1
ABSTRAK Rizka Kurniaty1, 271410142, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Di PT. Tiaka Saka Pratama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992”. Dibawah bimbingan Ibu Nirwan Junus, SH. MH2 pembimbing I dan Bapak Zamroni Abdussamad, SH.MH3 Pembimbing II. Semakin meningkatnya peran serta pekerja dalam pembangunan nasional, semakin tinggi pula resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja terutama untuk pekerja harian lepas sangatlah diperlukan, terutama bagi pekerja harian lepas yang bekerja dibidang jasa konstruksi. Pekerja harian lepas dibidang jasa konstruksi mempunyai karakter tersendiri dibandingkan tenaga kerja lainnya karena para pekerja dibidang jasa konstruksi mereka bekerja dengan menggunakan peralatan-peralatan besar sehingga resiko terjadinya kecelakaan kerja sangatlah tinggi. Berdasarkan pemikiran diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dalam hal perlindungan jaminan sosial tenaga kerja khususnya pekerja harian lepas yang ada di sektor jasa konstruksi. Peneliti dapat mengambil rumusan masalah ; bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan pihak perusahaan terhadap pekerja harian lepas?, Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala para pekerja harian lepas dalam menerima jaminan sosial? Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pekerja untuk menerima jaminan sosial. Dengan manfaat agar bisa mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis sistematis dan rasional dalam permasalahan yang diangkat. Untuk menjawab permasalahan diatas penelitian yang digunakan bersifat empiris. Jenis datanya meliputi Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. Tiaka Saka Pratama bahwa peraturan perundang-undangaan mengenai jaminan sosial tenaga kerja belum terealisasikan dengan baik dan seutuhnya karena belum dapat mencakup perlindungan terhadap seluruh tenaga kerja khususnya tenaga kerja harian lepas.
Kata Kunci : Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Harian Lepas 1
Rizka Kurniaty, Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum UNG Nirwan Junus SH. MH Dosen Fakultas Hukum UNG 3 Zamroni Abdussamad SH. MH Dosen Fakultas Hukum UNG 2
1
A. Pendahuluan Pembangunan Nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun spiritual. Masyarakat yang adil dan makmur akan tercapai apabila negara dapat memberi peluang bagi seluruh masyarakat untuk mendapat pekerjaan, karena dengan bekerja bagi masyarakat saat ini dapat menopang dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam Pasal 27 Ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa: “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal ini mengandung arti setiap orang yang bekerja berhak mendapat upah yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup dan berhak memperoleh hak-hak yang telah diatur pemerintah. Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi
2
seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” Salah satu syarat untuk keberhasilannya pembangunan nasional dilihat dari kualitas manusia itu sendiri. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup, sebaliknya jaminan hidup tidak dapat tercapai apabila manusia tidak memiliki pekerjaan, dimana dari hasil pekerjaan itu diperoleh imbalan jasa untuk membiayai dirinya dan keluarganya. Pembangunan ketenagakerjaan adalah perluasankesempatan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh disemua sektor. Mengingat tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Di sisi lain peran tenaga kerja juga semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang akan dihadapi maka perlu adanya perlindungan,pemeliharaaan dan peningkatan kesejahteraannya. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. 3
Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 butir 2 adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.4 Berbagai cara yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, salah satunya penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Berhubungan dengan ketenagakerjaan, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang telah berganti nama menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS KETENAGAKERJAAN) didefinisikan sebagai suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil dan bersalin. Program jaminan sosial tidak hanya di peruntukkan bagi tenaga kerja itu sendiri, akan tetapi diperuntukkan pula bagi keluarganya apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan ataupun meninggal dunia. Dalam pelaksanaanya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja haruslah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja harian lepas yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-150/MEN/1999 tentang 4
Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.5 Masalah yang berkembang saat ini dalam pelaksanaannya banyak pekerja harian lepas tidak didaftarkan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh pengusaha/perusahaan tempat mereka bekerja. Padahal sudah jelas tercantum dalam Keputusan Menteri Nomor : KEP-150/MEN/1999 Pasal 2 menentukan “setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara”. Para pengusaha/pihak perusahaan berdalih karena tenaga kerja harian lepas hanya tidak mempunyai ikatan kerja yang pasti. Pada umumnya hubungan pengusaha dengan pekerja harian lepas sangat berbeda karena tidak adanya kontrak dan peraturan tertulis, sehingga dapat saja merugikan para pekerja harian lepas. Permasalah ketenagakerjaan di Gorontalo terutama bagi pekerja harian lepas, ternyata masih ada para pekerja atau pekerja harian lepas yang tidak mendapat hak-haknya seperti mendapat jaminan sosial tenaga kerja. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, lebih diarahkan kepada pekerja lepas yang berada pada sektor Jasa Konstruksi. Dimana dalam sektor tersebut banyak menyerap pekerja lepas dalam jumlah yang banyak dalam mengerjakan suatu 5
Keputusan Menteri Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
5
proyek atau bangunan di lapangan. Pekerja lepas yang ada dibidang jasa konstruksi dalam pekerjaannya sering menggunakan alat-alat dalam pembuatan gedung bertingkat, jalan, jembatan, dan konstruksi berskala besar lainnya. Dalam hal ini para pekerja sangat rawan mengalami kecelakaan yang dapat berakibat cacat tubuh, atau cacat seumur hidup atau bahkan hingga meninggal dunia. Maka dari itu perlunya peningkatan dan perlindungan bagi para pekerja lepas yang ada di bidang Jasa Konstruksi. Begitu pentingnya peran Jaminan sosial, khususnya bagi tenaga kerja harian lepas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan dan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja harian lepas yang ada di Provinsi Gorontalo kihususnya di PT. Tiaka Saka Pratama dalam perspektif UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut, Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak perusahaan (PT. Tiaka Saka Pratama) terhadap tenaga kerja harian lepas dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala para pekerja lepas dalam menerima Jaminan sosial. B. Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris. Pengertian empiris itu sendiri adalah merupakan penelitian hukum yang memakai sumber
6
data primer, data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.6 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interaksional (mikro) dengan analisis kualitatif. Untuk mendapatkan data, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang akurat melalui wawancara. Jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu : 1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dilakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait mengenai masalah yang di teliti dalam hal ini di perusahaan Jasa Konstruksi PT. TIAKA SAKA PRATAMA 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, beberapa literatur, UndangUndang, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tenaga kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja serta sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Teknik wawancara (Interview), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada responden yang disini bertindak sebagai Kepala Divisi Keuangan
6
www.informasi-pendidikan.com/2013/08/pembahasan-penelitian-empiris.html
7
