranya cukup mahal, juga ingin memperluas jaringan usaha. Menurut Sujud Margono, motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara didorong oleh berbagai faktor, antara lain: 1. Upah buruh murah Untuk menekan biaya produksi, perusahaan negara-negara maju melakukan investasi di negara-negara berkembang dengan tujuan untuk mendapatkan upah butuh yang murah, harapan ini didukung oleh karena kebanyakan negara berkembang memiliki tenaga kerja yang melimpah, dengan

43

Dhaniswara. K Harjono, Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007) hlm 107 44 Erman Rajagukguk, Hukum Investasi di Indonesia (Jakarta:UI Press, 2005) hlm 1


30

tingkat upah yang jauh lebih murah dibandingkan upah buruh untuk pekerjaan yang sama di negara-negara maju. 2. Dekat dengan sumber bahan mentah Bahan mentah merupakan faktor yang sangat penting dalam proses produksi. Kebanyakan negara-negara maju memiliki bahan mentah yang sangat terbatas, sedangkan negara-negara berkembang memiliki bahan mentah yang belum dieksploitasi. Untuk itulah negara-negara maju melakukan penanaman modal dengan memindahkan industrinya ke negara-negara berkembang. 3. Menemukan pasar yang baru Negara-negara maju berusaha menanamkan modal di negara lain dengan tujuan untuk menjaga pasar hasil produksinya. Berkaitan dengan upaya menemukan pasar yang baru, paling tidak ada 3 (tiga) alasan mengapa investor datang ke suatu negara, yaitu: 45 a. mengamankan komoditi ekspor dan mengambil keuntungan dari rendahnya upah buruh dalam menghasilkan produk-produk teknologi yang rendah; b. memperoleh akses terhadap pasar konsumen yang lebih besar; c. mengambil keuntungan sendiri dari struktur sosial, politik dan ekonomi yang unik yang tidak mudah ditiru oleh orang lain. 4. Royalti dari alih teknologi Penanaman modal asing, seringkali diikuti dengan alih teknologi. Negara investor akan mendapatkan keuntungan dari proses transfer teknologi melalui

45

Sentosa Sembiring, Op.cit, hlm 23


31

penjualan hak merek, paten, rahasia dagang, desain industry. Transfer teknologi meliputi product, production process, machinery. 5. Penjualan bahan baku dan suku cadang Investor asing juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan bahan baku. Hal ini terkait dengan ciri negara berkembang yaitu belum dapat memproduksi bahan baku yang memadai yang dapat dijadikan barang jadi, sehingga penjualan suku cadang di negara berkembang menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi investor, misalnya penjualan suku cadang di bidang industry otomotif. 6. Fasilitas dan Insentif Pemberian Fasilitas dan insentif merupakan salah satu daya tarik investor dalam menanamkan modalnya Faktor pendorong terjadinya penanaman modal yang telah disebutkan diatas hanya dapat terjadi apabila didukung oleh keadaan di negara tujuan investasi sekaligus sebagai faktor penarik terjadinya penanaman modal. Menurut Erman Rajagukguk, untuk bisa mendatangkan investor setidak-tidaknya dibutuhkan tiga syarat yang harus dimiliki oleh suatu negara, yaitu: 46 1. Syarat adanya kesempatan ekonomi (Economic Opportunity) Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya kesempatan ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, ketersediaan lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja

46

Erman Rajagukuguk, Op cit, hlm 40


32

murah dan tersedianya pasar yang prospektif. 47 David Ricardo berdasarkan Teori Keunggulan Komparatif menyebutkan bahwa keunggulan komparatif adalah keunggulan relatif suatu barang dalam perdagangan internasional yang diukur berdasarkan ratio nilai tukar suatu barang terhadap barang lain yang diproduksi suatu negara dibandingkan dengan nilai tukar barang-barang yang sama yang diproduksi negara lainnya 48. Hal tersebutlah yang mendasari suatu negara melakukan kegiatan perdagangan Internasional dan Investasi. Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki keunggulan komparatif dan alamiah mengingat Indonesia adalah negeri yang sangat luas dengan diberkahi kelimpahan kekayaan alam, selanjutnya jumlah penduduk yang sangat besar juga berpotensi membentuk pasar dan potensi tenaga kerja yang murah. 49 2. Syarat stabilitas politik (political stability) Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya ke suatu negara adalah kondisi politik di negara tujuan investasi, apakah kondisi politiknya stabil atau tidak. Sebab dengan tidak adanya kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha 50

