Hi
PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING
Oiel; . MARDJOI\O REKS ODIP UTRO
f\lasukn.\'a modal a s ing mf mbcri arah bam.
Undang-unuacg no. 1 tah un 1967 (LT PM A: 10 Januari 1907) rn embu ka kemungkinan m2s:.Jk;,ya modal 3sing ke Indonesia dengat, jaminan dan insentip tertentu dari pcmcr:nrcn. Sej ak saat itu muli1 ilaL perdii': ::111 he rlx~g:.l i
pe r SCr03!1 terbn!r's (PT) b3fu di-Ipdon~"!2 . P endi rian seju mlah PT terscbm pad ;"! d:J~nrny.:l r.1as~h lclap mengikutj pro'..!dur yang bcriaku s~belum t3hui1 1<)6 7 (cerd:lsark.:m KCHD 1847) J:" :1gan beberrtpa tambn han kcc:I umuK mcmudah ka n pC'n gawosa n c an oC'ngarahan dari r emc:rinrtin ;) B('~~~:~(b de:~[~Hll PT pad;} U::1~rnrl\'a maka PT diba\\'ah UUPMA ini ,erl ihnt lebih .etat pongawa,an da n pengar..:h;.mnya. Dimui ai dad saat aka n didirik an sarnpai dengan berja!an ny" P f. eampur tangan pemerintah janh leni h han yak (meskipun kad:mg-k: da ng tida k begi ru efckiip) terlihat. Maksud karang::.!!1 in; adalah uotuk mempersoalkan pengarahan campur tangan ini didalam kehidu pan P!"· a ibawah UUPlvIA. Cotrnpur tongan pemerintah didalam usaha dagang dari suatu PT buken hal van g baru. KUHD pun memberikan pengaturan cam pu r tan ban ini bai k pada saat pendirian maupun selanjutnya 'J. Yang dapat dij1crsoal k:1n ;!oJJ ah bag:.l.lman:! mcr.: em uti.an keseimbang~n 30tar,:: 'krp cnw ,gt:n w nllm ' (\,? !l ~ diiaga pcmcril> tah) dcngan ' /. :. ,_'{u·n!i·
ngun mel/cari u nrullg' (ya ng
Cal H:fil
p-~' ddi:,iW"b
me :-:I;t
UU PM .'\ r (,:: ; r.~·):.1 L~ ; !!) ; a d 3pi:"~ d: ;)~n~"i .::li !:h~njadi antan ' ~~("[lC:HiHgall lwsional' \s~s u a! polj ·
I11r ' H!r:1~lkC'.i1 kC~~;l11 b :! n!!a n
lik pCin banga n::m peIT1 crin tah) dCIlf!;2.n "k epetIlinga.!l mencor(
iJ.1wJ. csill ~: ' (y.::: ng di dndJflg m;:oanamkJi) modaln ya
fL rLJ.e:,.t; r!1uc.a j!l p .::rLilU ia :l
oik(';';L.~tr;':; :lD
pcmer:n tah
WlIl1llg
di-I r. donesi:ll.
d ::t1~~ !'d, ~::~t j,::.
MAJA!AH FHUI
112
meskipun terlihat masih agak samar-samar (kalau tidak dapat dika,"
membin gungkan) rujuan yang ingin dic,!pninYl 3;' Mnlnhan p::merintah dengan sungguh·sungguh rupanya ingin mengundangkan sua · ka~
tu Undang-Undang Pe rscroan Terbatas yang akan mengg anti ketentua n yan g ada sekarang dalam KVHD '). Rupanya pemerin tah men yo dari pula bahwa peraturan yang ada sekarang lidak cukup kuat mem berikan dasar hukum bagi pengawasan dan pengarahan yang baik dari PT. Yang perlu kita sadari adalah bahwa PT dibawah UUPMA in; mempunyai sifat yang berbeda dibandingkan PT urn urn lainnya. PT dibawah UUPrvtA ini merupakan suatu "joint lJ~te'nat ional business
renlur ." (usaha bisnis yang . merupakan kerja sarna internasiona!) . Khususnya dal am negara yang sedang berkembang. mab usaha serna· ~am
in! (!.I:!wk sel:'lOjntnya disebut !'joint "entu re") mclibatkan tidak
,aja penyeri.an modal (equit y) tc tapi juga yang tul;an modo[ (non·
equity). Yang terakhir ini bi2.sanya dibagi dalan1 tiga kelompok : "pclent " , "trademark·' dan "('lOW how",:i) DaSJ f p~r.dirian PT joinl "efliur~ ini, y:lng rmcl ibatkan beberapa pihak dengan kcpentin~an herbeda (maiahan sering pula bertentangan), mernerlukan pengcr!ian yan,; lebih m endalarn mengenai masaJah-masalah yang di hadapinya. Kebudayaan , cara berusaha, tin gka! modal da n teknologi serta kepentingan yang berbeda diantara para partner sering men yuka rka n pembin"3n su alu perusahaan bila han ya bcrdasarkan pada kepercayaan dan he bu nga n pribad i. PT dilu ar UUPMA biasa nya rnasih sangal rnen~gan · tungkan diri dalam menjalankan us ahanya. pada ke rja sa rna dan kepercayaan van~ erat diantar~ pemegang saham. Atas dasar inilah keputusan-kepulusa n dagang dibua t dan dilaksanakan "). O!ch karena illlla!l rnaka kala ngan pengusaha Indonesia ya ng berparti sipasi dalrrn PT joint venture, mas ih harus ban yak menyesuaikan diri dalam situasi baru i~i 7). Peranan pcmerintah dalam rnembina PT dibawah UUPM,\ akan sanglt menentukan berhasil nya usaha PT macam ini.
