Pengaturan Alih Teknologi dalam rangka Penanaman Modal Asing di Indonesia Oleh Velliana Tanaya Abstract Technology is a necessity that can not be ignored today. One indication of the developed country can be seen from the development of its technology, and Indonesia seems to have not been included in the criteria. Although since the enactment of the Law No. 1 of 1967 on Foreign Investment in the accomplishment of which suggests the transfer of technology, but the positive law in Indonesia has not been set on the mechanism or procedure for the transfer of technology in foreign investment itself. Law No. 25 of 2007 only mentions the obligation of foreign investors to apply technology tranfer to the Indonesian workers, but did not explain the mechanisms and procedures for the implementation of the technology transfer. The foreign investment activities are supposed to be one of the entry point to the welfare of the people of Indonesia through technology transfer, however, it is constrained by the lack of binding legal and certainty regulation to achieve the implementation of technology transfer in foreign direct investment. As a result, Indonesia became an un-independent nation and tend to rely on foreign workers in the various fields of business. Regulation on technology transfer in foreign direct investment should be realized so as to create a binding legal certainty and favorable for foreign investors and Indonesia as the host country.
Keyword: Foreign Investment, Transfer of technology, Technology Pendahuluan Salah satu cara untuk dapat meningkatkan pendapatan dalam negeri ialah dengan mendukung kegiatan penanaman modal asing atau investasi asing. Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendefinisikan penanaman modal asing sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Di samping dapat meningkatkan pendapatan
dalam negeri kegiatan investasi asing juga diharapkan supaya suatu negara dapat mengolah kekayaaan alamnya yang masih berupa bahan “mentah” , untuk memajukan perdagangan dan membangkitkan berbagai kegiatan perekonomian, yang pada gilirannya tidak saja akan menaikkan pendapatan masyarakat , namun secara bersamaan juga akan terjadi transfer ilmu pengetahuan dan ketrampilan asing sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja serta masyarakat negara yang bersangkutan, demikian juga akan terjadi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak serta
45
retribusi dan sebagainya, yang kesemuanya itu diharapkan akan meningkatkan kemakmuran suatu negara. Indonesia adalah negeri melimpah sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Hal ini menyebabkan banyaknya negara-negara asing yang ingin menanamkan pengaruhnya di Indonesia, baik secara politik maupun secara ekonomi. Bahkan sejak era pra-kemerdekaan pun, seiring dengan munculnya revolusi industri di Eropa,Indonesia telah menjadi sasaran “investasi” bagi negara-negara asing, namun dalam bentuk “penjajahan”. Kekayaan alam yang melimpah di Indonesia sayangnya tidak didukung dengan adanya modal yang memadai. Modal yang di maksud bukan hanya berupa uang atau dana saja,namun juga meliputi aset, pengetahuan, teknologi, manajemen, serta ketrampilan. Modal yang besar pada umumnya dimiliki oleh negaranegara maju, oleh karena itu sejak era pasca kemerdekaan yang di mulai dari tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang penanaman modal asing guna mengundang investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia,di antaranya dengan diundangkannya Undang - undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Konsiderans huruf a dan c1 Undangundang nomor 1 Tahun 1967 tentang 1
Konsideran huruf a UU nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang berbunyi sebagai berikut: “bahwa kekuatan ekonomi potensiil jang dengan kurnia Tuhan Jang Maha Esa terdapat banjak di seluruh wilajah tanah air jang belum diolah untuk didjadikan
Penanaman Modal Asing menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia terhambat karena ketiadaan modal dan teknologi. Hal tersebut dilanjutkan Pada 12 Undang-undang nomor 1 tahun 1967 yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia. Pasal 12 UU nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing bertujuan agar tenaga kerja Indonesia dapat menambah pengalaman,keterampilan,dan menerima sistem kerja,menerima pendayagunaan peralatan mutahir (teknologi)yang di pakai oleh perusahaan,sehingga pada akhirnya dapat menguasai teknologi tersebut untuk selanjutnya di manfaatkan sendiri guna menunjang pembangunan di Indonesia. Dengan kata lain tenaga kerja Indonesia dapat menggantikan tenaga kerja asing secara perlahan-lahan dan tidak tergantung terus menerus pada tenaga kerja asing. Mengingat pentingnya aspek alih teknologi dalam investasi asing di Indonesia, kekuatan ekonomi riil, jang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi” Dan konsideran huruf c berbunyi sebagai berikut: “bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal,penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management”.
