BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Jasa Konstruksi a. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam
hidupnya,
manusia
menghadapi
ketidakpastian,
baik
itu
ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian murni yang menimbulkan selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian inilah yang sering disebut dengan resiko. Resiko terdapat dalam berbagi bidang, dan biasa digolongkan dalam dua kelompok, yaitu resiko fundamental dan resiko khusus. Resiko fundamental ini sifatnya kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti risiko politis, ekonomi, sosial, hankam dan internasional. Sedangkan resiko khusus, sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti risiko terhadap harta benda, terhadap diri sendiri, dan terhadap kegagalan usaha. “Untuk menghadapi resiko ini tentunya diperlukan suatu instrument atau alat yang setidak tidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi timbulnya resiko itu. Instrumen atau alat itu disebut dengan Jaminan sosial”.19 “Bagi tenaga kerja apa yang dinamakan jaminan sosial sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja terlebih jika tenaga kerja tersebut hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya saja seperti halnya tenaga __________________________ 19
Sofyan Efendi, 1999, ”Hukum Perburuhan di Indonesia”. Cet. II, Asa Mandiri, Jakarta,
h. 75.
15
kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi”.20 Kiranya dapat dibayangkan bagaimana keadaannya apabila tenaga kerja yang bekerja tanpa adanya jaminan atau kesejahteraan sama sekali, keadaannya mirip dengan kerja paksa atau kerja rodi yang pernah menimpa bangsa Indonesia. Menurut Keputusan Mentri Tenaga Kerja RI No Kep-150/Men/1999 pasal 1 ayat (2), tenaga kerja harian lepas adalah Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian. Sedangkan menurut Keputusan Mentri tenaga Kerja RI No. Kep150/Men/1999 didalam pasal 1 ayat (3), tenaga kerja borangan adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan satuan hasil kerja yang diselesaikan secara langsung. Dewasa ini banyak terjadi kecelakaan yang menimpa tenaga kerja, sehingga banyak perusahaan yang mengikutsertakan tenaga kerjanya kedalam program Jaminan Sosial Tenga Kerja, untuk memperbaiki kinerja tenaga kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu, yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.
__________________ Sendjun H. Manulang, 2001, ”Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan”. Cet. 3, Rineka cipta dan PT. Asdi Maha satya, , h. 130. 20
JAMSOSTEK dilandasi oleh filosofi kemadirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung pada orang lain dalam membiayai perawatan pada saat sakit, kehidupan di hari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasian orang lain. Menurut Imam Soepomo jaminan sosial adalah : “Pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian (Income Security) dalam kehilangan upahnya karena diluar kehendaknya”.21 Menurut Gunawi Kartasaputra, jaminan sosial adalah : “Sistem perlindungan yang dimaksud untuk mengulangi resiko sosial yang secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan dari tenaga kerja atau buruh”.22 Pengertian jaminan sosial diatas yang secara sempit ini lebih dipertegas lagi oleh Helena Poerwanto yang mengatakan bahwa: “Program jaminan sosial adalah program yang meliputi jaminan sakit, hamil, bersalin, hari tua/pensiun, kecelakaan/cacat dan meninggal dunia bagi tenaga kerja dan/atau keluarganya”.23 ______________________ 21 Imam Soepomo, 1999, “Pengantar Hukum Perburuhan”, Cet. 12, (ed). Helena Poerwanto dan Sulianti Rachat, Djambatan, Bandung,, h 189. 22 Gunawi Katasapoetra, 1992, “Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila”, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, h. 178.
Helena Perwanto dan Suliati, 2001, “Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja”. Cet. 9, Djambatan, Jakarta,.h. 98.\ 23
Sedangkan “pengertian Jaminan Sosial dalam bahasa Inggris disebut dengan Social Security. Istilah ini untuk pertama kalinya dipakai secara resmi oleh Amerika Serikat dalam suatu undang-undang yang bernama The Social Security Act Of 1935. Kemudian dipakai secara rsemi oleh New Zealand Tahun 1938 sebelum secara resmi dipakai oleh ILO (International LabourOrganization)”.24 Perlindungan ini diharapkan bisa membawa ketenangan kerja, sehingga tercipta ketentraman dan sekaligus dapat menghindarkan terjadinya perselisihan perburuhan. Disamping itu perlu pula diciptakan perlindungan tenaga kerja yang lebih mantap sehingga dapat terhindar dari masalah hubungan kerja, kecelakaan kerja serta dapat lebih ditingkatkannya kesejahteraan tenaga kerja. Seperti yang disebutkan dalam Undang Undang No. 3 tahun 1992 dalam pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa”setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja”. Sehingga jelas bahwa pada dasarnya setiap tenaga kerja berhak ikut serta dalam program jaminan social tenga kerja setelah bekerja pada suatu perusahaan, dan berkewajiban untuk membayar iuran sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, atau membayar iuran untuk ditempatkan dalam suatu dana yang telah dipercayakan pengelolanya. “Seorang tenaga kerja yang tidak tahu haknya maka besar kemungkinan kehilangan penghasilannya, tenaga kerja yang cacat fisiknya dikarenakan kecelakaan kerja akan kehilangan daya untuk meningkatkan penghasilan walaupun sebenarnya ia masih mampu bekerja. _______________________ 24
Soesilo, 1997, “Hukum Perburuhan”, Cet 5, Politeia, Bogor, h. 78.
