UNIVERSITAS INDONESIA ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG DI INDONESIA TESIS

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG DI INDONESIA

TESIS

ROBUDI MUSA SITINJAK. 0906586745

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK JAKARTA DESEMBER 2011

Analisa faktor..., Robudi Musa Sitinjak, FEUI, 2011

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG DI INDONESIA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

ROBUDI MUSA SITINJAK. 0906586745

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK KEKHUSUSAN EKONOMI GLOBALISASI JAKARTA DESEMBER 2011


SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta,

Desember 2011

Robudi Musa Sitinjak.

ii Analisa faktor..., Robudi Musa Sitinjak, FEUI, 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Robudi Musa Sitinjak

NPM

: 0906586745

Tanda Tangan

:

Tanggal

:

Desember 2011

iii Analisa faktor..., Robudi Musa Sitinjak, FEUI, 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

:

Nama

: Robudi Musa Sitinjak.

NPM

: 0906586745

Program Studi

: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Judul Tesis

: Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI Pembimbing

: Arindra Artasya Zainal, SE, MSc, Ph.D. (

)

Penguji

: Iman Rozani, SE, Msoc.Sc.

(

)

Penguji

: Dr. Lana Soelistianingsih SE, MA.

(

)

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal

:

Desember 2011

iv Analisa faktor..., Robudi Musa Sitinjak, FEUI, 2011

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala Penyertaan, Perlindungan dan KasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia” yang disusun sebagai salah syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, pengarahan, dan masukan yang luar biasa berguna. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Arindra Artasya Zainal, SE, MSc, Ph.D selalu dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik yang sangat berharga disertai dorongan yang luar biasa kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 2. Seluruh dosen pengajar Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia yang telah mengajar, membuka wawasan dan menambah pengetahuan penulis selama mengikuti kuliah di Program MPKP, FE UI. 3. Seluruh teman-teman kuliah Program MPKP UI dan khususnya angkatan XXI sore yang senantiasa bersedia membagi informasi dan berdiskusi dan saling menyemangati sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. 4. Seluruh keluarga, khususnya istriku, keempat anakku serta inang yang senantiasa menjadi motivasi dan memberikan dorongan, doa dan sukacita selama kuliah dan proses penyusunan tesis. Tanpa dukungan dan pengorbanan yang tak henti-hentinya dari mereka, tesis ini sulit dapat diselesaikan. 5. Kepada semua pihak yang penulis tidak sebutkan satu persatu yang juga memberikan pertolongan dan dorongan.

v Analisa faktor..., Robudi Musa Sitinjak, FEUI, 2011

Tesis ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak atas kekurangan dan keterbatasan yang ada. Penulis yakin bahwa semua kritik dan saran adalah masukan yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi penulis untuk dapat lebih baik melakukan penelitianpenelitian dimasa yang akan datang.

Jakarta,

Desember 2011

Penulis

vi Analisa faktor..., Robudi Musa Sitinjak, FEUI, 2011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Robudi Musa Sitinjak

NPM

: 0906586745

Program Studi

: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Fakultas

: Ekonomi

Jenis karya

: Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Jakarta

Pada tanggal

:

Desember 2011

Yang menyatakan

Robudi Musa Sitinjak

vii Analisa faktor..., Robudi Musa Sitinjak, FEUI, 2011

ABSTRAK

Nama Program Studi Judul Tesis

: Robudi Musa S. : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik : Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia

Persoalan utama ekonomi Indonesia dewasa ini adalah meningkatkan aktivitas perekonomian, baik investasi baru maupun pengembangan investasi yang sudah ada. Krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini dapat dijadikan momentum positif untuk menarik modal asing, karena pergerakan modal sedang mengarah ke Asia, termasuk Indonesia. Jenis modal asing yang yang diperkirakan paling baik untuk menggerakkan perekonomian adalah Penanaman Modal Asing Langsung (Foreign Direct Investment). Modal asing yang bersifat portfolio investment tidak baik untuk stabilitas, karena dapat keluar masuk dengan cepat dan sangat dipengaruhi oleh sentimen Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisa atas faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia, yaitu Nilai Tambah Bruto, Suku bunga riil, Jumlah Tenaga Kerja, Infrastruktur, dampak krisis Asia 1996 dan dampak perubahan kebijakan pemerintah di bidang Investasi. Analisis dilakukan dengan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis) dengan menggunakan metode data panel dan model estimasi Fixed Efect. Data yang digunakan adalah data panel enam sektor (Pertambangan dan Penggalian; Perindustrian; Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Komunikasi; Transport, Pergudangan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; serta Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perkebunan) selama periode 1990 sampai 2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa Nilai Tambah Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Penanaman Modal Asing Langsung. Sementara, tingkat suku bunga riil berpengaruh significant dan negatif terhadap Penanaman Modal Asing Langsung. Selain itu, hasil analisis juga membuktikan bahwa krisis ekonomi tahun 1998 sebagai variabel dummy terbukti menurunkan jumlah Penanaman Modal Asing Langsung. Kata kunci: Penanaman Modal Asing, suku bunga riil, Nilai Tambah Bruto

viii

Universitas Indonesia


ABSTRACT

Name Studi Program Title

: Robudi Musa Sitinjak : Master of Planning and Public Policy : Analysis of Factors Affecting Foreign Direct Investment in Indonesia.

Indonesia's main economic issue nowdays is to increase economic activity, both new investment and development of existing investments. The economic crisis is happening now can be used as a positive momentum to attract foreign capital, because capital movements are heading to Asia, including Indonesia. Types of foreign capital is expected to be most good to increase the economy is Foreign Direct Investment. Foreign capital investment portfolio is not good for stability, because it can be in and out quickly and strongly influenced by sentiment This research was conducted with the aim to perform an analysis of the factors affecting the Foreign Direct Investment in Indonesia, namely the Gross Value Added, the real interest rate, amount of Manpower, Infrastructure, the impact of 1996 Asian crisis and the impact of changes in government policy in the Foreign Direct Investment. Analyses were performed by multiple regression analysis model by using the data panel method and the Fixed-effect estimation model. The data used is panel data of six sectors (Mining and Quarrying; Industry: Wholesale and Retail, Restaurant and Communications; Transport, Storage and Communication; Finance and Agriculture, Hunting, Forestry and Plantation during) the period 1990 to 2010. The analysis showed that the Gross Value Added has positive and significant impact on increasing Foreign Direct Investment. Meanwhile, real interest rates have significant negative impact on Foreign Direct Investment. In addition, the analysis also proved that the economic crisis of 1998 as a dummy variable shown to decrease the amount of Foreign Direct Investment.

Keywords: Foreign Direct Investment, real interest rate, Gross Value Added

ix



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ABSTRAK ABSTRACT DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN

i ii iii iv v vi vii viii ix xi xii xiii

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Perumusan Masalah 1.3. Tujuan Penelitian 1.4. Manfaat Penelitian 1.5. Ruang Lingkup 1.6. Keterbatasan Penelitian 1.7. Sistematika penulisan

1 1 5 6 6 6 7 7

2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Teori Perdagangan Internasional 2.2. Perpindahan Faktor Internasional 2.3. Pengertian Penanaman Modal Asing 2.4. Motivasi Penanaman Modal Asing Langsung 2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing 2.5.1. Electic Theory 2.5.2. Pull Factors dan Push Factors 2.6. Hubungan Variabel bebas terhadap PMA 2.6.1. Nilai Tambah Bruto Riil

9 9 10 11 12 13 13 14 14 14 15 16 17 18 18 20 20 20 20 23 24 26

2.6.2. 2.6.3. 2.6.4.

Suku Bunga Riil Infrastruktur Jumlah tenaga kerja

2.6.5. Krisis Ekonomi 1998 2.6.6. Paket Perbaikan Kebijakan Investasi 3. METODE PENELITIAN 3.1. Ruang Lingkup Penelitian 3.2. Jenis dan Sumber Data 3.3. Pendekatan Penelitian 3.4. Definisi Operasional Variabel 3.5. Metode Analisa Data Panel 3.6. Pengujian Hipotesis

x



3.6.1. Uji T Statistik 3.6.2. Uji F-Statistik 3.6.3. Koefisien Determinasi 3.6.4. Test Asumsi Klasik 4. GAMBARAN UMUM VARIABEL YANG DITELITI 4.1. Jenis-jenis Penanaman Modal Asing 4.2. Dampak PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi 4.3. Nilai Tambah Bruto Riil 4.4. Suku Bunga Riil 4.5. Infrastruktur 4.6. Tenaga Kerja 4.7. Krisis Ekonomi tahun 1998 4.8. Paket Perbaikan Kebijakan Investasi dalam bentuk Inpres No.3 tahun 2006 5. HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 5.1. Hasil Regresi 5.2. Uji Statistik 5.2.1. Uji t 5.2.2. Uji F 5.2.3. Koefisien Determinasi (R2) 5.2.4. Pemilihan Metode Panel Data 5.3. Analisa Hasil Regresi 5.4. Implikasi terhadap Kebijakan Pemerintah 6. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan 6.2. Saran DAFTAR PUSTAKA

xi

26 27 28 29 31 31 33 35 36 37 39 41 42 44 44 46 46 48 48 48 49 52 53 53 54 59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Perkembangan Arus Modal Masuk

2

Gambar 1.2

Posisi Surat Hutang Negara

5

Gambar 2.1

Suku Bunga Pinjaman beberapa negara

16

Gambar 4.1

Masalah Utama Melakukan Bisnis

38

xii



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1

Perkembangan Nilai Persetujuan PMA per sektor

33

Tabel 4.2

Perkembangan Nilai Tambah Bruto Riil per sektor

36

Tabel 4.3

Perkembangan Suku Bunga Riil

37

Tabel 4.4

Perkembangan Panjang Jalan di Indonesia

39

Tabel 4.5

Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja per sektor

40

Tabel 4.6

Komposisi Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia

41

Tabel 5.1

Hasil Regresi EViews

45

Tabel 5.2

Hasil Uji-F untuk Menentukan Antara Metode common effect atau fixed effect

48

xiii



1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Persoalan utama ekonomi Indonesia dewasa ini adalah bagaimana dapat

terus meningkatkan aktivitas perekonomian, baik investasi baru maupun pengembangan investasi yang ada sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang besar dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekaligus mengurangi kemiskinan (Boediono, 2009). Bank Dunia meramalkan bahwa akibat Krisis Amerika tahun 2008, seluruh dunia akan megalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2008 dan 2009. Pada kedua tahun tersebut pertumbuhan ekonomi dunia akan menurun dari 4,9% pada tahun 2007 menjadi 3,7% pada tahun 2008 dan 3,8% pada tahun 2009. (World Bank, East Asia and Pacific Update, 2008) Namun, krisis ekonomi global saat ini sebenarnya menimbulkan peluang kepada negara-negara diluar kawasan Amerika dan Eropa sebagai portfolio investasi. Pada saat terjadi krisis ekonomi di Amerika dan Eropa, maka pergerakan utama arus modal menuju Asia Timur, karena ekspektasi adanya pertumbuhan yang tinggi dan manajemen makro ekonomi yang berhati-hati. Dengan demikian, sekarang ini merupakan momentum yang paling tepat untuk menarik investasi asing di Indonesia. Para investor di seluruh dunia sedang mencari tempat investasi terbaik setelah Eropa dan Amerika dilanda krisis. Asia, khususnya Asia Timur menjadi kawasan yang paling diminati. Indonesia bersamasama dengan China, India dan Vietnam menjadi negara yang paling menarik perhatian, sehingga peran Indonesia sangat besar untuk meningkatkan investasi asing.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Regresi Eviews

Lampiran 2

Instruksi Presiden No. 3 tahun 2006 tentang Perbaikan Kebijakan Investasi

xiv



2 Dana yang diharapkan masuk adalah dana yang bersifat menengah dan jangka panjang, yaitu yang berupa Foreign Direct Investment (FDI) dan bukannya spekulatif yang setiap saat meninggalkan Indonesia dan dapat menciptakan ketidakstabilan pasar keuangan di Indonesia. Salah satu sumber dana yang diharapkan adalah dana luar negeri yang dapat berupa investasi dalam bentuk portfolio maupun yang bersifat investasi langsung (Foreign Direct Investment). Secara teori, investasi dalam bentuk portfolio tidak terlalu disukai dalam konteks stabilitas, karena dapat keluar masuk dengan cepat dan sangat dipengaruhi oleh sentimen.

Perkembangan Arus Modal Masuk 2004-2009 6000 4000 2000

ar -0 Ju 4 n0 Se 4 p0 De 4 c04 M ar -0 Ju 5 n0 Se 5 pDe 05 c0 M 5 ar -0 Ju 6 nSe 0 6 p0 De 6 c0 M 6 ar -0 Ju 7 nSe 0 7 p0 De 7 c0 M 7 ar -0 Ju 8 n0 Se 8 p0 De 8 c08 M ar -0 Ju 9 n0 Se 9 p0 De 9 c09

0

M

-2000 -4000 -6000 -8000

Direct Investment

Portfolio Investment

Other Investment

Sumber : Balance of Payment dari IMF Statistic - Diolah Gambar1.1 Perkembangan Arus Modal Masuk

Data perkembangan Arus Modal Masuk 2004-2009 tidak menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah Foreign Direct Investment yang signifikan. Dari grafik diatas terlihat dana yang masuk cenderung lari ke portfolio investmen. Portfolio investmen menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2005 s/d 2009, padahal portfolio investmen merupakan investasi asing yang beresiko tinggi bagi perekonomian, karena bersifat spekulatif, sangat responsif terhadap sentimen dan setiap saat bisa mengalir keluar Indonesia.



3 Sebagaimana terlihat pada gambar diatas, pada bulan September 2008, sewaktu Lehman Brothers mengumumkan kebangkrutannya, ternyata pada bulan September 2008, modal yang ada di portfolio investmen langsung keluar dari Indonesia dan terus negatif sampai Desember 2008. Sementara nilai Penanaman Modal Asing langsung (Foreign Direct Investmenbt) tidak turun drastis, hanya berkurang sedikit dan tetap terus positif sampai Desember 2009. Artinya, meskipun saat itu terjadi krisis global, tetap ada dana masuk untuk tujuan investasi. Kelihatannya hal ini juga untuk meneruskan komitmen awal investasi atau terus mengembangkan investasi yang sudah ditanam di Indoesia. Penyebab hal ini adalah perilaku Manajer Investasi yang menguasai dana cukup besar. Manajer Investasi yang berperan sangat besar dalam sistem keuangan internasional mengelola dana ang sangat besar yang antara lain bersumber dari dana pensiun, asuransi, maupun investor pribadi yang sangat kaya. Agar Manajemen Investasi tetap dipercaya para investor di tengah-tengah persaingan yang ketat, maka setiap Manajer Investasi berusaha menghasilkan return yang sebesar-besarnya dan untuk itu berarti harus berani menanggung risk yang sangat besar. Ini adalah aturan dasar investasi, yaitu return yang besar harus diikuti dengan risk yang besar.

Akibatnya manajer investasi terus berusaha

melakukan dan mencari potensi investasi yang diperlukan, termasuk melihat potensi investasi di seluruh dunia. Namun, karena tujuannya hanya untuk mengejar return yang sangat besar, maka investasi seperti ini sangat sensitif terhadap kabar buruk. Sehingga, jika muncul sentimen sedikit saja, maka para manajer investasi ini akan memperbesar sentimen negatif. Ekonomi Amerika memang sudah dalam posisi terpuruk pada saat Lehman Brothers yang merupakan salah satu Manajer Investasi terbesar di dunia mengumumkan kebangkrutannya pada tanggal 15 September 2008. Karena Lehman Brother sangat besar dan menanamkan jaringan investasinya di seluruh dunia, maka pengumuman ini langsung menggoncangkan pasar keuangan



4 internasional. Dengan cepatnya, para manajer investasi asing ini keluar dari Bursa dan meluncur jatuh. Padahal saat itu, fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik. Tetapi sesaat setelah isu mereda, dengan cepat investor jenis ini kembali dan memasukkan kembali dananya ke Indonesia. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Aliran masuk dana ke Indonesia belakangan ini didorong oleh aliran portfolio dan Penanaman Modal Asing (PMA). Aliran PMA bersih ke Indonesia mencapai 4,5 miliar dollar Amerika pada triwulan pertama tahun 2011 (triwulan yang mencatat aliran tertinggi sejak tahun 2004) Sebelumnya, jumlah aliran modal masuk sebesar 13,3 miliar dollar Amerika di tahun 2010, yang merupakan salah satu nilai tertinggi. Data-data tersebut bersamaan dengan makin meratanya penyebaran PMA di berbagai sektor, meningkatkan harapan akan tren kebangkitan kembali aliran PMA – yang selama ini cukup lemah –yang dapat turut serta menjadi pendorong pertumbuhan

dan

pembangunan

ekonomi

selanjutnya.

