BAB II PENGATURAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

22

BAB II PENGATURAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

A. Penanaman Modal Asing Isu penanaman modal asing (untuk selanjutnya disingkat dengan PMA) dewasa ini semakin ramai dibicarakan. Hal ini mengingat, bahwa untuk kelangsungan pembangunan nasional dibutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk investasi tidak mungkin dicukupi dari pemerintah dan swasta nasional. Keadaan ini yang makin mendorong untuk mengupayakan semaksimal mungkin menarik Penanaman Modal Asing ke Indonesia.47 Sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia, usaha untuk menarik investasi . Beberapa andalan utama yang selama ini menjadi insentif dalam menarik investor asing seperti pasar dalam negeri yang cukup aktif dan berpeluang untuk berkembang pesat, tenaga kerja yang relatif murah, sumber daya alam yang cukup besar dan beraneka ragam, tidak lagi dapat diandalkan dengan sepenuhnya. Persyaratan-persyaratan

tertentu

dalam

investasi

asing

bagi

negara

berkembang bukanlah untuk menghambat kegiatan perdagangan dari perusahaan investasi asing, akan tetapi adalah untuk memastikan kontribusi yang lebih efisien dari modal asing untuk pembangunan ekonomi, untuk mempertinggi dan memaksimalkan peluang kerja, mengurangi kerugian industrial, ekonomi dan sosial dari daerah-daerah tertentu, mengurangi tekanan atas mata uang asing dan membuat 47

Pandji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional Dan Penanaman Modal Asing,(Jakarta; Pustaka Jaya,1995), hal 46

22

Universitas Sumatera Utara

23

penggunaan mereka lebih efisien, mempertinggi kontribusi investor asing dalam pengembangan kemampuan tehnologi dalam negeri dan untuk memastikan lebih efisiennya penggunaan sumber daya alam untuk memperluas pasar ekspor.48 Tidak hanya pembenahan infrastruktur sebagai langkah peningkatan investasi asing, kesiapan perangkat hukum sangat menunjang agar calon investor tidak raguragu atau melirik negara lain yang lebih siap. Paket Kebijakan 23 Oktober 1993 (Pakto II), yang mencakup enam bidang usaha, termasuk deregulasi investasi merupakan langkah maju mengikis hambatan-hambatan dibidang investasi. Tinggal bagaimana calon investor khususnya investor asing memanfaatkan setiap peluang bisnis dan investasi yang ditawarkan.49 Pemerintah telah mengeluarkan enam paket deregulasi pada tanggal 23 oktober 1993 (Pakto 1993). Paket deregulasi itu meliputi bidang ekspor- impor, bidang tarif dan tata niaga impor, bidang penanaman modal, bidang perizinan, bidang farmasi dan bidang amdal.50 Berbagai ketentuan yang diatur dalam Pakto ini antar lain adalah sebagai berikut:51 1.

Izin investasi langsung dapat diurus di tingkat kabupaten dan kotamadya, tidak perlu melalui instansi di tingkat propinsi. Izin ini meliputi: izin mendirikan bangunan (IMB), izin lokasi, izin Undang-Undang gangguan (HO). Urusan lain 48

Mahmul Siregar, Disertasi Perdagangan Dan Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Kesiapan Hukum Di Indonesia dalam Menghadapi Persetujuan Perdagangan Multilateral Yang Terkait Dengan Peraturan Penanaman ModalMedan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2005, hal 158 49 Pandji Anoraga,Op.cit, hal 130 50 Ibid, hal 157 51 Ibid, hal 158


24

yang berkaitan dengan izin investasi juga ditangani oleh instansi tingkat kabupaten dan kotamadya, seperti sertipikat tanah, Hak guna bangunan. Sedangkan Hak guna usaha tetap harus diselesaikan di instansi pusat dan atau propinsi. 2.

Penghapusan surat pencadangan tanah dari gubernur. Sebelumnya surat ini menjadi syarat untuk penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN).

3.

Penghapusan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek. BKPMD dan instansi lain di daerah tidak perlu lagi melakukannya sebagai syarat bagi penerbitan Izin Usaha Tetap (IUT). Sekarang penerbitan IUT cukup dilampiri Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang di susun oleh setiap pengusaha.

4.

Penghapusan

permohonan

persetujuan

penanaman

modal,

khususnya

menyangkut pemilikan saham yang sekarang dibolehkan untuk koperasi. Latar belakang dikeluarkannya paket deregulasi ini antara lain untuk lebih menggairahkan dan meningkatkan efisiensi kinerja perekonomian nasional. Sebab selama ini prosedur perizinan yang terkait dengan birokrat dirasakan berbelit-belit dan terlalu panjang. Untuk memperoleh izin mendirikan perusahaan misalnya, dibutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan, karena membutuhkan rekomendasi dari berpuluh-puluh instansi. Pemerintah pusat dan


25

Pemerintah daerah Tingkat I menjadi mata rantai panjang dalam perizinan untuk investasi.52 Kondisi demikian mendorong para pengusaha melakukan jalan pintas berkolusi dengan oknum pejabat. Akibatnya budaya sogok dan suap merajalela. Hal ini menyebabkan timbulnya ekonomi biaya tinggi, dalam jangka panjang kondisi yang demikian sangat merugikan perekonomian nasional. Dalam iklim investasi yang tidak kondusif seperti itu, tidak aneh bila para konglomerat melarikan modalnya ke luar negeri. Paket kebijakan diatas merupakan pengembangan dari peraturan-peraturan bidang penanaman modal sebelumnya seperti : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/1986 tentang jangka waktu izin perusahaan PMA, kemudian PP Nomor 24/1987 tentang kegiatan perusahaan PMA dibidang usaha perdagangan ekspor, PP Nomor 15/1990 tentang usaha perikanan yang juga dapat dimasuki PMA, PP Nomor 17/1992 tentang pemilikan saham dalam rangka PMA, Keppres Nomor 34/1992 tentang pemanfaatan tanah HGU dan HGB atas usaha patungan dalam rangka PMA, Keppres Nomor 37/1992 tentang usaha penyediaan listrik oleh swasta.53 Disamping itu beberapa peraturan BKPM tentang PMA juga telah disiapkan untuk meningkatkan arus investasi asing seperti SK BKPM Nomor 5/SK/1987 tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan PMA, SK BKPM Nomor 9/SK/1989 tentang persyaratan minimal investasi PMA yang ditetapkan

52 53

Ibid Ibid, hal 130


26

minimal US$ 250.000.Dilihat dari segi lokasi, berdasarkan data BKPM, lebih dari 60% nilai PMA dialokasikan ke kawasan Barat Indonesia (KBI), sementara selebihnya ditujukan ke kawasan Timur Indonesia (KTI). Tahun 1992, nilai total PMA yang disetujui pemerintah di wilayah kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa tenggara, Maluku, Irian Jaya dan Timor-Timur sebesar Rp.1.869,9 miliar dengan 27 proyek. Sedangkan jumlah PMA yang disetujui pemerintah tahun 1992 di Jawa dan Sumatera masing-masing Rp. 5.992,0 miliar (230 proyek) dan Rp. 2.452,4 miliar (48 proyek).54 Dengan semakin maraknya PMA di Indonesia dan penyebarannya lebih merata di seluruh wilayah jelas akan memberikan kontribusi cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah-daerah, khususnya daerah yang relatif belum berkembang.

Manfaat

ekonomi

lainnya

dari

investasi

asing

ini

adalah,

dimungkinkannya transfer teknologi dari negara asal, peningkatan skala produksi untuk tujuan ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, serta mempengaruhi perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya.55 Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang penanaman modal asing menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, untuk mendapat perbandingan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut. A.1 Penanaman Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.

54 55

Ibid, hal 131 Ibid


27

1.