MlIcam-macam PT joint venture. Usaha kerja sarna dibawah UUPMA. dap.1 terwuju d didalam be her Ipa bentuk PT joint venture (dilihat dari para pesertanya). Biasanya hal itu merupakan kerja sarna 3ntara s\vasta nasional den gall ; wasta asing. Tetapi mulai banyak terliliat pula t'mbulnya kerja sama
PERSEROAN TERBATAS DAI..AM RANGKA PMA
113
antara pemerintah dengan swasta asing 0). Yang terakhir ini mungkin pula dengan turutnya swasta nasiona!. Maeam pertama adalah yan~ terbanyak dan seharusnyapun demikian untuk merangsang pertumbuhan sektor perekonomian swasta. Namun, yang kedua tidak mudah di · clakan dalam negara yang berkembang 0). Hal ini disebabkan karcna antara lain sektor swasta belum mampu menyediakan modal yan\: cukup. Yang dapat merupakan masalah dikemudian hari adalah seberapa jauhkah dapat dibenarkan turut sertanya pemerintah dalam bidang-bidang usaha yang tidak penting dikuasai untuk melindungi kepentingan umum. Penyertaan pemerintah mempunyai segi-segi yan.~ menarik bagi penanaman modal asing (paling tidak akan memperlancar hubungan dengan aparatur pemerintahan). Tetapi dilihat pada k.pentingan pengusaha swasta nasional pada umumnya, bagaimana dapat dieegah terjadinya kemudian pef5aingan yang tidak sebat ? Dilihat dari kemungkinan pertumbuhan PT joint venture, maka
';'~-"':"~"'" r "'~
... ~ ........ t'h<' .
-'0,",:" ~<J.'~"'l-''''
-"'~l'" 1.... .... . ~
"- " mur~ '''''(;;,;,"~lnabn " s-~ ' 1;........u. .--t-- . au::!
"'C-·:;Jr.C 1<:z:,Y'i:'!"v " er S") ,. ' a,k .,.
~-,:_._ "
~
ke rja sama m,sienal dan asing. Ini yang diharapkan eleh UUPMA. Biasanya penyertaan Im,idal nasional adalah keeil (minoritas). Lambat lauu mayoritas .sin? ini (diharapkan) berpindah pada partner nasional. K!!i!!E';PT dim ulai dengan partisipasi penuh (100 % ) oleh pihak asing. Kem udiao PT memb uka di ri untuk partisipasi nasionaI. Dimulai dengan minoritas nasional un tuk (diharapkan) ditingkatkan menjad; mayoritas nasion a!. Ketiga/ dimulai suatu kerja sama berdasarkan kontrak saja (biasanya "licencing agreemem" atau "management agreement") untuk kemudian, setelah lebih mengenal satu sama lain, ditingkatkan menjadi PT joint venture. Yang tera~ir ini biasanya kemudian mengambil pola pertama. Yang keempat'"ligak berbeda dari yang riga terdahulu. dalam arti bahwa pola keempa! ini dapat terjadi bersamaan dalam salah satu pol a dari tiga itu. Disini, PT yang tadinya hanya terdiri atas 2 - 3 pihak (PT lertutup) membuka dirinya bagi pesertaan oleh masyarakat umum (PT terbuka). Proses ini bias a dike· nal dengan istilah "going public". Baru-bam ini peunerintah telah menyatakan tekadnya untuk me· ningkatkan partisipasi nasional dalam PT joint venture sehingg" meneapai mayoritas pemilikan saham oleh pihak nasional 10). Didalam rangka pengaturan dari kebijaksanaan ini, kiranya perlu diperhatikan bentuk-bentuk PT joint venture serta pol a- pol a perkemhangan PT joint venture terscbut diatas. Siapa yang merupakan peme-
114
MAJALAH I'HUI
gang saham nasional maupun bagaimana pola perlumbuhan perusahaan akan banyak pula menentukan apakah sasaran kebijaksanaar, pemerintah memang akan dapal dicapai secara efeklip. Disamping ini perlu juga diperhatikan bahwa ada unsur non-modal (non-equity) yang dibawa oleh pihak asing kedalam PT joint venture. Yang terakhic ini mengakibatkan bahwa penguasaan ma yo ritas saham oleh pihak nasional belum tentu berarti pula pengendalian usaha perusahaan oleh pihak nasiona!.
