KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL INDONESIA

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL INDONESIA

Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia

Direktur Wilayah IV Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

remarkable indonesia able indonesia Invest

invest in Yogyakarta, Februari 2014 Invest in remarkable indonesia Invest in

© 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

DAFTAR ISI I. Daya Tarik Investasi Indonesia dan Capaiaan Realisasi Investasi sd Tahun 2013

II. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal

III Sasaran Perbaikan Untuk Meningkatkan Kemudahan Berusaha

IV. Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

2

PDB nominal : ˜US$ 26.679 B PDB nominal/kapital: $ 78.478 Kekuatan ekonomi 6 besar dunia

Daya Tarik Investasi Indonesia dan Capaiaan Realisasi Investasi sd Tahun 2013


3 @ 2012 Kasi Sektor Sekunder Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, BKPM

Triwulan IV dan Januari – Desember 2013 : Dibanding Tahun 2012

Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Triwulan IV Tahun 2013 300

Rp Triliun

250 200 150 100 50 0

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jan-Des

Target 2013*)

TOTAL

93.0

99.8

100.5

105.3

398.6

390.3

PMDN

27.5

33.1

33.5

34.1

128.2

117.7

PMA

65.5

66.7

67.0

71.2

270.4

272.6

PMDN : penanaman modal dalam negeri PMA : penanaman modal asing

*) Renstra BKPM 2010 – 2014



Nilai investasi Triwulan IV 2013 merupakan realisasi investasi yang dilakukan selama 3 bulan periode laporan (Oktober – Desember 2013) berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima BKPM dari perusahaan PMA dan PMDN



Di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, dan Industri Rumah Tangga



Nilai investasi dalam Rp Triliun (T) dan Kurs US$ 1 = Rp 9.300,- untuk TW I dan TW II (sesuai dengan APBN 2013) serta Kurs US$1 = Rp 9.600,- untuk TW III dan TW IV (sesuai dengan APBNP 2013)



Realisasi investasi pada Triwulan IV 2013: Rp 105,3 T, meningkat 4,8% dari Triwulan III 2013 (Rp 100,5 T) atau meningkat 26,4% dari Triwulan IV 2012 (Rp 83,3 T)



Realisasi investasi pada Januari–Desember 2013: Rp 398,6 T, meningkat 27,3% dari tahun sebelumnya yaitu Januari– Desember 2012 (Rp 313,2 T) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

4

Januari–Desember 2013 : Sektor , Lokasi, Negara Asal, dan Koridor Ekonomi

Koridor Ekonomi PMDN dan PMA Sumatera Rp 55,0 T (13,8%)

PMDN

Bali dan Nusa Tenggara Rp 12, 8 T (3,2%)

66,507.7

70,000.0 60,000.0

Rp Miliar

Sulawesi Rp 17,7 T (4,4%) Maluku dan Papua Rp 27,8 T (7,0%)

50,000.0 40,000.0 30,000.0

28,713.6

22,913.8

20,000.0 10,000.0

3,624.2

4,400.2

2,003.1

Sulawesi

Bali dan Nusa Tenggara

Maluku dan Papua

1,498.1

888.9

0.0 Sumatera

Jawa

Kalimantan

Jawa Rp 230, 3 T (57,8%)

Kalimantan Rp 55,0 T (13,8%)

PMA 21,000.0

T= Triliun

17,325.1

Berdasarkan Koridor Ekonomi pada periode Januari– Desember 2013, realisasi PMDN dan PMA tertinggi ada di Koridor Jawa. Realisasi PMDN terbesar berikutnya berada di Koridor Kalimantan, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Maluku dan Papua. Sedangkan PMA terbesar berikutnya berada di Koridor Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Papua, Sulawesi serta Bali dan Nusa Tenggara.

US$ Juta

18,000.0 15,000.0 12,000.0 9,000.0 6,000.0 3,000.0

3,395.3

2,773.4

2,735.4

Sumatera

Jawa

Kalimantan

Sulawesi

Bali dan Maluku dan Nusa Papua Tenggara


5

Survey JBIC : Peringkat Negara Yang Menjanjikan Untuk Berusaha Rank

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

China

China

China

China

China

China

China

China

Indonesia

2

India

India

India

India

India

India

India

India

India

3

Thailand

Vietnam

Vietnam

Vietnam

Vietnam

Vietnam

Thailand

Indonesia

Thailand

4

Vietnam

Thailand

Thailand

Russia

Thailand

Thailand

Vietnam

Thailand

China

5

USA

USA

Russia

Thailand

Rusia

Brazil

Indonesia & Brazil

Viet Nam

Vietnam

6

Russia

Russia

USA

Brazil

Brazil

Indonesia

Brazil

Brazil

7

Korea

Brazil

Brazil

USA

USA

Russia

Russia

Mexico

Mexico

8

Indonesia

Korea

Indonesia

Indonesia

Indonesia

USA

USA

Rusia

Myanmar

9

Brazil

Indonesia

Korea

Korea

Korea

Korea

Malaysia

USA

Rusia

10

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Malaysia

Malaysia/ Taiwan

Taiwan

Myanmar

USA

-

Source: Japan Bank for International Cooperation (JBIC) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