Pengertian Dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (untuk selanjutnya disingkat

dengan PMA) hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 1 tahun 1967 dan yang digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.56 Sedangkan pengertian modal asing disini ialah: b. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia; c. Alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia; d. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 1967 diperkenankan di transfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. Istilah penanaman modal asing sebenarnya adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu

Investment. Penanaman modal asing atau investasi seringkali

dipergunakan dalam artian yang berbeda-beda. Perbedaan penggunaan istilah investasi terletak pada cakupan dari makna yang dimaksudkan. 56

I.G.Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas, Op.cit, hal 30


28

2.

Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha Perusahaan PMA yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di

Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.57 Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah. 3.

Bidang Usaha Modal Asing Dalam Undang-undang tentang penanaman modal asing, pemerintah

menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut. Perincian menurut urutan proritas ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.58

57 58

Ibid, hal 30 Ibid, hal 31


29

1) Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut: a. Pelabuhan-pelabuhan; b. Telekomunikasi; c. Pelayanan; d. Penerbangan; e. Air minum; g. Mass media; h. Pembangkitan tenaga atom; i. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum. 2) Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara antara lain produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing. Selain yang telah disebutkan diatas, pemerintah dapat menetapkan bidangbidang usaha tertentu yang tidak boleh lagi di tanam modal asing. Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh pemerintah.


30

4.

Tenaga Kerja Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi

perusahaan-perusahaan dimana modalnya ditanam. Perusahaan-perusahaan modal asing: a.

Wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia.

b.

Di izinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia.

c.

Berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia. Terhadap penggunaan tenaga kerja warga negara asing tersebut pemerintah

mengawasi pelaksanaannya. 5.

Pemakaian Tanah Demi keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah

dengan Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku. Namun, salah satu hal yang tidak kalah kompleks dalam menarik investor adalah terkait dengan penggunaan tanah. Untuk menggunakan tanah dibutuhkan izin. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan


31

Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Dalam pasal 1 butir 1 dijelaskan: izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.59 Dalam bukunya Erman Rajagukguk menjelaskan tentang hak-hak atas tanah bagi investor dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) antara lain menyatakan: “...UUPA Tahun 1960 adalah anti modal asing. Menteri Agraria Mr.Sadjarwo dalam pidatonya tanggal 14 September 1960 mengantarkan jawaban pemerintah atas Pemandangan Umum Anggota DPR-GR mengenai Naskah RUU Pokok Agraria di muka Sidang Pleno DPR-GR antara lain menyatakan:”...Rancangan Undang-Undang ini selain akan menumbangkan puncak kemegahan modal asing yang telah berabadabad memeras kekayaan dan tenaga bangsa Indonesia, hendaknya akan mengakhiri pertikaian dan sengketa-sengketa tanah antara rakyat dan pemerintah dengan rakyatnya sendiri, yang akibatnya mencetus sebagai peristiwa-peristiwa berdarah dan berkali-kali pentraktoran-pentraktoran yang sangat menyedihkan”. Selanjutnya ia mengatakan: “...Kami hanya ingin menambahkan beberapa soal yang belum kami singgung diatas ialah persoalan modal asing. Soal ini dalam pasal-pasal yang bersangkutan serta penjelasannya sudah terang, yaitu pasal-pasal 28,35 dan dalam hubungannya dengan peralihan 55, yang pada pokoknya bahwa modal asing hanya mempunyai sifat

59

Sentosa sembiring, Hukum Investasi: pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,Cetakan Ke II,(Bandung: Cv.Nuansa Aulia,2010), hal 160


32

sementara,sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Pembangunan Semesta Berencana. Yang sudah ada disini mempunyai afloopend karakter (untuk menghabiskan sisa jangka waktunya), dengan maksimum 20 tahun.” Dalam Sidang terakhir di parlemen mengenai perdebatan tentang UUPA tahun 1960. Menteri Agraria Mr.Sadjarwo menyatakan kembali: “...dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria ini, kita mengeliminasi investasi asing...”. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, hak atas tanah paling lama 35 tahun dan setelah itu dapat diperpanjang 25 tahun lagi. Jangka waktu ini tidak memadai lagi untuk investor. Dinegara-negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan Cina hak atas tanah untuk investor berkisar antara 75 tahun sampai dengan 90 tahun.60 Pada masa akhir pemerintahannya, Soekarno berada dibawah tekanan pemerintahan baru dibawah pimpinan Soeharto. Presiden Soekarno menandatangani kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Indonesia kembali lagi mengundang investor asing. Periode hak atas tanah bagi investor dianggap tidak lagi memadai. Pada tahun 1996 pemerintah Indonesia berusaha untuk memodifikasi hak atas tanah bagi investor dengan mengeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.61

60 Erman Rajagukguk,Hukum Investasi Di Indonesia:Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia,2007), hal 64 61 Ibid


33

Didalam Pasal 11, pasal 28,dan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 ada istilah pembaharuan hak yang tidak didapati dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan dua alasan. Pertama, Undang-Undang Pokok Agraria sendiri tidak mengatur apakah yang akan terjadi setelah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan itu berakhir setelah diperpanjang jangka waktunya kecuali menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan akan dihapus apabila jangka waktu berakhir. Logikanya adalah, dengan hapusnya Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan tersebut, diatas tanah bekas Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang statusnya kini menjadi tanah negara dapat diberikan sesuatu hak atas tanah, termasuk kemungkinan diberikan Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan baru, baik kepada pemohon baru, maupun pemohon bekas pemegang hak. Jika pemohonnya adalah bekas pemegang hak hak yang lama yang masih memenuhi persyaratan, maka istilah yang tepat digunakan adalah pembaharuan hak, mengingat bahwa Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan itu tidak dimohon untuk pertama kali, tetapi di mohon menjelang berakhirnya perpanjangan waktu Hak Guna Usaha atau hak Guna Bangunan tersebut. Kedua, penggunaan istilah pembaharuan hak, yang tentunya juga masih membuka kemungkinan untuk diberi perpanjangan apabila syarat-syaratnya dipenuhi.62

62

Ibid, Hal 66


34

6.

Perpajakan dan Pungutan Lain Perusahaan-perusahaan modal asing yang bergerak di berbagai bidang usaha

yang telah ditetapkan

oleh pemerintah, diberikan

kelonggaran-kelonggaran

perpajakan sebagai berikut:63 a. Pembebasan bea materai modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing. b. Pembebasan atau keringan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor) pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap kedalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu. c. Pembebasan bea balik nama atas akte pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dua tahun setelah saat mulai berproduksi satu dan lain dengan memperhatikan jenis usahanya. 7.

Jangka Waktu PMA, Hak Transfer dan Repatriasi a. Dalam setiap izin PMA ditentukan jangka waktu berlakunya. b. Kepada PMA diberikan hak transfer dalam valuta asli dari modal dasar nilai tukar yang berlaku untuk : 1) Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain di Indonesia. 2) Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang diperkerjakan di Indonesia. 63

I.G.Rai.Widjaja,Op.cit, hal 32


35

3) Biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut. 4) Penyusutan atas alat-alat perlengkapan tetap. 5) Kompensasi dalam hal nasionalisasi. c. Transfer yang bersifat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selama kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut masih berlaku. Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh pemerintah.64 8.