Pengendalian usaba PT joint venture. Seorang pel!llegang saham biasanya berpendapat bahwa bila ia menguasai mayorilas saham, maka pengendalian usaha perusahaaan juga akan lerdapal padanya secara efeklip "). Hal ini hanya benar dalam PT terlulup dimana kemampuan modal dan teknologi juga ad. padanya. Didalam PT joint ven ture tertulup dimana pihak asing mino· ritas mempunyai kekuatan modal (baik tersedia maupun melalui pin' jam an) yang jauh melebihi pihak nasional, maka kemungkinan mino· rilas mengendalikan perusahaan akan ada. Apalagi bila minoritas ter· sebul juga lIl1enguasai leknologi yang dibuluhkan perllsahaan 12). Didalam PT joint venlure lerbuka (menjual sahamnya dipasar liang dao modal) maka minoritas asing uCllgan hanya 25% pesertacn s~ha:1t mungkin pula""engendalikan perusahaan bila bagian yang 75% ter· sebar luas didalam masyarakat. Hal ini menuniuk kan bahwa penguasa an alas mayorilas saham lidak selalu berarti juga pengendalian perusahaan. Pengendalian perusahaan dapat dilakukan pada tingkal pelmegang saham maupun pada lingkal manajemen. Didalam hal pihak nasi anal masih berada pada keadaan minoritas maka pen gam an an kepenlingannya dapal dilakukan melalui anggaran dasar perusahaan . Rak-hak pemegang sa ham seperti : hak mendap"1 pemberitah1l3n Icr· lebih dahulu ~kan adanya rapat bescrta aCOra rapat, syo.rat korllm (q~orum) untuk menyelenggaraka n rapat dan menga mbil keputu,an yang sah, dan hak untuk nnemeliks3 pcrnbukuan keuan g:lp da:"1 arsip perusahaan dapat dipergunakan untuk melindungi kepenting"nnya. Hak-hak ini sudah lazim ada dalam anggaran dasa r. Hak yang lidak lazim dipergunakan adalah untuk menggl/gat pengurus (manajemen), •.h;m'~ga D g saham lain ai au:;'..!:l PT-nya s",nd:ri dalam hz-I p.::negang
PERSF.ROAN TERBATAS DALAM RANGKA PMA
liS
sabam minoritas merasa dirugikan oleh keputusan at au tindakan pengurus, pemegang sabam lain ataupun perusabaannya send;rL Lebi!1 lebih lagi nanti dalam PT terbuka hak menggugat ini perlu diperkem bangkan, agar peanegang saham minoritas secara tidak langsung dapa! lurut rnengendalikan perusabaan ")_ Pengendalian pad a tingkat rnanajemen adalah yang paling efektip. Melalui perjanjian khusus (baik antara pihak nasional dengan pihak asing, rnaupun dianlara pihak-pihak nasional sendiri) dapat diusahakan agar pernegang sabam rninoritas selalu diwakili juga dalam mallajemen (t1ireksi). Didalam banyak PT jOint venture, dimana pihak nasional cukup waspada, anggaran dasar mengharuskan pihak nasional (minorilas) diwakili dalam manajernen. Dengan rnengingat tujuan pernerintah agar pihak nasional juga turut dalaun manajcrnen, sudah waklunya agar secara lebih jelas diwajibkan bahwa a"'ggaran dasar PT joint venlure memuat kelentuan mengenai hal ini (dan tidak hanya diserahkan kepada para pihak). Yang perlu lebih diperinci pula olec. pemerintal! adalah tanggung jawab dan kewaj iban manajemen, khususnya untuk PT lerbuka. Hal ini discbabka n karena dalam I'T lei'buka. ke mungkinan manajemen perusahaan melakukan lindabn yang merugikan pernegang saham adalah lebih besar 14)_
Kalau
d iata~
uraian lebih djtujukan kepada apa yang mungkin
