BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN, DASAR HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA 2.1.
Pengertian dan Dasar Hukum Penanaman Modal Asing
2.1.1. Pengertian Penanaman Modal Asing Kegiatan penanaman modal saat ini sudah tidak asing lagi dilakukan di berbagai negara khususnya negara-negara berkembang. Dengan penanaman modal maka akan membantu perekonomian negara yang menerima penanaman modal tersebut. Penanaman modal dibagi menjadi dua yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pembedaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri jelas dikaitkan dengan pihak yang melakukan penanaman modal dan asal dari modal tersebut. Modal tidak selalu berbentuk uang, tetapi juga dalam bentuk lain yang bukan uang sepanjang mempunyai nilai ekonomis.20 Selain penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing saat ini sedang sangat marak di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pengaturan mengenai Penanaman Modal Asing sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing harus
20 .
David Kauripan, 2013, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal. 24.
22
23
diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal, kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang terbaru mengenai penanaman modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Undang-Undang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Penanaman modal asing saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Pengertian Penanaman Modal Asing seperti yang dimuat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengandung tiga unsur : a. Kegiatan menanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. b. Dilakukan oleh penanam modal asing.
24
c. Baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal asing saat ini banyak diberikan kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Penanaman modal asing sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penanaman modal asing mempunyai kelebihan diantaranya banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, dan juga membuka lapangan pekerjaan. Masuknya penanaman modal asing ke Indonesia maka akan membentuk perusahaan penanaman modal asing yang dapat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak jumlahnya dan masyarakat yang menganggur bisa mendapat pekerjaan dan akan membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat khususnya tenaga kerja. 2.1.2. Dasar Hukum Penanaman Modal Asing Penanaman modal asing di Indonesia bermula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang berhasil sedikit demi sedikit menarik investor asing, namun dengan tindakan nasionalisasi sepihak, Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing tersebut tidak berarti lagi, kemandegan penanaman modal asing terjadi lagi sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang
25
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing kemudian juga diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal kemudian dikeluarkan sebagai pengganti semua Undang-Undang terdahulu yang mengatur penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberi perubahan kepada iklim investasi di Indonesia karena Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan keadilan baik bagi penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing juga memperhatikan kepentingan umum. Dasar hukum penanaman modal asing di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan selanjutnya diatur dalam berbagai instrumen hukum yang dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal asing, seperti :21 1. 2.
3.
4. 5.
21.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
Ibid, hal. 15-16.
26
6. 7. 8. 9.
Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; Peraturan Kepala BKPM No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik; Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
Selain peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal asing tersebut di atas, khusus dalam pendirian perusahaan penanaman modal asing digunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai aturan dalam mendirikan perusahaan penanaman modal asing yang wajib berbentuk Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan dasar hukum penanaman modal asing di Indonesia yang memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal asing dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di Indonesia. 2.2.
Kesejahteraan Tenaga Kerja
2.2.1. Pengertian Dan Klasifikasi Tenaga Kerja Pengertian Tenaga Kerja Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi
27
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.22 Sedangkan menurut DR. Payaman Simanjuntak, tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.23 Dalam rangka pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam konsideran butir (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat adalah kesejahteraan rakyat termasuk didalamnya yaitu tenaga kerja. Oleh sebab itu, diperlukan pembangunan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Tenaga kerja harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi dengan alasan apapun agar mendapat kesempatan bekerja yang sama untuk kesejahteraan tenaga kerja dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha sebagaimana yang tercantum dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, sehingga negara berkewajiban memberikan pekerjaan pada setiap orang tanpa membeda-bedakan siapa orangya karena itu adalah hak setiap orang untuk mendapat pekerjaan.
22 .
Subijanto, 2011, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol 17 No. 6, hal. 708. 23. Sendjun H. Manulung, loc.cit.
28
Dalam menjalankan suatu usaha khususnya perusahaan-perusahaan pasti membutuhkan tenaga kerja. Sebuah perusahaan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya tenaga kerja. Tenaga kerja akan membantu dalam kegiatan usaha tersebut agar menjadi lebih ringan dan cepat untuk diselesaikan. Dengan baiknya hubungan yang terjadi antara pelaku usaha yaitu pengusaha dan pekerja akan baik juga dirasakan oleh pemerintah karena tujuan yang ingin dicapai pemerintah adalah mensejahterakan tenaga kerja, dimana didalamnya termasuk pekerja. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari hubungan industrial Pancasila yang dibuat oleh pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan antara pelaku usaha dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan manivestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.24 Klasifikasi Tenaga Kerja Pengertian tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. “Pengertian tenaga kerja menurut Payaman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja atau manpower adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari kerja
24 .
Sumanto, 2014, Hubungan Industrial; Memahami dan Mengatasi Potensi KonflikKepentingan Pengusaha-Pekerja pada Era Modal Global, PT Buku Seru, Jakarta, hal. 133.