Nasionalisasi dan Kompensasi. Dalam sejarah Indonesia merdeka, Pemerintah pernah dua kali melakukan

nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing dengan undang-undang. Pertama, pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1958, berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat (sekarang Papua), dari pendudukan Belanda. Berkaitan dengan nasionalisasi ini, timbul gugatan perusahaan tembakau belanda di Bremen (German), ketika tembakau dari perkebunan di Deli akan dilelang pada pasar tembakau di Bremen. Kasus ini terkenal dengan kasus tembakau Bremen. Duduk perkaranya bermula dari pengapalan tembakau dari bekas perusahaan Belanda yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Pemilik perusahaan yang dinasionalisasi tersebut mengklaim tembakau tersebut sebagai miliknya. Pengadilan Bremen dalam putusannya, antara lain, menyatakan nasionalisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah hak negara yang berdaulat. Kedua, pemerintah melakukan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika, pada waktu Indonesia mengadakan Konfrontasi dengan Malaysia. Pada 64

Ibid, hal 33


36

tahun 1962 Indonesia menganggap Amerika dan Inggris sebagai pendukung utama pembentukan negara Malaysia, yang oleh pemerintahan Soekarno dianggap sebagai neo kolonialisme dan neo imperialisme.65 Istilah nasionalisasi paling tidak mencakup tiga pengertian “Konfiskasi”. “onteigening” dan “Pencabutan hak”. L.Erades memberikan arti nasionalisasi, yakni suatu peraturan dengan mana pihak penguasa memaksakan semua atau segolongan tertentu untuk menerima (dwingt te godegen), bahwa hak-hak mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada negara. Dengan demikian nasionalisasi adalah suatu cara peralihan hak dari pihak partikelir kepada negara secara paksa. 66 Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakantindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian. Jikalau diadakan tindakan seperti tersebut maka pemerintah wajib memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas-azas hukum internasional yang berlaku.

65

Ibid, Hal 48 Budiman Ginting, Hukum Investasi: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, (Medan: Pustaka Bangsa Press,2007), hal 47 66


37

Apabila antara kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak. Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal.67 9.

Kerja Sama Modal Asing dan Modal Nasional Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan

kerja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan mengenai bentuk hukum, kedudukan dan daerah berusaha yang berlaku. Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa. Keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerja sama antara asing dan modal nasional tersebut, setelah dikurangi pajak-pajak serta kewajiban-kewajiban lain yang dibayar di Indonesia, diizinkan untuk di transfer dalam valuta asing dari modal asing yang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam.

67

I.G.Rai Widjaja, ,Op.cit, hal 33


38

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai kelonggaran perpajakan dan jaminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian konpensasi berlaku pula untuk modal asing tersebut di atas.68 Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu investasi portfolio dan investasi langsung. Investasi portfolio ini di lakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung yang di kenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.69 Dibanding dengan investasi portfolio, penanaman modal asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya permanen/jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam alih tekhnologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini penting diperhatikan mengingat bahwa masalah menyediakan lapangan kerja merupakan masalah yang cukup memusingkan pemerintah. Sedangkan dalam investasi portfolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru.70 A.2 Penanaman Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang-undang tentang penanaman modal Nomor 25 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 68

Ibid, hal 34 Pandji Anoraga,Op.cit, hal 46 70 Ibid 69


39

1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah mengakhiri dualisme pengaturan tentang penanaman modal. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, penanaman modal menjadi salah satu alternatif yang tersedia untuk pemecahan masalah kesulitan pembiayaan dalam pembangunan nasional. Selain dari itu, penanaman modal juga menyumbang pada perbaikan sarana dan prasarana disekitar lokasi penanaman modal tersebut berada, membantu untuk menciptakan lapangan kerja baik untuk tenaga kerja terampil maupun untuk tenaga kerja yang kurang terampil, membantu untuk perbaikan dan peningkatan teknologi produksi, meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak, meningkatkan penerimaan devisa bagi negara dari penanaman modal yang produksinya berorientasi untuk ekspor, dan mendorong peningkatan efisiensi produksi dan distribusi.71 Sejalan dengan pendapat umum yang menyatakan bahwa penanaman modal akan membantu pembiayaan pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Menciptakan lapangan kerja. 71

Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia ,(Bandung;Penerbit PT.Alumni,2009), hal 94


40

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. 5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. 6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. 7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal,baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri,dan 8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sistematika Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terdiri dari 18 bab dan 40 pasal. Sebagaimana lazimnya suatu Undang-undang, dalam undang-undang penanaman modal ini pun dijabarkan beberapa istilah yang digunakan, antara lain disebutkan, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia (pasal 1 butir 1). Pengertian segala bentuk kegiatan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berarti yang dimaksud adalah dalam bentuk penanaman modal secara langsung (direct investment). Demikian juga halnya untuk penanaman modal secara langsung pun ada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengertian penanaman secara langsung berarti penanam modal (investor) membentuk suatu badan usaha atau perusahaan di Indonesia.


41

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan ketentuan terhadap investor asing yang akan menanamkan modalnya (melakukan kegiatan usaha) di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT), juga karena para usahawan itu sendiri yang memilih untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam melakukan aktivitas usahanya. Pemilihan itu tentunya bukan tidak beralasan karena PT sebagai bentuk badan usaha dirasa mempunyai kelebihan dibanding badan usaha lainnya.72 Wujud dari bentuk badan usaha yang dimaksud, dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: Penanaman modal negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai ketentuan perundang-undangan; ayat (2) penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; ayat (3) penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan: a.

mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;

b.

membeli saham; dan

c.

melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

72

Agus Budiarto, Kedudukan Hukum Terbatas,(Jakarta;Ghalia Indonesia,2002), hal 13

Dan

Tanggung

Jawab

Pendiri

Perseroan


42

Dalam ketentuan diatas, tampaknya pembentuk undang-undang dapat menangkap kenyataan dalam masyarakat. Hal ini terlihat bahwa untuk badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal dalam negeri, bentuk usahanya tidak harus dalam bentuk badan hukum. Lain halnya untuk badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal asing, pembentuk undang-undang memasyarakatkan badan usahanya berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT). Perbedaan utama dari badan hukum dan bukan badan hukum adalah: a.

Pemilik dan pengurus badan usaha yang mempunyai status badan hukum memiliki kekayaan

yang terpisah dari kekayaan perusahaan sebagai badan

hukum; b.

Pemilik dan pengurus badan usaha berbadan hukum tidak bertanggung jawab terhadap hutang-hutang perusahaan. Penanaman modal asing oleh seorang asing dalam statusnya sebagai orang

perseorangan, dapat menimbulkan kesulitan atau ketidaktegasan mengenai status hukum yang dipakai. Dengan status Badan Hukum Indonesia, maka jelas bentuk perusahaannya dan hukum yang dipakai adalah Hukum Indonesia.73 Apa alasan mengapa harus berbentuk PT tidak dijelaskan dalam UndangUndang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hanya saja bila dicermati lebih dalam apa alasannya berbentuk PT, tampaknya ada kaitannya dengan eksistensi PT sebagai subjek hukum yang mandiri. Artinya PT dapat menggugat dan digugat di pengadilan. 73

Ibid


43

Dari penjelasan diatas, kiranya dapat dikemukakan disini, apapun bentuk badan usaha yang dipilih oleh para calon investor, satu hal yang pasti kegiatan yang dilakukan oleh investor dalam menjalankan usahanya dilakukan diwilayah negara Republik Indonesia.74 Jelas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penanaman modal, khususnya penanaman modal asing bilamana ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Perizinan di Indonesia khususnya perizinan terhadap penanaman modal berkaitan erat dengan prosedur dan tata cara penanaman modal yang sekarang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Berbagai pengaturan pula telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah perizinan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing yang sering kali menjadi keluhan dan alasan bagi para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam hal ini dirasakan betapa pentingnya harmonisasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya agar tidak saling berbenturan. Hal lain yang menarik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah dicantumkannya sejumlah asas yang menjiwai norma yang ada dalam undang-undang penanaman modal. Seperti dalam pasal 3 ayat (1) beserta penjelasannya disebutkan sejumlah asas dalam penanaman modal yakni: 1.