pentingannya, dibawah ini akan diuraikan kernungkinan yang terb ~ke bagi pernegang saharn asing minoritas. Pihak penanam modal asing sudah mengelahui bahwa pad a suatu saal mereka akan melepaskan kedudukan sebagai pernega.Jg saham mayoritas. Kebijaksanaan pemerintah bulan Januari 1974 hanya mempertegas kembali hal ini. Dengan sendirinya pihak asing ini tidak dengan begilu mudah rnembiarkar. kepentingannya dikalahkan dalam rapat pernegang saharn yang dikuasai pihak nasional. Berbagai cara yang mereka lakukan ~ntuk mel;ndungi kepentingan mereka dikernudian hari. Pengendalian pada tingkal pernegang saham dapat dilakukan antara la in mclalni bar.gunan "onder aandelen" dan atau "prioriteits-aandelen". Daiam cara pertama sah.am dikduarkan dengan ni!ai nominal yang besa r dan setiap sah ~ln dipecah dalarn sejumlah ondec-aandelen_ Misalnya, ditorbitkar; serai'" (100) saharn dengan nilai nominal seribu (1000) dollar. Yang dilci"" kepada pihak nasional hanya sebagian onder-aandden dari sua tu sahi.1n1 saja. Denga:1 meropergu!!
116
MAJALAH FHUI
menetapkan bahwa hanya pemegang saham yang dapat memberikan suara (dan tidak pemegang onder-aandelen) pihak asing dapat memaksa pihak nasional (pemegang onder-aandelen) untuk berkompromi dahulu ten tang suara yang akan diberikan olch suatu saham tertentu "J. Cara kedua (prioritas-aandelcn), memberikan hak-hak tertentu kepada pemegangnya (dipenah.nkan tetap terkumpul, atau paling tidak mayoritasnya pad a pihak asing). Hak-hak ini biasanya adalah : menentukan acara rapat umum pemegang saham dan pencalona!"! nama untuk dipilih dalaun rapat umum. Pengarahan pemerintah yang tegas mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dimasukkan dalam 8nggaran dasar suatu PT joint venture, akan banyak membantu pihak nasional yang sering lalai melindungi kepentingannya melalui jalan hukum. Pengendalian pada tingkat manajemen taopa melalui rapat peme. go ng sa'lam, biasa dilakuka n denean melalui koutrak. Pemegang saham i;!,:,;~,~ iiJ:nnrii.?:. t.ffil.1.on ya kuat dalan-~ modal dan tc,knoiogi. Mclahu b:1', ok' antara perusahaan (PT joint venture) dan p:hak asing (peru!:'~:)<':3!.·i i' ldt!k atau perusahaan anak diluar negeri) dapa t diwajibkan bah wo p",u,ahaan akan mengik uti kebijaksanaan yang !~Iah dig"ris· kvn oieh pen1(~'gang saham asing. Kontrak itu biasanya dibuat untuk pinjamal1 modal, manajemen perusahaan. pemakaian hak paten da!> merk dagafig, pemakaian pengetahuan teknis lainnya. Pihak nasiona! mayoritas sering merasa tidak dapat menggugat kontrak-kontrak itu. karena telah dibuat scbelum pihak nasional turut serta atau semaSl pihak nasion a! Imasih pemegang saham minoritas. Kalau memang se· suatu kontrak itu lidak adil terhada p PT joint venture dan atau peme· gang saham, maka sebaiknyalah pad a para pemegang sabam nasional dibma kepercayaan untuk meminta pembatalan kepada pengadilan 16). Seyogianya pemerintabpun disini turut mengarahkan pibak nasional untuk mempergunakan hak-haknya.
Kesimpulan. Masuknya modal asing ke-fndonesia menimbulkan pula masalah bagaimana 'kepentingan umum' ataupun khususnya 'kepentingan nasianal' dapat dilindungi. Untuk PT joint venture peraturan yang ada belum menjamin perlindungan ini. Sudah tiba waktunya bagi pemerintah untuk lebih tegas dan terperinci memberikan bimbingan dalam
PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA PMA
117
hal ini. Kemungkinan yang diberikan oleh pasal 37 KUHD harus diperguookan pemerintah dengan sebaik baiknya untuk melindungi kc. pentingan iill. Para sarjana hukum Indonesia dan para notaris Indonesia h:lfUS turut membantu dengan tidak membenarkan adanya kontrak-kontrak yang bertentangan dengan kepentillgan umum rmaupun nasional, mes· kipull belum ada laranganoya dalam peraturan.