29
dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga”.25 Tenaga kerja memiliki klasifikasi tersendiri. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang ditentukan.26 Klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu :27 1. Berdasarkan penduduknya a. Tenaga kerja Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. b. Bukan tenaga kerja Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia diatas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. 2. Berdasarkan batas kerja a. Angkatan kerja Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. b. Bukan angkatan kerja Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah : anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat. 3. Berdasarkan kualitasnya a. Tenaga kerja terdidik Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara 25.
Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 28. 26. Pius Partanto dkk, 2001, Kamus Ilmiah Popular, Arkola, Surabaya, hal. 345. 27 . Agus Dwiyanto dkk, 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 45.
30
bersekolah atau pendidikan formal dan non formal. Contohnya : pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. b. Tenaga kerja terlatih Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya : apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. c. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya : kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Tenaga kerja dibagi kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu dan berkeinginan atau bersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Baik yang sudah mendapat pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang sudah mendapat pekerjaan disebut sebagai pekerja, sedangkan yang sedang mencari atau belum mendapat pekerjaan disebut pengangguran. Bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja yang merupakan penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan.28 Angkatan kerja dibedakan menjadi dua, yaitu pekerja dan pengangguran. Pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah/gaji. Sedangkan pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak bekerja dan masih atau sedang mencari pekerjaan.29 Pekerja/buruh merupakan bagian dari tenaga kerja dimana tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan dan menerima upah/gaji maka ia disebut sebagai pekerja/buruh. Perusahaan yang menerima tenaga kerja bekerja di perusahaan maka status tenaga kerja yang telah diterima kerja di perusahaan tersebut disebut sebagai pekerja/buruh. 28. 29.
Sumanto, op.cit, hal, 37-38. Ibid.
31
2.2.2. Pengertian Kebutuhan Hidup Layak Setiap orang pasti mempunyai kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi demi untuk bertahan hidup. Kebutuhan manusia bermacam-macam, tidak terbatas jumlahnya dan dapat berubah-ubah sesuai yang dibutuhkan. Semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi dan semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan manusia semakin tidak terbatas jumlahnya. Masyarakat pada umumnya mengenal kebutuhan hidup yaitu : 1)
Kebutuhan Primer, yaitu kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi atau wajib bagi manusia untuk memenuhinya agar tetap hidup. Contoh : pakaian, makanan dan minuman, serta tempat tinggal.
2)
Kebutuhan Sekuder, adalah kebutuhan tambahan yaitu kebutuhan yang diperlukan setelah kebutuhan primer terpenuhi dengan baik dan kebutuhan sekunder bersifat menunjang kebutuhan primer. Contoh : sepeda motor, handphone dan lainnya yang tidak tergolong kebutuhan mewah.
3)
Kebutuhan Tersier, adalah kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier bersifat kemewahan dan untuk kesenangan hidup manusia. Contoh : mobil mewah, rumah mewah, perhiasan emas, dan lain sebagainya. Pada dasarnya kebutuhan manusia diklasifikasikan menjadi empat jenis,
yaitu :30
30.
Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3.
32
a) Kebutuhan ekonomi yang bersifat material, untuk kesehatan dan keselamatan jasmani, seperti pakaian, makanan, perumahan; b) Kebutuhan psikis yang bersifat immaterial, untuk kesehatan dan keselamatan rohani, seperti pendidikan, hiburan, penghargaan, agama; c) Kebutuhan biologis yang bersifat untuk mewujudkan keluarga dan kelangsungan hidup generasi secara turun-temurun seperti perkawinan, berumah tangga; d) Kebutuhan pekerjaan yang bersifat praktis, untuk mewujudkan ketiga jenis kebutuhan diatas, seperti perusahaan, profesi.
Dari keempat kebutuhan yang disebutkan diatas, kebutuhan akan pekerjaan merupakan kebutuhan yang paling penting karena untuk dapat memenuhi ketiga kebutuhan lainnya yang disebutkan diatas hanya dapat direalisasikan jika seseorang mempunyai pekerjaan. Dengan mendapat pekerjaan maka seseorang akan mendapat imbalan/upah sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mereka akan merasa lebih sejahtera. Untuk mengetahui apakah seseorang sudah dalam keadaan sejahtera tentu perlu adanya tolak ukur. Tolak ukur kesejahteraan tenaga kerja adalah melalui upah/gaji. Tenaga kerja yang telah diterima bekerja terutama dalam perusahaan perlu mendapat gaji/upah yang sesuai dengan tingkatan dan tanggung jawab yang dimiliki di dalam perusahaan serta sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan. Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan : Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
33
Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu kebijakan mengenai upah minimum. Kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan upah dewasa ini masih menemui banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu keseragaman upah. 31 Upah minimum haruslah disesuaikan dengan kemampuan perusahaan di masing-masing daerah demi keadilan bagi pengusaha dan pekerja. Prinsip yang melandasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pengupahan ialah bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 32 Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Pasal 1 angka 1 Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan gubernur sebagai jaring pengaman. Pasal 2 menyatakan Upah minimum terdiri atas : a.
UMP atau UMK;
b.
UMSP atau UMSK. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013
tentang Upah Minimum, Pasal 1 angka 2 menyebutkan Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Pasal 1 angka 3 menyebutkan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota. Pasal 1 angka 4 menyebutkan
31
Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perburuhan, Ed. 1, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 142. Agusmidah dkk, 2012, Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan di Indonesia, Ed.1, Pustaka Larasan, Denpasar, hal. 21. 32.