46
bahkan setelah diundangkannya Undangundang Penanaman Modal yang baru, pasal yang mengatur alih teknologi tetap ada. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut mengisyaratkan agar hadirnya tenaga kerja asing di Indonesia harus memberikan suatu konstribusi positif bagi negara ini. Namun, walaupun demikian pentingnya alih teknologi bagi negara dunia ketiga seperti Indonesia, tetap saja teknologi bukanlah hal yang dengan semudah itu diberikan atau dialihkan. Selain karena tidak adanya peraturan yang jelas mengenai implementasi alih teknologi dalam penanaman modal, keengganan pihak investor untuk melakukan alih teknologi juga jelas karena teknologi pada hakekatnya merupakan suatu komoditi yang mahal dan langka, sehingga tentu saja tidak akan mudah bagi penanam modal asing untuk memberikannya dengan cuma-cuma yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan bagaimanakah pengaturan alih teknologi dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia?
penggunaan antara penanaman modal dan investasi adalah istilah yang pertama lebih banyak dipergunakan sebagai bahasa hukum atau dapat ditemukan dalam perundangundangan sedangkan pengertian yang kedua dipergunakan dalam praktek bisnis. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan investasi sebagai Investasi adalah (1) penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; (2) jumlah uang atau modal yang ditanam2. Modal adalah uang yg dipakai sbg pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dsb; harta benda (uang, barang, dsb) yg dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yg menambah kekayaan3. Definisi modal secara yuridis yang dapat ditemukan dalam hukum positif tentang penanaman modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis4. Berbagai pengertian penanaman modal dan investasi dapat ditemukan baik dalam ruang lingkup ekonomi maupun hukum. Pengertian investasi dari segi ekonomi adalah sebagai berikut: a. Investasi adalah penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang 2
PEMBAHASAN Istilah penanaman modal atau investasi merupakan istilah yang sudah dikenal oleh khalayak ramai sebagai istilah bisnis seharihari dan istilah hukum. Perbedaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 386 3 http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php diakses pada tanggal 24 Februari 2011. 4 Pasal 1 butir 7 Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
47
untuk mendapatkan modal. investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya5; b. Investasi adalah penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam kata lain, investasi berarti penempatan dana-dana capital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relative panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang diatur dengan maksimum keamanan6; c. Investment adalah pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisa akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberi hasil yang memuaskan . faktor-faktor tersebut membedakan investasi dengan spekulasi. Pengertian lainnya dari investasi adalah pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang7;
5
John Downes dan Jordan Elliot Goodman, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, Alih Bahasa oleh Soesanto Budhidarmo, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta: 1994, hlm. 300 6 A. Abudrrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Cetakan Keenam, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm. 340. 7 Winardi, Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia), Cetakan kedelapan, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 190.