Para pemegang saham nasiona! dahlffi PT joint venture harus bersikap kritis dalam perjanjiao-perjanjian yang Illlereka buat maupun yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak asing. Mereka harus mau mempertahankan hak-hak mereka dan membawa perjanjian yang d;rasakan ;ebagai tidak adil dan melanggar hak-hak mereka kemuk~ pengadilan. Dcngan dennikian mereka turut membantu kemudian tefciptanya yurisprudensi mengenai masabh-mas::llah d~:J.lo.S .
MAJALAH FHUI
118
CATATAN I), Yang d imaksud disini adalah prosedur meminta pengesahan Departe-men Kehakiman. Dibandicgkan dengan IT diluar UUPMA, rnaka persyaratan PT dibawah UUPI'<1A banyak. 2). Lihat pasal 36 dan 37 KUHD ; lihat pula Bedryfsreglementering.sordonnantie 1934 (5. 1938 : 86) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang berpokok pada Peraturan Pemerintah No. 1/1957. 3). Uhat Keputusan Menteri Perdagangan No. 314tKPjVIJ/ 1970 dan No. 216/KPjVTIiW~·1.
yang mengatur bidang-bidang usaha yang hi111Y&
terbuka bagi perusahaan nasians! dan pendaftaran serta keg iatan perusahaan as iI1'g; mengenai beda perusahaan nasional dan perusa lta :u1: a:;:ng terdapat pedoman dal.2.m Undang-U:1dang No 6 ta hun 196q (UUPMDN).
4). Ra.ncangan sedang disusun oieh sua tu Panitia pada Departe.n8n Kehakiman. 51
?enyertaan yang berbentuk buka r: moda l dilakuka n de ng371 i{ootrakkon trak khu 5t1S. Unluk ba ntuar telmik in i pihal;: as iflf, memperol e!J pembayaran (royalty) berupa persentase keuntur.gan atau jumlah ter [emu, disa :n ping dividen ya::g aka,.,T) dipero' ehnya seb3 ~ai per:lc-R a n ~ snham.
6. ).
?J,' d i~lpdor;cs:J. h:J.sanya 'ter ti.ltup' , Ijj LuJuk:!!1
te rllf9:;t;i un :u'k
me--
flgumpulkan moda l darj Iingkungan ierbalus (kclu~rEu.; t::;";": :!r:;. Cln kerjanya digantungkan kepada keperca yaa n dan hubu ngan pribadi. 7) . Jug:!. per:-gusaha as:r1g, tentu harus berusahn menvesuaiknn dirl de:1g;1.O
i
I !1
('ara usa ha oi-Indonesia. Namun karena dalam PT jOint venture mereka adalah mayoritas dan karena tradisi tatacara hubu.ngan formil antara pE:'mega ng sa ham. dan pemega ng sah.a m dengan manajemen belum tcrbootuk. maka ca ra-cara pihak asinglah yang nyatanya dipergunakan .
. 8t Merupakan suatu masalah disin i nd~Jah bagaimana tatacara seharusn~:a pemerintah (pusat atau dacrah) turut didalam PT joint venture. Langsu'!1g'it~h seragai .pemerinrah atauk"h mela1u! stlatu l)(~dar: huku~ khusus (mis abya SlJatu " Hoiding COHlpany"p Apaka r. JYr jOint ven t ~ irc dimana pe::1erintah be rpartis:pas; ii":C!ijilC!k:'n ny:t sa r:i.:1 ceng3.!l i"'c isero? 9). Friedmann .mtara lain menga;:akan
''TIle great nIlryor,ry of
narioTlS
li\ ·e under a system that can best be described as·mixed economic ... In the mixed economy system.s. pu.blic and private enterprise exist side hy side o:~ :n rr.an ), c .... s~s, cooperate in joint pubhc pr;vate co""porg... tions, ... {'.' I~i despite widespread criticism the snare of pubiir P.n .
PERSEROAN TERRATAS DALAM RANGKA PMA
119
terprise 'in a mixed economy has i1lcreased steadily" (hal 338 _ 339). Yang dima ksud dengan public enterprise adaJah perusahaan yang di. kuasai ol eh pemerintab.