6

Survey JBIC : Peringkat Negara Yang Menjanjikan Untuk Berusaha JBIC telah mempublikasikan "Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies 2013" pada tanggal 29 November 2013 Berdasarkan survey tersebut, Indonesia menduduki peringkat nomor satu, meningkat dua tingkat sejak tahun 2012 (Indonesia peringkat ketiga). Peringkat Sepuluh Besar survey tahun 2013 diantaranya: (1) Indonesia, (2) India, (3) Thailand, (4) China, (5) Vietnam, (6) Brazil, (7) Mexico, (8) Myanmar, (9) Russia, (10) United States. Menurut suryey, alasan utama (positive factors) yang mempengaruhi peringkat Indonesia : 1. Potensi perkembangan pasar lokal dimasa mendatang 2. Biaya tenaga kerja yang tidak terlalu mahal 3. Tingkat pasar domestik 4. Pasokan bahan baku 5. Perkembangan klaster industri Walaupun demikian, terdapat negative issues yang menjadi perhatian oleh investor asal Jepang terhadap Iklim Investasi di Indonesia : 1. Peningkatan biaya tenaga kerja 2. Infrastruktur yang masih buruk 3. Sistem perizinan yang masih belum jelas 4. Persaingan yang ketat antar perusahaan 5. Sulit untuk mengontrol manajemen tingkat staf The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

7

PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL

PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

PEMBINAAN PENANAMAN MODAL


8 @ 2012 Kasi Sektor Sekunder Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, BKPM

Konsentrasi Pembinaan Penanaman Modal 2014

Jawa Timur – Bali – NTB – NTT – Maluku – Maluku Utara – Papua – Papua Barat

P P

P

Percepatan Pemanfaatan Interkoneksi LKPM Online

Pelaksanaan wokshop diutamakan kepada aparatur yang telah mendapatkan sarana pendukung (komputer set) dan perusahaan yang telah mendapatkan hak akses SPIPISE (sekitar 4000 perusahaan)

Asistensi terhadap perusahaan yang siap produksi atau komersial

Fasilitasi percepatan realisasi investasi secara terkoordinatif (terkait percepatan perizinan IU dan lainnya)

Daftar perusahaan investasi besar yang menghadapi masalah

Fasilitasi masalah secara berjenjenjang dan terkoordinatif (dilengkapi dengan kronologis masalah) sesuai dengan kewenangan masing-masing

Info Tambahan per Jan 2014 Berdasarkan ketentuan sektoral

Penyelesaiaan Legalitas Izin Usaha perkebunan

Berdasarkan Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 penyelesaiaan legalitas IUP bagi yang telah memiliki HGU hanya selama 1 tahun sejak diterbitkan peraturan ini (sd Sep 2014) setelah itu dikenakan pidana berdasarkan Pasal 46 UU No 18/2004 Data Provinsi Oleh Kabid Dalak

Data BKPM Oleh Kasubdit Dalak

Pembahasan Teknis

Pembahasan lebih lanjut secara rinci antar penggung jawab wilayah The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

9

Konsentrasi Utama Pengawasan Penanaman Modal 2014 Jawa Timur – Bali – NTB – NTT – Maluku – Maluku Utara – Papua – Papua Barat

P P

P

Kegiatan pengawasan fasilitas bea masuk

Terutama Izin Pabean yang Terbit mulai pada Tahun 2011 sampai dengan 2013

Kegiatan pengawasan Kewajiban Bermitra

Kewajiban bermitra dilihat berdasarkan data informasi sebagaimana tertera pada IU yang telah diterbitkan (adanya perjanjian atau kesepakatan dengan Perusahaan/peroranganbe serta jenis kemitraannya)

Kegiatan pengawasan Kewajiban Divestasi Kewajiban divestasi khususnya terhadap perusahaan tambang

Kegiatan pengawasan hilirisasi agro dan hasil tambang

Untuk peningkatan nilai tambah dan memberdayakan produksi dalam negeri (khusus perusahaan tambang untuk melihat pemenuhan kewajiban pengolahan bahan hasil tambang di dalam negeri)

Kegiatan pengawasan peningkatan infrastruktur

Untuk melihat perkembangan daya dukung penanaman modal di daerah timur Indonesia Data Provinsi Oleh Kabid Dalak