d. Investasi adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum, dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan modalnya, baik yang berbentuk tunai, peralatan, asset tidak bergerak, hak atas kekayaan 8 intelektual maupun keahlian . Dalam bahasa hukum, istilah yang digunakan adalah penanaman modal yang memiliki pengertian sebagai berikut: 1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia9. 2. Penanaman modal adalah kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan menanamkannya ke usaha/proyek yang produktif baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan selain mendapatkan pengembalian modal awalnya di kemudian hari, tentunya pemilik modal juga akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal dimaksud10. 3. Penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian 8
Ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor: 2006, hal. 1 9 Pasal 1 butir 1 Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 10 Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 15
48
pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil 11 (keuntungan) . Melihat berbagai pengertian investasi dan penanaman modal diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan diantara keduanya. Peneliti menyimpulkan investasi atau penanaman modal sebagai usaha penempatan modal (uang, kemampuan/skill, dan waktu), yang didahului oleh analisa untuk menjamin keamanan yang maksimum, ke dalam sebuah sarana (dapat berbentuk perusahaan, pembelian saham, obligasi atau benda tidak bergerak) yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yaitu keuntungan di masa yang akan datang. Unsur-unsur investasi atau penanaman modal yang dapat ditarik dari pengertian diatas adalah sebagai berikut 1. Usaha penempatan modal yang tangible dan intangible ke dalam sebuah sarana 2. Bertujuan mendapatkan keuntungan. Dalam penelitian ini, istilah investasi dan penanaman modal akan digunakan secara bergantian sesuai dengan konteks kalimat apa yang paling tepat digunakan. Di Indonesia, hukum positif yang mengatur tentang penanaman modal adalah Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang membagi dua macam investor yakni investor dalam
11
Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Bandung: Nuansa Aulia, 2007, hlm. 58.
negeri dan investor asing12. Investor dalam hal ini dapat berupa perorangan atau badan usaha. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 dan 6 Undang-undang Penanaman Modal, investor dalam negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia , Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia sedangkan investor asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Indonesia. Jenis-jenis penanaman modal yang ada berdasarkan hukum positif investasi di Indonesia berupa: a. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang meliputi baik penanaman modal langsung dan tidak langsung13. Definisi penanaman modal dalam negeri yang diberikan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 1 butir 6 undang-undang yang sama merumuskan bahwa penanam modal dalam negeri adalah perseorangan 12
Lihat pasal 1 Butir 4 Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 13 Sebelum diundangkan Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan mengenai penanaman modal dalam negeri diatur dalam Undangundang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
49
warga negara Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia, serta yang dimaksud dengan modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Jonker Sihombing dalam bukunya berpendapat bahwa kriteria penanaman modal dalam negeri harus memenuhi dua unsur utama yakni bahwa penanam modal harus berasal dari dalam negeri (domestic investor) dan sumber modal (source of fund) tersebut haruus berasal dari dalam negeri pula14. Beliau berpendapat lebih lanjut bahwa kedua unsur diatas erat kaitannya dengan upaya untuk mendapatkan kepastian bahwa penanaman modal yang dalam catatan administrasi tergolong sebagai penanaman modal dalam negeri memang benar-benar murni sebagai penanaman modal dalam negeri, dan tidak berasal dari sumber-sumber lain yang mencari celah-celah dari ketentuan untuk dapat dianggap sebagai modal dalam negeri15. b. Penanaman modal asing langsung atau Foreign Direct Investment16. 14
Jonker Sihombing, Opcit, hlm. 46. Ibid, hlm. 47. 16 Sebelum diundangkan Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan mengenai penanaman modal asing langsung diatur dalam
15
Organization for European Economic Cooperation (OEEC) merumuskan “direct investment is meant acquisition of sufficient interest in an under taking to ensure its control by the investor (suatu bentuk penanaman modal asing dimana penanam modal diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanam modal mempunyai penguasaan atas 17 modalnya)” . Berbagai cara yang dapat dilakukan dengan penanaman modal asing secara langsung yaitu membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan18. c. Penanaman modal asing tidak langsung atau Foreign Indirect Investment. Penanaman modal asing tidak langsung adalah investasi yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrument tidak berharga, saham dan obligasi19. Lebih lanjut, OEEC merumuskan bahwa “portfolio investment is meant purchase of stocks and bonds in an under taking on a scale not sufficient to transfer control Undang-undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. 17 Hulman Panjaitan & Anner Mangatur Sianipar, Hukum Penanaman Modal Asing, Jakarta: CV Indohill CO, 2008, hlm. 41. 18 Pandji Anoraga, Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing, Jakarta: Pustaka Jaya, 1994, hlm. 46 19 Hulman Panjaitan & Anner Mangatur Sianipar, Opcit, hlm. 42.
