BAB II PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DAN PENGATURANNYA. A. Sejarah, Latar Belakang, dan Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing

BAB II PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DAN PENGATURANNYA

A. Sejarah, Latar Belakang, dan Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing Dengan melihat kembali sejarah perjalanan bangsa Indonesia, dapat diketahui bahwa rencana pembangunan secara bertahap sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1947, dimana Panitia Pemikir Sosial Ekonomi di Yogyakarta telah berhasil menyusun rencananya. Rencana yang telah disusun tersebut sangat sayang tidak dapat dilaksanakan, mengingat situasi dan kondisi negara Indonesia pada saat itu berada dalam peperangan melawan Belanda. Selanjutnya pada tahun 1953 yaitu pada masa kabinet Ali Sastroamidjo, SH pernah pula diajukan rencana pembangunan yang juga membuat tentang pemanfaatan bantuan luar negeri dalam bentuk Penanamam Modal Asing, tetapi karena umur kabinet tidak panjang maka rencana itupun mengalami kegagalan. 30 Pada tahun 1956 Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua kalinya mengajukan Rancangan Undang-undang Penanaman Modal Asing yang mengandung syarat-syarat sedemikian rupa, jangan sampai Penanaman Modal Asing itu menghambat pembangunan masyarakat Indonesia, tetapi Rancangan Undang-undang ini tidak mendapatkan persetujuan Parlemen. 31

30

Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing Indonesa, (Bandung : Bina Cipta, 1972), hal. 3. 31 Ibid

Universitas Sumatera Utara

Secara ringkas dapat lihat dalam pemerintahan orde lama yang demikian keras menentang kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme, ternyata dalam merencanakan pembangunan nasional tetap pula masih memerlukan bantuanbantuan luar negeri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan modal dan tenagatenaga ahli yang mana kekurangan tersebut harus diisi. Hanya sayang dalam mengambil kebijakan-kebijakan pemerintahan saat itu sangat dipengaruhi kaum kiri (partai komunis) yang mendorong pada politik konfontasi yang berakibat fatal yaitu dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB, sehingga cara memperoleh bantuan luar negeri menjadi berantakan dan dapat dikatakan tertutup. Penanaman Modal Asing mulai benar-benar dilaksanakan pada masa orde baru yang lebih dikenal dengan masa pembangunan. Pemerintahan orde baru memulai

langkahnya

dengan

mengadakan

koreksi

terhadap

semua

penyelewengan-penyelewengan yang diakibatkan oleh orde sebelumnya dan selanjutnya berdaya upaya semaksimalnya segala kebijakan dalam hubungan luar negeri dapat berjalan sesuai dengan politik bebas aktif yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hal ini mengingat bahwa tentunya tidak ada negara yang mau menanamkan modalnya dalam suatu negara yang dalam keadaan tidak stabil kehidupan politik dan perekonomiannya. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai


faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara sigifikan. 32 Suasana kebatinan pembentukan Undang- Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sisitem perekonomian yang berdaya saing. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor dan memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, juga memerintahkan agar meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dan Bank Indonesia, dan antarinstasi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan smangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama- sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan 32

http://gubugpengetahuan.blogspot.com/2001/09/hukum-penanaman-modal-liberalisasi. html. Diakses tanggal 25 Juni 2010.


daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. 33 Undang- Undang Penanaman Modal Asing di Indonesia yaitu, Undangundang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Penanaman Modal Asing. Dan akhirnya pemerintah karena keperluan nasional dan untuk mensejahterakan masyarakat serta untuk menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama Internasional, maka akhirnya pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007. 34 Bahwa suatu norma dapat dikatakan sebagai norma hukum, norma atau tata nilai tersebut harus memiliki keabsahan dan keberlakuan (validity & efficacy) yang ditandai dengan

eksistensinya sebagai aturan

formal hukum positif dan

kemengikatannya bagi masyarakat sebagai subjek hukum. Norma hukum senantiasa digambarkan sebagai perintah yang mengharuskan dengan kata lain suatu norma adalah suatu aturan yang mengekspresikan fakta bahwa seseorang harus (ought)bertindak dengan cara tertentu, tanpa mengimplikasikan bahwa sungguh-sungguh menginginkan orang tersebut bertindak demikian, 35 dan sebagai norma yang mengharuskan tentu saja membawa sekaligus sanksi terhadap siapa saja yang melanggar norma tersebut. Demikian pula halnya dengan pembentukan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) sebagai pengganti dari Undang-undang 11 Tahun 1970 perubahan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang

33

Penjelasan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 35 Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal 39. 34


Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-undang No.12 Tahun 1970 tentang perubahan atas Undang-undang 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN) yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional khususnya bidang penanaman modal. Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa dasar dilakukannnya perubahan terhadap UUPMDN dan UUPMA adalah kebutuhan akan percepatan perkembangan ekonomi nasional yang dalam hal ini melalui cara investasi aset asing maupun dalam negeri dalam artian pembuat undang-undang berpendapat bahwa percepatan perekonomian nasional dapat dicapai dengan cara pengakumulassian modal dari pihak asing maupun modal sendiri. Adapun untuk mencapai tujuan penyelenggaraan akumulasi modal negara dengan kebijakannya mengambil sikap untuk mengatasi faktor penghambat iklim investasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Hal diatas digambarkan setidaknya sebagai bentuk komitmen bagi keamanan dan kenyamanan pemilik modal yang modalnya diharapkan.

1. Dasar filosifis Ideologis Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang


kondusif. 36 Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Satu hal yang baru adalah demokrasi ekonomi yang dirujuk undang-undang, konsep tersebut baru kali ini dapat ditemui dalam perundang-undangan. Sebagai suatu yang baru apakah dapat dipersamakan maksudnya dengan konsep peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang bertumpu pada peningkatan ekonomi rakyat seperti yang dirujuk sebelumnya dalam UUPDN dan UUPMA 2. Aspek dan Cakupan UUPM. Adapun aspek pengaturan dalam Undang-Undang ini, antara lain kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Selain itu Undang-Undang ini juga mencakupi kegiatan invenstasi langsung di semua sektor.

36

Penjelasan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.


Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, hams lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi diperlukan adanya pembatasan kegiatan usaha yang dapat dimasuki modal asing, juga memerintahkan untuk mengatur melalui perundang-undangan mengenai persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Terhadap uraian di atas dapat ditarik prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dalam UUPM, antar lain: a. Pasal 3 UUPM asas penyelenggaraan penanaman modal; Asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan,


berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. b. Pembatasan bidang usaha c. Perlakuan dan fasilitas d. Pengembangan investasi UKM dan koperasi e. Penyelenggaraan administrasi kegiatan investasi.

B. Prinsip-prinsip Penanaman Modal Asing menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Dasar atau prinsip maupun asas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah: 37 1. Kepastian Hukum Asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

2. Keterbukaan Asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. 3. Akuntabilitas

37

Ibid, Pasal 3


Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara Asas Perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya. 5. Kebersamaan Asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 6. Efisiensi Berkeadian Asas

yang

mendasari

pelaksanaan

penanaman

modal

dengan

mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Berkelanjutan Asas

yang

secara

terencana

mengupayakan

berjalannya

proses

pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang. 8. Berwawasan lingkungan


Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 9. Kemandirian Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. 10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

C. Proses Penanaman Modal Asing di Indonesia Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, telah banyak para pakar investor asing yang tertarik untuk menamankan modalnya di Indonesia dan mengajukan permohonan-permohonan kepeda pemerintah Indonesia, untuk memperlancar usaha penampungan dan pertimbangan dalam menghadapi permohonan-permohonan penanaman modal dari investor asing tersebut. Sebelum membahas mengenai bagaimana caranya menanamkan modal asing di Indonesia, perlu diketahui bahwa sejak keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 hingga saat ini telah terdapat banyak peraturan yang berkenaan dengan Penanaman Modal Asing, baik peraturan yang masih berlaku ataupun yang sudah tidak berlaku lagi (diganti dengan peraturan berikutnya). Pada awal berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1967, pemerintah tentu telah memikirkan tentang pengaturan tata cara atau prosedur penanaman modal tersebut sehingga pada saat itu dikeluarkan Keputusan Presidium Kabinet