(Bank

Dunia,

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia, Juni 201). Bank Dunia juga menyatakan adanya Outlook yang positif untuk PMA ke Indonesia. Target peningkatan PMA pada tahun 2011 yang ditetapkan oleh BKPM adalah sebesar 22 persen. Pemerintah juga telah berperan aktif dalam mempromosikan Indonesia sebagai negara tujuan Investasi. Terakhir adalah penantadanganan rencana infrastruktur untuk mendukung pembangunan daerah metropolitan Jakarta dengan Jepang pada bulan Desember 2010; Jika kita mencermati data surat berharga yang diterbitkan pemerintah, investasi yang ada mulai berfokus pada Surat Utang Negara. Setelah jumlah surat hutang negara menurun akibat krisis 2008 akibat penawaran obligasi pemerintah tidak terlalu direspons pasar, maka sejak Januari 2009 sampai dengan April 2010, surat hutang negara terus meningkat dengan pesat. Berikut perkembangan surat utang pemerintah



5 Posisi Surat Hutang Negara (Sumber BI) 600,000 580,000

Milyar Rp

560,000 540,000 520,000 500,000 480,000 460,000

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

440,000

2008

2009

2010

. Sumber: Bank Indonesia - Diolah Gambar 1.2. Posisi Surat Hutang Negara Mengingat Indonesia menganut sistem keuangan yang terbuka, maka pergerakan arus masuk dan keluar dana asing tidak dapat dihambat begitu saja, maka pemerintah tidak dapat melarang dana asing keluar atau masuk. Yang dapat dilakukan pemerintah adalah meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang lebih baik, sehingga menarik investor asing untuk memilih investasi yang bersifat direct investment. Untuk itu tesis ini akan melakukan analisa tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi FDI di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya. 1.2.

Perumusan Masalah Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor

yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisa atas faktorfaktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia selama kurun waktu 1990 sampai 2010. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut akan dibuat analisa hasil dan implikasi hasil penelitian terhadap kebijakan yang perlu diambil.



6 1.3.

Tujuan Penelitian Untuk meneliti bagaimanakah peran faktor-faktor yang diteliti terhadap

perkembangan Foreign Direct Investment di Indonesia selama tahun 1990 sampai 2010. Selain itu juga akan diteliti bagimana kebijakan yang dapat diambil pemerintah terkait faktor-faktor tersebut. 1.4.

Manfaat Penelitian 1. mengetahui

pengaruh

dari

faktor-faktor

yang diteliti

terhadap

Penanaman Modal Asing di Indonesia 2. memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan yang terkait dengan Penanaman Modal Asing di Indonesia 1.5.

Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini mencakup dampak faktor-faktor yang diteliti terhadap Nilai

Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia selama kurun waktu 1990-2010. Faktor-faktor yang akan diteliti terbatas kepada : 1. Nilai Tambah Bruto Riil 2. Suku Bunga Riil 3. Infrastruktur, dalam hal ini diwakili oleh panjang jalan di Indonesia 4. Jumlah Tenaga kerja 5. Krisis Ekonomi yang melanda Asia, termasuk Indonesia di tahun 1998 (sebagai variabel boneka 1) 6. Paket Perbaikan Kebijakan Investasi dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 (sebagai variabel boneka 2) Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode data panel atas sektor-sektor Pertambangan dan Penggalian; Perindustrian; Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Komunikasi; Transport, Pergudangan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; dan Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perkebunan.



7 1.6.

Keterbatasan Penelitian Dalam penyusunan tesis ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain : 1. Penelitian ini hanya meneliti faktor-faktor ekonomi seperti dan tidak meneliti faktor kondisi sosial dan politik, khususnya menyangkut proses reformasi politik yang signifikan di tahun 1998, dampak pelaksanaan pemilihan umum langsung yang pertama di Indonesia, dan lain-lain yang juga dapat mempengaruhi minat investor asing di Indonesia 2. Ruang lingkup penelitian adalah dalam kurun waktu 1990 sampai 2010, dimana dampak salah satu variabel, yaitu Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi di tahun 2006 belum dapat diukur secara optimal dan kemungkinan terganggu dengan adanya Krisis Amerika sejak tahun 2007 yang disusul dengan Krisis Eropa.

1.7.

Sistematika Penulisan Bab 1 Pendahuluan Berisi

latar belakang masalah, perumusan masalah, Ruang

Lingkup/Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Keterbatasan Penelitian dan Sistematika Penulisan Bab 2 Tinjauan Pustaka Membahas landasan teori, tinjauan pustaka, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian Bab 3 Metode Penelitian Membahas mengenai model yang akan digunakan, variabel-variablke yang akana digunakan dalam model, data dan sumbernya, metode analisa yang digunakan, dan hasil pengujian terhadap model yang dugunakan.



8 Bab 4 Gambaran Umum Variabel yang Diteliti Membahas secara umum Penanaman Modal Asing, Suku Bunga Riil, Infrastruktur, Nilai Tambah Bruto, Tenaga Kerja sektoral, Krisis Ekonomi 1996 dan Paket kebijakan Investasi 2006 Bab 5 Hasil Analisa dan Pembahasan Membahas mengenai hasil pengembangan model yang digunakan terkait dengan masing-masing faktor yang diteliti,

kesesuaian

temuan dengan teori dan kemudian membahas implikasinya terhadap kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah terkait dengan usaha meningkatkan Penanaman Modal Asing di Indonesia Bab 6 Kesimpulan dan Saran Memberikan kesimpulan hasil temuan dan saran-saran berupa alternatif kebijakan pemerintah yang perlu dilakukan



9 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Teori Perdagangan Internasional Krugmen dan Obstfeld (2004) menguraikan beberapa teori perdagangan

internasional dari berbagai pendapat yang ada, yaitu antara lain : 1.

Model Richardo terkait Produktivitas Tenaga Kerja dan Keunggulan Komparatif Model ini mengatur adanya dua alasan utama penyebab negara-negara melakukan perdagangan internasional yang menyebabkan terjadinya keuntungan perdagangan. Yang pertama adalah adanya perbedaan antar masing-masing negara, dimana perbedaan ini menyebabkan suatu negara mampu memproduksi suatu barang dengan lebih baik daripada negara lainnya. Akibatnya, negara tersebut akan mengekspor produk-produk yang dapat dibuat oleh tenaga kerja di negaranya

dengan lebih efisien dan

produktif, dan sebaliknya mengimpor produk-produk yang dapat dibuat oleh tenaga kerja di negara lain

dengan lebih efisien dan produktif.

Keunggulan

komparatif

inilah

yang

internasional.

Penyebab

kedua

adalah

menimbulkan

perdagangan

negara-negara

melakukan

perdagangan dengan negara lain agar negara tersebut dapat mencapai skala ekonomis. Perdagangan internasional memberikan dua keuntungan bagi setiap negara yang melakukannya, yaitu alternatif produksi secara tidak langsung dan semakin meningkatknya kemungkinan konsumsi. 2.

Model Hecksher-Ohlin: Sumber Daya dan Perdagangan Model ini dikembangkan dengan asumsi adanya dua barang yang diproduksi dengan dua jenis faktor produksi, dimana terdapat perbedaan komposisi faktor produksi dalam barang tersebut antar negara. Suatu negara yang memiliki jumlah yang sangat besar atas suatu faktor produksi akan cenderung memproduksi lebih banyak produk yang menggunakan sumber daya yang berlimpah tersebut dalam konsentrat yang lebih tinggi.

Universitas Indonesia Analisa faktor..., Robudi Musa Sitinjak, FEUI, 2011

10 Dengan demikian, dalam perdagangan internasional, suatu negara akan cenderung melakukan ekspor atas suatu produk yang dihasilkan oleh faktorfaktor produksi yang dimiliki negara tersebut secara berlimpah 2.2.

Perpindahan Faktor Internasional Pendekatan yang digunakan untuk melakukan kajian teori atas kegiatan

penanaman modal asing biasanya dikaitkan dengan adanya perdagangan internasional sebagai pendekatan pembahasan yang dilakukan. Pada dasarnya landasan pokok bagi berlangsungnya arus perpindahan faktor internasional tidak berbeda dengan prinsip perdagangan barang-barang antar negara. Meskipun, terdapat kesamaan konsep ekonomi yang mendasar antara perdagangan (barang, jasa) dan perpindahan faktor, terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup berarti diantara keduanya dalam konteks politik. Negara berkelimpahan tenaga kerja mungkin harus mengimpor barang-barang padat modal atau dalam keadaan yang lain, negara tersebut akan berusaha memperoleh modal untuk menarik pinjaman luar negeri. Sementara negara padat modal mungkin mengimpor barang-barang padat karya atau mempekerjakan tenaga kerja migran. Strategi-strategi alternatif yang ada mungkin mempunyai kesamaan dalam konsekuensi ekonomi yang murni, namun tidak semua bisa dipilih karena ada pertimbangan politik yang menentukan (Krugman, 2004:199-200). Dengan demikian perpindahan faktor produksi seperti modal dalam Penanaman

Modal

Langsung

memiliki

kemiripan

dengan

perdagangan

internasional, namun dengan adanya permasalahan yang lebih kompleks, misalnya kebijakan restriksi yang ditetapkan oleh Pemerintah tujuan investasi. Restriksi imigrasi merupakan hal yang bersifat universal, dimana semua negara tidak mau membuka begitu saja pintunya untuk tenaga kerja asing. Pengendalian atas perpindahan modal juga terjadi, karena tidak semua negara mau mengobral modalnya. Kalaupun pemilik modal ingin berinvestasi, belum tentu negara tujuan menerimanya dengan baik. Penanaman Modal Asing dapat juga dilihat sebagai bentuk pinjam-meinjam internasional. Namun, tidak seperti hutang internasional yang meminta


11 pengembalian hutangnya, maka penanaman modal asing tidak hanya melakukan pemindahan sumber daya, melainkan juga memberlakukan pengendalian asing dari si pemilik modal. 2.3.

Pengertian Penanaman Modal Asing Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU Penanaman Modal No.

25 Tahun 2007, maka yang disebut sebagai Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Adapun bentuk penanaman modal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas, membeli saham; dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan . Berdasarkan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa setiap Perusahaan yang didalamnya terdapat Modal Asing, tanpa melihat batasan jumlah modal tersebut dapat dikategorikan sebagai PMA. Definisi Foreign Direct Invesment sebagaimana yang terdapat dalam the Balance of Payments Manual: Thirth Edition (BPM5) (Washington, D.C., International Monetary Fund, 1993) adalah an investment made to acquire lasting interest in enterprises operating outside of the economy of the investor. Further, in cases of FDI, the investor´s purpose is to gain an effective voice in the management of the enterprise. The foreign entity or group of associated entities that makes the investment is termed the "direct investor". The unincorporated or incorporated enterprise-a branch or subsidiary, respectively, in which direct investment is made-is referred to as a "direct investment enterprise". Some degree of equity ownership is almost always considered to be associated with an effective voice in the management of an enterprise; the BPM5 suggests a threshold of 10 per cent of equity ownership to qualify an investor as a foreign direct investor. Dengan demikian menurut pendekatan IMF, FDI adalah suatu investasi yang diadakan untuk memperoleh hak jangka panjang atas suatu usaha yang


12 berada diluar ekonomi atau negara si penanam modal. Tujuan penanam modal asing tersebut adalah untuk mendapatkan hak suara efektif dalam pengelolaan usaha tersebut. Tingkat kepemilikan saham yang ditentukan dalam manual ini adalah 10 persen kepemilikan modal sebagai syarat untuk menetapkan bahwa investor merupakan penanam investor asing langsung. Suara efektif dalam manajemen perusahaan menunjukkan keterlibatan investor dalam pengurusan pengusahaan, sehingga sesuai dengan definisi tersebut, portfolio investmen

yang bersifat sementara dan tidak bertujuan untuk

memperoleh suara effektif dalam pengurusan manajemen dalam jangka panjang tidak termasuk FDI. 2.4.

Motivasi Penanaman Modal Asing Langsung Kebanyakan perusahaan multinasional mempertimbangkan PMA karena

diharapkan PMA dapat meningkatkan tingkat keuntungan dan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Ketika melakukan PMA, perusahaan harus mempertimbangkan apakah kesempatan yang ada sesuai dengan operasinya. Motif dilakukannya FDI adalah yaitu meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya dan gabungan keduanya.(Jeff Madura, 2010). Revenue-Related Motives adalah Motivasi peningkatan keuntungan dilakukan sebagai usaha meningkatkan sumber permintaan dari produk, memasuki pasar yang baru yang menguntungkan, eksploitasi keunggulan monopoli, sebagai reaksi atas pembatasan yang dilakukan negara asing, dan diverisifikasi resiko secara internasional. Cost-Related Motives adalah Motivasi pengurangan biaya dilakukan melalui mengambil keuntungan sepenuhnya dari skala ekonomis, penggunaaan faktor produksi asing yang lebih murah atau lebih baik, penggunaan sumber daya alam negara asing untuk mengurangi biaya transportasi, penggunaan tehnologi negara asing dan sebagai reaksi perubahan nilai tukar Dunning, John H. dan Bansal, Sangeeta (1997) menekankan bahwa variabel yang menentukan kegiatan perusahaan multinasional akan sangat tergantung kepada :


13 1. motif melakukan transaksi, yaitu mencari sumber daya, mencari pasar, mencari efisiensi atau mencari aset strategis 2. karakteristik spesific dari negara yang melakukan investasi dan negara yang menjadi tujuan investasi 3. jenis kegiatan yang dilakukan (padat modal, padat tehnologi atau padat tenaga kerja) 4. strategi dan karakter lainnya dari perusahaan yang akan melakukan investasi, termasuk budaya perusahaan

2.5.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing 2.5.1 Electic Theory Ada beberapa teori yang menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing yang menjadi dasar pengembangan pemikiran pembuatan model. Salah satu yang terkenal adalah yang pertama kali dikembangkan oleh John Dunning, yaitu Electic Theory. Terdapat tiga hal yang akan mempengaruhi terjadinya PMA. Yang pertama adalah adanya keunggulan kepemilikan dari investor asing yang dapat berupa produk yang lebih efisien, keunggulan tehnologi, keahlian manajemen dan jaringan pemasaran yang lebih baik. Keunggulan ini menjadi dasar adanya perusahaan asing. Yang kedua adalah adanya keunggulan lokasi dari negara tujuan investasi. Keunggulan tesebut dapat berupa pasar yang besar, tenaga kerja murah, lebih longgarnya peraturan, dan sumber daya alam berlimpah. Agar terjadinya investasi asing maka keunggulan kepemilikan harus diikuti dengan keunggulan lokasi dari negara tujuan investasi. Tanpa adanya keunggulan lokasi, pemilik modal tidak akan melakukan PMA, melainkan melakukan alternatif lain seperti perdagangan internasional, lisensi, dan waralaba.