47

Ibid. http://www.ilmuekonomi.net/2015/11/pengertian-keunggulan-komparatif-keunggulan-absolutperdagangan-internasional-beserta-teorinya-menurut-pata-ahli.html (diakses pada 3 Februari 2016 pukul 11:34). 49 Erman Rajagukguk, Op.cit, hlm 41 50 Sentosa Sembiring, Op.cit, hlm 27 48


33

3. Syarat kepastian hukum (legal certainty) Hukum mempunyai peranan dalam perkembangan ekonomi, dengan menyediakan infrastruktur hukum yang memungkinkan bagi berfungsinya sistem ekonomi. Infrastruktur hukum ini, tidak hanya berupa seperangkat kaidah, tetapi meliputi pula lembaga dan proses mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam kenyataan 51. Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya penegakan supresmasi hukum (rule of law) 52. Dengan menciptakan certainty (kepastian), Fairness (keadilan), dan efficiency (efisien) diharapkan mampu memulihkan kepercayaan investor asing untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia. C. Kebijakan Dasar Penanaman Modal Indonesia Berdasarkan Bab III Pasal 4 UU Penanaman modal menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk: 1. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian; dan 2. mempercepat peningkatan penanaman modal Namun dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut, pemerintah harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu:

51

Abdul wahid, “Hukum dan Perkembangan Ekonomi”, dalam Jurnal Arena Hukum, Nomor 9 Tahun 1999, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 23 52 Erman Rajagukguk, Op.cit, hlm 51


34

1. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, bahwa pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.. Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan Pasal 27 UU Penanaman Modal, pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia antara instansi pemerintah dengan pemerintah daerah yang dilakukan oleh (BKPM). 53 Pertimbangan

ditunjuknya

BKPM

sebagai

satu-satunya

instansi

pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia, selama ini pelaksanaan investasi memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Oleh karena itu, dengan adanya pelayanan pada satu atap atau BKPM, diharapkan nantinya pelayanan 53

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 27 hingga Pasal 29.


35

terhadap investor akan menjadi lebih cepat dibandingkan pelaksanaan sebelumnya 54 Keberadaan lembaga yang mengoordinasikan penanaman investasi di Indonesia mempunyai peranan yang sangat strategis karena dengan adanya lembaga tersebut akan menentukan tinggi rendahnya investasi yang diinvestasikan oleh investor, baik investasi asing maupun domestic, semakin baik pelayanan yang diberikan kepada investor, akan semakin banyak investor yang tertarik menanamkan investasinya di Indonesia. 55 Tugas dan fungsi BKPM ditentukan dalam Pasal 28 UU Penanaman Modal, yaitu: 1. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal; 2. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal; 3. menetapkan norma, standard dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal; 4. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; 5. menyusun peta penanaman modal Indonesia; 6. mempromosikan penanaman modal; 7. mengembangkan sector usaha penanaman modal melalui pembinanaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; 54

Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.cit., hlm 228 Ibid., hlm 227

55


36

8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; 9. Mengoordinasikan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya diatur di luar wilayah Indonesia; 10. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu; dan 11. Melaksanakan

pelayanan

penanaman

modal

berdasarkan

ketentuan

perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut dari amanat UU Penanaman Modal tersebut, kepada Kepala BKPM diberikan wewenang untuk mengeluarkan berbagai peraturan dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang kondusif sebagai bentuk penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu demi meningkatkan perekonomian di sector penanaman modal Indonesia, adapun beberapa Peraturan Kepala (perka) BKPM, antara lain: 1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal 3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Fasilitas Penanaman Modal 5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal


37

6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu; 7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM No. 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, dan peraturan lainnya. Apabila berbicara tentang kebijakan penanaman modal di Indonesia, tentu sangat erat kaitannya dengan bidang usaha yang tertutup dan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Hal ini terjadi karena pada umumnya host country membatasi dan memberikan syarat terhadap suatu bidang usaha yang bisa ditanami modal asing yang disebut sebagai daftar negatif investasi (negative list), adapun bentuk pembatasan ini dapat berupa: 56 1. tertutup sama sekali untuk kegiatan investasi asing; 2. terbuka dengan syarat joint enterprise (pembatasan komposisi pemilikan saham); 3. terbuka dengan syarat khusus (kemitraan, syarat ketenagakerjaan, dan sebagainya). Adapun prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam penentuan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan Pasal 5 dan 56

Mahmul Siregar, Pengantar Hukum Investasi (Penanaman Modal), bahan ajar Hukum Penanaman Modal Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Medan 2009