50
to the investor (investasi dengan jalan membeli saham-saham/obligasi di suatu perusahaan dalam jumlah yang sedemikian, sehingga tidaklah mencukupi untuk memberikan penguasaan atas perusahaan kepada investor asing)”20 Manfaat Penanaman Modal di Indonesia Pembukaan (Preambule) Undang-undang Dasar 1945 di alinea keempat dengan jelas menyatakan salah satu tugas dan kewajiban yang diemban oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum termasuk didalamnya kesejahteraan rakyat. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang merumuskan mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Cara untuk dapat memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia ialah melalui perekonomian nasional yang maju. Menurut Undang-undang Dasar 1945, perekonomian nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip kemandirian21. Kemandirian adalah suatu hal atau keadaan dimana dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Melalui prinsip kemandirian yang dianut dalam Konstitusi Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan perekonomian nasional, pemerintah sedapat mungkin memakai dana milik negara Indonesia sendiri. Hal ini bukan berarti bahwa pemerintah Indonesia memfokuskan dirinya sendiri hanya akan menggunakan dana yang bersumber dari dalam negeri dan menutup semua
kemungkinan yang ditawarkan oleh pihak luar22. Sebaliknya, prinsip kemandirian dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-undang Dasar 1945 harus diterjemahkan sebagai meskipun lebih diutamakan pemakaian dana milik pemerintah, namun perekonomian nasional tidak lepas dari bantuan dan kerja sama pihak luar, sepanjang dana tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap. Pendapat diatas sangatlah masuk akal mengingat dalam melaksanakan perekonomian nasional untuk pembangunan nasional yang berakhir pada kesejahteraan rakyat membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga mustahil bilamana pemerintah hanya mengandalkan kemampuannya yang sendiri yang sangat terbatas. Keadaan ini mengakibatkan pemerintah harus membuka kesempatan bagi investor, baik investor dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Di zaman era globalisasi, dunia seakan tidak terbatas pada ruang dan waktu (borderless). Hal tersebut dikarenakan majunya teknologi dan canggihnya system informasi. Globalisasi diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dalam pengertian lain yang lebih jelas lagi, globalisasi adalah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau prakarsa yang dampaknya berkelanjutan melampaui batasbatas kebangsaan dan kenegaraan23. Efek borderless dalam hal investasi adalah modal menjadi sangat mudah mencair dan berpindah tempat dari satu negara ke negara lain yang 22
20 21
Ibid, hlm. 43. Lihat Pasal 33 ayat 4 Undang-undang Dasar 1945.