14 2.5.2 Pull factors dan Push Factors Secara umum, keputusan investor asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara tujuan investasi dipengaruhi oleh : - Kondisi dari negara tujuan investasi (pull factor) Pull factors yang mempengaruhi masuknya investasi asing antara lain adalah kondisi pasar negara tujuan investasi, ketersediaan sumber daya yang ada, daya saing, kebijakan pemerintah terkait dengan perdagangan dan industri serta kebijakan pemerintah terkait Penanaman Modal Asing, misalnya insentif atas investasi asing dalam bidang fiskal. - Kondisi dan strategi dari negara investor asing (push factors) Push factors yang mempengaruhi masuknya investasi asing antara lain adalah strategi produksi dari perusahaan yang akan melakukan investasi asing, serta persepsi resiko dari investor asing terhadap negara tujuan investasi 2.6.

Hubungan Variabel bebas terhadap PMA 2.6.1.

Nilai Tambah Bruto Riil

Nilai Tambah Bruto adalah Nilai tambah bruto adalah selisih antara nilai output dan biaya antara. Jadi Nilai Tambah Bruto Riil persektor yang digunakan adalah total seluruh nilai tambah bruto yang dihasilkan masingmasing sektor kegiatan ekonomi yang diteliti.

Nilai Tambah Bruto menujukkan adanya potensi permintaan yang tinggi bagi produk yang akan dihasilkan oleh investor asing, sehingga pasar yang besar ini akan menarik FDI. Negara-negara yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi akan menarik FDI karena investor asing akan dapat melakukan kapitalisasi dari pertumbuhan itu dengan mendirikan lebih banyak bisnis di negara asing tersebut.


15 Erdal dan Tatoglu (2002) menyatakan bahwa ukuran pasar dalam negeri secara positif berkorelasi dengan arus masuk modal asing ke negara tersebut. Pasar yang sangat besar menunjukkan lingkungan yang lebih kompetitif dan selanjutnya dapat menarik minat investor asing. NiLAI Tambah Bruto yang akan digunakan adalah Nilai Tambah Bruto dengan harga konstan tahun 2000 dan dan menggunakan angka per sektor sesuai dengan sektor yasng diteliti. 2.6.2.

Suku Bunga Riil

Suku bunga di suatu negara merupakan refleksi atas resiko usaha dan negara tempat tujuan investasi. Ini merupakan salah satu metode alternatif untuk menghitung resiko bisnis investasi asing yaitu dengan menyesuaikan biaya modal rata-rata tertimbang dengan perbedaan resiko (Madura,2010). Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya tidak adanya hubungan antara suku bunga internasional dengan Penanaman Modal Asing Langsung (Sapriannor, 2006). Sementara penelitian Lubis (2008) menunjukkan ada pengaruh negatif dan signifikan antara suku bunga dalam negeri dengan permintaan investasi di Indonesia. Untuk itu penulis akan menggunakan suku bunga riil dalam negeri sebagai variabel bebas. Berdasarkan Gambar 2.1. yang menggambarkan suku bunga beberapa negara di Asia, dapat ditemukan bahwa negara-negara yang memiliki tingkat suku bunga yang rendah cenderung menarik FDI lebih baik dari negaranegara dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Negara-negara yang selama ini mendapatkan Investasi Asing yang tinggi seperti China, Thailand dan Malasya memiliki tingkat suku bunga yang rendah.


16

Sumber : East Asia Pasific Update 2008, World Bank Gambar 2.1. Suku bunga Pinjaman beberapa negara

2.6.3.

Infrastruktur

Infrastruktur merupakan faktor yang cukup penting dalam meningkatkan FDI, mengingat infrastruktur yang buruk akan menyulitkan investasi asing untuk menjalankan bidang usahanya. Meskipun investasi skala besar pada beberapa

sektor

seperti

pertambangan

seringkali

bersedia

untuk

membangun infrastrukturnya sendiri. Hasil Penelitian The Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII) dalam CEPII, Working Paper No 2005-05 (page 28) menyimpulkan efisiensi publik secara luas adalah faktor penentu utama dari arus masuk FDI. Efisiensi publik dimaksud meliputi sistem perpajakan, kemudahan mendirikan perusahaan, kurangnya korupsi, transparansi, hukum yang mengatur kontrak, jaminan atas hak cipta, efisiensi sitem hukum dan standard kehati-hatian. Hasil penelitian CEPII tersebut mendorong setiap upaya yang dapat meningkatkan kualitas institusional dan lebih menyatu terhadap negara-


17 negara sumber dana dapat menolong negara berkembang untuk menerima lebih banyak FDI, sehingga akan menolong negara berkembang untuk mengejar secara independen dari dampak tidak langsung GDP per capita yang lebih tinggi. Penelitian ini menemukan bahwa dampaknya sangat besar, dimana perubahan kualitas institusional dari rendah menjadi tinggi dapat berdampak sangat signifikan terhadap masuknya FDI Dengan demikian, jika pembangunan infrastruktur dilakukan secara terarah maka diharapkan peningkatan infrastruktur dapat meningkatkan nilai PMA Informasi terkait perkembangan infrastruktur di Indonesia selama kurun waktu 1990-2010 sangat terbatas dan sulit diperoleh. Data yang berhasil diperoleh penulis adalah data panjang jalan di Indonesia selama kurun waktu

1990-2010.

Panjang jalan

di

Indonesia

diharapkan

dapat

merefleksikan perkembangan infrastruktur di Indonesia. Semakin panjang jalan yang tersedia menggambarkan semakin baiknya infrastruktur sehingga diharapkan akan meningkatkan FDI. 2.6.4.

Jumlah Tenaga kerja

FDI yang dilakukan oleh investor asing akan membutuhkan tenaga kerja untuk pelaksanaannya. Investor asing akan lebih berminat untuk melakukan investasi asing jika memiliki persepsi tersedianya tenaga kerja yang berlimpah untuk melakukan investasinya. Semakin berlimpah tenaga kerja yang tersedia juga menggambarkan tingginya supply tenaga kerja yang secara tidak langsung juga menggambarkan biaya tenaga kerja yang semakin murah. Diharapkan jika jumlah tenaga kerja semakin meningkat maka , FDI akan meningkat. Namun ada penelitian yang menunjukkan sebaliknya, dimana penduduk yang bekerja (employment) secara statisitik ditemukan mempunyai hubungan negatif dengan arus masuk modal asing. (Ho, Catherine dan Rashid, Ahmad, 2011).


18 Hasil penelitian diatas ternyata sejalan dengan kenyataan bahwa dilihat dari tingkat penyerapan tenaga kerja perproyek menurut sektor, secara umum sektor primer (pertanian) paling banyak menyerap tenaga kerja, disusul oleh sektor sekunder (industri) dan sektor tersier (jasa). Sementara berdasarkan komposisi proyek menurut sektor, , sebagian besar PMA di Indonesia didominasi oleh proyek-proyek di sektor tersier dengan pangsa berkisar antara 53% - 58%, dan selanjutnya diikuti oleh sektor sekunder (36% 42%), dan sektor primer (4% -5%). (Survey Tenaga Kerja Asing tahun 2009, Bank Indonesia). Secara global, FDI rata-rata seluruh dunia juga didominasi oleh sektor Manufacturing (tahun 2010 sebesar 48%, sektor jasa sebesar 30% dan sektor primer sebesar 22%.(World Investment Report 2011, United Nations Conference on Trade and Development) Penelitian dilakukan dengan menggunakan data BPS terkait dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di setiap sektor yang akan diteliti 2.6.5.

Krisis Ekonomi tahun 1998

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 benar-benar mengejutkan dan menimbulkan gangguan yang nyata ke seluruh masyarakat. Krisis ekonomi ini menghancurkan kepercayaan investor asing terhadap situasi perekonomian Indonesia. Akibatnya banyak modal asing yang keluar dari Indonesia, bahkan modal dalam negeripun diperkirakan ikut keluar. Krisis ekonomi tahun 1998 ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap model yang akan dikembangkan. Untuk itu, krisis ekonomi tahun 1998 akan dijadikan variable boneka/dummy variable dalam model. Diperkirakan

krisis

ekonomi

akan

berdampak

negatif

terhadap

perkembangan FDI 2.6.6.

Paket Perbaikan Kebijakan Investasi dalam bentuk Instrusi

Presiden Nomor 3 tahun 2006 (sebagai variabel boneka 2)


19 Restriksi atau pembatasan investasi merupakan salah satu faktor cukup penting di negara tujuan investasi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Setelah krisis 1998, perubahan kebijakan pemerintah yang lebih meningkatkan investasi adalah adanya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi. Namun, kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan

FDI

hendaknya dilakukan dengan cara pertama membuka usaha yang dapat dimasuki

investasi

mengimplementasikan

asing

dan

reformasi

selanjutnya

diikuti

administrasi,

tanpa

dengan melakukan

diskriminasi pada perusahaan domestik. Kebijakan tersebut harus dilakukan secara konsisten untuk lebih meyakinkan investor asing (Dirk Willem te Velde, 2001:51). Dengan demikian, jika kebijakan pemerintah dilakukan secara konsisten dan tepat, diharapkan perubahan kebijakan ini dapat berdampak signifikan terhadal model yang akan dikembangkan. Variabel ini menjadi variabel boneka ke-2 dalam model. Diharapkan variabel in akan signifikan positif, artinya kebijakan ini akan meningkatkan FDI.


20 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi

Penanaman Modal Asing di Indonesia, seperti Nilai Tambah Bruto sektoral, suku bunga riil, Jumlah Tenaga Kerja Sektoral, Infrastruktur, dampak krisis Asia 1996 dan dampak perubahan kebijakan pemerintah di bidang investasi. Sektor ekonomi yang diteliti adalah Pertambangan dan Penggalian; Perindustrian; Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Komunikasi; Transport, Pergudangan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; dan Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perkebunan. Penelitian dilakukan terhadap data dari tahun 1990 sampai dengan 2010 3.2.

Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi

resmi, yaitu dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, World Bank, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan sumber-sumber lain yang dipublikasikan. Penelitian dilakukan terhadap data dari tahun 1990 sampai dengan 2010. 3.3.

Pendekatan Penelitian Sebuah model yang dipilih untuk analisa empiris haruslah memenuhi

kriteria sebagai berikut (Hendry dan Richard, 1983:2-33): 1.

Data harus tersedia, yaitu prediksi-prediksi yang dibuat dalam model harus secara logis dimungkinkan

2.

Konsisten dengan teori, yaitu harus dapat sejalan dengan pengertian ekonomi

3.

Memiliki regresor-regresor eksogen yang lemah, yaitu variabel penjelas harus tidak berkorelasi dengan faktor kesalahan


21 4.

Memiliki parameter yang konstan, yaitu nilai dari parameter harus stabil. Jika tidak ada variabel yang konstan, maka prediksi semacam itu tidak dapat diandalkan.

5.

Memiliki data yang koheren, yaitu residual-residual yang diestimasi dari model harus murni acak (bersifat white noise secara teknis)

6.

Menyeluruh, yaitu model harus mencakup dan mengikutsertakan semua model tandingan

Untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia selama kurun waktu 1990 sampai 2010 dilakukan analisa dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan Generalized Least Square (GLS). Model yang digunakan adalah sebagai berikut : FDI =  0 + 1 NTB+  2 R +3 TK+  4 JALAN+  5 D1 + 6 D2 Dimana : FDI

= Foreign Direct Investment

NTB

= Nilai Tambah Bruto di sektor yang diteliti

R

= Suku Bunga Riil

TK

= Tenaga Kerja di sektor yang diteliti

JALAN= Infrastruktur Dum1 = Dummy Krisis Ekonomi Tahun 1998 (D1=0, untuk tahun 1990, 1991,…….1997) (D1=1, untuk tahun 1998, 1999,…….2004) (D1=0, untuk tahun 2004, 2005,…….2010 Dum2 = Dummy Kebijakan Pemerintah, dalam hal ini Instruksi Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Perubahan Kebijakan Investasi (Dum2=0, untuk tahun 1990, 1991,…….2005) (Dum2=1, untuk tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)


22 Dalam analisis regresi, variabel tak bebas seringkali dipengaruhi tidak hanya oleh variabel yang bisa dikuantifikasi pada beberapa skala tertentu tetapi oleh variablevariabel yang pada dasarnya bersifat kualitatif. Model regresi yang hanya berisikan variabel penjelas kualitatif (variabel dummy) disebut model analisa varians (ANOVA). Namun model ANOVA tersebut tidak lazim dalam model ekonomi. Sebagian besar riset ekonomi menggabungkan variabel penjelas yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif yang disebut dengan model analisa kovarians (ANCOVA). Model yang digunakan dalam penelitian ini bersifat ANCOVA. Seluruh variable tersebut selanjutnya diubah dalam bentuk logaritma, kecuali variable Dummy, sehingga akan terlihat elastisitas setiap model bebas terhadap model dependennya. Dengan demikian, model tersebut dirumuskan sebagai berikut : Ln FDI =  0 + 1ln NTB+ 2 ln R +3 lnTK+  4 ln JALAN+  5Dum1 + 6Dum2 Interpretasi dari model Logit adalah mengukur perubahan variabel tidak bebas untuk setiap perubahan variabel bebas. (Gujarati dan Porter, 2011) Berikut adalah sektor-sektor yang diteliti dan huruf yang mewakilinya: Pertambangan dan Penggalian (A); Perindustrian (B); Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Komunikasi (C); Transport, Pergudangan dan Komunikasi (D); Lembaga Keuangan (E); dan Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perkebunan (F). Hipotesis Hubungan variabel bebas dengan variabel Foreign Direct Investment adalah : 1.

Nilai Tambah Bruto Hubungan Positif, artinya jika Nilai Tambah Bruto naik/turun, maka jumlah FDI akan naik /turun

2.

Suku Bunga Riil Hubungan Negatif, artinya jika suku bunga riil naik/turun, maka jumlah FDI akan naik /turun

3.

Tenaga Kerja


23 Hubungan Positif, artinya jika jumlah Tenaga Kerja naik/turun, maka jumlah FDI akan naik /turun 4.

Infrastruktur Hubungan Positif, artinya jika infrastruktur naik/turun, maka jumlah FDI akan naik /turun

5.

Dummy 1 Krisis Ekonomi yang terjadi di Asia pada tahun akan mempengaruhi nilai FDI ke Indonesia secara signifikan. Ketidakstabilan di Asia, termasuk Indonesia akan mempengaruhi niat investor asing ke Indonesia (negatif)

6.

Dummy 2 Perubahan

Kebijakan

Investasi

di

tahun

2006

diharapkan

akan

mempengaruhi perkembangan Fdi secara signifikan. Kebijakan yang lebih longgar dan mempermudah proses FDI diharapkan akan mempengaruhi FDI secara positif. 3.4.

Definisi Operasional Variabel Untuk mempermudah keseragaman pemahaman, berikut adalah definisi

operasional masing-masing variabel: 1.

Foreign Direct Investment adalah Nilai Penanaman Modal Asing yang telah disetujui oleh Pemerintah

2.

Nilai Tambah Bruto adalah Nilai Tambah Bruto yang dihasilkan oleh sektor yang diteliti

3.

Suku Bunga riil adalah besarnya tingkat suku bunga antar bank dengan menggunakan suku bunga REAL INTEREST

4.

Tenaga Kerja adalah jumlah Tenaga Kerja yang bekerja di sektor yang diteliti

5.

Infrastruktur adalah panjang jalan yang tersedia di wilayah Indonesia

6.

Dummy 1 adalah Krisis Ekonomi yang terjadi di Asia, termasuk di Indonesia pada tahun 1998

7.

Dummy 2 adalah adanya kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi.


24 3.5.

Metode Analisa Data Panel

Penelitian ini menggunakan data deret waktu (time series) dan kerat lintang (cross section) yang menghasilkan data yang bersifast data panel (panel pooled data). Dengan menggunakan data panel, diharapkan penelitian ini dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi FDI pada periode tertentu serta masing-masing sektor yang diteliti, yaitu Pertambangan dan Penggalian; Perindustrian; Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Komunikasi; Transport, Pergudangan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; dan Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perkebunan.. Menurut Baltagi, keuntungan dari menggunakan data panel adalah sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2009) : 1.

Teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas secara eksplisit untuk memberikan variabel spesifik subyek yang diteliti.

Hal ini

dimungkinkan, karena data yang berhubungan dengan individu, sektor ekonomi dari waktu ke waktu, memiliki batasan heterogenitas dalam unitunit tersebut. 2.

Penggabungan observasi secara time series dan cross section mampu menyediakan lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinerialitas antar variabel-variabel yang ada, lebih banyak derajat kebebasan dan lebih efisien.

3.

Dengan mempelajari observasi cross section secara berulang-ulang, maka data panel paling cocok mempelajari dinamika perubahan yang terjadi.

4.

Data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak bisa dilihat pada metode yang menggunakan time series saja atau cross section saja.

5.

Data panel dapat mempelajari model perilaku yang rumit

6.

Dengan membuat data panel menjadi beberapa ribu unit, metode data panel mampu untuk meminimumkan bias yang bisa terjadi jika kita mengagregasi individu-individu atau perusahan kedalam suatu agregasi besar.


25 Untuk mengestimasi model yang menggunakan data panel terdapat beberapa metode yang ditawarkan, yaitu 1.

Ordinary Least Square Pendekatan yang dilakukan sama seperti membuat regresi dengan data cross section atau time series. Namun sebelum dilakukan regresi harus dilakukan penggabungan data cross section dan time series sebagai satu kesatuan pengamatan untuk mengestimasi model.

2.

Model Efek Tetap Intercept mungkin akan berubah untuk setiap individu dan waktu, sehingga digunakanlah metode model efek tetap. Selain dapat membedakan efek individual dan efek waktu, metode ini tidak mengasumsikan bahwa variable error tidak berkorelasi dengan variabel beabas. Model ini juga dikenal sebagai model (regresi) ficed effects (FEM)

3.

Model Efek Random Metode efek random mengasumsikan perbedaan individu dan antar waktu dalam error dengan memperhitungkan kemungkinan error berkorelasi melalui cross section atau time series. Model ini juga dikenal sebagai model komponen error (error components model-ECM) atau model random effects (effects random model-REM)

Manakah model yang lebih baik FEM atau ECM ? Jawaban atas pertanyaan ini tergantung pada asumsi yang kita buat tentang korelasi yang mungkin terjadi antar individu,

atau

spesicific

cross-section,

komponen

error

dan

variabel

independen.(Gujarati dan Porter, 2009). Selanjutnya Gujarati dan Porter (2009:205) juga menyatakan bahwa asumsi yang mendasari ECM/REM adalah bahwa εi diambil secara acak dari populasi yang jauh lebih besar, tetapi terkadang tidak harus seperti itu. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mempelajari tingkat kejahatan di 50 negara bagian Amerika Serikat. Dlam kasus ini, jelas sekali asumsi bahwa 50 negara bagian adalah sebuah sampel acak tidak dapat dipertahankan. Hasil observasi Judge, dkk (1980) sebagaimana yang disajikan ulang oleh Gujarati dan Porter (2009:255) juga memberikan beberapa pertimbangan menggunakan


26 Model Efek Tetap atau Model Efek Random, salah satunya adalah Jika jumlah time series adalah besar dan jumlah cross section adalah kecil, kemungkinan akan ada sedikit perbedaan nilai parameter yang diestimasi FEM dan ECM. Oleh karena itu, pemilihannya berdasarkan kenyamanan perhitungan saja. Dalam hal ini, FEM lebih disukai. Widarjono (2007) juga menyatakan bahwa jika sampel yang kita mabel adalah hanya bagian kecil dari populasi maka kita akan mendapatkan error term yang bersifat random sehingga Random Effect lebih tepat. 3.6.

Pengujian Hipotesis 3.6.1.

Uji T-Statistik

Hal ini dilakukan dengan cara menguji variabel-variabel bebas secara parsial, yang bertujuan untuk mengetahui signifikasi dan pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel tidak bebas. Pengujiannya adalah sebagai berikut : i t-hitung = ----------SE (i) Dengan derajat kepercayaan sebesar 95% (  = 5%,) maka hipotesis yang digunakan : Ho : i < 0 ; berarti variabel independent seperti Nilai Tambah Bruto, Suku bunga riil, Infrastruktur, Tenaga Kerja, Krisis 1998 dan

Perubahan Kebijakan 2006 secara individual tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia. Hi : i > 0 ; berarti variabel independent seperti Nilai Tambah Bruto, Suku bunga riil, Infrastruktur, Tenaga Kerja, Krisis 1998 dan

Perubahan Kebijakan 2006 secara individual

berpengaruh secara signifikan terhadap Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia.


27 3.6.2.

Uji F-Statistik

Hal ini dilakukan dengan cara pengujian terhadap variabel-variabel bebas secara bersama-sama yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas/independent tersebut secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Rumus Perhitungannya adalah sebagai berikut : ESS / (K – 1 ) F-hitung =

------------------------RSS/(n – K)

Dimana : F

= Nilai F Hitung

ESS

= Jumlah kuadrat yang dijelaskan (Estimated Sum Square)

RSS

= Jumlah kuadrat residual (Residual Sum Square)

K

= banyaknya variabel

N

= banyaknya pengamatan yang dilakukan

Hipotesis yang digunakan : Ho : 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 0 , maka variabel independent seperti Nilai Tambah Bruto, Suku bunga riil, Infrastruktur, Tenaga Kerja, Krisis 1998 dan Perubahan Kebijakan 2006 secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia. Ha : 1 ≠ 2 ≠ 3 ≠ 4 ≠ 5 ≠ 6 = 0, maka variabel independent seperti Nilai Tambah Bruto, Suku bunga riil, Infrastruktur, Tenaga Kerja, Krisis 1998 dan Perubahan Kebijakan 2006 secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia Dengan derajat kepercayaan sebesar 95% ( = 5%) dan derajat kebebasan (df) sebesar (k-1) (n-k), maka : - Jika F hitung < F tabel (F {, k-1, n-k }) → Ho diterima - Jika F hitung > F tabel (F {, k-1, n-k }) → Ho ditolak


28 3.6.3.

Koefisien Determinasi (R2)

Uji R2 digunakan untuk menghitung seberapa besar variasi dari variabel tergantung dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang ada dalam model yang diteliti. Nilai R berada diantara 0 sampai 1, dimana semakin dekat nilai R menunjukkan R2 yang semakin baik. Jika nilai R2 sama dengan 1, maka garis regresi yang dicocokkan menjelaskan 100 persen variasi dalam Y. Sebaliknya, kalau nilai R2 sama dengan 0, maka garis regresi tidak menjelaskan sedikitpun variasi dalam Y. Besarnya nilai R dapat diperoleh dengan menggunakan rumus  e12 R2 = 1 -

= ESS/TSS

= 1 – RSS/TSS

 (Y1 – Y )2 Dimana :  e12

= kuadrat residual (Residual sum of squares, RSS)

 (Y1 –Y )2 = kuadrat total (Total sum of squares, TSS)

3.6.4.

Test Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna

atau

pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi (Damodar Gujarati: 1988). Jadi uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Konsekuensi dari multikolinieritas dapat dijelaskan sebagai berikut: Apabila ada kolinieritas sempurna diantara X, koefisien regresinya tak tertentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinieritas tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran koefisien regresi adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung untuk besar.


29 Sebagai hasilnya, nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat. Untuk mengetahui keberadaan multikolinieritas dapat dilakukan dengan dengan langkah pengujian terhadap masing-masing variabel bebas dengan meneliti seberapa jauh korelasi (r2) yang didapat dari hasil regresi bersama variabel independen/bebas dengan variabel dependen jika ditemukan nilai r2 melebihi nilai R2 pada model penelitian, maka dari model persamaan tersebut terdapat multikolinieritas, dan sebaliknya jika R2 lebih besar dari semua r2 maka menunjukkan tidak terdapatnya multikolinieritas pada persamaan yang diuji. 2. Uji Heterokedastisitas Uji heterokedasitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual yang ada dalam satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan

ke

pengamatan

yang

lain

tetap

maka

disebut

homokedastisitas. Dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Heterokedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari observasi ke observasi lainnya. Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melakukan pengujian metode Park. Adapun hipotesis yang diuji adalah : Ho : tidak terdapat heterokedastisitas Ha : terdapat heterokedastisitas Jika hasil perhitungan menghasilkan t-hitung yang signifikan atau t-hitung > t-tabel maka dapat dikatakan terdapat heterokedastisitas atau Ho ditolak. Jika t-hitung < t-tabel maka dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas atau Ho diterima. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 5 %, maka Atau jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% (0,05), maka tidak terdapat


30 heterokedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5% (0,05), maka terdapat heterokedastisitas. Metode Park dapat dilakukan dengan cara meregresi logaritma dari residual kuadrat terhadap semua variabel penjelas dalam model. Jika ada satu minimum koefisien regresi maka terjadi heterokedastisitas. Hal ini disebabkan karena terdapat transformasi yang menegakkan skala pengukuran variabel mengurangi perbedaan antara kedua nilai. 3. Uji Autokorelasi Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara anggota sampel yang di urutkan berdasarkan waktu. Untuk mendiagnosis adanya autokorekasi dalam suatu model regresi dilakukan dengan pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan kesimpulan atas pengukuran korelasi sebagai berikut : Nilai Durbin Watson

Kesimpulan

Kurang dari 1.08

Ada autokorelasi

1.08 sampai dengan 1,66

Tanpa Kesimpulan

1,66 sampai dengan 2,34

Tidak ada autokorelasi

2,34 sampai dengan 2,92

Tanpa Kesimpulan

Lebih dari 2,92

Ada autokorelasi


31 BAB 4 GAMBARAN UMUM VARIABEL YANG DITELITI

4.1.

Jenis-Jenis Penanaman Modal Asing Bank Indonesia membagi investasi asing sebagai berikut: (1) investasi langsung, merupakan kategori investasi internasional yang mencerminkan

tujuan penduduk suatu negara (direct investor) dalam

memperoleh manfaat dalam jangka panjang pada suatu perusahaan yang merupakan penduduk di negara lainnya (direct investment enterprise). Hubungan investasi langsung diantara direct investor dan direct investment enterprise dianggap ada jika direct investor memiliki minimal 10% saham perusahaan investasi langsung. 2) Investasi portofolio, merupakan investasi pada saham dan surat utang (yang tidak termasuk dalam investasi langsung dan cadangan devisa). (3) Derivatif finansial, mencakup instrumen finansial yang dikaitkan dengan instrumen finansial tertentu, indikator, atau komoditas; dan melalui instrumen finansial ini risiko, finansial tertentu (seperti risiko suku bunga dan nilai tukar) dapat diperdagangkan di pasar finansial. (4) Investasi lainnya merupakan kategori residual yang mencakup transaksi yang tidak diklasifikasikan sebagai investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, atau cadangan devisa. Investasi lainnya meliputi utang dagang, pinjaman, uang dan simpanan, dan aset/kewajiban finansial lainnya. (5) Cadangan devisa mengacu pada aset finansial luar negeri yang tersedia bagi dan di bawah kontrol otoritas moneter (Bank Indonesia) untuk membiayai atau mengatur ketidakseimbangan pembayaran.


32 Pengklasifikasian investasi langsung menjadi satu tipe investasi tersendiri didasarkan pada penekananan atas perbedaan motivasi dalam melakukan investasi. Investor langsung berharap untuk mendapatkan manfaat dari hak suaranya dalam manajemen perusahaan. Investasi langsung memungkinkan investor langsung memperoleh akses terhadap sumber daya atau pasar di negara domisili perusahaan afiliasinya dan mengelola risiko secara lebih efektif melalui diversifikasi usaha. Ciri menonjol dari penanaman modal asing adalah memberlakukan pengendalian asing pihak pemilik modal. (Krugman, 2004) Sebaliknya, investor portofolio tidak memiliki pengaruh yang cukup dalam perusahaan tempatnya berinvestasi sehingga lebih fokus kepada return on investment dan potensi kenaikan harga investasi. Investor portofolio dengan mudah dapat menggeser investasinya berdasarkan perubahan yang terjadi dalam prospek investasi, misalnya jika menemukan peluang yang lebih baik. Sementara, investor langsung lebih sulit untuk melakukan perpindahan modalnya. Karakteristik penting investasi portofolio adalah investor portofolio terfokus kepada kemungkinan adanya kenaikan nilai investasi dan jika terjadi perubahan keadaan investor portofolio dapat dengan mudahnya menggeser investasi mereka ke area lain. Berbeda dengan investor langsung, investor portofolio cenderung lebih bersifat spekulatif dan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen perusahaan tersebut. Transaksi investasi portofolio saham dapat berupa penerbitan saham baru di pasar perdana atau pembelian dan penjualan saham lama di pasar sekunder. Berdasasar uraian diatas, jelaslah diketahui bahwa Investasi Langsung (FDI) mempunyai tujuan jangka panjang, sehingga relatif lebih tahan lama terhadap perubahan ekonomi global sehingga lebihh disukai untuk keperluan stabilitas ekonomi dan manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi.


33 Variabel FDI yang digunakan penulis adalah berdasarkan nilai PMA yang telah disetujui Pemerintah sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1. Tabel 4.1.Perkembangan Nilai Persetujuan PMA per sektor TAHUN

B 5647.9

C

1990

A 115.5

874.4

D 803.0

E 901.6

F 191.0

1991

0.0

3970.3

4019.0

166.8

402.7

26.0

1992

2313.0

5657.4

919.2

14.3

716.8

231.4

1993

0.0

3422.8

1087.5

85.4

598.0

160.1

1994

0.0

18738.8

430.3

145.1

1027.8

729.8

1995

0.0

26892.1

1029.3

5539.5

1192.0

1384.2

1996

1696.8

16075.0

1761.7

694.6

3000.2

1521.6

1997

1.6

23017.3

472.0

5900.0

1397.6

463.7

1998

0.3

8388.2

672.9

79.0

1270.9

998.2

1999

14.1

6929.2

507.7

102.7

179.4

491.2

2000

2.4

10707.4

1671.6

1218.7

301.6

444.0

2001

119.7

5148.3

7232.6

376.4

177.5

389.7

2002

49.3

3252.6

1130.5

3713.3

7.3

458.9

2003

17.8

6457.4

952.3

4160.2

10.3

178.9

2004

66.3

6336.4

1179.0

586.5

339.6

329.7

2005

775.9

6028.0

904.6

3107.3

124.8

606.0

2006

325.7

8307.4

1427.7

294.0

57.2

963.5

2007

309.6

4697.0

619.3

3305.2

64.5

289.5

2008

181.4

4515.2

739.1

8529.9

174.9

154.3

2009

304.5

3831.1

1012.5

4170.4

309.5

158.5

2010

2229.3

3357.0

1096.8

5046.0

573.0

813.0

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 4.2.

Dampak PMA terhadap pertumbuhan ekonomi Penanaman Modal Asing memberikan manfaat yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Kekurangan modal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan investasi sangat besar untuk mengusahakan target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Secara teori, PMA berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada khususnya di negara tuan rumah lewat empat jalur (Tulus Tambunan, 2007:2).