Asas kepastian hukum

74

Sentosa Sembiring, Op.cit, hal 201


44

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. 2.

Asas keterbukaan Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3.

Asas akuntabilitas Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.

Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal asing, maupun antara penanam modal dari negara asing lainnya.

5.

Asas kebersamaan Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6.

Asas efisiensi berkeadilan


45

Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan dari penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim berusaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. 7.

Asas berkelanjutan Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang.

8.

Asas berwawasan lingkungan Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9.

Asas kemandirian Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara sendiri, dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional.

10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya untuk menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tidak dikenal adanya asas perlakuan yang sama (non diskriminatif). Asas ini baru


46

dikenal pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dimana situasi perdagangan dunia pada waktu penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah berubah mengikuti arus globalisasi dan kecendrungan keinginan dunia usaha yang menghendaki perlakuan yang sama bagi semua peserta dalam perdagangan bebas. Pemerintah Indonesia sendiri telah menandatangani konvensi MIGA yang salah satu klausula di dalamnya adalah bahwa negara-negara penanda tangan konvensi tidak boleh menciptakan diskriminasi bagi penanam modal dalam negeri terhadap penanam modal asing. Di dalam kesepakatan GATT-WTO khususnya yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi yang disebut dengan Trade Related Investment Measures (TRIMs) ditentukan juga bahwa setiap negara penanda tangan persetujuan TRIMs tidak boleh membeda-bedakan antara penanaman modal dalam negeri dengan penanaman modal asing. Oleh karena itu, peraturan prundang-undangan negaranegara peserta GATT-WTO tidak boleh lagi membedakan adanya modal asing dan modal dalam negeri.75 Peraturan penanaman modal dalam perjanjian-perjanjian WTO, seperti TRIM’s Agreement maupun GATS sebenarnya merupakan penegasan kembali secara lebih spesifik prinsip-prinsip perdagangan bebas yang telah dinegosiasikan sejak tahun 1947. Salah satu prinsip dasar dari perdagangan internasional yang ditransformasikan adalah prinsip national tretment. Prinsip ini dijadikan sebagai alasan mendasar bagi dilarangnya sebuah persyaratan penanaman modal karena dianggap mengandung tindakan diskriminatif terhadap produk impor. 75

Jonker Sihombing, Op.cit, hal 9


47

Jiwa dari prinsip national treetment adalah adanya perlakuan yang sama oleh suatu negara baik terhadap kepentingannya sendiri maupun terhadap kepentingan negara lain.76 Sebagaimana yang telah disebutkan semula, Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri tidak mencantumkan secara khusus asas-asas penanaman modal seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebenarnya secara tidak langsung dikandung juga oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri , karena kedua Undang-Undang tersebut juga didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Apabila diteliti lebih jauh akan kelihatan bahwa UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 di satu pihak menetapkan asas perlakuan yang sama (non diskriminatif) dalam penanaman modal di Indonesia. Namun, di pihak lain bidang-bidang usaha tertentu dinyatakan tidak terbuka untuk semua penanaman modal karena diperuntukan khusus bagi pengusaha UMKMK, sehingga asas perlakuan yang sama kelihatannya tidak diterapkan secara utuh. Dengan demikian asas perlakuan yang sama yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut hanyalah sebatas asas perlakuan yang sama untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan 76

Mahmul Siregar, Op.cit, hal 74


48

perizinan penanaman modal, dan belum mencakup perlakuan yang sama terhadap bidang-bidang usaha yang terhadap bidang-bidang usaha yang dapat dimasuki untuk kegiatan penanaman modal. Pengertian ini harus dipegang secara teguh karena implikasinya akan berbeda terhadap keberhasilan dan kesinambungan pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan. Sampai saat ini pemerintah masih memandang perlu untuk mempertahankan kebijakan tersebut karena bagaimanapun juga dalam semangat liberalisasi perdagangan yang begitu mewabah dewasa ini tentunya tidak semua bidang usaha dapat dibuka dan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas. Adanya persaingan bebas pada akhirnya akan dapat mematikan pengusaha nasional yang sampai saat ini masih perlu diberikan perlindungan.77 Seperti yang diuraikan dalam pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Dan dalam pasal 12 ayat 2 menetapkan bahwa bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: a.

produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang; dan

b.

bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undangundang.

Ayat 3 pasal ini menyatakan bahwa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun 77

Ibid, hal 93-94


49

dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Selanjutnya ayat 4 menjelaskan kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden. Serta didalam ayat 5 menyatakan pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan basan usaha yang ditunjuk pemerintah. Sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas pemerintah telah mengeluarkan, Peraturan Presiden, yaitu: 1.

Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2007 tentng Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

2.

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Berkenaan dengan itu pemerintah telah menetapkan kebijakan dasar tentang

penanaman modal di Indonesia dengan maksud untuk lebih mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal, sekaligus juga untuk


50

penguatan daya saing perekonomian nasional yang akhir-akhir ini dirasakan mengalami banyak kemunduran. Dalam ketentuan bab 3 pasal 4 diatur tentang Kebijakan Dasar penanaman Modal yang menjadi acuan dan kerangka dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia baik penanaman modal asing maupun modal dalam negeri. Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud ini maka pemerintah akan: a.

Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

b.

Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan hingga berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.

Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).

1.

Fasilitas Penanaman Modal Dalam rangka merangsang penanaman modal di Indonesia, pemerintah

memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas kepada para penanam modal, baik bagi penanam modal baru maupun bagi penanam modal akan melakukan perluasan usaha. Pemerintah menetapkan bahwa badan usaha dalam negeri yang akan melakukan penanaman modal dapat berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, sedang untuk penanaman modal asing wajib di wujudkan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Badan usaha yang berbentuk perseroan Terbatas yang akan


51

menanamkan modalnya di Indonesia harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang akan melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dapat mewujudkan rencana tersebut dengan cara mengambil bagian saham pada saat perseroan tersebut didirikan, membeli saham dari perseroan yang sedang berjalan, maupun dengan melakukan cara-cara lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Supaya mempercepat pertumbuhan penananaman modal di Indonesia, pemerintah menetapkan kebijakan terpadu satu pintu dalam bidang pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai kegiatan penanaman modal. Pelayanan terpadu satu pintu tersebut dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang dari lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau provinsi, ataupun kabupaten/kota. Pada saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan koordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maupun sesama antar instansi pemerintah daerah.


52

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut BKPM mempunyai fungsi dan tugas untuk:78 1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman

modal.

2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal. 3. Menetapkan norma,standar, dan prosedur, pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal. 4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha. 5. Membuat peta penanaman modal Indonesia. 6. Mempromosikan penanaman modal. 7. Mengembangkan sektor-sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain dengan meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal. 8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang di hadapi oleh penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal. 9. Mengkordinasikan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah negara Republik Indonesia, dan 78

Ibid,hal 98-99


53

10. Mengkordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Serangkaian aturan telah ditetapkan untuk dipenuhi oleh para penanam modal baru yang ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan. Penanam modal baru yang ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut setidaknya harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:79 a. Menyerap banyak tenaga kerja. b. Termasuk skala prioritas tinggi. c. Termasuk pembangunan infrastruktur. d. Melakukan alih teknologi. e. Melakukan industri pionir. f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan. g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. h. Melaksanakan kegiatan penelitian,pengembangan,dan inovasi. i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, atau j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin-mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri. Fasilitas yang di berikan kepada penanaman modal baru tersebut dapat berupa:80