Lihat Jonker Sihombing, Opcit, hlm. 28 Fuad Hassan, Stadium General, Jakarta: Pustaka Jaya, 2000, hlm. 142. 23
51
memberikan pendapatan (return) yang maksimal bagi pemiliknya24 yang pada akhirnya akan menarik minat investor, baik lokal maupun asing, untuk menanamkan modalnya di suatu negara yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi negara tersebut. Kegiatan penanam modal yang akan menyerap dana-dana milik masyarakat atau perusahaan yang menganggur kemudian disalurkan ke aktivitas yang lebih produktif, seperti misalnya membiayai kegiatan produksi, industri, distribusi maupun jasa-jasa perdagangan lainnya yang akan menghasilkan barang dan jasa dan pada akhirnya menambah hasil produksi untuk dapat dijual di dalam maupun luar negeri. Dengan meningkatnya hasil produksi dan penjualan maka akan meningkatkan permintaan terhadap produk. Hal tersebut akan berdampak pada terciptanya tambahan lapangan kerja untuk mengejar produksi dalam rangka memenuhi permintaan yang meningkat. Terciptanya penambahan lapangan kerja diatas akan menyerap tenaga kerja di sekitar lokasi proyek dimana investasi berada. Dengan meningkatnya hasil produksi dan penjualan, maka otomatis penerimaan negara baik dalam bentuk pajak maupun pungutan lainnya juga akan bertambah. Manfaat lainnya yang dapat dirasakan akibat kegiatan penanaman modal ialah perbaikan infrastruktur yang terdapat di lokasi penanaman modal yang pada akhirnya dipergunakan bagi masyarakat luas juga25. Contohnya, kondisi jalan disekitar lokasi Pabrik X sangat rusak sehingga menghambat produktifitas pabrik, sehingga manajemen 24 25
pabrik memutuskan untuk memperbaiki jalan tersebut. Jalan yang baru tidak hanya bermanfaat bagi pabrik namun juga bagi masyarakat sekitarnya. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran investor disuatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menambah hasil produksi akibat suntikan dana investor, menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan, menambah daya beli masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, terjadinya alih teknologi dan pengetahuan serta memperbaiki infrastruktur di lokasi penanaman modal. Penanaman Modal Asing 1. Pengertian Penanaman Modal Asing Istilah penanaman modal asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, foreign investment. Pengertian penanaman modal asing tercantum pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Prof. M. Sornarajah juga memberikan definisi tentang penanaman modal asing, yakni transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the
Jonker Sihombing, Opcit, hal. 31. Ibid.
52
assets26. Pengertian lain tentang penanaman modal asing diberikan oleh Andean Pact yang menyangkut “ Direct Foreign Investment “ yaituContribution coming from abroad, owned by individuals or concerns, to the capital of enterprise must be in freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to reexport their value and to remit profit abroad. Also considered as direct foreign investments are those investments in lokal currency from resources which have the right to be remitted abroad.27 Pengertuan dari penanaman modal menurut Andean Pact yang terdapat dalam Pasal 1 The Cartagena Agreement pada pokoknya menekankan kepada pengertian modal asing yang dilakukan para penanam modal asing secara perseorangan. Dengan demikian penanaman modal asing dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum asing dengan menanamkan modal berdasarkan tata cara dan prosedur yang berlaku di wilayah suatu negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan host country sebagai penyedia lahan bagi para investor juga harus dapat merasakan keuntungan berupa pertumbuhan dan perkembangan dalam pembangunan di berbagai sektor yang merupakan hasil dari terciptanya iklim invetasi yang baik di negara tersebut.
26
H. Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 149. 27 Dr.Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 44.
Di dalam penanaman modal asing juga terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan hubungan antara negara penerima modal dengan penanam modal. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut : 1. Menunjukkan adanya sikap yang ekstrim yakni tidak menginginkan timbulnya ketergantungan dari negaranegara terhadap penanaman modal khususnya penanaman modal asing, sehingga dengan tegas menolak adanya penanaman modal asing karena dianggapnya sebagai kelanjutan dari proses kapitalisme, teori ini dipelopori oleh Karl Marx dan Robert Magdoff. 2. Teori yang bersifat nasionalisme dan populisme yang pada dasarnya diliputi kekhawatiran akan adanya dominasi penanaman modal asing. Menurut paham teori yang kedua ini, kehadiran penanaman modal asing berakibat adanya pembagian keuntungan yang tidak seimbang yang terlalu banyak ada pada pihak penanam modal asing, sehingga menyebabkan negara penerima modal asing membatasi kegiatan penanaman modal asing sedemikian rupa. Penganut teori ini dipelopori oleh Streeten dan Hymer. 3. Melihat peranan penanaman modal asing secara ekonomi tradisional dan meninjaunya dari segi kenyataan, di mana penanaman modal asing dapat membawa pengaruh pada perkembangan dan modernisasi ekonomi negara penerima modal asing. Proses tersebut dapat dilihat pada gejala perkembangan dan
53
Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. 3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. 4. Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. 5. Peraturan Kepala BKPM No.12 Tahun 2009. Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
pertumbuhan ekonomi dunia dan mekanisme pasar yang dapat berlangsung baik dengan atau tanpa pengaturan dan fasilitas dari negara penerima modal asing. Pelopor dari teori ini adalah Raymond Vernon dan Charles P. Kindleberger.28 2. Dasar Hukum Penanaman Modal Asing Momentum dimulainya investasi asing di Indonesia adalah sejak diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang ini merupakan payung di dalam menjalankan penanaman modal asing di Indonesia. Undang-Undang ini telah dilakukan perubahan dan penambahan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Kemudian pada tahun 2007 di berlakukan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan peraturan mengenai penanaman modal yang berlaku hingga saat ini. Selain Undang-Undang tersebut terdapat pula Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan berbagai Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Penanaman Modal Asing di Indonesia, antara lain29: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam 28 29
Ibid., hlm. 41- 42. H. Salim dan Budi Sutrisno, Op Cit, hlm. 152-154.