38

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Peryaratan Penyusunan Bidang Usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal adalah penyederhanaan, kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional, transparansi, kepastian hukum, kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal. Pasal 12 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 mengatur bahwa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Kriteria yang populer dengan sebutan K3LM berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007, dirincikan sebagai berikut: 1. memelihara tatanan hidup masyarakat; 2. melindungi keaneka ragaman hayati; 3. menjaga keseimbangan ekosistem; 4. memelihara kelestarian hutan alam; 5. mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun (B3); 6. menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan; 7. menjaga kedaulatan negara; atau 8. menjaga dan memelihara sumber daya terbatas. Penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria

kepentingan

nasional,

yaitu

perlindungan

sumber

daya

alam,


39

perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, seta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Pasal 12 Perpres No. 76 tahun 2007 menegaskan bahwa bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan terdiri dari: 1. Bidang

usaha

yang

terbuka

dengan

persyaratan

perlindungan

dan

pengembangan terhadap UMKMK yang hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kewajaran dan kelayakan ekonomi untuk melindungi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K). 2. Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan terdiri atas bidang usaha yang tidak dicadangkan dan bidang usaha yang tidak dicadangkan dengan pertimbangan kelayakan bisnis. 3. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal untuk memberikan batasan kepemilikan bagi penanam modal asing. 4. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu untuk memberikan pembatasan wilayah administratif penanaman modal. 5. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus dapat berupa apat berupa rekomendasi dari instansi/lembaga pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap suatu bidang usaha termasuk merujuk ketentuan peraturan perundangan yang menetapkan monopoli atau harus bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, dalam bidang usaha tersebut.


40

Walaupun peraturan presiden telah menentukan pedoman penetapan kriteria bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan, namun penentuan bidang usaha untuk penanaman modal asing bersifat dinamis karena setiap waktu dapat berubah yang disesuaikan dengan kondisi bangsa dan negara. 57 Ketentuan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan penanaman modal saat ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang sebelumnya diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010. Adapun pertimbangan berubahnya ketentuan tersebut adalah upaya penyesuaian dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kerangka ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN. D. Hak dan Kewajiban dan Tanggung Jawab Investor Undang-Undang Penanaman Modal Bab IX diatur mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. Pengaturan mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab sosial. 58 Hak penanam modal diatur berdasarkan Pasal 14 UU Penanaman Modal menegaskan bahwa setiap penanam modal berhak mendapat:

57 58

Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.cit, hlm 177 Dhaniswara K. Harjono, Op.cit, hlm 116


41

1. Kepastian hak, hukum dan perlindungan, Pasal 14 huruf a UU Penanaman Modal menyatakan yang dimaksud dengan: a. kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan; b. kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal; c. kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk

memperoleh

perlindungan

dalam

melaksanakan

kegiatan

penanaman modal; 2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya 3. Hak pelayanan 4. Berbagai bentuk fasilitas dan kemudahan Pasal 15 UU Penanaman Modal menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban: 1. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 2. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat; 3. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimana laporan ini merupakan


42

laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang disampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal; 4. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan 5. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 16 UU Penanaman Modal menegaskan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab: 1. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 3. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; 4. menjaga kelestarian lingkungan hidup; 5. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyaaman dan kesejahteraan pekerja; dan 6. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan. Khusus untuk penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, menurut ketentuan Pasal 17 wajib mengalokasikan dana


43

secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. E. Fasilitas dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan UU No 25 Tahun 2007 Sebelum melakukan pemaparan mengenai berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh undang-undang kepada para investor, perlu diketahui mengenai urgensi dari adanya izin prinsip penanaman modal yang wajib dimiliki oleh PMA dan PMDN karena hal ini pada akhirnya akan bermuara pada pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanam modal. Izin prinsip penanaman modal adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha. 59 Menurut Pasal 4 Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2015, Izin Prinsip diberikan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP) di BKPM, Badan Penanaman Modal PTSP (BPMPTSP) Provinsi, Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan PTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya, dimana kewenangan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: 1. Kewenangan izin prinsip oleh pemerintah pusat terdiri atas: a. Penyelenggaraan Penanaman Modal yang lingkupnya lintas Provinsi; b. Penanaman Modal yang meliputi:

59

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 9 ayat (2)


44

1) penanaman Modal terkait sumber daya yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi; 2) penanaman Modal pada bidang industry yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; 3) penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi; 4) penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; 5) penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah negara lain yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan 6) bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang. 2. Kewenangan pemberian izin prinsip oleh pemerintah provinsi terdiri atas: a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota; b. penanaman modal yang kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur; dan c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. Kewenangan izin prinsip oleh pemerintah Kabupaten/Kota, terdiri atas: a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di Kabupaten/Kota