79 80

Ibid, hal 100 Ibid


54

1).Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai pada tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. 2).Pembebasan ataupun keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. 3).Pembebasan ataupun keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. 4).Pembebasan ataupun penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal atau mesin-mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. 5).Penyusutan ataupun amortisasi yang dipercepat, dan 6).Keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB), khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. Pemerintah menetapkan bahwa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu hanya dapat di berikan kepada penanaman modal baru yang termasuk dalam kategori industri pionir, yakni industri yang memiliki keterkaitan yang luas, yang memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, industri yang memperkenalkan teknologi baru, serta industri yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Selain dari itu, untuk penanaman modal yang sedang berlangsung yang memerlukan penggantian mesin-


55

mesin ataupun barang modal lainnya, pemerintah juga dapat memberikan keringanan atau pembebasan bea masuk. Dengan adanya pemberian keringanan fasilitas bea masuk maka penanam modal dapat melakukan penggantian (replacement) atas mesinmesin produksinya yang telah usang, sehingga target produksi dapat dipenuhi oleh peralatan yang ada.81 Keringanan di bidang perpajakan merupakan salah satu hal yang sangat diinginkan oleh para penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Keringanan tersebut di butuhkan terutama pada masa-masa awal penanaman modalnya sampai saat penanaman modal tersebut dapat menghasilkan. Untuk memberikan keringanan perpajakan tersebut, pemerintah antara lain telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha dan Daerah Tertentu. Fasilitas yang diberikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tersebut menyangkut:82 - Pengurangan penghasilan neto kena pajak sebesar 30% selam 6 (enam) tahun. - Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. - Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun

81 82

Ibid, hal 101-102 Ibid


56

- Pengenaan potongan pajak atas dividen yang di bayar kepada wajib pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda. 2.

Bidang Usaha yang Terbuka bagi Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menetapkan bahwa setiap penanam

modal berhak untuk mendapatkan kepastian hak, perlindungan hukum,informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang akan/telah dijalankannya, hak pelayanan, serta berbagai bentuk fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pemerintah juga menetapkan bahwa semua bidang/jenis usaha dinyatakan terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang/jenis usaha yang dinyatakan tertutup,atau dinyatakan terbuka dengan persyaratan. Penetapan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal dalam negeri maupun bagi penanaman modal asing dilakukan berdasarkan kriteria tertentu seperti kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Sedang penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu dilakukan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi (UMKMK), pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah. Khusus bagi penanaman modal asing, pemerintah menetapkan


57

bidang/jenis usaha yang tertutup bagi mereka yaitu bidang bidang-bidang yang mencakup: a.

produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang,serta

b.

bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undangundang.83

3.

Hak Repatriasi dan Transfer dalam Valuta Asing Kemudahan-kemudahan bagi pemilik modal untuk melakukan penanaman

modalnya di Indonesia ditempuh antara lain dengan cara memberikan serangkaian rangsangan kepada para pemilik modal. Rangsangan tersebut dapat diberikan dalam bentuk hak untuk mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak lain, sepanjang aset tersebut tidak termasuk dalam katagori aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara/pemerintah. Pemilik modal juga diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing terhadap komponen-komponen: a. Modal b. Keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lainnya. c. Dana yang diperlukan untuk: -

pembelian bahan baku dan bahan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi, atau

-

penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal.

83

Ibid, hal 105


58

d. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal. e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman. f. Royalti atau biaya yang harus dibayar. g. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal. h. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal. i. Kompensasi atas kerugian. j. Kompensasi atas pengambilalihan. k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual, dan l. Hasil penjualan asset yang dimiliki yang dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.84 Hak yang dimiliki oleh penanam modal untuk melakukan transfer dana dan repatriasi dalam valuta asing yang disebutkan diatas dapat dilaksanakan tanpa mengurangi kewenangan pemerintah untuk terlebih dahulu mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan pemerintah lainnya dari setiap kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk menjamin terlaksananya penegakkan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dari para kreditur, maupun pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara. 84

Ibid, hal 107


59

Keberadaan hak dari para penanam modal untuk melakukan transfer dana dan repatriasi dalam valuta asing yang disebutkan diatas tanpa mengurangi kewenangan pemerintah untuk memberlakukan ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan dari pelaksanaan transfer dana dimaksud. 4.

Perizinan Impor dan Pelayanan Keimigrasian. Supaya meningkatkan realisasi penanaman modal di Indonesia, pemerintah

juga memberikan kelonggaran dan keringanan-keringanan di bidang perizinan impor, pelayanan keimigrasian, serta hak-hak atas tanah yang dipergunakan untuk lokasi penanaman modal. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas impor diberikan oleh pemerintah kepada para penanam modal untuk mengimpor barang-barang sebagaimana tersebut dibawah ini:85 a.

Barang-barang yang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang.

b.

Barang-barang yang tidak memberikan dampak negatif bagi keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa Indonesia.

c.

Barang-barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia,dan

d.

Barang-barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri. Dipihak lain, kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas

keimigrasian dapat diberikan untuk: 85

Ibid, hal 109-111


60

1. Penanam modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia. 2. Penanam modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purna jual, serta 3. Calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal di Indonesia. Khusus bagi para penanam modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam rangka merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia serta para penanam modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara untuk melakukan perbaikan mesin-mesin dan peralatan-peralatan produksi lainnya, kemudahan pelayanan fasilitas keimigrasian yang disebutkan diatas akan diberikan oleh pemerintah setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi/pertimbangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Secara rinci fasilitas yang dapat diberikan kepada penanam modal asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dapat diberikan dalam bentuk: a). Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun. b).Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut.


61

c). Pemberian izin masuk kembali ke wilayah Indonesia untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan. d). Pemberian izin masuk kembali ke wilayah indonesia untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan, dan e). Pemberian izin masuk kembali ke wilayah Indonesia untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal di berikan. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana yang disebutkan diatas akan dilakukan oleh Direktorat jenderal Imigrasi, tentunya setelah terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dan rekomendasi dari BKPM. 5.

Hak atas Tanah Selain dari kemudahan-kemudahan dalam bidang fasilitas impor dan fasilitas

keimigrasian sebagaimana yang disebutkan diatas, pemerintah melalui UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan juga kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah yang diberikan pemerintah ditempuh dengan cara hak atas tanah diperpanjang dimuka


62

sekaligus, dan dapat diperbaharui kembali sesuai penanaman modal. Kemudahankemudahan tersebut berupa:86 a. Hak Guna Usaha (HGU) yang dapat diberikan untuk jangka waktu 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun, dan kemudian dapat diperbaharui kembali selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b. Hak Guna Bangunan (HGB) yang dapat diberikan untuk jangka waktu 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun , dan kemudian dapat diperbaharui kembali selama 30 (tiga puluh) tahun ; serta c. Hak Pakai (HP) yang dapat diberikan untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan kemudian dapat diperbaharui kembali selama 25 (dua puluh lima) tahun. Pemberian hak atas tanah sekaligus dengan perpanjangannya dimuka sebagaimana yang disebutkan diatas hanya dapat diberikan dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1). Penanaman modal yang akan dilakukan harus untuk jangka waktu yang relatif panjang, dan terkait dengan rencana perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing.