3. Fasilitas Dalam Penanaman Modal Asing Pemerintah Indonesia memberikan 30 fasilitas dan kemudahan dalam rangka menarik para investor ke Indonesia. Fasilitas dan kemudahan tersebut diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa investor, baik domestik maupun asing yang menanamkan investasinya di Indonesia diberikan fasilitas atau kemudahankemudahan dalam penanaman investasinya. Fasilitas penanaman modal itu diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru.31 Pasal 18 ayat (3) mengatur 30
Fasilitas adalah segala hal yang dapat memudahkan perkara (kelancaran tugas, dsb); kemudahan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, hlm. 240 31 Pasal 18 ayat 2, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
54
mengenai sepuluh kriteria investor yang akan mendapatkan fasilitas yakni penanaman modal yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. menyerap banyak tenaga kerja; 2. termasuk skala prioritas tinggi; 3. termasuk pembangunan infrastruktur; 4. melakukan alih teknologi; 5. melakukan industry pionir; 6. berada di daerah terpencil,daerah tertinggal,daerah perbatasan; 7. menjaga kelestarian lingkungan hidup; 8. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; 9. bermitra dengan UKM atau koperasi; 10. industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yang diproduksi dalam negeri. Apabila salah satu kriteria tersebut dipenuhi, maka dianggap cukup bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas atau kemudahan kepada investor. Sepuluh bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada investor, baik investor domestik maupun investor asing, adalah sebagai berikut :32 1. Fasilitas PPh melalui pengurangan penghasilan neto. 2. Pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bias diproduksi di dalam negeri. 3. Pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu. 4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Penghasilan (PPN) atas impor barang modal.
32
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat. 6. Keringanan PBB. 7. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan. 8. Fasilitas hak atas tanah. 9. Fasilitas pelayanan keimigrasian. 10. Fasilitas perizinan impor. ALIH TEKNOLOGI 1. Pengertian Teknologi dan Alih Teknologi. Teknologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis;ilmu pengetahuan terapan dan/atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, teknologi didefinisikan sebagai cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Pengertian dari alih teknologi dapat di kaji dari segi bahasa maupun segi hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alih teknologi adalah pengalihan pengetahuan dan ketrampilan teknologi, terutama pemindahan materialnya, dari suku cadang yang terkecil sampai ke pabrik yang paling lengkap. Dari sudut pandang hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat 11 UU Nomor 18 Tahun 2002, alih