34 Pertama, lewat pembangunan pabrik-pabrik baru (PP) yang berarti juga penambahan output atau produk domestic bruto (PDB), total ekspor (X) dan kesempatan kerja (KK). Ini adalah suatu dampak langsung. Pertumbuhan X berarti penambahan cadangan devisa (CD) yang selanjutnya peningkatan kemampuan dari negara penerima untuk membayar utang luar negeri (ULN) dan impor (M). Kedua, masih dari sisi suplai, namun sifatnya tidak langsung, adalah sebagai berikut: adanya PP baru berarti ada penambahan permintaan di dalam negeri terhadap barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku dan input-input lainnya. Jika permintaan antara ini sepenuhnya dipenuhi oleh sektor-sektor lain (SSL) di dalam negeri (tidak ada yang diimpor), maka dengan sendirinya efek positif dari keberadaan atau kegiatan produksi di pabrik-pabrik baru tersebut sepenuhnya dinikmati oleh sektor-sektor domestik lainnya; jadi output di SSL tersebut mengalami pertumbuhan. Ini berarti telah terjadi suatu efek penggandaan dari keberadaan PMA terhadap output agregat di negara penerima. Dalam kata lain, semakin besar komponen M dari sebuah proyek PMA, atau semakin besar ”kebocoran” dari keterkaitan produksi antara PMA dengan ekonomi domestik, semakin kecil efek penggandaan tersebut. Ketiga, peningkatan kesempatan kerja akibat adanya pabrik-pabrik baru tersebut berdampak positif terhadap ekonomi domestik lewat sisi permintaan: peningkatan kesempatan kerja menambah kemampuan belanja masyarakat dan selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar dalam negeri. Sama seperti kasus sebelumnya, jika penambahan permintaan konsumsi tersebut tidak serta merta menambah impor, maka efek positifnya terhadap pertumbuhan output di sektor-sektor domestik sepenuhnya terserap. Sebaliknya, jika ekstra permintaan konsumsi tersebut adalah dalam bentuk peningkatan impor, maka efeknya nihil. Bahkan jika pertumbuhan impor lebih pesat daripada pertumbuhan ekspor yang disebabkan oleh adanya PMA, maka terjadi defisit neraca perdagangan. Ini berarti kehadiran PMA


35 memberi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif terhadap negara tuan rumah. Keempat, peran PMA sebagai sumber penting peralihan teknologi dan knowledge lainnya. Peran ini bisa lewat dua jalur utama. Pertama, lewat pekerja-pekerja lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan PMA. Saat pekerja-pekerja tersebut pindah ke perusahaan-perusahaan domestik, maka mereka membawa pengetahuan atau keahlian baru dari perusahaan PMA ke perusahaan domestik. Kedua, lewat keterkaitan produksi atau subcontracting antara PMA dan perusahaan-perusahaan lokal, termasuk usaha kecil dan menengah,

seperti

kasus

PT

Astra

Internasional

dengan

banyak

subkontraktor skala kecil dan menengah. 4.3.

Nilai Tambah Bruto Riil Perkembangan nilai tambah bruto riil dari tahun 1990 sampai dengan 2010 adalah sebagaimana yang disajikan dalam tabel 4.2. Nilai Tambah Bruto yang diteliti dalam penelitian ini mencakup sektorsektor sebagai berikut : -

Sektor Pertambangan dan Penggalian, selanjutnya disebut sebagai cross section A

-

Sektor Perindustrian, selanjutnya disebut sebagai cross section B

-

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Komunikasi, selanjutnya disebut sebagai cross section C

-

Sektor Transport, Pergudangan dan Komunikasi, selanjutnya disebut sebagai cross section D,

-

Sektor Lembaga Keuangan, selanjutnya disebut sebagai cross section E

-

Sektor Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perkebunan, selanjutnya disebut sebagai cross section F.

Jika dibandingkan secara aggregat dari tahun 1990 sampai dengan 2010, Nilai Tambah Bruto sektor yang diteliti sudah mencapai 83 % dari Nilai Tambah Bruto keseluruhan


36 Tabel 4.2. Perkembangan Nilai Tambah Bruto Riil per sektor Tahun

Sektor A

Sektor B

Sektor C

Sektor D

Sektor E

Sektor F

1990

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

173.8

1991

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

178.8

1992

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

190.0

1993

135.8

270.2

195.5

52.0

130.6

193.1

1994

143.4

303.6

210.1

56.3

130.0

194.2

1995

153.1

336.6

227.0

61.1

144.3

202.7

1996

162.7

375.6

245.6

66.4

153.0

209.0

1997

166.1

395.3

259.9

71.1

162.1

211.1

1998

161.6

350.1

212.5

60.3

119.0

208.3

1999

158.9

363.8

212.4

59.9

110.4

212.8

2000

167.7

385.6

224.5

65.0

115.5

216.8

2001

168.2

398.3

233.3

70.3

123.3

223.9

2002

169.9

419.4

243.3

76.2

131.5

231.6

2003

167.6

441.8

256.5

85.5

140.4

240.4

2004

160.1

470.0

271.1

96.9

151.1

247.2

2005

165.2

491.6

293.7

109.3

161.3

253.9

2006

168.0

514.1

312.5

124.8

170.1

262.4

2007

171.3

538.1

340.4

142.3

183.7

271.5

2008

172.5

557.8

363.8

165.9

198.8

284.6

2009

180.2

569.8

368.6

191.6

208.8

295.9

186.4

595.3

400.6

217.4

220.6

304.4

2010

Sumber : Biro Pusat Statistik (Telah Diolah Kembali) 4.4.

Suku Bunga Riil Suku Bunga riil merupakan suku bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Suku Bunga Riil yang digunakan adalah suku bunga pinjaman bank secara umum, karena tidak dapat ditemukannya suku bunga riil secara sektoral. Suku bunga riil merupakan salah satu variabel utama yang digunakan perusahaan untuk mempertimbangkan apakah rencana suatu proyek baru akan menguntungkan secara keuangan atau tidak. Adapun perkembangan suku bunga riil Indonesia adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 4.3.


37 Tabel 4.3. Perkembangan suku bunga riil Tahun

suku bunga riil (%)

1990

12.16

1991

15.35

1992

17.72

1993

10.75

1994

9.26

1995

8.34

1996

9.52

1997

8.21

1998

-24.60

1999

11.83

2000

-1.65

2001

3.72

2002

12.32

2003

10.85

2004

5.13

2005

-0.25

2006

1.66

2007

2.34

2008

-3.85

2009

5.74

2010

4.84

Sumber : Country Report Bank Dunia

4.5.

Infrastruktur Kondisi Infrastruktur di Indonesia belumlah terlalu menarik bagi investor asing, bahkan menurut laporan The Global Competitiveness Report tahun 2009-2010, permasalahan tertinggi kedua menjalankan bisnis di Indonesia adalah infrastruktur yang tidak memadai.


38

Sumber : The Global Competitiveness Report 2009-2010 Gambar 4.1. Masalah Utama Melakukan Bisnis Informasi terkait perkembangan infrastruktur di Indonesia selama kurun waktu 1990-2010 sangat terbatas dan sulit diperoleh. Data yang berhasil diperoleh penulis adalah data panjang jalan di Indonesia selama kurun waktu 1990-2010 sebagaimana disajikan dalam tabel 4.4. Panjang jalan di Indonesia diharapkan dapat merefleksikan perkembangan infrastruktur

di

Indonesia.

Semakin

panjang

jalan

yang

tersedia

menggambarkan semakin baiknya infrastruktur sehingga diharapkan akan meningkatkan FDI


39 Tabel 4.4. Perkembangan Panjang Jalan di Indonesia Tahun

Jalan Aspal

Bukan Aspal

Jumlah

1987

99 467

127 877

227,344

1988

111 649

143 285

254,934

1989

121 313

149 862

271,175

1990

130 262

158 465

288,727

1991

142 053

177 317

319,370

1992

150 930

174 511

325,441

1993

159 329

185 563

344,892

1994

164 866

192 012

356,878

1995

171 508

155 719

327,227

1996

180 614

155 763

336,377

1997

192 668

148 799

341,467

1998

168 072

187 291

355,363

1999

203 374

152 577

355,951

2000

203 214

152 737

355,951

2001

212 935

148 847

361,782

2002

211 998

156 364

368,362

2003

216 109

154 407

370,516

2004

206 144

166 485

372,629

2005

216 714

174 295

391,009

2006

208 732

185 062

393,794

2007

256 548

164 987

421,535

2008

258 744

179 015

437,759

2009

271230

205107

476,337

282,333

213,504

495,837

2010 (proyeksi)

Sumber : Biro Pusat Statistik 4.6.

Tenaga kerja Biro Pusat Statistik (2010) melaporkan jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2010 mencapai 116 juta orang, bertambah 2,17 juta orang dibandingkan Angkatan Kerja Agustus 2009. Hal ini menunjukkan ketersediaan jumlah tenaga kerja di Indonesia yang sangat besar dan pertumbuhannya pesat. Setiap Investasi asing yang dilakukan investor asing membutuhkan tenaga kerja, namun jumlah tenaga kerja yang terlalu besar dan terdidik juga dapat meningkatkan resiko konflik ketenagakerjaan.


40 Tabel 4.5. Perkembangan Tenaga Kerja per sektor Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

A 712 565 525 620 741 643 774 897 675 726 454 1,091 631 729 1,035 904 924 994 1,070 1,155 1,254

B 8,177 7,946 8,255 8,771 10,840 10,127 10,773 11,214 9,934 11,516 11,657 12,086 12,109 10,927 11,070 11,953 11,890 12,368 12,549 12,839 13,824

C 10,540 11,431 11,747 12,598 13,967 13,884 16,102 17,221 16,814 17,529 18,498 17,469 17,795 16,845 19,119 17,909 19,216 20,554 21,221 21,947 22,492

D 2,618 2,493 2,574 2,905 3,378 3,458 3,943 4,138 4,154 4,206 4,551 4,448 4,672 4,976 5,480 5,653 5,664 5,958 6,179 6,117 5,619

E 682 516 575 545 624 658 690 657 618 634 887 1,127 991 1,294 1,125 1,142 1,346 1,399 1,460 1,486 1,739

F 35,747 41,205 42,153 39,526 37,857 35,233 37,720 35,849 39,415 38,378 40,545 39,743 40,633 42,001 40,608 41,309 40,136 41,206 41,331 41,611 41,494

Sumber: Biro Pusat Statistik

Tabel 4.6 menunjukkan komposisi pendidikan Tenaga Kerja Indonesia. Jika kita melihat komposisi pendidikan tersebut, ternyata sebagian besar yaitu sekitar 55 % tenaga kerja Indonesia tidak terdidik dan hanya tamatan SD kebawah. Tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan sarjana hanya mencapai kurang dari 5 %. Situasi ini akan menyebabkan tenaga kerja Indonesia tidak dapat dengan optimal mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia dari setiap investasi baru. Investor asing juga cenderung akan membawa Tenaga Kerja Asing untuk menjalankan usahanya.


41 Tabel 4.6. Komposisi Pendidikan Tenaga Kerja di Indonesia

Sumber : Biro Pusat Statistik 4.7.

Krisis Ekonomi tahun 1998 Krisis ekonomi Asia mulai menunjukkan tanda-tandanya di pertengahan 1997 dan memuncak pada pertengahan 1998, pada saat bank Dunia masih memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, krisis 1998 secara cepat langsung menyebabkan depresiasi rupiah yang sangat besar, diikuti dengan kepanikan di sektor perbankan, bangkrutnya beberapa konglomerat utama Indonesia karena tidak sanggup melunasi hutang dalam mata uang asing dan banyak terjadinya arus modal keluar karena menurunnya tingkat kepercayaan dunia terhadap kondisi Indonesia. Kecenderungan ekonomi yang memanas, yang akhirnya bisa meledak membuat para investor asing yang memegang saham-saham dari perusahaan-perusahaan besar di negara Indonesia, Thailand, Malasya dan Korea Selatan mulai khwatir. Mereka meyakini bahwa tidak lama lagi ekonomi dari negara-negara tersebut, terutama Indonesia dan Thailand akan hancur. Akhirnya banyak investor asing waktu itu menjual semua saham yang mereka pegang. (Tulus Tambunan, 2011) Krisis ekonomi tahun 1998 ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap model yang akan dikembangkan. Untuk itu, krisis ekonomi tahun


42 1998 akan dijadikan variable boneka/dummy variable dalam model. Diperkirakan

krisis

ekonomi

akan

berdampak

negatif

terhadap

perkembangan FDI. Penulis menggunakan asumsi bahwa pengaruh krisis tahun 1998 berlangsung dari 1998 sampai 2004, dimana tahun 2004 kondisi ekonomi mulai stabil dan hampir semua konglomerat eks pemilik bank yang dibekukan atau dilikuidasi karena krisis 1998 sudah menyelesaikan permasalahannya dengan pemerintah melalui penyelesaian di BPPN dengan metode MSAA, MRAA atau Akte Pengakuan Hutang. 4.8.

Paket Perbaikan Kebijakan Investasi dalam bentuk Instrusi Presiden Nomor 3 tahun 2006 (sebagai variabel boneka 2) Setelah krisis 1998, perubahan kebijakan pemerintah yang lebih meningkatkan investasi adalah adanya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tersebut mengatur bahwa dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Selanjutnya Inpres tersebut memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perindustrian; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menteri Kesehatan;. Menteri

Kelautan

dan

Perikanan;.

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Menteri Sekretaris Negara; Sekretaris Kabinet;. Jaksa Agung; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 21. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Para Gubernur; dan Para Bupati/Walikota untuk Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan


43 masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Selanjutnya juga pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi dengan terbitnya UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang antara lain menetapkan bahwa Pemerintah menjamin kepastian hukum. Kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekilas terlihat konsistensi pemerintah dalam menarik minat investor asing cukup baik. Namun, ternyata terdapat beberapa Undang-undang yang masih berlaku atau yang kemudian terbit yang dapat menyebabkan efektivitas kebijakan pemerintah tersebut tidak berjalan optimal. Tulus Tambunan (2009) mengidentifkasikan adanya enam UU dan 2 Peraturan Menteri Perdagangan yang akan menghambat efektivitas kebijakan pemerintah untuk meningkatkan investasi, yaitu antara lain: - UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas - UU No 39 tahun 2007 tentang Cukai - UU No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan - UU No 2 tahun 2005 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial - UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan - UU No 22 tahun 2001 tentang Investasi di sektor Migas - Peraturan Menteri Perdagangan No.37/M-DAG/Per/9 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan - Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/Per/9 tahun 2007 tentang penerbitan SIUP


44 BAB 5 HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas hasil penelitian, yaitu analisa atas faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia, yaitu faktorfaktor Nilai Tambah Bruto yang dihasilkan oleh sektor yang diteliti, Suku Bunga Internasional, jumlah Tenaga Kerja yang bekerja di sektor yang diteliti, panjang jalan yang tersedia di wilayah Indonesia, dampak Krisis Ekonomi yang terjadi di Asia, termasuk di Indonesia pada tahun 1998 dan dampak Instruksi Presiden No. 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi.

5.1.