86

Ibid, hal 112


63

2). Penanaman modal yang akan dilakukan memiliki tingkat resiko yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka yang relatif panjang, sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan. 3). Penanaman modal yang akan dilakukan diperkirakan tidak memerlukan area yang luas untuk pelaksanaan kegiatan usahanya. 4). Penanaman modal yang akan dilakukan dengan menggunakan hak atas tanah negara,serta 5). Penanaman modal yang akan dilakukan tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. Meskipun pemerintah memberikan kemudahan untuk mendapatkan hak atas tanah dengan pemberian opsi perpanjangannya di muka sekaligus sebagaimana yang disebutkan terdahulu, pembaharuan hak tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang hasil penilaian menunjukkan bahwa tanah tersebut masih dipergunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian haknya semula. Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah tersebut dapat dihentikan atau dibatalkan pemerintah jika penanam modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, memanfaatkan tanah yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak semula, serta melanggar ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenal berbagai jenis hak atas tanah, seperti hak milik,hak guna usaha,hak


64

guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lainnya. Pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik, dengan pengecualian bahwa hak milik tersebut dapat diberikan kepada badan-badan hukum yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan sepanjang penggunaan tanah hak milik tersebut murni untuk tujuan sosial dan keagamaan dimaksud. Dengan demikian, hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh penanam modal yang bukan warga negara Indonesia adalah hak atas tanah diluar hak milik seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, sedang hak guna bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Didalam Peraturan Menteri Pertanian (untuk selanjutnya disingkat Permentan) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, mengatur beberapa hal pokok. Pertama, Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Kedua, Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil. Ketiga, Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana pada ayat pertama, dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.


65

Keempat, rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat pertama harus diketahui oleh Bupati/ Walikota. Seperti yang ditulis dalam Tabloid mingguan Detak edisi 168, ungkapan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H.Achmad Diran, tentang pasal 11 didalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 , antara lain: “...Dimata pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, tentu sesuatu aturan yang menguntungkan, sebab nilainya berprospek menguntungkan masyarakat. Kata lainnya, masyarakat sekitar perusahaan perkebunan tak lagi jadi penonton. Mereka sudah memiliki ‘hak’ untuk itu. Dengan keterlibatan masyarakat dibidang perkebunan, otomatis aturan tersebut diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyatrakat disekitar perusahaan dimaksud,” jelas Wakil Gubernur kalimantan Tengah (Kalteng) H.Achmad Diran. Keterlibatan petani plasma dalam sebuah perkebunan bisa meminimalisasi sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan itu sendiri.” Selanjutnya beliau mengatakan: “ Selama ini, sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan lebih banyak dipicu karena tidak terlibatnya masyarakat dalam penggarapan perkebunan. Kalau masyarakat dilibatkan, maka tidak akan ada lagi ganti rugi yang harus dibayar perusahaan...” Adanya Peraturan Menteri setidaknya ada upaya untuk memperdayakan masyarakat sekitar hutan. Selama ini masyarakat sekitar perusahaan kebanyakan menjadi

penonton

saja.

Kalau

perusahaan

ingin

makmur,

jangan

hanya

memakmurkan investasinya saja, tetapi masyarakat disekitar perusahaan juga harus makmur. Sayangnya definisi wajib 20% (dua puluh per seratus) pada realitanya masih


66

membingungkan semua pihak. Tidak sedikit pula yang menilai Peraturan menteri Nomor 26 Tahun 2007 secara hukum lemah. “Lahan 20 % (dua puluh per seratus) dimaksud bisa saja berasal dari areal masyarakat, areal yang disediakan pemerintah atau berdasarkan izin yang diberikan pemerintah kepada pengusaha. “ Jadi yang mengatur itu nantinya tergantung pemberi izin,” kata Kepala Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah.87 Tak hanya lemah dari segi tata aturan perundangan, tapi juga terbitnya Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2007 dinilai terlambat. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), sebagaimana yang dilansir salah satu media lokal di Sampit mengatakan, kebijakan PBS untuk mengalokasikan 20 persen lahan untuk petani plasma bisa dikatakan terlambat. Aturan tersebut baru diterbitkan pada tahun 2007, sementara investasi perkebunan telah masuk pada tahun 1995. “ Saat itu pemerintah pusat melalui Bank Indonesia meluncurkan skim kredit untuk program plasma. Namun program tersebut tidak berjalan lagi sehingga berdampak pada kondisi keuangan perusahaan perkebunan”, ujarnya88 6.

Nasionalisasi dan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

Modal dicantumkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal secara semenamena. Jika dengan alasan-alasan tertentu pengambilalihan hak tersebut terpaksa harus 87

http://tabloidmingguandetak.blogspot.com/2011/03/kontroversi-kebun-plasma-20persen.html,Tanggal 6-12-2012,Jam 7.50 WIB 88 Ibid


67

dilakukan oleh pemerintah, pemerintah akan melaksanakannya dengan memintakan persetujuan parlemen (DPR) terlebih dahulu melalui undang-undang yang dibuat khusus untuk itu. Selain jaminan dari pemerintah yang tidak akan melakukan nasionalisasi modal asing sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pemerintah juga berusaha memberikan perlakuan yang lebih baik bagi para penanam modal dengan cara melakukan penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul diantara pemerintah dengan penanam modal melalui musyawarah dan mufakat. Namun, apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, dibuka kemungkinan untuk melakukan penyelesaiannya melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak dan apabila hal ini tidak disepakati dapat ditempuh melalui proses pengadilan. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diatur bahwa khusus untuk sengketa yang menyangkut penanaman modal yang terjadi antara pemerintah dengan penanaman modal asing akan diselesaikan melalui arbitrase internasional yang disepakati oleh para pihak. Mengenai besarnya ganti rugi dan bagaimana cara pembayarannya, maka sengketa ini akan dibawa kepada Dewan Arbitrase dari Internasional Center For Settlement of Investment Dispute (ICSID). Indonesia dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 telah meratifikasi konvensi ICSID ini. Konvensi ICSID mengatur tentang penyelesaian sengketa antara pemerintah dan investor asing berkaitan dengan penanaman modal.


68

Seperti yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman Modal, pasal 32 ayat 1 menyebutkan dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Ayat 2 menyatakan dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ayat 3 pasal ini menetapkan dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak dan jika penyelasaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Ayat 4 mengatur dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Dalam penanaman modal asing terdapat kemungkinan timbul sengketa antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri dalam kerjasama mereka atau perusahaan joint venture atau antara investor asing dengan pemerintah lokal. B. Pengaturan Kepemilikan Saham Asing. Cita-cita para pendiri Republik ini sungguh menakjubkan yakni bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar


69

(UUD) 1945. Namun patut disadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut tidak segampang membalik telapak tangan, namun memerlukan kerja keras semua pihak. Salah satu sumber modal yang dapat dimanfaatkan adalah melalui pranata hukum penanaman modal. Lewat pranata hukum penanaman modal diharapkan ada payung hukum yang jelas bagi investor jika ingin menanamkan modalnya. Mencermati peran penanam modal cukup penting dalam membangun perekonomian, tidaklah mengherankan jika di berbagai negara dalam dekade terakhir ini, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang berusaha secara optimal agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi asing. Dilain pihak dari sudut pandang investor adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka peluang untuk berinvestasi di berbagai negara. Tujuannya sudah jelas yakni bagaimana mencari untung, sedangkan negara penerima modal berharap ada partisipasi penanam modal atau investor dalam pembangunan nasionalnya. Supaya menyatukan antara kepentingan investor dengan negara penerima modal harus disadari tidak mudah. Artinya apabila negara penerima modal terlalu ketat dalam menentukan syarat penanaman modal investor, mungkin saja para investor tidak akan datang lagi bahkan bagi investor yang sudah ada pun bisa jadi akan merelokasi perusahaannya. Karena diera globalisasi ini para pemilik modal sangat leluasa dalam menentukan tempat berinvestasi yang tidak terlalu dibatasi ruang geraknya. Dengan kata lain dalam prespektif, dunia bisnis tidak lagi mengenal sekat-sekat atau batas negara. Tidak kalah pentingnya, ikut andil dalam perusahaan kebijakan investasi asing adalah pesatnya perkembangan teknologi diberbagai sektor,


70

khususnya di sektor informasi. Disini terlihat adanya kemajuan dalam bidang teknologi yang dapat membawa dampak cukup luas dalam dunia bisnis. Artinya, semakin mengglobalnya dunia bisnis, maka aliran modal pun akan cepat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Modal akan berhenti atau tepatnya investor akan menanamkan modalnya di tempat yang peluang investasinya cukup kondusif. Salah satu faktor yang dijadikan parameter untuk menilai apakah tempat berinvestasi kondusif atau tidak, yakni adanya kepastian hukum. Artinya, apakah pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dijamin oleh peraturan perundangundangan yang jelas. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia yang sudah ada di depan mata yakni bagaimana menciptakan iklim investasi yang kompetitif dengan negara-negara lain yang juga tengah berupaya untuk menarik investor masuk ke negaranya. Jika tidak ingin tertinggal dengan negara lain, maka Indonesia pun harus mengambil peran aktif dalam mendorong masuknya investasi ke negeri ini. Sebagaimana diketahui sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda negeri ini pada tahun 1996, juga turut mempengaruhi masuknya investasi. Seperti yang dikemukakan oleh Djisman S.Simanjuntak:89 “Hal

yang

menghawatirkan

dewasa

ini

adalah

masalah

investasi.