10).
Keb ij ak s a n ~ a n
Dewan Stabilisasi Ekonomi tanggal :'2 Januari 1974. <21susul kemudian dengan SUra t Edaran Badan Koord inasi Penanaman Moda l No. B-1l95,AjBKPM!X/1 974 la nggal I I O klob er 1974 lenlang " Pel1ingkaoo n Saham. Nasional Dalam Joi nt Ve nt ure'·,
11). Ta n Hun Hui men amakan ini "the na tural instinct of the fore.i~ Investo r". Inil ah yaClg menyebabkan pihak asi ng dalam PT joint venture b ertlsaiJ a k er as menguasa: mayoril3s saham (kadang-kad ang dengan ca ra 'tidui{ sehut' s eper:; "strooma n' dan "gadaj saham "). 'ferut a r;~ a in j <11.. 3 .:1 terlihat bil ama na pih a k asing tidak dapat m em b eri sumbnnga n la innya ya ng berupa "expertise" ata u " ma nager ial know how"
12). Piha k a sin g nka.n memb iarkan dirinya didesak rnenj adi pemega ng 56ham m in oritas b ila ma::a ia menguasai ha l-ha l yan g pokok bag.j sllk· sesnya usaha PT jOint venture (misa lnya : modal ta mbaha..T'l, pen get a· hl.:3!1 ic:mc'o:;i :va:1g te r u5 dipert! nggi den gar. pe ~ e litia !1 , dan ;Je :-:: get a. huan m atlajem en serta pemasara n) . 13)
Khus usnya da lam PT terbuk a yang menju al sahalU.nya dimasya rakat luas, dtperltJkan ada:n ya ';ata cam pen ge:ldaii an o len pemeg:A.ng ~ha m yan g b eda daripada dal am PT tertu tu p, dim a na pemega ng sa ham da pa t b erhub u':1gan I;;,:,gsung dengan mana jem e n. A palagi bii a pihal< a::>~p.~ ;'B..::1g CCi'.s;:.tu me,c.g hJ.dapi p;hak nasi o na l yang terp eca h dan
14). Dida la m PT te fibuka. mana jeme n biasanya d'ise rahkan kepa da tt"nag p.. ten aga ah! i. Harus d icega h bahwa m ena jemen ini merugika n para pem e~a.:l g sal1am yan g keba nyakan terd iri dari ora ll g awa m (tida k ta hu du nia perdaga nga n) yang sering mema s uka n ua ng ta bur,ganclya u ntuk ja minan l~ e hi dupa n dih.ari tua . 15). Keten t llan an gga ran dasar biasanya m enyatakan bah\\o'a para peme· ga ng o nder·a an delen ha nya dapat h ersama-sama membe ri suara . Untuk itu para pemegan g order·a an delen bers ama sama ha rus memberika n kuasa k epndn ~a t :: o ran g unt uk rnembe ri st!.1 m a ta s nama da n dengan pet unj uk me re'ka .
16). Disampi!1g In..;- m p e rg ;j;!a~", k et ~ nlu.~n·ke t e.r.t u o n da la :l; KUH Perc aUl, kete:-:I \" :l '1. pa;'21 2 S. Ht~ ~ 52.4 (V/ oek .::rordonn
120
MAJALAH FHUI
D.ffar Pustaka
PiJj~lan.
Friedmann , W. Law ill a Changing Societ y, Part Three : "Economic Power, the State and the Law". New York : Culumbia University Press, 1972. Manring, Timothy A. "Joint Venture and Company Lam" (stensilan pada PDH - FHUI). Sembiring, [nget. " The Joint International Business Verrlure : A General Note to Indonesia Businessman' (paper untuk sem ina) di - Berkeley, 1972). Surrey, Walte r ~ ' ''fling d an Crawford Shaw (Ed). A Lawyer's Guide To In ternational Bu.siness Transactions, Section Hi : "Fc)" '~igl! Lnw A sperlS of Dir!!rt lnve:u menl Abroad" . Phi! adel!);"I,i1 . A~il';l" i ccn Law lr:;:;t;:.Ute. 19-,."!.
~·n ~! ~iP
IJui. ' lichaei. "TIle L~gai ~J{!fJJ!'e uJ ;!le ft lierllcU!OJl a! fo;nr V'~lifl!r7 : Cas;] 5ltulh:s of Su:gilw"r;:
r,lt1a Pi)H - FHl.;!).
Examples"
(s t en~ijaH