45

b. yang diperbantukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; 4. Kewenangan pemberian izin prinsip oleh KPBPB dan KEK dilaksanakan oleh pemerintah

kabupaten/kota

berdasarkan

pelimpahan/pendelegasian

kewenangan dari pemerintah pusat/pemerintah daerah dan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait KPBPB dan KEK. Menurut Perka BKPM Nomor 14 tahun 2015 Pasal 9, memulai usaha yang dimaksud mencakup kegiatan, sebagai berikut: 1. Pendirian usaha baru, dalam rangka PMDN maupun PMA; atau 2. Memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMA, sebagai

akibat

dari

masuknya

modal

asing

dalam

kepemilikan

seluruh/sebagian modal perseroan dan badan hukum, atau; 3. Memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMDN, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan modal perseroan yang sebelumnya terdapat modal asing, menjadi seluruhnya modal dalam negeri. Izin prinsip terdiri atas: izin prinsip, izin prinsip perluasan, izin prinsip perubahan, izin prinsip penggabungan usaha. Pasal 11 Perka BKPM tersebut juga mensyaratkan penerbitan Izin Prinsip memperhatikan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya keberadaan izin prinsip ini akan dijadikan rujukan bagi perizinan dan non perizinan pelaksanaan penanaman modal baik yang menjadi kewenangan pemerintah dan kewenangan daerah. Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PERKA Nomor 14 tahun 2015 memberikan batasan mengenai bentuk-bentuk badan usaha yang dapat


46

diberikan izin prinsip, Pasal 12 ayat (1) menyebut, izin prinsip dalam rangka PMDN dapat diberikan kepada: 1. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau 2. Commanditaire Vennootschap (CV), atau Firma (Fa), atau usaha perorangan; atau 3. Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia; atau 4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasal 12 ayat (2) kemudian mengatur izin prinsip dalam rangka PMA hanya diberikan kepada badan hukum PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Berdasarkan Peraturan Nomor 9 tahun 2015 diperkenalkan izin investasi. Izin Investasi adalah izin prinsip yang dimiliki perusahaan dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 30, dalam rangka percepatan realisasi proyekproyek tertentu, diberikan percepatan penerbitan izin prinsip yang disebut dengan izin investasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Nilai investasinya paling sedikit Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan/atau 2. Penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1000 (seribu) orang. Izin investasi tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di BKPM, dan apabila permohonan izin investasi ditolak maka PTSP Pusat di BKPM membuat surat penolakan izin invetasi selambat-lambatnya 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan. Dengan adanya layanan ini, diharap mampu menarik minat para investor untuk


47

berinvestasi di Indonesia. Dengan demikian, munculnya investasi-investasi baru ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. 60 Pada dasarnya investor, baik investor domestic maupun investor asing yang menanamkan investasi di Indonesia diberikan berbagai kemudahan. Pemberian kemudahan ini adalah dimaksudkan agar investor asing mau menanamkan investasinya di Indonesia. 61 Fasilitas penanaman modal diberikan dengan pertimbangan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian faslitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, fasilitas imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. 62 Dapat dikatakan bahwa tujuan pemberian fasilitas-fasilitas yang bersifat insentif adalah sebagai berikut: 63 1. Untuk mempercepat penyebaran investasi ke seluruh pelosok tanah air, karena dengan adanya investasi terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan, akan ada peningkatan penanaman modal sekarang ini, hanya ada 7-8 provinsi di Indonesia dari empat kategori yang masuk top five. Berarti terjadi ketidaksinambungan atau ketidakmerataan investasi. 2. Insentif atau fasilitas diberikan supaya ada percepatan dari sector ekonomi. Perekonomian pasti tumbuh kalau sector-sektor dibawahnya bekerja dengan

60

http://bisnis.liputan6.com/read/2408794/jusuf-kalla-resmikan-layanan-izin-investasi-3-jambkpm (diakses pada 7 Februari 2016 pukul 23:31 WIB). 61 Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.cit, hlm 269 62 Dhaniswara K. Harjono, Op.cit, hlm 137 63 Ibid.


