BENTUK KEBIJAKAN YANG DIPEROLEH INVESTORDALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA Oleh Dewa Gede Tisna Agung Mahadita Ni Ketut Sri Utari I Ketut Markeling Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana ABSTRAK Penulisan ini berjudul “Bentuk Kebijakan Yang Diperoleh Investor Dalam Penanaman Modal di Indonesia” Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk kebijakan yang diberikan kepada investor pada saat melakukan penanaman modal di Indonesia. Metode penulisan yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan dalam menyusun kerangka konsepsional digunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penulisan ini adalah bentuk kebijakan yang diperoleh investor dalam melakukan penanaman modal di Indonesia yaitu tercantum dalamUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modaldalam pasal 4 mengenai kebijakan dasar penanaman modal, pasal 6pemerintah memberikan perlakuan yang sama semua penanam modal, pasal 7pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi, pasal 8penanaman modal dapat mengalihkan aset, dan pasal 18pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal. Kata Kunci : Kebijakan, Investor, Penanaman Modal ABSTRACT The writing is titled “Form Policies Provided by Investor Investment in Indonesia”.The purpose of this paper is to find out how can any form of policy that is given to investors when making investment in Indonesia. Writing method used is a normative legal research methods and conceptual framework used in preparing the formulations contained in the legislation. The conclusion of this paper is a form of policy that obtained by investors in making investment in Indonesia is law number 25 of 2007 concerning investment in article 4 the major investmen policies, article 6 the government shall accord equitable treatment to all investors, article 7 the government shal take no measures of nationalization, article 8 investors may transfer assers, and article 18 the government shall grant facilities to investors. Keywords: Policies, Investor, Investment I . PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang Istilah investasi berasal dari bahasa latin, yaitu investire (memakai), sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan investment.1Penanaman modal adalah menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal “ segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia”. Berkaitan dengan hal tersebut maka yang dimaksud dengan Penanam Modal (Investor) adalah menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal “perseroan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing”. Dalam penananam modal yang dilakukan oleh investor baik dalam negeri maupun asing di wilayah Negara Republik Indonesia merupakan keuntungan bagi Indonesia untuk pembangunan perekonomian dan pembangunan berbagai aspek yang menyangkut didalamnya. Guna meningkatkan keinginan investor untuk melakukan penanaman modal di Indonesia maka sudah selayaknya pemerintah memberikan kebijakan yang menjamin keberhasilan penanaman modal (investasi) dan menarik keinginan investor untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Bentuk kebijakan seperti apakah yang
akan didapatkan untuk menjamin investormelakukan penanaman
modal di Indonesia. 1.2.Tujuan Tujuan dalam penulisan ini adalah mengetahui bagaimana bentuk kebijakan yang diperoleh investor dalam melakukan penanaman modal (investasi) di Indonesia. II. ISI MAKALAH 2.1. Metode Penelitian
1
Salim HS dan Budi Sutrisno, 2007, Hukum Investasi di Indonesia, PT Grafindo Persada, Jakarta, h.
31.
2
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan). 2 Dalam menyusun kerangka konspsional digunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. 2.2. Hasil dan Pembahasan 2.2.1. Bentuk Kebijakan Yang Diperoleh Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia Investor dalam melakukan Penanaman Modal di Indonesia perlu adanya kebijakan yang mendukung untuk kesuksesan penanaman modal yang dilakukannya, untuk menjamin tujuan tersebut diperlukan upaya yang sungguh-sungguh, menyeluruh dan kreatif, konsisten dari pemerintah dan rakyat Indonesia serta dijamin dalam peraturan Perundang-undangan. Kebijakan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalampasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan mengenai kebijakan dasar penanaman modal, ayat (1) menyebutkan “pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanman modal untuk : a) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, b) mempercepat peningkatan penanaan modal”. Sedangkan Ayat (2) menyebutkan bahwa: Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah : a) memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, b) menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan, c) membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
2
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantara Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.199.
3
Ayat (3) “kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal”. Mengenai rencana umum penananman modal yang akan disusun oleh pemerintah tersebut diharapkan sudah mencakup arah pengembangan penanaman modal di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan pengembangan penanaman modal di daerah. Adanya kebijakan dasar penanaman modal akan bersejalan dengan salah satu tujuan pembentukan pemerintah Negara yakni, untuk memajukan kesejahtraan umum.3 Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa “pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari Negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di indonesaia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa “pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, nasionalisasi adalah pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan.4 Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa “penanaman modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Penanam modal juga diberi hak untuk melakukan transfer dan repartriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap modal, keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain. Selanjutnya dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa “pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal”.
3
Aminuddin Ilmar, 2010, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Cetakan ke 4, Kencana, Jakarta,
h.62. 4
Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, 2009,Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta,h.59.
4
Dalam perkembangannya tidak seluruh kebijakan yang diberikan kepada penanam modal (Investor) yang diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan praktiknya, maka dari itu terdapat langkah lain yang diinginkan untuk ditempuh dalam menciptakan iklim penanaman modal yang baik adalah, dengan menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal, membuka secara luas bidangbidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing, memberikan berbagai skema insentif baik pajak maupun non pajak, mengembangakan kawasan-kawasan untuk menanamkan dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat, mempunyai proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil.5 III. KESIMPULAN Investor dalam melakukan Penanaman Modal di Indonesia perlu adanya kebijakan yang mendukung untuk kesuksesan penanaman modal dan menarik keinginan investor untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Kebijakan tersebut diatur dalamUndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modaldalam pasal 4 mengenai kebijakan dasar penanaman modal, pasal 6 pemerintah memberikan perlakuan yang sama semua penanam modal, pasal 7 pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi, pasal 8 penanaman modal dapat mengalihkan aset, dan pasal 18 pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal. DAFTAR PUSTAKA Buku Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, 2009,Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta.
Aminuddin Ilmar, 2010, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Cetakan ke 4, Kencana, Jakarta. 5
Ibid, h.57.
5
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantara Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Salim HS dan Budi Sutrisno, 2007, Hukum Investasi di Indonesia, PT Grafindo Persada, Jakarta. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
6