Hasil Regresi

Sebagaimana diuraikan sebelumya Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Model Berikut : FDI =  0 + 1 NTB+  2 R +3 TK+  4 JALAN+  5 D1 + 6 D2 Dimana : FDI

= Foreign Direct Investment

NTB

= Nilai Tambah Bruto di sektor yang diteliti

R

= Suku Bunga Riil

TK

= Tenaga Kerja di sektor yang diteliti

JALAN= Infrastruktur D1

= Dummy Krisis Ekonomi Tahun 1998 (D1=0, untuk tahun 1990, 1991,…….1997) (D1=1, untuk tahun 1998, 1999,…….2004) (D1=0, untuk tahun 2004, 2005,…….2010)

D2

=

Dummy Kebijakan Pemerintah, dalam hal ini Instruksi Presiden No. 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi. (D1=0, untuk tahun 1990, 1991,…….2005) (D1=1, untuk tahun 2006. 2007, ….., 2010)


45 Dengan melakukan regresi semua variabel diatas dengan menggunakan Eviews diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 5.1. Hasil Regresi Eviews Dependent Variable: LOG(FDI?) Method: GLS (Cross Section Weights) Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C LOG(R?) LOG(JALAN?) LOG(NTB?) LOG(TK?) DUM1? DUM2? Fixed Effects (Cross) _A--C _B--C _C--C _D--C _E--C _F--C

-32.67892 -0.708619 1.674667 2.732203 -1.512157 -0.944694 -2.427955

25.60765 0.317337 2.341265 0.925107 0.899210 0.352606 0.846322

-1.276139 -2.233012 0.715283 2.953392 -1.681651 -2.679174 -2.868830

Prob. 0.2060 0.0287 0.4767 0.0042 0.0970 0.0091 0.0054

-4.237063 1.202465 1.136685 2.108206 -3.227892 1.737365

Dengan memasukkan hasil kedalam kedalam model yang ditetapkan, diperoleh persamaan sebagai berikut : LOG(FDI) = C - 0.71*LOG(R) + 1.67*LOG(JALAN) + 2.73*LOG(NTB) 1.51*LOG(TK) - 0.94*DUM1- 2.43*DUM2 Dengan memasukkan nilai Fixed Effect masing-masing sektor, persamaan regeresi masing-masing sektor menjadi sebagai berikut -

Sektor Pertambangan dan Penggalian (A) : LOG(FDI) = -4,24 0.71*LOG(R) + 1.67*LOG(JALAN) + 2.73*LOG(NTB) - 1.51*LOG(TK) 0.94*DUM1- 2.43*DUM2

-

Sektor Perindustrian (B) : LOG(FDI) = 1,20 - 0.71*LOG(R) + 1.67*LOG(JALAN) + 2.73*LOG(NTB) - 1.51*LOG(TK) - 0.94*DUM12.43*DUM2

-

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Komunikasi (C) : LOG(FDI) = 1.13 - 0.71*LOG(R) + 1.67*LOG(JALAN) + 2.73*LOG(NTB) - 1.51*LOG(TK) - 0.94*DUM1- 2.43*DUM2


46 -

Sektor Transport, Pergudangan dan Komunikasi (D) : LOG(FDI) = 2.11 0.71*LOG(R) + 1.67*LOG(JALAN) + 2.73*LOG(NTB) - 1.51*LOG(TK) 0.94*DUM1- 2.43*DUM2

-

Sektor Lembaga Keuangan (E) : LOG(FDI) = -3,23 - 0.71*LOG(R) + 1.67*LOG(JALAN) + 2.73*LOG(NTB) - 1.51*LOG(TK) - 0.94*DUM12.43*DUM2

-

Sektor Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perkebunan (F) : LOG(FDI) = 1,74 - 0.71*LOG(R) + 1.67*LOG(JALAN) + 2.73*LOG(NTB)

-

1.51*LOG(TK) - 0.94*DUM1- 2.43*DUM2 Nilai fixed effect masing-masing sektor itu menggambarkan perbedaan intersept setiap sektor yang berbeda-beda dan bersifat tidak berubah seiring waktu (time invariant) (Gujarati dan Porter, 2011). Sehingga berdasar hasil regresi urutan intersept tertinggi secara berurutan dari yang paling tinggi adalah Sektor Transport, Pergudangan dan Komunikasi (D),Sektor Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perkebunan (F), Sektor Perindustrian (B), Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Komunikasi (C), Sektor Lembaga Keuangan (E) dan Sektor Pertambangan dan Penggalian (A).

5.2.

Uji Statistik Uji statistik akan membahas hasil estimasi dengan menggunakan uji-T, uji

F dan Uji R2.

5.2.1.

Uji t

Dengan derajat kepercayaan sebesar 95% ( = 5%), maka jika probabilita lebih rendah dari 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut : 1.

Nilai Tambah Bruto Nilai probabilita dari variabel Nilai Tambah Bruto adalah sebesar 0.0042 yang lebih kecil dari probabilita dengan  = 5%. Hal ini menunjukkan Nilai


47 Tambah Bruto berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Penanaman Modal Asing langsung. Nila Tambah yang semakin meningkat menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat yang menjadi daya tarik pasar bagi investor asing 2.

Suku Bunga Riil Nilai probabilita dari variabel Suku Bunga Riil adalah sebesar 0.0287 yang lebih kecil dari probabilita dengan

 = 5%. Hal ini menunjukkan Suku

Bunga Riil berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Penanaman Modal Asing langsung. Penurunan Nilai Suku Bunga Riil akan menyebabkan semakin banyak proyek di luar negeri yang menguntungkan dari sisi perolehan laba 3.

Tenaga Kerja Nilai probabilita dari variabel Tenaga Kerja adalah sebesar 0.0970 yang lebih besar dari probabilita dengan

 = 5%. Hal ini menunjukkan Tenaga Kerja

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Penanaman Modal Asing langsung. 4.

Infrastruktur Nilai probabilita dari variabel Infrastruktur adalah sebesar 0.2540 yang lebih besar dari probabilita dengan

 = 5%. Hal ini menunjukkan Infrastruktur

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Penanaman Modal Asing langsung. 5.

Dummy 1 Nilai probabilita dari variabel Dummy 1 (Krisis 1998) adalah sebesar 0.0037 yang lebih kecil dari probabilita dengan

 = 5%. Hal ini menunjukkan

variabel boneka Krisis 1998 berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Penanaman Modal Asing langsung. 6.

Dummy 2 Nilai probabilita dari variabel Dummy 2 (Kebijakan Investasi 2006) adalah sebesar 0.0015 yang lebih kecil dari probabilita dengan

 = 5%. Hal ini


48 menunjukkan variabel boneka Kebijakan Investasi 2006 berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Penanaman Modal Asing langsung.

5.2.2.

Uji F

Uji F dilakukan dengan membandingkan Nilai F statistik dengan nilai tabel, dimana nilai F statistik sebesar (17,129). adalah lebih besar dari F statistik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maka variabel independent seperti Nilai Tambah Bruto, Suku bunga riil, Infrastruktur, Tenaga Kerja, Krisis 1998 dan Perubahan Kebijakan 2006 secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia. 5.2.3.

Koefisien Determinasi (R2)

Uji Koefisien Determiasi (R2) digunakan untuk menghitung seberapa besar variasi dari variabel tidak bebas dapat dijelaskan oleh seluruh variabel bebasnya secara bersama-sama. Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai R2 (adjusted R square) sebesar 72,35 %. Artinya 72,35 % dari variabel Penanaman Modal Asing langsung di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel Nilai Tambah Bruto, Suku bunga riil, Infrastruktur, Tenaga Kerja, Krisis 1998 dan Perubahan Kebijakan 2006 sebagai variabel bebas. Sedangkan, sisanya (17,65%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. 5.2.4.

Pemilihan Metode Panel Data

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga metode panel data yang dapat dilakukan, yaitu Ordinary Least Square (common effect), Model Efek Tetap (FEM) dan Model Efek Random (REM). Penulis melakukan pemilihan metode antara pemilihan common effect atau FEM dengan menggunakan uji Redundant Fixed Effect Test dengan hasil berikut: Redundant Fixed Effects Tests Pool: FIXED Test cross-section fixed effects Effects Test

Statistic

Cross-section F

9.868975

d.f.

Prob.

(5,72)

0.0000


49 Dari tabel hasil Uji- F di atas dapat dilihat bahwa nilai F- test 9.868975 dengan probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari α = 5 % yang berarti hipotesa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa metode fixed effect merupakan metode analisis yang lebih sesuai untuk digunakan. Selanjutnya adalah pemilihan antara metode Penulis memilih untuk menggunakan metode Model Efek Tetap (FEM) atau Model Efek Random (REM). Penulis memutuskan untuk memilih Model Efek Tetap (FEM) dengan menggunakan referensi yang ada, yaitu berdasarkan pertimbangan atas asumsi yang dipilih oleh penulis, mengingat sektor yang diteliti penulis sudah mencapai 83% dari keseluruhan Nilai Tambah Bruto secara keseluruhan. Pertimbangan untuk memilih Model Efek Tetap (FEM) dan bukan Model Efek Random (REM) karena Jumlah T (jumlah data-time series) adalah besar dan N (jumlah unit cross section) adalah kecil, sehingga kecil kemungkinan ada sedikit perbedaan nilai parameter yang diestimasi Model Efek Tetap (FEM) dan Model Efek Random (REM).(Judge, 1981)

5.3.

Analisa Hasil Regresi Hasil Regresi menguraikan bahwa Variabel Nilai Tambah Bruto memiliki

hubungan yang signifikan positif dengan Nilai Penanaman Modal Asing. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor asing akan bertambah jika pendapat penduduk negara tujuan investasi meningkat. Peningkatan Nilai Tambah Bruto akan meningkatkan minat Investasi Asing karena peningkatan Nilai Tambah Bruto juga menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat. Apalagi penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, sehingga merupakan pasar yang menarik untuk perusahaan multi nasional. Persepsi potensi pasar yang sangat besar akan meningkatkan minat investor asing menanamkan modalnya Hasil Regresi menguraikan bahwa Variabel Suku Bunga Riil memiliki hubungan yang siginifikan negatif dengan Nilai Penanaman Modal Asing. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor asing akan menurun saat terjadi peningkatan suku bunga riil.


50 Sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV, hal ini sesuai dengan data-data yang menunjukkan bahwa negara yang memiliki nilai FDI yang besar memiliki tingkat suku bunga yang rendah. Hasil Regresi menguraikan bahwa Variabel Tenaga Kerja tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan Nilai Penanaman Modal Asing. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan kenyataan bahwa dilihat dari tingkat penyerapan tenaga kerja perproyek menurut sektor, secara umum sektor primer (pertanian) paling banyak menyerap tenaga kerja, disusul oleh sektor sekunder (industri) dan sektor tersier (jasa). Sementara berdasarkan komposisi proyek menurut sektor, sebagian besar PMA di Indonesia didominasi oleh proyek-proyek di sektor tersier, dan selanjutnya diikuti oleh sektor sekunder. (Survey Tenaga Kerja Asing tahun 2009, Bank Indonesia). Secara global, FDI rata-rata seluruh dunia juga didominasi oleh sektor Manufacturing (tahun 2010 sebesar 48%, sektor jasa sebesar 30% dan sektor primer sebesar 22%.(World Investment Report 2011, United Nations Conference on Trade and Development) Darsono (2008) menyampaikan bahwa periode pasca krisis ... Alokasi untuk sektor pertanian hanya 4.4% dari total rencana alokasi investasi PMA yang masuk ke Indonesia selama tahun 1998 - 2002, sedangkan 95.6% lagi terserap di sektor non pertanian. Disamping share yang kecil; laju investasi di sektor pertanian juga menunjukkan kecenderungan yang terus menurun. Selama periode 1990-an hingga periode 2000-an rata-rata laju realisasi investasi pertanian di Indonesia tumbuh -2.07 persen (BKPM, 2003). Kemungkinan kedua, hasil ini menunjukkan bahwa jumlah Tenaga Kerja di Indonesia sudah sangat berlimpah mengingat pertumbuhan penduduk yang relatif cukup tinggi selama satu dasawarsa terakhir. Peningkatan jumlah tenaga kerja di Indonesia juga relatif tidak diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, sehingga peningkatan tenaga kerja dipersepsikan oleh investor sebagai peningkatan resiko konflik dengan buruh, berupa demosntrasi, mogok kerja dan potensi kecemburuan sosial dengan tenaga kerja asing yang ada.


51 Hasil Regresi menguraikan bahwa Variabel Infrastruktur memiliki hubungan yang positif dengan Nilai Penanaman Modal Asing. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan infrastruktur (yang dalam hal ini diwakili oleh panjang jalan) sebesar 1%, maka FDI akan naik sebesar 3,5%. Namun, hubungan ini tidak bersifat signifikan. Artinya, penambahan infrastruktur tidak mempengaruhi minat investor asing. Hal ini terjadi karena kualitas infrastruktur kita yang tidak memadai. Penambahan Jalan yang dilakukan tidak terarah terhadap upaya peningkatan daya saing investasi. Sehingga pengeluaran untuk infrastruktur jalan tidak berdampak signifikan terhadap Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu terus meningkatkan efisiensi publik, sehingga peningkatan pembangunan infrastruktur akan dipersepsikan positif oleh calon investor asing Hasil Regresi menguraikan bahwa Variabel Dummy 1 berakibat signifikan terhadap Nilai Penanaman Modal Asing dengan tanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa saat terjadi Krisis Ekonomi tahun 1998, terjadi penurunan nilai FDI yang signifikan. Hal ini terjadi karena turunnya kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia, dimana ditandai dengan banyaknya faktor produksi berupa modal yang keluar dari Indonesia pada saat krisis dan perlahan-lahan mulai kembali setelah krisis. Hasil Regresi menguraikan bahwa Variabel Dummy 2 (perubahan kebijakan investasi tahun 2006) berakibat signifikan terhadap Nilai Penanaman Modal Asing dengan tanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Penanaman Modal Asing tidak mengakibatkan peningkatan nilai FDI malahan penurunan. Sesuai dengan hasil penelitian Dirk Willem te Velde (2001), perubahan kebijakan baru akan dipersepsikan positif oleh investor asing jika diterapkan secara konsisten. Namun, ternyata banyak UU baik yang terbit sebelum 2006 dan setelah 2006 yang menghambat efektivitas perubahan kebijakan

yang

dilakukan

pemerintah.

Tulus

Tambunan

(2009)

mengidentifkasikan sekurang-kurangnya ada enam peraturan setingkat UndangUndang dan dua peraturan setingkat menteri perdagangan yang menghambat


52 minat investor asing. Selain itu, krisis Amerika yang dimulai tahun 2007 dan yang selanjutnya diikuti dengan krisis Eropa yang belum pulih hingga saat ini diperkirakan mengganggu model penelitian dan dampak variabel dummy 2.

5.4.

Implikasi terhadap Kebijakan Pemerintah Berdasarkan analisa diatas, maka dampak terhadap kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut : 1.

Pemerintah harus berhati-hati terhadap krisis ekonomi yang terjadi, karena hasil penelitian menunjukkan krisis tahun 1998 berpengaruh secara negatif terhadap minat Investasi asing. Pada saat krisis terjadi pemerintah tidak melakukan perubahan kebijakan investasi yang bisa mengurangi dampak krisis ekonomi terhadap minat investasi.

2.

Kebijakan pemerintah di bidang jalan yang tidak signifikan terhadap minat investor asing menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur tidak direspon secara positif oleh investor asing. Hasil penelitian internasional menunjukkan bahwa hambatan terbesar nomor dua melakukan investasi adalah hambatan infrastruktur yang tidak memadai.

3.

Jumlah Tenaga Kerja yang berlimpah ternyata tidak berdampak signifikan. Salah satu penyebabnya adalah kualitas tenaga kerja di Indonesia yang rendah, terutama kualitas pendidikan tenaga kerja. memiliki dampak negatif. Jumlah tenaga kerja yang besar dengan tingkat pendidikan yang rendah memerlukan kepastian hukum ketenagkerjaan yang dipersepsikan baik oleh investor asing.

4.

Jika pemerintah ingin mengurangi tingkat pengangguran melalui investasi asing dengan lebih cepat, maka investor asing dapat diarahkan ke sektor primer (pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan) yang menyerap tenaga kerja lebih besar.


53 BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Regresi terhadap model yang diteliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Kenaikan Nilai Tambah Bruto akan menyebabkan kenaikan Penanaman Modal Asing di Indonesia. Sehingga jika Pemerintah ingin meningkatkan Penanaman Modal Asing untuk membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka kebijakan yang dibuat harus kebijakan yang menggerakkan sektor perekonomian. 2. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ada dapat menurunkan nilai Penanaman Modal Asing di Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan kualitas tenaga kerja yang tidak memadai dalam jumlah besar justru akan berakibat negatif terhadap iklim investasi, dalam bentuk semakin tingginya kemungkinan terjadi konflik antara buruh dan pengusaha. 3. Peningkatan

infrasruktur

tidak

berakibat

secara

signifikan

terhadap

Penanaman Modal Asing. Hal ini menunjukkan efisiensi publik yang perlu ditingkatkan melalui pengeluaran pembangunan infrastruktur yang lebih terarah. 4. Penelitian ini menunjukkan bahwa Krisis Ekonomi tahun 1998 mempengaruhi Nilai FDI secara signifikan, dimana terjadi penurunan minat investasi asing. Hal ini memberikan isyarat bahwa pemerintah tetap perlu waspada menghadapi krisis ekonomi global tahun 2007 yang belum pulih sampai dengan saat ini


54 6.2.