Pembentukan modal tetap bruto dalam perkiraan nasional dalam tahun 2003 masih hampir sepertiga lebih kecil dari pada tahun 1997. Tingkat investasi sebagai presentase produk domestik bruto anjlok dan belum pulih. Investasi asing langsung 89

Hendrik budi untung, Hukum Investasi,(Jakarta; Sinar Grafika, 2010), hal 7


71

ke Indonesia berubah menjadi negatif. Pangsa Indonesia dalam stok investasi asing langsung yang masuk turun dari 1,68% dalam tahun 1995 menjadi 0,78% dalam tahun 2002. PMDN dan PMA yang disetujui juga menukik walaupun ada tanda-tanda kebangkitan tahun 2003. Gangguan keamanan, amuk penjarahan, ketidakpastian hukum, korupsi, dan perselisihan perburuhan bergabung untuk memudarkan daya tarik Indonesia ketika ditempat lain muncul lokasi-lokasi yang bersinar cerah, khususnya cina yang bersaing dengan Indonesia dalam kelompok-kelompok industri yang sama atau mirip”. Dari apa yang dikemukakan oleh pakar ekonomi diatas semakin tampak, bahwa ada beberapa hal yang harus segera dibenahi antara lain masalah kepastian hukum, korupsi, birokrasi, dan masalah perburuhan atau tenaga kerja. Adapun bentuk atau modal investasi ada beberapa versi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Michel J. Trebilock dan Robert Howse:90 “Investasi langsung asing biasanya menggunakan satu dari tiga bentuk berikut: pemberian dana modal misalnya dalam joint venture atau pabrik baru untuk pendapatan perusahaan dan peminjaman jaringan melalui perusahaan induk atau partnernya”. Dengan adanya pendirian badan usaha apalagi badan usaha yang akan didirikan tersebut berorientasi ekspor, dapat membawa dampak positif tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumantoro, aspek positif dari Penanaman Modal Asing (PMA) bagi negara penerima 90

Ibid, hal 8


72

modal adalah PMA dapat menambah pendapatan devisa negara melalui penanaman modal di bidang produksi ekspor:91 1.

disektor industri penanaman modal asing mengurangi kebutuhan devisa untuk impor;

2.

PMA menambah pendapatan negara berupa pajak/royalty dari perusahaan asing yang bergerak dibidang perminyakan;

3. PMA menambah kesempatan kerja, membuka lapangan kerja baru; 4. menaikkan skill dari tenaga karja yang bekerja di perusahaan asing tersebut; 5. memberi pengaruh modernisasi dengan adanya perusahaan asing yang besar dan modern; 6. di sektor industri penanaman modal asing menambah arus barang, sehingga menambah elastisitas penawaran karena bertambahnya produksi industri perusahaan asing tersebut; 7.

PMA dapat menambah keunggulan yang berhubungan dengan penanaman modal asing;

8.

PMA dapat diinteregasikan dengan pembangunan nasional. Dalam sudut pandang yang lain tentang manfaat investasi langsung bagi

negara penerima modal dikemukakan oleh Hans Rimbert Hemmer:92 “ Investasi langsung sebagai bentuk aliran modal mempunyai peranan utama bagi pertumbuhan ekonomi negara berkembang, karena bukan hanya memindahkan modal

91 92

Ibid, hal 9 Ibid, hal 10


73

barang, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Agar investasi langsung tersebut bermanfaat bagi negara penerima modal, maka terlebih dahulu harus ada modal sumber daya manusia, karena kalau tidak maka know-how tersebut tidak dapat dimanfaatkan bagi sektor-sektor ekonomi lain atau bahkan sama sekali tidak dapat ditransfer”. Dengan demikian untuk dapat menyerap hasil yang maksimal dari kehadiran investor asing, perlu menyiapkan sumber daya manusia yang akan ditingkatkan daya saingnya, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan kehadiran investor asing. Jadi harapan untuk adanya alih pengetahuan, manajemen dan teknologi dapat diwujudkan. Penanaman modal asing berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi cakupan hukum perdata internasional. Hal ini disebabkan karena baik asal usul modal yang akan ditanamkan maupun subjek hukum yang akan melakukan kegiatan penanaman modal, tidak berasal dari negara yang sama dengan negara yang menerima penanaman modal. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing memberikan definisi yang sangat luas mengenai penanaman modal asing. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 disebutkan bahwa penanaman modal asing meliputi penanaman modal asing secara langsung dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modalnya.


74

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang telah mencabut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 selain memuat tentang pengertian penanam modal

asing,

penanaman

modal

asing juga

mencantumkan pengertian modal asing. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa penanam modal asing adalah: “Perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik indonesia”. Penanaman modal asing adalah: “Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”. Sedang modal asing adalah: “Modal yang dimiliki oleh warga negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing”. Dari cakupan pengertian modal asing sebagaimana yang dimuat pada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut kelihatan bahwa penentuan mengenai apakah suatu modal akan digolongkan sebagai modal asing atau bukan modal asing tetap didasarkan pada asal muasal (herkomst) dari modal di maksud. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 untuk dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, dan bertindak lebih


75

adil kepada semua golongan penanam modal tanpa mengorbankan kepentingan nasional.93 Pemerintah menyadari adanya beberapa kendala pokok yang dihadapi pemilik modal yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dibuat dengan mengantisipasi hal-hal tersebut. Untuk itu ketentuan yang mencakup perizinan dan pengesahan pendirian usaha dibuat dengan melakukan pelayanan terpadu satu pintu. Selain memberikan kemudahan-kemudahan, pemerintah juga menetapkan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pemilik saham/pemodal. Pemerintah berharap bahwa segala kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang diberikan kepada pemodal dapat tepat sasaran dan benar-benar dipergunakan oleh mereka yang serius untuk menanamkan modalnya. Apabila pemilik modal dapat memanfaatkan kemudahan-kemudahan tersebut dengan baik, hasil dari penanaman modal tersebut diharapkan akan tercermin pada sumbangannya untuk kelangsungan pembangunan nasional.. Pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya ke BKPM, menghormati tradisi budaya masyarakat disekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal tersebut berada, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 93

Jonker Sihombing, Op.cit, hal. 81


76

1.

Ketentuan Umum Sebagaimana tercantum pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman modal, perusahaan dalam negeri yang akan melakukan kegiatan penanaman modal diperkenankan untuk memilih bentuk perusahaan yang dianggap lebih cocok, untuk perusahaan penanaman modal asing wajib diwujudkan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan harus berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu,

penanaman modal asing

diwajibkan untuk menjaga agar selama kegiatan penanaman modal masih berlangsung, bentuk badan usahanya tetap dapat mengikuti aturan yang dicantumkan pada Undang-Undang tersebut. Secara umum, setiap penanam modal berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:94 a.