H. Salim dan Budi Sutrisno, Op Cit, Halaman 274.
55
teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. 2. Pengaturan Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia Di Indonesia hingga saat ini belum terdapat peraturan yang secara tegas mengatur alih teknologi dalam penanaman modal asing, meskipun demikian bukan berarti tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai hal ini. UU Penanaman modal di Indonesia selalu mengisyaratkan agar terjadinya alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal asing. Hal tersebut dapat ditemukan baik dalam UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing maupun dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam pasal 10 ayat 4 UU Penanaman Modal disebutkan bahwa perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berangkat dari ketentuan pasal tersebut, maka alih teknologi perlu di kaji lebih mendalam mengenai posisinya dalam hukum positif di Indonesia. Alih teknologi dalam penanaman modal khususnya penanaman modal asing hingga saat ini belum memilik aturan tersendiri,
namun terdapat beberapa ketentuan dalam undang-undang penanaman modal yang baik secara langsung maupun tidak langsung menyinggung mengenai alih teknologi. Konsiderans Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing mengatur dengan jelas bahwa salah satu tujuan utama dibentuknya undang-undang tersebut adalah untuk memajukan Bangsa Indonesia yang salah satu caranya adalah melalui kemajuan teknologi. Pada kala itu pemerintah menyadari betul bahwa kurangnya kemampuan dan teknologi menyebabkan lambatnya pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari huruf (a), (c), dan (e) yang berbunyi sebagai berikut: 1. Konsideran huruf a Bahwa kekuatan ekonomi potensiil yang dengan karunia Tuhan yang Maha Esa terdapat banyak di seluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil, yang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi. 2. Konsideran huruf c Bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil, menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kempampuan berorganisasi dan management. 3. Konsideran huruf e Bahwa dalam pada itu azas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta
56
kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri , selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri Walaupun UU Nomor 1 Tahun 1967 sudah tidak berlaku lagi dan kini digantikan oleh UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, namun konsideran di atas tersebut menunjukkan cikal bakal pentingnya alih teknologi bagi negara Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1967, modal asing adalah 1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia; 2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia; 3. Bagian dari hasil penjualan yang berdasarkan Undang-Undang ini diperkenankan di transfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.
Pada poin nomor 2 dari definisi modal asing menurut UU tersebut di atas dinyatakan bahwa alat-alat untuk perusahaan dan penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan. Apabila kita merujuk pada pengertian dari teknologi sebagaimana telah disampaikan pada sub-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa poin nomor 2 dari pengertian modal asing tersebut penuh dengan muatan yang berhubungan dengan teknologi yang mana berarti salah satu bentuk modal asing dalam undang-undang ini adalah teknologi itu sendiri. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 5 UU yang sama pemerintah mengatur prioritas bidang-bidang yang terbuka untuk penanaman modal asing. Di ayat 2 pasal tersebut disebutkan bahwa perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi. Bunyi pasal di atas mensejajarkan dua bidang utama bagi pembangunan kala itu, yakni ekonomi dan teknologi. Kesejahteraan rakyat dapat tercapai apabila perkembangan ekonomi dan teknologi berjalan dengan baik. Selanjutnya pada pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1967 juga mengatur mengenai alih teknologi, walaupun tidak ada kata teknologi secara eksplisit. Perusahaan-perusahaan dengan modal asing wajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga
57
negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia. Bilamana merujuk pada definisi teknologi di sub-bab sebelumnya, teknologi bukan hanya berupa perangkat, alat, atau mesinmesin, namun dapat juga berupa keahlian, skill, suatu ide dan tekhnik dalam mengerjakan sesuatu. Ketentuan di atas jelas mewajibkan agar penanam modal asing melakukan alih teknologi dalam bentuk pengetahuan dan keahlian pada tenaga kerja Indonesia. Ketentuan-ketentuan diatas mungkin sudah tidak relevan lagi karena undangundang tersebut sudah digantikan dengan yang baru, yakni UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Pada UU Penanaman Modal ini tidak terdapat banyak ketentuan baik yang secara langsung maupun tidak langsung menyinggung mengenai alih teknologi. Hal tersebut dikarenakan UU Penanaman Modal tersebut lebih fokus untuk mengundang investor asing guna memulihkan dan memajukan perekonomian Indonesia pasca tragedi 1998. Adapun beberapa ketentuan pada UUPM yang menyangkut alih teknologi adalah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 10 ayat 3 Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 2. Ketentuan Pasal 10 ayat 4
Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kedua ketentuan di atas memiliki nuansa yang sama dengan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1967 yang intinya adalah mewajibkan bagi perusahaan penanam modal asing untuk meningkatkan keahlian, skill, dan kompetensi kepada tenaga kerja Indonesia. Pada Pasal 10 ayat 4 di atas disebutkan dengan tegas bahwa perusahaan penanam modal asing diwajibkan menyelenggarakan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia. Hanya saja pada ketentuan ini tidak terdapat aturan lebih lanjut yang menjelaskan mengenai tata cara, mekanisme ataupun prosedur dalam menyelenggarakan alih teknologi tersebut, ditambah lagi tidak terdapat sanksi yang mengikat apabila kewajiban sebagaimana diamanatkan pada Pasal 10 ayat 4 tersebut tidak dilaksanakan oleh subjek hukum yang bersangkutan. Sehingga menurut penulis, pasal ini tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak ada kepastian hukum yang terkandung pada pasal ini.