Saran

1. Pemerintah harus berhati-hati terhadap gejolak ekonomi global yang terjadi saat ini, mengingat pengalaman menunjukkan bahwa krisis ekonomi 1998 akan secara signifikan menyebabkan penurunan investasi asing.. Pemerintah harus mengimbangi dampak negatif krisis yang terjadi saat ini dengan membuat kebijakan investasi yang lebih akomodatif terhadap investor asing. Efektivitas perbaikan kebijakan investasi akan lebih baik jika peraturan lainnya juga mendukung kebijakan investasi tersebut. Peraturan-peraturan yang dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan minat investasi asing antara lain kepastian hukum ketenagakerjaan, kejelasan dan kemudaham inpor dan ekspor barang, dan kejelasan peraturan perpajakan. 2. Jika pemerintah ingin mempertahankan bahkan meningkatkan jumlah Penanaman Modal Asing, maka pemerintah harus meningkatkan kebijakan pembagunan infrastruktur yang lebih terarah kepada daerah-daerah strategis yang dapat menggerakkan perekenomian dengan lebih efektif. . 3. Jumlah tenaga kerja yang berlimpah harus diimbangi dengan kualitas tenaga kerja yuang lebih memadai sehingga kesempatan kerja yang ditimbulkan investasi asing baru dapat lebih optimal mengurangi tingkat pengangguran. Pemerintah juga dapat mengarahkan investor asinng untuk berinvestasi di sektor primer, jika ingin memndapatkan manfaat yang lebih besar dibidang ketenagakerjaann dari investasi asing. Kepastian hukum ketenagakerjaan juga perlu ditingkatkan agar investor asing memperoleh kepastian hukum dalam berhadapan dengan tenaga kerjanya. 4. Penanaman Modal Asing memerlukan suku bunga riil yang rendah. Untuk meningkatkan Penanaman Modal Asing, Bank Indonesia perlu menurunkan suku bunga riil (bank lending rate). Suku bunga yang tinggi akan menjadi disinsentif bagi Penanaman Modal Asing.


DAFTAR PUSTAKA

Boediono (2009), Ekonomi Indonesia Mau Dibawa Kemana (Kumpulan Esai Ekonomi Boediono), Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia Changwatchai, P. (2010). The determinants of FDI inflows by industry to ASEAN (indonesia, malaysia, philippines, thailand, and vietnam). The University of Utah).

ProQuest

Dissertations

and

Theses,

Retrieved

from

http://search.proquest.com/docview/757018206?accountid=17242 CEPII Working Paper No 2005-05 (page 28), Institutional Determionants of Foreign Direct Investment,

The Centre d'Etudes Prospectives et

d'Informations Internationales (CEPII) Darsono (2008), Peran Investasi dalam Kinerja Pertumbuhan Sektor Pertanian Indonesia, Jurnal Agribisnis dan Industri Pertanian, Vol 7 No 3 Dunning, John H. dan Bansal, Sangeeta (1997), The cultural sensitivity of the eclectic paradigm, Multinational Business Review; Spring 1997; 5, 1; ABI/INFORM Complete Dunning, John H, The Electric paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions, Journal of International Business Studies, Spring Edition, 1988 Erdal, F. dan Tatoglu E.(2002), Locational Determinants of FDI in an emerging Market Economy: Evidence from Turkey, Multinational Business Review, 10(1), 21-28 Gujarati, Damodar N. (2007), Dasar-dasar Ekonometrika, Penerbit Erlangga Gujarati, Damodar N. dan Porter, Dawn C. (2009), Dasar-dasar Ekonometrika, Buku 2, Penerbit Salemba Empat Ho, C., & Rashid, A. (2011). Macroeconomic and country specific determinants of FDI. The Business Review, Cambridge, 18(1), 219-226. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/871967823?accountid=17242 International Monetary Fund. (1993) Balance of Payments Manual: Fifth Edition (BPM5) Washington, D.C. International Monetary Fund, Balance of Payment Statisitik

55



Judge, George G, Carter R. Hill, William E. Griffiths, Helmut Lutkepohl dan Tsoung-Chao Lee (1980), Theory and Practice of Econometrics, New York, John Wiley and Son Krugman, Paul R. dan Obstfeld, Maurice (2004), Ekonomi Internasional, PT Indeks Kelompok Gramedia Kurniati, Yati; Prasmuko, Andry dan Yanfitri (2007), Determinan FDI (Faktorfaktor yang menentukan Investasi Asing Langsung, Working Paper Bank Indonesia:WP/06/2007. Lubis, Pardamean (2008), Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi Permintaan Investasi di Indonesia, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Madura, Jeff (2010), International Corporate Finance, South-Western Cengage Learning Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia-Juni 2011 (2011) , Bank Dunia, Sahoo, Pravakar (2006) , ADB Discussion Paper No. 56 : Foreign Direct Investment in South Asia: Policy, Trends, Impact and Determinants, ADB Institute Sapriannor, Ahmad (2006), Studi Empiris terhdap Faktor-Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia (19972004), Tesis, MPKP FE UI, Universitas Indonesia. Sidik, Jamzani, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel Indonesia, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.12 No.1 April 2007 Hal:27-36 Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia, diambil dari http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+In donesia/Versi+HTML/Sektor+Moneter/ Survey Nasional Tenaga Kerja Asing di Indonesia tahun 2009, page11, Bank Indonesia The Global Competetiveness Report 2009-2010, World Economic Forum

55



Tulus Tambunan (2011), Krisis Ekonomi Indonesia, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti Tambunan, Tulus T.H. (2009), Perekonomian Indonesia, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia Velde, Dirk Willem te (2001), Policies Towards Foreign Direct Investment in Developing Countries: Emerging Best-Practices and Outstanding Issues, Overseas Development Institute, London Widarjono, Agus (2007), Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk ekonomi dan bisnis, Penerbit Ekonisia World Bank, East Asia and Pacific Update(2008) World Investment Report 2011, United Nations Conference on Trade and Development Country Data, World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/ _________, Statistik Indonesia, Biro Pusat Statistik, Berbagai Edisi _________, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia, Biro Pusat Statistik, Berbagai Edisi

55



Lampiran 1 HASIL REGRESI EVIEWS Dependent Variable: LOG(FDI?) Method: Pooled EGLS (Cross-section weights) Date: 01/19/12 Time: 12:03 Sample: 1990 2010 Included observations: 17 Cross-sections included: 6 Total pool (unbalanced) observations: 84 Iterate weights to convergence White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected) Convergence achieved after 13 weight iterations Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C LOG(R?) LOG(JALAN?) LOG(NTB?) LOG(TK?) DUM1? DUM2? Fixed Effects (Cross) _A--C _B--C _C--C _D--C _E--C _F--C

-32.67892 -0.708619 1.674667 2.732203 -1.512157 -0.944694 -2.427955

25.60765 0.317337 2.341265 0.925107 0.899210 0.352606 0.846322

-1.276139 -2.233012 0.715283 2.953392 -1.681651 -2.679174 -2.868830

0.2060 0.0287 0.4767 0.0042 0.0970 0.0091 0.0054

-4.237063 1.202465 1.136685 2.108206 -3.227892 1.737365 Weighted Statistics

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)

0.723526 0.681287 1.356312 132.4500 -185.4160 17.12934 0.000000

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat

9.007114 4.923620 4.700380 5.047640 4.839975 1.679682

Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid

0.554187 132.4502

Mean dependent var Durbin-Watson stat


6.513346 1.642290

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi: Kepada

:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Perdagangan; 4. Menteri Dalam Negeri; 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Menteri Perhubungan; 7. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia; 8. Menteri Perindustrian; 9. Menteri Komunikasi dan Informatika; 10. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 11. Menteri Kesehatan; 12. Menteri Kelautan dan Perikanan; 13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; 14. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 15. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 16. Menteri Sekretaris Negara; 17. Sekretaris Kabinet; 18. Jaksa Agung; 19. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

20. Kepala ...


- 2 20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 21. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 22. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 23. Para Gubernur; 24. Para Bupati/Walikota.

Untuk

:

PERTAMA

:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

KEDUA

:

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada programprogram sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA

:

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian

mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen. KEEMPAT

:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: 1. Memantau

pelaksanaan

Instruksi

Presiden

ini

dan

melaporkan secara berkala kepada Presiden; 2. Membentuk Tim Pemantau, yang diketuai oleh Staf Khusus

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian

Urusan Pemantauan Kebijakan Ekonomi dan sebagai wakil ketua adalah Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum

dan

Direktur

Jenderal

Otonomi

Daerah,

Departemen Dalam Negeri; 3. Mengatur tugas, keanggotaan, susunan organisasi, tata kerja dan kesekretariatan Tim Pemantau. KELIMA

:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi …


- 3

-

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TANGGAL 27 Februari 2006 PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI I. UMUM Kebijakan A. Memperkuat kelembagaan pelayanan investasi.

Program

Tindakan

Keluaran

1. Mengubah Undang- Finalisasi Rancangan Penyampaian RUU Penanaman Undang (UU) Undang-Undang (RUU) Modal ke Dewan Perwakilan Penanaman Modal Penanaman Modal. Rakyat (DPR). yang memuat prinsip-prinsip dasar, antara lain: perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (di luar Negative List) dan Dispute Settlement. 2. Mengubah a. Menyusun Daftar Bi- Peraturan Presiden (Perpres). peraturan yang dang Usaha Tertutup terkait dengan (Negative List) dan terpenanaman modal. buka dengan syarat, dengan aturan yang jelas, sederhana, tegas dan transparan. Analisa faktor..., Robudi Musa Sitinjak, FEUI, 2011

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

Maret 2006.

Menteri Perdagangan (Mendag).

Paling lambat bersamaan dengan berlakunya UU Penanaman Modal.

Mendag.

b. Merumuskan …

- 2 Kebijakan

Program

Tindakan

Keluaran

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

b. Merumuskan pemba gian tugas yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk urusan penanaman modal sebagai penjabaran UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Revitalisasi Tim a. Penyempurnaan Nasional organisasi. Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Paling lambat bersamaan dengan UU Penanaman Modal.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Perubahan Keppres Nomor 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

Maret 2006.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian).

b. Mengaktifkan forum dialog dengan dunia usaha dalam rangka pemecahan masalah di bidang ekspor dan investasi. 4. Percepatan a. Peninjauan sejumlah perizinan kegiatan ketentuan-ketentuan usaha dan penanaperizinan di bidang man modal serta perdagangan. pembentukan perusahaan.

Saran Pemecahan masalah.

Maret 2006 dan berlanjut.

Mendag.

Maret 2006.

Mendag.

Penyederhanaan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut perizinan dibidang perdagangan, yaitu: 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);


2) Surat …

- 3 -

Kebijakan

Program

Tindakan

Keluaran

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

Maret 2006.

Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia (Menkum & HAM).

2) Surat Izin Perwakilan Perusahaan Perdagangan (P3A); 3) Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor (SIKUS); 4) Surat Izin Usaha Pasar Modern; 5) Surat Izin Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW); 6) Surat Tanda Pendaftaran Keagenan dan Distributor; 7) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB); 8) Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB); 9) Tanda Daftar Gudang (TDG). b. Menyederhanakan proses pembentukan perusahaan dan izin usaha.

Berkurangnya waktu untuk pembentukan perusahaan dan perizinan usaha secara bertahap dari rata-rata 150 hari menjadi sekitar 30 hari, antara lain melalui : 1) Pendelegasian wewenang pengesahan badan hukum kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum & Ham di propinsi.


2) Perpres …

- 4 Kebijakan

Program

Tindakan

c. Merealisasikan sistem pelayanan terpadu untuk penanaman modal dengan pemba gian kewenangan antara pusat dan daerah yang jelas.

Keluaran

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

2) Perpres perubahan Keppres Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 117 Tahun 1998.


Mendag.

Perpres Pelayanan Terpadu.


Mendag.

Berlanjut.

Mendag.

Maret 2006.

Mendagri.

d. Penyediaan informasi Penyediaan papan informasi, mengenai perizinan media cetak dan website yang diperlukan. (www.depdag.go.id). B. Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah (Perda).

Peninjauan Perda- Membentuk Tim Perda yang Bersama untuk menghambat mengawasi penyusunan investasi. Rancangan Perda dan mengevaluasi Perda.

1) Tim terbentuk. 2) Penolakan Rancangan Perda, penyempurnaan dan pembatalan Perda yang menghambat investasi.


Berlanjut.

C. Kejelasan …

- 5 Kebijakan C. Kejelasan ketentuan mengenai kewajiban analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Program Perubahan keputusan Menteri Negara (Kepmeneg) Lingkungan Hidup tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Wajib AMDAL.

Tindakan

Keluaran

Mengubah Kepmeneg Perubahan Kepmeneg Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Nomor 17 Nomor 17 Tahun 2001 Tahun 2001. tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL.


Sasaran Waktu

Penanggungjawab

November 2006.

Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH).

II. KEPABEANAN …

- 6 II. KEPABEANAN DAN CUKAI Kebijakan A. Percepatan arus barang.

Program 1. Percepatan proses pemeriksaan kepabeanan.

Tindakan

Keluaran

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

a. Menyederhanakan prosedur pemeriksaan kepabeanan.

Penyempurnaan perundangundangan yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan kepabeanan.

Juni 2006.

Menkeu.

b. Pengembangan sistem EDI di Dirjen Bea Cukai.

Hasil Pengembangan sistem EDI di Dirjen Bea Cukai sehingga mengurangi Time Release Target: 1) Jalur hijau menjadi 30 menit. 2) Jalur merah menjadi 3 hari.

Juni 2006.

Menkeu.

Desember 2006.

Menkeu.

c. Persiapan penerapan Penambahan sistem sistem aplikasi impor impor dan ekspor ekspor dengan tekno- teknologi Webbase. logi Webbase untuk mendukung penerapan National Single Window (NSW) 2008. d. Menetapkan kriteria yang jelas dan transparan serta melaksanakan dengan konsisten penggunaan jalur hijau dan jalur merah didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat.

aplikasi dengan

Perubahan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan jalur hijau dan jalur merah didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat sehingga pemakai jalur merah menjadi : 1) 20%. 2) 15%. 3) 10%.


Menkeu.

Juni 2006. September 2006. Desember 2006. e. Menetapkan ...

- 7 -

Kebijakan

Program

2. Percepatan Pemrosesan kargo dan pengurangan biaya di Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Tindakan

Keluaran

e. Menetapkan kriteria yang jelas dan transparan serta melaksanakan dengan konsisten penggunaan jalur prioritas didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat.

Perubahan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan jalur prioritas didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat sehingga pemakai jalur prioritas bertambah dari 71 importir menjadi : 1) 100 importir.

Sasaran Waktu

Menkeu.

Juni 2006.

2) 130 importir. f. Menyusun pedoman Penetapan klasifikasi barang proses penetapan utama tertentu. klasifikasi barang utama tertentu dalam rangka penetapan tarif yang jelas dan transparan. a. Persiapan penerapan Keputusan Menko NSW 2008, yang Perekonomian tentang Tim meliputi Trade-Net; Persiapan NSW dalam kerangka Keputusan Presiden Nomor 54 dan Port-Net. Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.

Desember 2006. Juni 2006.

b. Percepatan penanganan 1) Berkurangnya waktu penakargo dan penguranganan kargo; ngan biaya di 2) Hapusnya biaya-biaya yang pelabuhan. tidak didasarkan kepada peraturan perundangundangan.

Desember 2006.


Penanggungjawab

Maret 2006.

Menkeu.

Menko Perekonomian.