48

baik, termasuk sisi sektor produksi, yaitu industri. berarti harus ada sectorsektor yang dipacu. Pengaturan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal diatur dalam Bab X Pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 UU Penanaman Modal, Berdasarkan Pasal 18 ayat (2), ditetapkan bahwa pemberian fasilitas tersebut hanya dapat diberikan kepada: 64 1. Penanaman modal yang melakukan perluasan usaha; atau 2. Penanaman modal yang melakukan penanaman modal baru Namun berdasarkan Pasal 20 UU Penanaman Modal telah ditentukan bahwa pemberlakuan fasilitas dan kemudahan hanya ditujukan bagi penanam modal asing yang berbentuk perseroan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman modal, yang menyatakan: “Penanaman modal asing wajib dalam berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.” Hal ini dilakukan sebagai perwujudan asas kepastian hukum yang dilakukan pemerintah terkait penyelenggaraan penanaman modal asing, sehingga penanam modal asing yang menerima fasilitas tersebut didirikan berdasar hukum perusahaan Indonesia terkait pula dengan pengalokasian modal dan tanggung jawab perusahaan tersebut. 65

64

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tshun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 18. 65 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50759704ac972/mengapa-penanaman-modal-asingharus-dalam-bentuk-pt, (diakses pada 4 Februari 2015 pukul 21:33 WIB)


49

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) UU Penanaman modal menyebut bahwa kedua jenis pemberian penanaman modal yang mendapatkan fasilitas tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria berikut: 66 1. 2. 3. 4. 5. 6.

menyerap banyak tenaga kerja; termasuk skala prioritas tinggi; termasuk pembangunan infrastruktur; melakukan ahli teknologi; melakukan industry pionir; berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; 7. menjaga kelestarian lingkungan hidup; 8. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; 9. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; atau 10. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri. Dhaniswara K. Harjono membagi ketentuan fasilitas yang diberikan dalam rangka penanaman modal menjadi 2 bagian besar yaitu fasilitas perpajakan dan pungutan lain serta fasilitas perizinan, adapun fasilitas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Fasilitas perpajakan dan pungutan lainnya Kebijaksanaan pemerintah yang memberikan insentif perpajakan dapat menjadi salah satu insentif langsung yang harus terus diwujudkan dalam rangka untuk dapat lebih menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan keseimbangan sehingga tidak sampai mengurangi penerimaan negara yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang yang lain. Disamping itu, harus dikoordinasikan

dengan

instansi-instansi

yang

terkait,

sehingga

dalam

66

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 18 ayat (3)


50

pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan harapan undang-undang dan tidak malah menghambat kegiatan usaha penanaman modal. 67 Apabila kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terpenuhi maka penanam modal tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (4) dapat diberikan fasilitas penanaman modal dalam bentuk: a. pajak Penghasilan melalui pengurangan penghasilan, netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri; c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; e. penyusutan 68 dan amortisasi 69 yang dipercepat; f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan; Fasilitas fiskal lainnya juga diberikan dalam bentuk pembebasan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi 67

Ermanto Fahamsyah, Hukum Penanaman Modal: Pengaturan, Pembatasan,Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia(Yogyakarta:LaksBang Pressindo, 2015), hlm 31 68 Penyusutan diartikan sebagai pengeluaran untuk memperoleh hart berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya utuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Muhammad Rusjidi, PPH: Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT.Indeks, 2004), hlm 17-1 69 Amortisasi diartikan sebagai pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, dengan cara menerapkan tariff amortisasi atas pengeluaran tersebut. Ibid.,hlm 17-14


51

perekonomian nasional, 70 kemudian bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang sedang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. 71 2. Fasilitas Perizinan Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh: a. Hak atas Tanah Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa: 1) Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (Sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; 2) Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh tahun) dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan

70

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 18 ayat (5) 71 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 18 ayat (6)


52

3) Hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun. Namun ketentuan penggunaan hak atas tanah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 UUPM dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2122/PUU-V/2007, tanggal 25 Maret 2007 dalam perkara pengujian UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia. 72 Amar putusan Mahkamah Konstitusi berpendapat: Pasal 22 ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”, Pasal 22 ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka” Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4724) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 73. b. pelayanan keimigrasian Masalah keimigrasian sering dirasakan oleh pengusaha asing sebagai hambatan terutama ketika administrasi tempat tinggal hampir berakhir, Investor sering direpotkan dalam proses pengurusannya. Untuk itu pemerintah berdasarkan Pasal 23 UU Penanaman Modal mengatur mengenai kemudahan pelayan dan/atau

72 73

Sentosa Sembiring, Op.cit., hlm 161. Ibid.


53

perizinan atas fasilitas keimigrasian dapat diberikan atas rekomendasi dari BKPM untuk: 1) penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal; 2) penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan 3) calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal. c. perizinan impor Pasal 24 UU Penanaman modal mengatur mengenai kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor hanya dapat diberikan terhadap: 1) barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang; 2) barang yang tidak memberikan dampak negative terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa; 3) barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan 4) barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.


BAB II KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL INDONESIA. A. Asas, Manfaat dan Tujuan Penanaman Modal Indonesia

Recommend Documents