34
Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi. Pasal 1 angka 5 menyebutkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat UMSK adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota. UMP ditetapkan oleh gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, menyatakan UMP ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November. Selain UMP, gubernur juga dapat menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota sesuai yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. UMK ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP sesuai yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, menyatakan : (1) Upah Minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. (2) Peninjauan besaran Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
35
Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, menyatakan : (1) Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan. (2) UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan oleh gubernur. (3) Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. UMSP tidak boleh lebih rendah dari UMP; b. UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK. Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan bupati/walikota dan ditetapkan dimana UMP ditetapkan dan diumumkan serentak tanggal 1 November dan UMK diumumkan paling lambat tanggal 21 November setelah UMP diumumkan. UMP dan UMK yang telah ditetapkan dan diumumkan berlaku 1 Januari di tahun berikutnya. Upah minimum juga ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali oleh gubernur yang bertujuan untuk menyesuaikan besaran upah minimum dengan kebutuhan hidup layak pada saat itu. Upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur merupakan acuan dan harus diterapkan perusahaan dalam memberikan gaji/upah kepada setiap pekerjanya. Dalam hal ini termasuk juga perusahaan penanaman modal asing juga harus menerapkan standar upah minimum yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dibayarkan kepada pekerja di perusahaannya. Penetapan upah minimum tersebut diatas didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan produktivitas sangatlah penting bagi perusahaan agar perusahaan
36
berjalan dengan baik. Bila produktivitas perusahaan tinggi, maka akan berpengaruh pada pendapatan perusahaan sehingga dapat memberikan upah yang layak bagi pekerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan Hidup Layak diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Komponen kebutuhan hidup layak dapat menjadi tolak ukur bagi pekerja/buruh untuk dapat hidup lebih sejahtera karena komponen tersebut dapat membantu pekerja/buruh lajang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup seharihari sehingga pekerja/buruh tidak lagi memusingkan hal-hal yang harus dipenuhi selama 1 (satu) bulan. Pemerintah menetapkan 60 komponen kebutuhan hidup layak yang harus diberikan kepada pekerja/buruh sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Pemerintah berharap dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang mengatur standar kebutuhan yang harus dipenuhi pekerja/buruh lajang selama 1 (satu) bulan ini dapat
37
memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja demi terciptanya kesejahteraan pekerja/buruh. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan Pasal 27 ayat (2) dimana setiap warga negara dalam hal ini berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak atas pekerjaan sangat diperhatikan oleh negara karena dengan pekerjaan akan memberi pengasilan dan dari pengahasilan tersebut akan membantu memenuhi kebutuhan hidup dan memberi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2.2.3. Pengertian Kesejahteraan Setiap orang pasti menginginkan kesejahteraan dalam hidupnya. Masyarakat dalam sebuah negara membutuhkan kesejahteraan dalam hidup berbangsa. Secara umum kesejahteraan adalah kondisi dimana tercapainya keadaan yang baik, makmur dan berkecukupan dengan terpenuhinya segala kebutuhan tiap individu baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan termasuk tersier. Pengertian sejahtera yaitu keadaan aman sentosa dan makmur dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam mencapai suatu kesejahteraan tidak semudah yang dibayangkan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah masyarakat dan pemerintah untuk mencapai
38
suatu kesejahteraan yang diharapkan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib memberikan kesejahteraan pada rakyat untuk mewujudkan tujuan negara seperti termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah dalam tujuan untuk mencapai kesejahteraan tenaga kerja melakukan berbagai upaya seperti membuka lapangan kerja agar tenaga kerja mendapat pekerjaan sehingga dapat hidup sejahtera. Selain itu, pemerintah juga membuat peraturan perundang-undangan yang memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja. Pemerintah dalam membantu tenaga kerja untuk mencapai kesejahteraan salah satunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan agar tenaga kerja tidak menjadi pengangguran. Dengan adanya lapangan pekerjaan tenaga kerja bisa mendapat pekerjaan sehingga dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari paling tidak tenaga kerja akan lebih merasa sejahtera karena kebutuhan hidup mereka khususnya kebutuhan primer yang didalamnya adalah sandang, pangan dan papan dapat terpenuhi sehingga akan memberikan penghidupan yang layak. Kesejahteraan Sosial menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan
diri,
sehingga
dapat
melaksanakan
fungsi
sosialnya.
Permasalahan kesejahteraan sosial yang ada saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh hak khususnya hak atas pekerjaan. Hal ini disebabkan
39
masih kurangnya lapangan pekerjaan yang merupakan salah satu kebutuhan yang paling penting bagi rakyat khususnya tenaga kerja. Dengan adanya lapangan pekerjaan maka tenaga kerja akan mendapat pekerjaan dan memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan bagi keluarganya. Negara menginginkan rakyatnya dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehingga rakyat dapat menjalani hidupnya dengan layak dan bermartabat. Negara harus melakukan berbagai upaya secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