No.104/EK/KP/4/1967 tanggal 28 April 1967 yang mengatur tentang prosedur yang harus ditempuh dalam melayani permohonan-permohonan untuk diizinkan melaksanakan penanaman modal asing tersebut. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut 1. Pada tingkat pertama, semua permohonan tentang penanaman modal asingPada tingkat pertama, semua permohonan tentang penanaman modal asing peranan-peranan Team Teknis Penanaman Modal Asing sangat diperlukan. 2. Setelah selesai diolah dan disetujui ditingkat departemen tersebut, maka setelah mendengar Tema Teknis Menteri yang bersangkutan meneruskan permohonan tersebut kepada Ketua Predisium Kabine dan Badan Pertimbangan Penamanam Modal Asing 3. Apabila

permohonan

tersebut

mendapat

persetujuan

dair

Badan

Pertimbangan Penanaman Modal Asing, maka Ketua Predisium Kabinet memberikan persetujuan resmi atas rancangan kontrak tesebut dan selanjutnya

Menteri

yang

bersangkutan

diberi

wewenang

untuk

menandatangani Surat Keputusan Kontraknya atas nama pemerintah. 4. Mengenai Letter of Intent, Merrits of Agreement, atau surat-surat persetujuan (in pricipe) dapat ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang bersangkutan. Dalam konteks diatas telah dinyatakan bahwa pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan yang berkenaan dengan penanaman modal asing. Demikian juga halnya mengenai tata cara penanaman modal asing telah beberapa kali mengalami pergantian pengaturanya. Peraturan terbaru yang mengatur


mengenai tata cara penamanam modal asing ini adalah Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1993 yang mencabut Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1992. Pada Kepres No. 97 Tahun 1993, tepatnya pada Pasal 2 yang terdiri dari 11 ayat dapat dilihat secara jelas bagaimana tata cara yang harus ditempuh oleh investor dalam melaksanakan permohonan penamanam modal asing di Indonesia. Calon penanam modal (investor) yang akan mengadakan usaha dalam rangka penanaman modal asing pertama-tama yang harus dilakukan adalah mempelajari terlebih dahulu Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal Asing yang berlaku, dan apabila diperlukan suatu penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas dapat menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Adapun yang dimaksud dengan Daftar Usaha Yang Tertutup Bagi Penanamam Modal Asing adalah daftar usaha yang tidak boleh diberikan untuk dilaksanakan oleh penanaman modal sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 111 Tahun 2007 yang kemudian diganti dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanamam Modal. Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing ini menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan dan memanfaatkan modal asing sesuai dengan kebutuhan dan tetap menjaga bidang usaha yang menguasai hajat orang banyak demi kemakmuran rakyat Indonesia. Setelah mempelajari bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing dan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka (yang akan


ditanamakan modal asing tersebut), calon penanaman modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada MENINVES (Menteri Negera Penggerak dan Investasi)/ Ketua BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan tata cara permohonan yang ditetapkan oleh MENINVES/Ketua BPKM. Mengenai tata cara permohonan yang ditetapkan oleh MENINVES/Ketua BKPM ini, baru-baru ini MENINVES/Ketua BPKM telah mengeluarkan Surat Keputusan yang terbaru mengenai tata cara tersebut yaitu Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21/SK/1996 tanggal 15 Juli 1996, tentang Tatacara Permohonan Penanaman Modal Asing Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing, yang mana Keputusan ini mencabut Surat Keputusan MENINVES/Ketua BPKM Nomor 15/SK/1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal telah mengatur tentang proses permohonan penanaman modal, yakni sebagai berikut: Pasal 15 1. Penanam

modal

dapat

mengajukan

permohonan

perizinan

dan

nonperizinan penanaman modal secara manual atau melalui SPIPISE, kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.