Menjamin mengenai tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian yang mungkin timbul jika penanam modal menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c.

Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek-praktek monopoli, dan hal-hal lainnya yang merugikan negara;

d.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup;

e.

Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesehatan pekerja; serta 94

Ibid, hal.128-129


77

f.

Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dari hal-hal yang disebutkan diatas, pemerintah menganggap perlu

untuk menambah persyaratan-persyaratan dalam bentuk kewajiban tambahan bagi para penanam modal yang melakukan kegiatan usaha dibidang pengolahan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Untuk tujuan konservasi lingkungan, para penanam modal di bidang sumber daya alam yang tidak terbarukan tersebut diwajibkan untuk mengalokasikan secara bertahap sejumlah dana yang dimaksudkan guna pemulihan kembali lokasi kegiatan usaha kepada keadaan semula, yang harus memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup. 2.

Ketenagakerjaan. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, setiap perusahaan penanam modal

harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, tentunya Indonesia cukup mampu menyumbangkan tenaga kerja bagi perusahaan penanaman modal sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Pemberian izin dari pemerintah bagi penanaman modal di suatu daerah tentunya telah mempertimbangkan tenaga kerja yang tersedia, terutama disekitar lokasi perusahaan penanaman modal tersebut berada. Hal ini dinilai sangat penting karena dengan adanya penanaman modal di suatu daerah diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk sekitar, baik untuk tenaga kerja yang terdidik maupun bagi tenaga kerja yang kurang terdidik. 95

95

Ibid, hal. 130


78

Perusahaan penanaman modal diperkenankan untuk mempergunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga ahli yang mempunyai kewarganegaraan asing biasanya hanya diperkenankan untuk mengisi jabatan managerial, sepanjang memang hal tersebut dibutuhkan untuk kelangsungan operasional perusahaan dan sepanjang tenaga kerja warga negara Indonesia belum mampu untuk melaksanakan jenis pekerjaan dimaksud. Agar keberadaan tenaga ahli asing tidak berlangsung secara permanen sehingga dapat menutup kesempatan kerja bagi tenaga kerja warga negara Indonesia, perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan untuk menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk terciptanya alih keahlian dari tenaga kerja asing ke tangan tenaga kerja Indonesia dan kesinambungan pasok tenaga kerja Indonesia

yang memenuhi persyaratan yang

diinginkan, perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kerja. Sesuai dengan yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 10 ayat 1 menyatakan perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Ayat 2 pasal ini menyebutkan perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan.


79

Selanjutnya pasal 10 ayat 3 menetapkan bahwa perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4 menjelaskan perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3.

Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Kondisi iklim yang tidak menentu saat ini yang ditandai dengan menipisnya

ozon dan global warming telah menggerakkan pemerintah Negara-negara maju dan berkembang untuk ambil bagian dalam menciptakan regulasi yang ramah lingkungan. Kemiskinan dan kerawanan sosial dianggap memiliki sumbangan yang besar dalam pengrusakan sumber daya alam. Oleh sebab itu, isu lingkungan tidak boleh dipisahkan dari isu sosial dan kemasyarakatan.96 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.97 Isu tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) adalah suatu topik yang berkenaan dengan etika bisnis. Disini terdapat tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan dan masyarakat disekitar perusahaan. 96

Marisi P.Purba ,Aspek Akuntansi Undang-undang Perseroan Terbatas,Suatu Pembahasan Kritis Atas Undang-undang no.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,(Yogyakarta;Graha Ilmu,2008), hal 75 97 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan terbatas (berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007),(Jakarta: Permata Aksara,2012),hal 131m


80

Oleh karena itu berkaitan pula dengan moralitas, yaitu sebagai standar bagi individu atau sekelompok mengenai benar dan salah, baik dan buruk. Sebab etika merupakan tata cara yang menguji moral seseorang atau standar moral masyarakat.98 Hal yang relatif baru yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang tidak dimuat secara eksplisit pada Undang-Undang sebelumnya adalah mengenai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) sebagaimana termaktub pada pasal 15 huruf b dari Undang-Undang tersebut. Bagian penjelasan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, juga diatur tentang tanggung jawab sosial seperti ditentukan dalam pasal 74 disebutkan bahwa : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

98 Manuel G. Velasquez, Business Ethics Consepts And Cares,(London:Prentice Hall Internasional,2002,hal 813,Dalam Bismar Nasution, makalah Aspek Hukum Tanggung Jawab sosial Perusahaan,Disampaikan pada semiloka peran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal wilayah Operasional Perusahaan Perspektif hak asasi Manusia, diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Riau PekanBaru, Tanggal 23 Februari 2008, hal 1


81

sebagai

biaya

perseroan

yang

pelaksanaannya

dilakukan

dengan

memperhatikan kepatutan dan kewajaran (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah Penjelasan pasal 74 ayat (3) diatas bahwa yang dimaksud “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang lebih konfrehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan ini. Paling kurang sampai sekarang ada empat bidang yang dianggap dan diterima sebagai termasuk dalam apa yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.99 Pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Sebagai salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan diharapkan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang terutama dimaksudkan untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi tanggung jawab sosial dan moral perusahaan disini

99

A.Sonny Keraf,Etika Bisnis Tuntutan dan relevansinya,(Yogyakarta:Kanisus,2002),hal 123, Dalam Bismar Nasution, Ibid, hal 2


82

terutama terwujud dalam bentuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang berguna bagi masyarakat. Kedua, perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Demikian pula sampai tingkat tertentu masyarakat telah menyediakan tenaga-tenaga professional bagi perusahaan yang sangat berjasa mengembangkan perusahaan tersebut. Karena itu keterlibatan sosial merupakan balas jasa terhadap masyarakat. Ketiga, dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan sosial, perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan ikut dalam berbagai kegiatan sosial, perusahaan merasa punya kepedulian, punya tanggung jawab terhadap masyarakat dan dengan demikian akan mencegahnya untuk tidak sampai merugikan masyarakat melalui kegiatan bisnis tertentu. Keempat, dengan keterlibatan sosial, perusahaan tersebut menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat dan dengan demikian perusahaan tersebut akan lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut. Ini pada gilirannya akan membuat masyarakat merasa memiliki perusahaan tersebut dan dapat menciptakan iklim sosial dan politik yang lebih aman, kondusif, dan menguntungkan bagi kegiatan bisnis juga akhirnya punya dampak yang positif dan menguntungkan bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut di tengah masyarakat tersebut.


83

David Hess, Nikolai Rogovsky, dan Thomas W. Dunfee menyatakan bahwa salah satu faktor yang turut mengubah cara pandang terhadap tanggung jawab sosial (CSR) adalah “moral marketplace factor”, yang menambah pentingnya penerimaan atau cara pandang terhadap moralitas suatu perusahaan (corporate morality) yang akan turut mempengaruhi konsumen, investor dan para pegawai dalam memilih ataupun berinvestasi.100 Dari pemaparan diatas, secara garis besar, ada 2 (dua) bentuk pendekatan terhadap CSR, yaitu pendekatan tradisional (traditional approach) dan pendekatan baru (new approach). Dalam pendekatan tradisional, CSR oleh perusahaanperusahaan hanya dipandang oleh sebagai kewajiban semata (fulfilling an obligation), sedangkan dalam pendekatan baru, CSR tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga dapat turut membantu mencapai sasaran-sasaran bisnis perusahaan.101

100

Philip Kotler dan Nancy Lee, corporate social Responsibility: Doing The Most Good for Your Company and Your Cause, John Wiley and Sons, Inc Hoboken, New Jersey, 2005, hal 8 ,Dalam Bismar Nasution, Ibid, hal 7. 101 Ibid


BAB II PENGATURAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Recommend Documents