Pembahasan Teknis


10

Sasaran Perbaikan Untuk Meningkatkan Kemudahan Berusaha


11

Sasaran Perbaikan Untuk Meningkatkan Kemudahan Berusaha : Terutama bagi UKM di Indonesia 1. Memulai Usaha (Starting a Business) 2. Penyambungan Tenaga Listrik (Getting Electricity)

Penyederhanaan pada Prosedur, Waktu, dan Biaya Kemudahaan Berusaha

3. Pembayaran Pajak dan Premi Asuransi (Paying Taxes and Insurance Premium) 4. Penyelesaian Perkara Perdata Perjanjian (Enforcing Contract) 5. Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency) 6. Pencatatan Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Registering Property) 7. Perizinan Terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Construction Permits) 8. Perolehan Kredit (Getting Credit)


12

Rencana Aksi Peningkatan Kemudahan Berusaha 1. Memulai Usaha (Starting a Business)  Penerbitan PP dan Perpres mengenai pendaftaran tenaga kerja dan program jaminan sosial yang memuat penyederhanaan proses menjadi secara simultan 1 hari kerja, dari semula pendaftaran tenaga kerja selama 14 hari dan pendaftaran kepesertaan Jamsostek selama 7 hari.  Penerbitan Permendag yang mengatur penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di PTSP dapat dilakukan 3 hari secara simultan, dari semula selama 15 hari.  Penerbitan Perda tentang PTSP dan pelimpahan kewenangan dari Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala PTSP.  Revisi UU Perseroan Terbatas dalam rangka peniadaan persyaratan modal dasar dan modal disetor.  RUU Badan Usaha di luar PT dan Koperasi. 2. Penyambungan Tenaga Listrik (Getting Electricity)  Penerbitan Ketentuan Menteri ESDM yang mengatur tata cara penyambungan tenaga listrik sebagai turunan PP Nomor 14 Tahun 2012 dan PP Nomor 62 Tahun 2012 yang mencakup simplifikasi prosedur penyambungan tenaga listrik.  Penerbitan Perdirut PT. PLN (Persero) mengenai tata cara penyambungan listrik dengan waktu 5, 15, atau 40 hari*) dari semula selama 88 hari, dengan biaya sambungan Rp. 775/VA dan Uang Jaminan Langganan (UJL) Rp. 154/VA untuk industri dan Rp. 165/VA untuk bisnis. 3. Pembayaran Pajak dan Premi Asuransi (Paying Taxes and Insurance Premium)  Penerbitan Perdirjen Pajak mengenai sistem pelaporan pajak secara online dengan penegasan tidak perlu menyampaikan berkas/laporan hardcopy.  Penyederhanaan prosedur pembayaran program jaminan sosial yang terdiri dari: jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

13

Rencana Aksi Peningkatan Kemudahan Berusaha 4. Penyelesaian Perkara Perdata Perjanjian (Enforcing Contract)  Kajian mengenai Penyelesaian Perkara Perdata Ringan (Small Claim Court) sebagai bahan penyusunan PERMA.  Naskah Akademis RUU Hukum Acara Perdata. 5. Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency)  Kesesuaian implementasi dalam prosedur, biaya dan waktu untuk proses kepailitan dengan peraturan yang berlaku. 6. Pencatatan Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Registering Property)  Penerbitan Peraturan Kepala BPN mengenai tata cara pencatatan properti/ balik nama kepemilikan tanah (sertifikat) yang memuat penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya. 7. Perizinan Terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Construction Permits)  Perbaikan prosedur pengurusan, waktu, dan biaya untuk pelimpahan kewenangan penerbitan IMB dari Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala PTSP.  Percepatan waktu penyambungan layanan air minum PT. PAM Jaya menjadi 3 hari dari semula selama 8 hari.  Percepatan waktu penyambungan layanan telepon 8. Perolehan Kredit (Getting Credit)  Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/I/PBI/2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.


14

Sektor-Sektor Prioritas Yang Didorong Bagi Penanaman Modal 1.

SEKTOR YANG MEMBERIKAN NILAI TAMBAH (VALUE PERTAMBANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

ADDED)

/

HILIRISASI

UNTUK

PRODUK

 fokus pengembangan: peningkatan nilai tambah  contoh: industri smelter, industri pengolahan lanjutan cpo, pengolahan lanjutan kakao, karet, cpo, rumput laut, dan perikanan

2.

SEKTOR SUBSTITUSI IMPOR BARANG MODAL DAN BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI  fokus pengembangan: mengatasi defisit transaksi berjalan dan mengisi kekosongan pohon industri (sektor sektor yang belum ada di indonesia)  contoh: industri besi dan baja, industri komponen otomotif, industri kimia dasar dan industri permesinan

3.