Menhub.

c. Audit …

- 8 -

Kebijakan

B. Pengembangan Peranan Kawasan Berikat.

Program

Tindakan

c. Audit investigasi terhadap kegiatan kepelabuhanan. d. Penertiban tata ruang kepelabuhanan. 1. Perluasan fungsi Mengubah Pasal 44 s/d Tempat Penim- 47 UU Nomor 10 Tahun bunan Berikat 1995 tentang Kepabeanan. (TPB) dan perubahan beberapa konsep tentang Kawasan Berikat agar menarik bagi investor untuk melakukan investasi. 2. PenyempurMembuat draft pengganti naan ketentuan ketentuan TPB (PP, PMK TPB. dan PDJBC).

Keluaran

Menerapkan sistem kepabeanan yang berlaku di Batam ke kawasan berikat lainnya.

Penanggungjawab

Pelaksanaan Audit investigasi Desember 2006. terhadap kegiatan kepelabuhanan. Terwujudnya rencana penertiban Desember 2006. tata ruang kepelabuhanan. Perubahan Pasal 44 s/d 47 UU Segera setelah RUU Nomor 10 Tahun 1995 tentang disahkan. Kepabeanan.

Menhub.

Ketentuan TPB disesuaikan dengan perubahan UU Kepabeanan.

2 (dua) bulan setelah RUU Kepabeanan disahkan.

Menkeu.

September 2006

Menkeu.

Berlanjut.

Menkeu.

3. Otomasi Persiapan penerapan Penerapan sistem aplikasi kegiatan di TPB sistem aplikasi pelayanan pelayanan di TPB secara di TPB secara mandatory. mandatory. 4. Peningkatan pemberian fasilitas kepabeanan di kawasan berikat.

Sasaran Waktu

Peraturan Menkeu.


Menhub. Menkeu.

C. Pemberantasan ...

- 9 -

Kebijakan

Program

C. Pemberantasan Peningkatan Penyelunkegiatan dupan. pemberantasan penyelundupan.

D. Debirokratisasi di Bidang Cukai.

Mempercepat proses registrasi dan permohonan fasilitas cukai.

Tindakan

Keluaran

a. Meningkatkan Mempercepat proses hukum koordinasi dengan tindak pidana penyelundupan. instansi terkait.

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

Berlanjut.

Jaksa Agung.

b. Mengintensifkan pengawasan melalui kegiatan audit di bidang kepabeanan dan cukai.

Daftar Rencana Obyek Audit (DROA) dengan sistem profilling dan targetting; serta meningkatkan joint audit dengan Ditjen Pajak dan BPKP: 50 perusahaan akan diaudit.

Desember 2006.

Menkeu.

Permohonan registrasi dan fasilitas tidak perlu melalui Kanwil Ditjen Bea & Cukai.

Perubahan Peraturan Menkeu.

Agustus 2006.

Menkeu.

III. PERPAJAKAN ...


- 10 III. PERPAJAKAN Kebijakan A. Insentif Perpajakan untuk investasi.

Program 1. Melakukan penyempurnaan atas UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa jakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Tindakan

Keluaran

Menilai kembali usulan Keputusan mengenai status RUU perubahan: yang sudah disampaikan ke DPR. a. UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; b.

UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

c.

UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang & Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

Maret 2006.

Menkeu.

2. Pemberian ... Analisa faktor..., Robudi Musa Sitinjak, FEUI, 2011

- 11 -

Kebijakan

Program

Tindakan

Keluaran

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

2. Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidangbidang usaha tertentu.

Menetapkan bidangbidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang dapat diberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan Pasal 31A UU Pajak Penghasilan.

Perubahan PP Nomor 148 tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerahdaerah tertentu.

Juni 2006.

Menkeu.

3. Menurunkan a. Menurunkan tarif tarif pajak pajak kendaraan daerah yang bermotor untuk jenis berpotensi kendaraan angkutan menyebabkan umum. kenaikan harga/jasa. b. Menurunkan tarif pajak penerangan jalan bagi industri dan non industri. c. Menyelesaikan masalah pungutan pajak/retribusi daerah: 1) Tower telekomunkasi; 2) Jembatan timbang; 3) Lalu lintas barang.

Peraturan Mendagri dengan usulan/rekomendasi Menkeu.

Mei 2006.

Mendagri.

Perubahan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Jun 2006.

Menkeu.

Peraturan Menteri terkait dengan rekomendasi Menkeu.

Mei 2006.

Menkeu.


B. Melaksanakan ...

- 12 -

Kebijakan B. Melaksanakan sistem "selfassesment" secara konsisten.

Program

Tindakan

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

Perubahan UU Nomor 7 Tahun Segera setelah RUU 1983 tentang Pajak Penghasilan disahkan. sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000.

Menkeu.

b. Mengubah perkiraan penghasilan netto sebagai dasar withholding tax.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perkiraan Penghasilan Netto untuk Withholding Tax.

Menkeu.

Memberikan kelonggaran waktu pembayaran pajak bulanan bagi wajib pajak tertentu.

Perubahan UU Nomor 7 Tahun Segera setelah RUU 1983 tentang Pajak Penghasilan disahkan. sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000.

1. Mengubah tarif a. Mengubah tarif pajak PPh. atas pendapatan hasil usaha dan tarif tunggal untuk Wajib Pajak Badan, diturunkan dari 30% menjadi 28% tahun 2007 dan menjadi 25% tahun 2010.

2. Peninjauan ketentuan pembayaran pajak bulanan (prepayment/ installment).

Keluaran


Juni 2006.

Menkeu.

3. Perbaikan ...

- 13 -

Kebijakan

Program

Tindakan

Keluaran

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

Desember 2006.

Menkeu.

Segera setelah RUU disahkan.

Menkeu.

Perubahan UU Nomor 8 Tahun Segera setelah RUU 1983 tentang Pajak Pertambahan disahkan. Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor 18 tahun 2000.

Menkeu.

3. Perbaikan jasa a. Membuat Proyek Terbentuknya meja pelayanan di pelayanan pajak Percontohan seluruh Kanwil Pajak. untuk pembentukan meja meningkatkan pelayanan kepada kesadaran masyarakat di kantor masyarakat akan Pajak untuk pentingnya memberikan informasi pembayaran mengenai pengisian pajak. SPT (Tax return). b. Melaksanakan Penerimaan pajak meningkat. sosialisasi perubahan UU di bidang perpajakan melalui website, seminar dan berbagai publikasi. C. Perubahan 1. Menghapus Pajak penalti PPN. Pertambahan Nilai (PPN) untuk mempromosikan ekspor.

Menghapus 2% penalti administrasi yang ditimbulkan sebagai akibat penyampaian invoice pajak tanpa identitas pembeli untuk Pengurangan biaya usaha.


2. Meningkatkan ...

- 14 -

Kebijakan

D. Melindungi hak wajib pajak.

Program

Tindakan

Keluaran

Sasaran Waktu

2. Meningkatkan daya saing ekspor jasa.

Menerapkan tarif 0% atas ekspor jasa tertentu untuk Peningkatan ekspor.

3. Meningkatan daya saing produk pertanian (Primer).

Mengubah status PPN Perubahan Peraturan Pemerintah atas produk pertanian yang terkait (Primer) menjadi barang bukan kena pajak untuk peningkatan daya saing.

Segera setelah Rancangan PP terkait konsultasi dengan DPR

Menkeu.

1. Menerapkan Kode Etik Petugas/Pejabat Pajak.

Meningkatkan Good Penerapan Kode Etik Petugas/ Governance, terutama Pejabat Pajak di semua Kanwil terkait dengan audit, Pajak. keberatan, dan penerapan peraturan perpajakan secara benar.

Desember 2007.

Menkeu.

2. Mereformasi Sistem Pembayaran Pajak.

Perbaikan sistem pemba- Perubahan UU Nomor 14 Tahun yaran pajak, antara lain 2002 tentang Pengadilan Pajak. dalam periode proses keberatan (objection process).

Segera setelah RUU disahkan.

Menkeu.

Perubahan UU Nomor 8 Tahun Segera setelah RUU 1983 tentang Pajak Pertambahan disahkan. Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor 18 tahun 2000.


Penanggungjawab Menkeu.

E. Mempromosikan ...

- 15 -

Kebijakan E. Mempromosikan transparansi dan disclosure.

Program 1. Tax Audit, Investigation dan Disclosure.

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Pajak.

Tindakan

Keluaran

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

a.

Menyusun ketentuan pemeriksaan dan investigasi perpajakan yang baku dan transparan.

Peraturan Menkeu.

2007.

Menkeu.

b.

Melaksanakan pelatihan yang menyangkut metode tax audit yang baru.

Up Grading SDM DJP.

2007.

Menkeu.

Maret 2008.

Menkeu.

Menyusun Data Base dan Website dan Call Center yang membangun knowledge lengkap dan berfungsi. base dari berbagai ketentuan perpajakan.


IV.

KETENAGAKERJAAN …

- 16 IV. KETENAGAKERJAAN Kebijakan

Program

A. Menciptakan Iklim Hubungan Industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja.

1. Mengubah UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tindakan

Keluaran

Menyusun draft perubah- Penyampaian Draft perubahan an UU Ketenagakerjaan UU Nomor 13 Tahun 2003 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke DPR. terutama meliputi Ketentuan mengenai: a. PHK, Pesangon dan Hak-hak Pekerja/Buruh lainnya; b. Perjanjian Kerja Bersama; c. Ketentuan Mengenai Pengupahan; d. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); e. Penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain (outsourcing); f. Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA); g. Ketentuan mengenai istirahat panjang.

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

April 2006.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

2. Mengubah ... Analisa faktor..., Robudi Musa Sitinjak, FEUI, 2011

- 17 -

Kebijakan

B. Perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri

Program

Tindakan

Keluaran

2. Mengubah peraturan pelaksanaan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penyusunan Draft pera- Perubahan PP, Perpres turan pendukung (PP, Peraturan Menakertrans. Keppres dan Kepmen) Ketentuan mengenai: a. Perjanjian Kerja; b. Cuti Panjang; c. Uang Lembur;. d. Outsourcing; e. Pengupahan; f. Prosedur memperkerjakan TKA.

Mengubah UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Menyusun draft perubahan UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, terutama meliputi ketentuan mengenai:

dan

Penyampaian draft perubahan UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ke DPR.

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

Segera setelah perubahan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disahkan.

Menakertrans.

Oktober 2006.

Menakertrans.

a. Menghilangkan ... Analisa faktor..., Robudi Musa Sitinjak, FEUI, 2011

- 18 -

Kebijakan

Program

Tindakan

Keluaran

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

Pelatihan.

Berlanjut.

Menakertrans.

Tersedia informasi tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Berlanjut.

Menakertrans.

a. Menghilangkan syarat Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) wajib memiliki unit pelatihan kerja untuk mendapatkan Surat Izin PPTKIS. b. Pendidikan dan pelatihan. C. Penyelesaian berbagai perselisihan hubungan industrial secara cepat, murah dan berkeadilan.

Implementasi UU a. Melaksanakan Nomor 2 tahun pelatihan bagi calon 2004 tentang mediator, konsiliator, Penyelesaian arbitrer dan hakim ad Perselisihan hoc. Hubungan Industrial. b. Membuat Sistem Informasi yang berisikan berbagai keputusan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.


D. Mempercepat ...

- 19 -

Kebijakan D.Mempercepat proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan

Program

Tindakan

Mengubah UU/ a. Menyederhanakan Peraturan/Surat prosedur pemberian Keputusan/Surat visa dan izin tinggal Edaran terkait. bagi investor/TKA: cukup mempunyai dua jenis ijin: IMTA dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan KITAS dari Kantor Imigrasi. b. Mempercepat proses : 1) Sertifikasi Komptensi Tenaga Kerja : dari 1 bulan menjadi 2 minggu. 2) Akreditasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri : dari 23 hari menjadi 14 hari. 3) Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP): dari 23 hari menjadi 14 hari. 4) Akreditasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD): dari 3 bulan menjadi 2 bulan.

Keluaran

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

Perubahan UU/Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran terkait.

Maret 2006.

Menkum & HAM.

Perubahan UU/Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran terkait.

Maret 2006.

Menakertrans.

5) Hubungan ... Analisa faktor..., Robudi Musa Sitinjak, FEUI, 2011

- 20 -

Kebijakan

Program

Tindakan

Keluaran

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

Berlanjut.

Menakertrans.

Agustus 2006.

Menakertrans.

5) Hubungan industrial: a) fasilitas pengesahan dari 10 hari menjadi 7 hari. b) fasilitas perjanjian kerja dari 7 hari menjadi 6 hari. E. Penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel dan produktif.

Pengembangan Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja.

Pemberdayaan Bursa 1) Efektifitas pelayanan penemKerja Online dan patan tenaga kerja. meningkatkan mekanisme 2) Tersedianya informasi pasar pelaksanaan pengelolaan kerja, seperti lowongan dan Informasi Pasar Kerja. pencari kerja yang optimal.

F. Terobosan paradigma pembangunan transmigrasi dalam rangka perluasan lapangan kerja.

Mengubah UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Menyusun draft perubahan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, terutama meliputi ketentuan mengenai: a. Hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah. b. Peran serta sektor swasta dalam program transmigrasi.

Penyampaian draft perubahan penyempurnaan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian ke DPR.

V. USAHA ... Analisa faktor..., Robudi Musa Sitinjak, FEUI, 2011

- 21 V.

USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI Kebijakan

Program

Pemberdayaan 1. Penyempurnaan Usaha Kecil, peraturan yang Menengah dan terkait dengan Koperasi / UKMK perijinan bagi UKMK.

2. Pengembangan Jasa Konsultasi Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Tindakan

Keluaran

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

Pembuatan pedoman penyempurnaan dan penyederhanaan pemberian ijin bagi UKMK dan pengembangan sistem pelayanan perijinan satu atap satu pintu.

Peraturan Mendagri.

April 2006.

Mendagri.

Penyusunan Peraturan Menteri tentang Pengembangan Jasa Konsultasi bagi IKM.

Peraturan Menperin.

Juni 2006.

Menteri Perindustrian (Menperin).

Perpres.

Oktober 2006.

Menkeu.

3. Peningkatan a. Penyusunan kebijakan akses UKMK dan strategi nasional kepada sumber pengembangan daya finansial keuangan mikro. dan sumber daya produktif lainnya.

b. Pengembangan ...


- 22 -

Kebijakan

Program

Tindakan

Keluaran

b. Pengembangan skema Rancangan skema kredit investasi bagi investasi bagi UKMK. UKMK.

kredit

Peraturan Menkeu c. Penyediaan insentif fiskal bagi UKMK yang memanfaatkan teknologi inovatif.

Perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Insentif fiskal bagi pengembangan UKMK 1) Rancangan Insentif Fiskal. 2) Peraturan Menkeu.

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

Juni 2006.

Meneg Koperasi dan UKM.

September 2006.

Menkeu. Menkeu.

Juni 2006. September 2006.

d. Pemberian sertifikasi 10.250 sertifikat tanah milik tanah bagi UKMK UKMK. untuk peningkatan akses kepada kredit perbankan.

Desember 2006.

Meneg Koperasi dan UKM.

e. Pengembangan Nota kesepahaman (MoU) kawasan industri diantara instansi terkait tentang UKMK. pengembangan kawasan industri untuk UKMK.

Maret 2006.

Menperin.

4. Penguatan ... Analisa faktor..., Robudi Musa Sitinjak, FEUI, 2011

- 23 -

Kebijakan

Program 4. Penguatan Kemitraan Usaha Besar dan UKMK.

Tindakan

Keluaran

Sasaran Waktu

Penanggungjawab

a. Mengubah Keppres Perubahan Keppres Nomor 127 Nomor 127 Tahun 2001 Tahun 2001. tentang Bidang/Jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan Bidang/Jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan sesuai dengan daftar bidang usaha tertutup (Negative List) dan terbuka dengan syarat.

Juni 2006.

Mendag.

b. Mengubah PP Nomor 16 Perubahan PP Nomor 16 Tahun Tahun 1997 tentang 1997. Waralaba.

Juni 2006.

Mendag.


UNIVERSITAS INDONESIA ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG DI INDONESIA TESIS

Recommend Documents