SKRIPSI PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING TERKAIT TENAGA KERJA INDONESIA

SKRIPSI

PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING TERKAIT TENAGA KERJA INDONESIA

SITI RAHMAWATI NIM. 1216051160

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016

SKRIPSI

PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING TERKAIT TENAGA KERJA INDONESIA

SITI RAHMAWATI NIM. 1216051160

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016

i

PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING TERKAIT TENAGA KERJA INDONESIA

Skripsi ini dibuat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana

SITI RAHMAWATI NIM. 1216051160

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016

ii

Lembar Persetujuan Pembimbing SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 1 FEBRUARI 2016

Pembimbing I

Dr. I Made Udiana, SH., MH. NIP. 195509251986101001

Pembimbing II

I Nyoman Darmadha, SH., MH. NIP. 195412311981031033

iii

SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL 23 MARET 2016

Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor : 0260/UN14.4E/IV/PP/2016

Ketua

: Dr. I Made Udiana, SH.,MH

(

)

(

)

Anggota : 1. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM (

)

Sekretaris : I Nyoman Darmadha, SH.,MH

2. Ni Putu Purwanti, SH.,MH

(

)

3. Ida Bagus Putu Sutama, SH.,M.Si

(

)

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat-Nya skripsi penulis yang berjudul “PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING TERKAIT TENAGA KERJA INDONESIA” dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil karya ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam isi maupun teknik penulisannya, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai rangkaian kegiatan akademis yang lain, untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, nasehat, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 1.

Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

2.

Bapak I Ketut Sudiarta, SH.,MH, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana.

3.

Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH.,MH, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana.

v

4.

Bapak I Wayan Saurdana, SH.,MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana.

5.

Bapak A.A. Oka Parwata, SH.,MH, Ketua Program Non Reguler Fakultas Huku Universitas Udayana.

6.

Ibu Ni Luh Gede Astariyani, SH.,MH, Pembimbing Akademik Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Udayana.

7.

Bapak Dr. I Made Udiana, SH.,MH, Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, petunjuk, dan pertimbangan dalam penulisan skripsi ini.

8.

Bapak I Nyoman Darmadha, SH.,MH, Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, petunjuk, dan pertimbangan dalam penulisan skripsi ini.

9.

Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajar penulisan ataupun tidak, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan ilmu pengetahuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Bapak/Ibu Pegawai Administrasi, Tata Usaha, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah membantu dan kemudahan segalan urusan administrasi selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 11. Kepada kedua orang tua penulis, atas bantuan moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

vi

12. Kepada kakak saya Iman Akbar, Firman Agung, Rachmat Tamara, SH., yang telah memberi masukan dan pendapat selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 13. Kepada Ratih, Dayu, Gita, Nayaka, Icha, Nia, Anggun, Sukma, Ratna, Mbak Renny, Febby, Nova, Dwi, Nandya, Waji dan teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjuang memberikan semangat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan juga pembaca pada umumnya. Saran ataupun kritik yang membantu sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Denpasar, 1 Februari 2016

Penulis

vii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan

ini

penulis

menyatakan

bahwa

Karya

Ilmiah/Penulisan

Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar bacaan. Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Denpasar, Februari 2016 Yang Menyatakan,

(Siti Rahmawati) NIM. 1216051160

viii

DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL DEPAN HALAMAN SAMPUL DALAM ............................................................... i HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ..................... ii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING/PENGESAHAN ............ iii HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ..................... iv HALAMAN KATA PENGANTAR ............................................................ v HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ................................. viii HALAMAN DAFTAR ISI ........................................................................... ix HALAMAN ABSTRAK ............................................................................. xii BAB I

PENDAHULUAN .....................................................................

1

1.1. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1 1.2. Rumusan Masalah ................................................................ 8 1.3. Ruang Lingkup Masalah ....................................................... 8 1.4. Orisinilitas Penelitian ........................................................... 9 1.5. Tujuan Penelitian .................................................................. 12 1.5.1. Tujuan Umum ............................................................ 12

ix

1.5.2. Tujuan Khusus ............................................................ 12 1.6. Manfaat Penelitian ................................................................. 12 1.6.1 Manfaat Teoritis ........................................................... 12 1.6.2 Manfaat Praktis ............................................................ 13 1.7. Landasan Teoritis .................................................................. 13 1.8. Metode Penelitian .................................................................