SEKTOR SUBSTITUSI IMPOR BARANG KONSUMSI  Fokus pengembangan: mengatasi defisit transaksi berjalan dan mengurangi ketergantungan impor terhadap barang yang dikonsumsi tinggi oleh masyarakat Indonesia  Contoh: Industri Makanan dan Minuman (makanan olahan), Industri Peralatan Rumah Tangga, Industri Oil Refinery (BBM, Pelumas)

4.

SEKTOR-SEKTOR INDUSTRI YANG TREND KONSUMSI DALAM NEGERI MENINGKAT  Fokus Pengembangan: Mendukung pertumbuhan infrastruktur dan residential di Indonesia  Contoh: Industri semen, bahan bangunan

5.

SEKTOR-SEKTOR YANG BERORIENTASI EKSPOR DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN BAKU DAN BARANG MODAL IMPOR YANG RELATIF KECIL.  Fokus Pengembangan:mengatasi defisit transaksi berjalan, Transfer teknologi, peningkatan ekspor produk final (bukan raw material) dengan kualitas tinggi  Contoh: Industri tekstil dan alas kaki, Elektronik, Permesinan, Poduk kertas dan plastik, Furnitur

6.

SEKTOR-SEKTOR INFRASTRUKTUR YANG PEMBANGUNANNYA DIDORONG OLEH PEMERINTAH (TERMASUK MELALUI POLA KPS)  Fokus Pengembangan: Peningkatan konektivitas untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan penurunan biaya logistik Indonesia  Contoh: renewable energy (energi baru dan terbarukan), pembangunan jalan tol, pelabuhan udara dan laut, penyediaan air minum, pengolahan sampah dan pembangunan rel kereta api

7.

SEKTOR PARIWISATA DAN INDUSTRI KREATIF  Fokus Pengembangan: Pengembangan 16 daerah destinasi utama Indonesia dan meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan domestik ke Indonesia (peningkatan devisa negara)  Contoh: Perhotelan, restoran, MICE, Fashion, Craft, Software, R&D, dll The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

15

PTSP-PM PTSP-PM

Kota

Kabupaten PTSP-PM KPBPB

Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Kualifikasi PTSP-PM 2013


16

Pelaksanaan PTSP Penanaman Modal

Jawa Timur – Bali – NTB – NTT – Maluku – Maluku Utara – Papua – Papua Barat

Penerapan SPIPISE baik di Provinsi, Kabupaten dan Kota

Kewajiban pemanfaatan SPIPISE di seluruh penyelenggara PTSP baik yang menyatu dan pisah serta mendorong Penerapan Tracking System yang merupakan bagian dari SPIPISE

Pendataan Status Penyelenggaraan PTSP melalui SA

Pemerintahan Provinsi mendorong pelaksanaan PTSP di Kabupaten dan Kota selaku pembina melalui forum PTSP

Pendataan aparatur pelaksana PTSP yang belum ikut Diklat PTSP

Penyebaran informasi dan pemahaman bidang penanaman modal kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota

Info Tambahan per Des 2013 Berdasarkan ketentuan sektoral

Penerbitan SIUP dan TDP secara Simultan di PTSP

Berdasarkan Pasal 2 Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013, diterbitkan paling lama 3 hari kerja dan ditembuskan kepada Dinas Perdagangan di daerah masing-masing

Data Provinsi Oleh Kabid Dalak


Pembahasan Teknis


17

PEMENUHAN STANDAR KUALIFIKASI PTSP BIDANG PENANAMAN MODAL

ASPEK KELEMBAGAAN

ASPEK SARANA DAN PRASARANA

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

• Kinerja, Kewenangan, Integritas, Soliditas, • Kesinambungan (Sustainability), • Tanggung Gugat (Akuntabilitas), • Tanggung Jawab (Responsibility),

• Otomasi Layanan, Komposisi Ruangan, Sarana Kerja, Media Informasi

TOLOK UKUR PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

• Kompetensi Penanaman Modal, • Kompetensi, Pengeloaan • Pengalaman, Pengelolaan Layanan

Perka BKPM 6/2011

SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL DAN MEMILIKI KOMPETENSI YANG HANDAL,

TEMPAT, SARANA DAN PRASARANA KERJA, DAN MEDIA INFORMASI,

MEKANISME KERJA DALAM BENTUK PETUNJUK PELAKSANAAN PTSP PM YANG JELAS, MUDAH DIPAHAMI DAN MUDAH DIAKSES OLEH PENANAM MODAL

LAYANAN PENGADUAN (HELP DESK) PENANAM MODAL DAN SPIPISE

Pasal 5 Ayat (2) Perpres 27/2009 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

18

International Representatives Office

TERIMA KASIH Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Coordinating Board

invest in

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia T : +62 21 5292 1334 F : +62 21 5264 211 E : [email protected]


© 2012 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

19

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL INDONESIA

Recommend Documents