58
3. Ketentuan Pasal 18 yang berkaitan dengan fasilitas penanaman modal yang memuat kebijakan mengenai syarat-syarat bagi penanam modal untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 3. Bentuk fasilitas tersebut adalah: a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu
Ketentuan fasilitas terkait dengan alih teknologi karena dilakukannya alih teknologi oleh penanam modal merupakan salah satu syarat bagi penanam modal untuk mendapat fasilitas tersebut, selain 9 syarat lainnya yakni:33 a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangunan infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan,atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Namun untuk mendapatkan fasilitas tersebut, penanam modal hanya perlu sekurang-kurangnya memenuhi salah satu syarat/kriteria yang tercantum pada pasal 18 ayat 3 tersebut. Sehingga alih teknologi mungkin akan jadi pilihan terakhir bagi para penanam modal mengingat begitu penting dan berharganya sebuah teknologi. KESIMPULAN Alih teknologi bukanlah istilah baru dalam hukum positif di Indonesia. Alih teknologi dalam penanaman modal khususnya penanaman modal asing hingga saat ini belum 33
Pasal 18 ayat 3, UU Nomor 25 Tahun 2007.
59
memiliki aturan tersendiri, namun terdapat beberapa ketentuan dalam undang-undang penanaman modal yang baik secara langsung maupun tidak langsung menyinggung mengenai alih teknologi. Dengan segala ketentuan yang mengatur tentang alih teknologi tersebut dapat kita katakan bahwa teknologi merupakan hal yang penting dalam pembangunan suatu bangsa, sehingga keberadaannya dan pengaturannya harus mendapat perhatian maksimal dari instansiinstansi terkait agar pelaksanaan alih teknologi dapat berjalan dengan baik dan ikut bersumbangsih dalam kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Buku & Kamus Abdurrachman, A, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Cetakan Keenam, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996 Anoraga, Pandji, Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing, Jakarta: Pustaka Jaya, 1994 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta: Balai Pustaka, 1995 Downes, John dan Jordan Elliot Goodman, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, Alih Bahasa oleh Soesanto Budhidarmo, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1994 Fuad, Hassan, Stadium General, Jakarta:Pustaka Jaya, 2000 Ilmar, Aminuddin, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
Panjaitan, Hulman & Anner Mangatur Sianipar, Hukum Penanaman Modal Asing, Jakarta: Indohill Co, 2008 Salim, H dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. Sembiring, Sentosa, Hukum Investasi, Bandung: Nuansa Aulia, 2007 Sihombing, Jonker, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Bandung: Alumni, 2009 Supancana, Ida Bagus Rahmadi, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006 Winardi, Kamus Ekonomi (InggrisIndonesia), Cetakan kedelapan, Bandung: Alumni, 1982. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Website http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
60