17

1.8.1 Jenis Penelitian ............................................................. 17 1.8.2 Jenis Pendekatan .......................................................... 18 1.8.3 Sumber Bahan Hukum ................................................. 18 1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ........................... 20 1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .................................... 21 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN, DASAR HUKUM

PENANAMAN

MODAL

ASING

DAN

KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Penanaman Modal Asing .....

22

2.1.1. Pengertian Penanaman Modal Asing ............................ 22 2.1.2. Dasar Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia ... 24 2.2. Kesejahteraan Tenaga Kerja .................................................... 26

x

2.2.1. Pengertian dan Klasifikasi Tenaga Kerja ...................... 26 2.2.2. Pengertian Kebutuhan Hidup Layak .............................. 31 2.2.3. Pengertian Kesejahteraan ............................................... 37 BAB III PENGATURAN MENGENAI PENANAMAN MODAL ASING TERKAIT TENAGA KERJA INDONESIA 3.1. Pengaturan Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing.. 40 3.2. Kewajiban Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing ........................ 52 BAB IV UPAYA-UPAYA PEMERINTAH TERKAIT PENANAMAN MODAL

ASING

GUNA

MENINGKATKAN

KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA INDONESIA 4.1. Fasilitas-Fasilitas Yang Diberikan Kepada Penanaman Modal Asing .......................................................................... 62 4.2.

Kewajiban Perusahaan Penanaman Modal Asing Mendaftarkan Pekerjanya pada Jaminan Sosial .......... 68

BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan ............................................................................ 77 5.2. Saran ...................................................................................... 78 DAFTAR PUSTAKA

xi

Abstrak Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan seharihari. Kebutuhan akan lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya tenaga kerja. Hak atas pekerjaan merupakan hak setiap warga negara. Pemerintah berkewajiban memberikan pekerjaan pada masyarakatnya dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah menerima masuknya penanaman modal asing untuk membantu membuka lapangan pekerjaan yang akan dapat menampung tenaga kerja Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur penanaman modal dalam negeri dan juga asing. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pengaturan mengenai penanaman modal asing terkait tenaga kerja Indonesia dan apa upayaupaya pemerintah terkait penanaman modal asing guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, norma-norma/kaidahkaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Adapun hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu dengan masuknya penanaman modal asing akan membantu membuka lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Hal ini dikarenakan penanaman modal asing yang akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia harus berbentuk Perseroan Terbatas. Perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia, kecuali untuk keahlian tertentu dan jabatan tertentu boleh menggunakan tenaga kerja asing. Untuk dapat lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal asing di Indonesia, pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas penanaman modal berupa kemudahan di sektor pajak, hak atas tanah, fasilitas imigrasi dan fasilitas impor. Pemerintah menetapkan upah minimum yang harus diterapkan oleh perusahaan penanaman modal asing dan wajib diberikan setiap bulan kepada pekerja yang masih aktif bekerja dan pemerintah juga mewajibkan perusahaan penanaman modal asing mendaftarkan pekerjanya pada BPJS guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang masih aktif bekerja dan yang sudah tidak aktif bekerja. Kata Kunci : Penanaman Modal, Asing, Tenaga Kerja.

xii

Abstract Everyone needs a job to meet their daily needs . The need for jobs is needed by the community, especially manpower. The right to work is the right of every citizen. Government is obliged to provide jobs in the community and a decent living for humanity for the sake of people's welfare. The Government received an influx of foreign investment to help create jobs that will be able to accommodate the number of Indonesian workers very much. Government formed Act Number 25 Year 2007 Concerning Investments governing domestic investment as well as foreign. The problem studied are how the regulations concerning foreign investment related Indonesian manpower and what the government’s efforts marsh-related foreign investment in order to imporove the walfare of Indonesian manpower The research method used is a normative legal research methods, using the approach of legislation and case-based approach which is based on legislation, legal norms/rules relating to legal matters are discussed, equipped with cases that occurred now. The results of this study we concluded that with the influx of foreign investment will help create jobs that can improve the welfare of Indonesian workers. This is because foreign investment will conduct its business activities in Indonesia should be limited liability. Foreign investment company in Indonesia in meeting the needs of labor should give priority to Indonesian workers, except for certain skills and certain positions may not use foreign workers. In order to further improve the foreign investment activities in Indonesia, the government provides facilities investment in sectors such as the ease of tax, land rights, immigration facilities and import facilities. The government sets minimum wages should be applied by foreign investment companies and must be given every month to workers who are still actively working and the government also requires foreign investment companies to register their workers on BPJS in order to improve the welfare of workers who are still active and which are inactive work. Keyword : Foreign, Investment, Manpower.

xiii