Demikian juga halnya bagi tenaga kerja yang sudah lanjut usia, pihak majikan akan bermaksud untuk memberhentikan atau mengurangi gajinya, keadaan yang seperti inilah yang sangat menghawatirkan tenaga kerja”.25 Dalam Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang dimaksud dengan jaminan sosial tenaga kerja adalah: Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang di alami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal Mengingat ketentuan penyelenggaraan program astek ini ketentuannya bersifat wajib, maka setiap badan usaha baik swasta maupun milik pemerintah harus ikut serta dalam program JAMSOSTEK. Namun karena pesertanya sangat banyak maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja, maka yang menjadi landasan yuridisnya adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa “tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ini berarti bahwa setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan didalam melakukan pekerjaan mempunyai hak yang sama. Dan tenaga kerja juga mempunyai kebebasan untuk memilih pekerjaan, tempat kerja serta menentukan pada perusahaan mana ia akan bekerja. ________________________ 25
h. 58.
Soejono Wiwoho, 1998, ”Hukum Perjanjian Kerja”, Cet III, Penerbit Bina Aksara, Jakarta,
2. Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 3. Keputusan Presiden RI No.22 tahun 1992 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja, di dalam pasal (2) disebutkan bahwa : “Setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir” 4. Peraturan Mentri Tenaga Kerja RI No. 05 Tahun 1993, tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam Peraturan Mentri Tenaga Kerja tersebut, dijelaskan tentang petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara. 5. Keputusan Mentri Tenaga Kerja RI No. Kep-105/Men/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Waktu Tertentu, serta Keputusan Mentri Tenaga Kerja RI No. Kep-196/Men/ 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi. Peraturan ini mengatur mengenai jaminan sosial yang diberikan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi serta pelaksanaannya.
b. Pengertian Jasa Konstruksi Dewasa ini banyak kita temukan lapangan kerja bagi para pekerja, salah satunya adalah pekerjaan pada sektor jasa konstruksi yang sedang marak saat ini dikarenakan bangsa kita Indonesia masih dalam masa pembangunan pada berbagai sektor untuk memajukan kualitas kehidupan bangsa kita. “Dalam hal ini jasa konstruksi merupakan lapangan kerja sangat banyak memerlukan tenaga kerja. Akan tetapi pekerjaan ini sangat tinggi resikonya dikarenakan mereka bekerja dilapangan dan dituntun untuk waspada akan sekitarnya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi saat kita melakukan pekerjaan kita”.26 Pengertian jasa konstruksi menurut Djumialdji adalah ”Layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi”.27 “Jasa Konstruksi menurut Imam Soepomo adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian
kegiatan
perencanaan
dan/atau
pelaksanaan
beserta
pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain”.28
______________ 26
Soekarno, 1997 , ”Perkembangan Hukum Perburuhan”, Alumni Bandung, h. 46
27
Djumialdji, 1997, ”Perjanjian Kerja”, Cet. III, Bina Aksara, Jakarta, h. 88
28
Imam Soepomo, 1998, ”Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja”. Cet. 9,
Djambatan, Jakarta, h. 65.
“Sedangkan menurut Soebekti adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi
yg mampu
mewujudkan pekerjaan dalam bentuk
dokumen
perencanaan bangunan fisik lain”.29 Dalam pasal 1 ayat (5) Keputusan Mentri Tenaga Kerja RI no. Kep 196/Men/1999 yang dimaksud jasa kontruksi adalah: Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
2. Ruang Lingkup Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas dan Borongan pada Sektor Jasa Konstruksi. Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek mengatur jenis program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan. a. Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan kecelakaan kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. ________________ 29
Soebekti, 1991, ”Hukum Dagang Indonesia”, Pradnya Paramitha, Jakarta,h. 97
b. Program Jaminan Hari Tua 1. Program jaminan hari tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua yang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga kerja. 2. Kemanfaatan jaminan hari tua sebesar iuran yang terkumpul ditambah hasil pengembangan. c. Program Jaminan Kematian Jaminan kematian dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yang meninggal dunia, bukan karena kecelakaan kerja, sebagai tambahan bagi jaminan hari tua yang jumlahnya belum optimal. Jaminan Kematian ini meliputi : 1. Biaya pemakaman 2. Santunan berupa uang Yang dimaksud dengan biaya pemakaman antara lain; pembelian tanah, peti mayat, kain kafan, transportasi dan lain-lain, yang bersangkutan dengan tata cara pemakaman sesuai dengan adat istiadat, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kondisi daerah masingmasing berupa tenaga kerja yang bersangkutan. Jaminan kematian ini dibayarkan
sekaligus,
urutan
penerima
yang
diutamakan
pembayaran santunan kematian dan jaminan kematian, yaitu : 1. Janda atau duda 2. Anak 3. Orang tua 4. Kakek atau nenek
dalam
5. Saudara kandung 6. Mertua Bagi tenaga kerja yang tidak memiliki keluarga, hak atas jaminan kematian dibayarkan kepada pihak yang mendapat surat wasiat dari tenaga kerja yang bersangkutan atau ada perusahaan untuk mengurus pemakaman. d. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jaminan pemeliharaan kesehatan bersifat dasar diberikan kepada tenaga kerja dan keluarga maksimum dengan 3 (tiga) orang anak. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi : 1. Rawat jalan tingkat pertama Semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan dilaksanakan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama. 2. Rawat inap tingkat lanjut Semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan merupakan rujukan lanjutan dari pelaksanaan-pelaksanaan kesehatan rawat jalan tingkat pertama. 3. Rawat inap Merupakan
pemeliharaan
kesehatan
dimana
penderita
tinggal/mondok di rumah sakit sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan atau rumah sakit pelaksana pelayanan kesehatan lain.