2. Atas perizinan penanaman modal tersebut, permohonan perizinan penanaman modal diajukan kepada masing-masing PTSP-PDPPM atau FTSP PDKPM sesuai lokasi proyeknya. 3. Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan dan nonperizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE. 4. Penanam modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE sebagaimana wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para pemegang saham yang telah dicatat (waarmerking) oleh notaris, surat-surat pernyataan dan surat kuasa asli pada saat a. penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE, atau b. penanam modal mengambil perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP. 5. Pedoman pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan secara elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM Pasal 16 1. Penanam modal asing yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia mengajukan permohonan Pendaftaran ke FTSP BKPM, sebelum atau sesudah berstatus badan hukum perseroan terbatas. 2. Pendaftaran yang diajukan sebelum berstatus badan hukum perseroan terbatas, wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas.


3. Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Pendaftaran, dinyatakan batal demi hukum. 4. Apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan terdapat perubahan ketentuan yang terkait dengan bidang usaha, maka Pendaftaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan baru. 5. Pendaftaran yang diajukan setelah akta pendirian perseroan terbatas atau setelah perusahaan berstatus badan hukum perseroan terbatas, berlaku sampai dengan perusahaan memiliki Izin Prinsip atau perusahaan siap beroperasi/produksi komersial. 6. Perusahaan

penanaman

modal

dalam

negeri

dapat

mengajukan

Pendaftaran di FTSP BKPM, FTSP PDPPM, atau FTSP PDKPM sesuai kewenangannya,

apabila

diperlukan

dalam

pengurusan

perizinan

pelaksanaan penanaman modalnya Pasal 18 1. Perusahaan penanaman modal asing yang telah berstatus badan hukum perseroan terbatas yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal. 2. Perusahaan penanaman modal asing yang belum melakukan Pendaftaran, dapat langsung mengajukan permohonan Izin Prinsip. 3. Perusahaan penanaman modal asing yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman


modalnya tidak membutuhkan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip. 4. Permohonan Izin Prinsip diajukan kepada PTSP BKPM

D. Bentuk-bentuk Penanaman Modal Asing Undang-undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 tahun 1967 sebenarnya tidak terdapat suatu ketentuan yang mewajibkan suatu perusahaan penanaman modal asing mempunyai mitra lokal, dan tidak ada larangan atas keberadaan suatu perusahaan yang 100% (seratus persen) terdiri dari modal asing. Baru pada tahun 1974 setelah meluas Peristiwa MALARI (malapetaka 15 Januari) telah dilakukan pembatasan terhadap PMA. Ketika itu pemerintah menetapkan bahwa investor asing yang akan menanam modal di Indonesia harus berpatungan dengan perusahaan lokal atau perusahaan domestik. 38 Sebagai suatu bahan referensi mengenai pembatasan pemilihan saham PMA dapat dilihat dalam GBHN tahun 1988, dimana secara eksplisit dinyatakan bahwa penanaman modal asing harus dilaksanakan dengan membentuk usaha patungan, atau untuk lebih jelasnya yaitu: Penanaman modal asing dilaksanakan dalam bentuk usaha patungan dan disertai dengan syarat menciptakan lapangan kerja, memungkinkan pengalihan keterampilan dan teknologi kepada bangsa Indonesia............. Dalam kaitanya dengan hal di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994, sebagai peraturan terbaru megenai Pemilikan Saham Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Menggantikan PP No. 5 Tahun 1993 (yang merupakan pengganti PP No. 17 Tahun 1992) menunjukkan tentang kepemilikian perusahaan 38

Amrial, Hukum Bisnis (Deregulasi Dan Joint venture di Indonesia teori dan Praktek), (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 57.


modal asing. Pada Pasal 2 ayat (1) dari PP No. 20 Tahun 1994 ini dikatakan penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk: 1. Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia 2. Langsung, dalam arti seluru modalnya dimiliki oleh warga negara dan/ atau badan hukum asing. Bagian dari Pasal 2 ayat (1) ini untuk selanjutnya ditambah lagi dengan syarat yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah ini, yiatu bahwa perusahaan yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh investor asing ini, dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak produksi komersial haruslah menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui pasar modal dalam negeri. Besarnya saham yang dijual adalah sesuai dengan kesepakatan para pihak terkait didasarkan pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dan kelangsungann kegiatan usaha perusahaan dan/atau ketentuan pasar modal dalam negeri. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 menyebutkan: Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam perusahaan penanaman modal yang bergerak di bidang usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang menerima penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan perusahaan tersebut.


2. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang mengambil alih adalah sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan perusahaan tersebut.

3. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud. Seperti yang diketahui, bahwa di dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing ada dikenal bentuk-bentuk kerja sama. Dilihat dari jangka waktu kerja sama, maka dunia praktis menunjukkan adanya dua macam kerja sama, yaitu kerja sama sementara 39 dan kerja sama tetap (permanen). 40 Bentuk kerja sama yang dikenal dalam UUPMA berdasarkan klasifikasi dan/atau alasan-alasan tertentu, baik politis maupun ekonomi dapat dibagi tiga yaitu: 41 1. Kerja sama dalam bentuk joint venture. Dalam hal ini para pihak tidak membentuk suatu badan hukum yang baru (badan hukum Indonesia). 2. Kerja sama dalam bentuk Joint Enterprise. Di sini para pihak bersamasama dengan modalnya (modal asing dan modal nasional) membentuk badan hukum baru yaitu badan hukum Indonesia. 3. Kerja sama dalam bentuk Kontrak Karya, serupa dengan perjanjian kerja sama dalam bidang pertambangan dan gas bumi yang telah ada sebelum 39

Adalah kerjasama yang berlangsung sementara, artinya ketika setelah tujuan kerjasama tercapai dan masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya, maka kerjasama tersebut akan berakhir. 40 Adalah kerjasama yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan ditujukan untuk selama-lamanya, jadi selama belum ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhiri kerjasama dikarenakan alasan-alasan tertentu, maka kerjasama akan tetap berlangsung hingga batas waktu yang tidak ditentukan. 41 Ismail Suny, Tinjauan Dana Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968), hal. 108.


UUPMA diundangkan. Dalam bentuk kerja sama tersebut, pihak asing (investor asing) membentuk badan hukum Indonesia. Badan hukum dengan modal asing inilah yang menjadi pihak pada perjanjian yang bersangkutan. Sedangkan pihak yang lainya, adalah badan hukum dengan modal nasional, yakni sebagaimana poengertian modal nasional yang telah diberikan oleh memori Penjelasan dair Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU No 1/1967). Didalam praktek bisnis, bentuk kerjasama telah berkembang lebih beragam dari bentuk-bentuk konvensional yang dikenal dalam, UUPMA. Pemerintah juga dapat ikut serta dalam suaha patungan dalam rangka penanaman modal asing ini yaitu melalui perusahaan negara. Untuk lebih memperjelas mengenai bentuk kerjasama yang dikenal dalam UU PMA, maka akan dijabarkan ciri-ciri khas masing-masing kerjasama tersebut sebagai berikut: 42 1. Joint venture Merupakan suatu kerjsama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang semata-mata didasarkan atas perjanjian belaka. Kerjasama ini dapat juga disebut Contract of Corporation, yakni tidak membentuk suatu badan hukum yang baru seperti pada Joint Enterprise. 2. Joint enterprise Joint Enterprise merupakan suatu bentuk kerjasama yang membentuk suatu badan hukum (perusahaan), yang terbentuk dari perjanjian antara pemilik modalasing dan pemilik modal nasional. Joint Enterprise 42

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20998/3/Chapter%20II.pdf. Diakses tanggal 11 September 2010.


merupakan Perusahaan Terbatas (PT) yang modalnya antara lain terdiri modal dalam nilai Rupiah, dan modal yang dinyatakan dalam valuta asing, misalnya US Dollar. 3. Kontrak Karya (Contracts of Work) Bentuk kerjasama kontrak karya adalah suatu kerjasama yang dibuat antara dua pihak atau lebih dengan modal campuran antara modal asing dan modal nasional. Bentuk ini terjadi apabila penanaman modal asing (investor) terlebih dahulu membentuk suatu badan hukum Indonesia. Selanjutnya badan hukum yang baru itu akan mengadakan perjanjian kerjsama

dengan

suatu

badan

hukum

Indonesia

lainnya

yang

mempergunakan modal nasional.


BAB II PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DAN PENGATURANNYA. A. Sejarah, Latar Belakang, dan Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing

Recommend Documents