Pelaksana pelayanan kesehatan rawat inap: a. Rumah sakit pemerintah dan daerah b. Rumah sakit swasta yang ditunjuk 4. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan. Pertolongan persalinan normal, tidak normal dan/atau gugur kandungan. 5. Penunjang diagnostik Semua pemeriksaan dalam rangka mengesahkan diagnosa yang dipandang
perlu
oleh
pelaksana
pengobatan
lanjutan
dan
dilaksanakan di bagian diagnostik, rumah sakit atau di fasilitas khusus untuk itu, meliputi: kaca mata, prochese gigi, alat bantu dengar, prothese anggota gerak dan prothese mata. 6. Keadaan gawat darurat Suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan medis segera, yang apabila tidak dilaksanakan akan menyebabkan hal yang fatal bagi penderita. Besarnya iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, boron gan dalam program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan sebagai berikut: 1. Jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,74 % dari upah sebulan. 2. Jaminan kematian sebesar 0,30 % dari upah sebulan. 3. Jaminan hari tua sebesar 5,70 % dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3,70% tanggungan penyedia jasa (pengusaha) dan sebesar 2 % tanggungan tenaga kerja.
4. Jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 6 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga, dengan ketentuan upah sebulan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Maksud dan Tujuan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan maka diwujudkan dalam perlindungan terhadap resiko-resiko sosial yang mengakibatkan berkurangnya penghasilan seperti kecelakaan kerja, sakit hari tua dan meninggal dunia. Penanggulangan terhadap resiko-resiko tersebut dapat dilakukan secara individual, tetapi karena pada umumnya tenaga kerja berpenghasilan
rendah,
sehingga
sulit
untuk
mengatur
kebutuhan
keuangannya. Disamping itu masih banyak pengusaha yang belum menyadari pentingnya kesejahteraan tenaga kerjanya, maka cara paling tepat adalah melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bersifat wajib dan dilakukan secara nasional. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan jaminan yang bersifat sosial dan mempunyai manfaat yang begitu besar bagi setiap tenaga kerja
guna
menunjang
kelangsungan
hidup
keluarganya,
dimana
peningkatan kesejahteraan tersebut ditujukan kepada kesejahteraan kini dan hari tua, yaitu pada saat mereka tidak mampu lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang disebabkan karena usia lanjut, atau cacat tubuh akibat
kecelakaan dalam hubungan kerja. Jadi jelaslah bahwa tujuan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sebagai berikut : 1. Untuk
memberikan
perlindungan
dasar
bagi
tenaga
kerja
dan
keluarganya terhadap resiko hilangnya atau berkurangnya penghasilan sebagai akibat dari kecelakaan kerja seperti cacad atau usia tua dan kematian untuk jaminan kelangsungan hidupnya beserta keluarganya. 2. Untuk meningkatkan adanya rasa aman akan jaminan perawatan dan santunan apabila terjadi suatu resiko sosial yang merupakan suatu faktor penting dalam mendorong para tenaga kerja untuk bekerja lebih produktif. 3. Untuk memberikan bekal uang bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja karena usia lanjut (telah mencapai usia 55 tahun), meninggal dunia atau cacat tetap. 4. Untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja yang mengalami resiko sosial, sehingga adanya kepastian siapa yang mengganti kerugian apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja. 5. Mendidik tenaga kerja agar mereka sejak dini telah mempersiapkan hari tua mereka. 6. Untuk mengumpulkan dana sebagai penunjang kehidupan tenaga kerja. Dengan melihat tujuan dari jaminan sosial tersebut, maka hendaknya pengusaha mentaati ketentuan-ketentuan yang mewajibkan pemberian tunjangan bagi tenaga kerja yang mengalami musibah atau menanggung tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