namun merangkap dalam berbagai bidang di perusahaan tersebut, dan kepada pihak lain yang terkait didalamnya. 2. Teknik Observasi, yaitu dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Analisis data yang dilakukan penulis ini bersifat deskriptif, dengan cara menggambarkan dan menjelaskan yang menjadi permasalahan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.7 C. Hasil dan Pembahasan 1. Gambaran umum PT. Tiaka Saka Pratama PT. TIAKA SAKA PRATAMA merupakan suatu perusahaan yang diawali dengan lahirnya CV. TUNJUNG SETA pada tanggal 31 Agustus 1998, diawali dengan proyek - proyek yang ber skala kecil sebagai subkontraktor. Dan dengan adanya semangat kebersamaan antara pemegang saham dan karyawan, maka skala dan nilai pekerjaan sub - sub kontrak yang dilaksanakan semakin meningkat. Dengan tekad dan semangat untuk maju, serta tantangan yang kompetitif dalam dunia jasa konstruksi, maka kami berhasil dan sukses menangani proyek Reklamasi Pulau Tiaka di propinsi Sulawesi Tengah. Dan oleh sebab itu maka kami merubah bentuk perusahaan menjadi CV. TIAKA SAKA PRATAMA. Seiring dengan perjalanan
7
Dr. Mukti ND. , Yulianto Achmad, MH. Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS hal 183
8
perusahaan yang telah mengerjakan berbagai proyek, menambah pengalaman yang semakin hari semakin berarti sehingga perusahaan berkembang dan diubah bentuknya menjadi PT. TIAKA SAKA PRATAMA. Sejalan dengan berkembangnya bisnis utama di bidang jasa konstruksi, PT. TIAKA SAKA PRATAMA melaksanakan pengembangan usaha di bidang industri konstruksi berupa Concrete Ready Mix untuk mendukung usaha jasa konstruksi. PT. Tiaka Saka Pratama mempekerjakan pekerjanya terbagi atas dua divisi, yaitu divisi proyek dan divisi produksi, masing-masing divisi terdiri atas pekerja harian lepas maupun borongan. Dari penelitian yang dilakukan bahwa masih ada pekerja lepas di perusahaan tersebut belum berada dalam naungan jaminan sosial tenaga kerja. Dari penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan gambaran data jumlah pekerja harian lepas di Divisi Produksi dan Divisi Proyek dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan dilampirkan dalam bentuk tabel sebagai berikut : TABEL JUMLAH PEKERJA HARIAN LEPAS DIVISI PRODUKSI No Periode / Tahun Jumlah Pekerja Harian Lepas 1
2012
12
2
2013
14
3
2014
18
Sumber : PT. Tiaka Saka Pratama
9
No
TABEL JUMLAH PEKERJA HARIAN LEPAS DIVISI PROYEK Perode / Tahun Jumlah Pekerja Harian Lepas
1
2012
45
2
2013
55
3
2014
25
Sumber : PT. Tiaka Saka Pratama Untuk Jumlah pekerja harian lepas yang ada di divisi proyek jumlah pekerjanya terbagi-bagi atas beberapa lokasi pekerjaan proyek dalam kurun waktu setiap tahun. Dalam penelitian yang telah penulis lakukan bahwa sistem perjanjian yang dilakukan antara pihak perusahaan dengan pekerja yaitu adanya surat perjanjian yang didalamnya sudah termasuk kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian harganya. Akan tetapi untuk pekerja lepasnya hanya sebatas pembicaraan atau kesepakatan biasa.
2. Perlindungan Yang Diberikan Oleh Pihak Perusahaan (PT. Tiaka Saka Pratama) Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Tenaga kerja harian lepas dibidang jasa konstruksi merupakan tenaga kerja yang mempunyai karakter tersendiri dibandingkan dengan tenaga kerja lainnya, karena jika dilihat para pekerja harian lepas dibidang jasa konstruksi mereka bekerja dengan menggunakan peralatan-peralatan besar dan teknologi modern, sehingga resiko terjadinya kecelakaan kerja yang
10
bisa berakibat sampai pada kematian sangatlah tinggi. Untuk itu sudah sewajarnya dan sangat perlu sekali adanya Jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi tenaga kerja harian lepas dibidang jasa konstruksi, dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian dalam perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja harian lepas terutama pada bidang jasa konstruksi sangat penting dalam hal melindungi para tenaga kerja dan keluarga para tenaga kerja apabila mengalami suatu kecelakaan kerja yang bisa berakibat baik cacat tubuh maupun mengalami kematian. Semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional maka semakin meningkat pula pembangunan teknologi diberbagai
sektor
termasuk
sektor
jasa
konstruksi
yang
dapat
mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga sangat berhak mendapatkan perlindungan tenaga kerja. Bentuk perlindungan yang diberikan perusahaan terhadap pekerja harian lepasnya hanya berupa Upah, memfasilitasi alat-alat keamanan saat bekerja, dan untuk pekerja lepasnya apabila terjadi kecelakaan kerja ataupun sakit, hanya diberikan berupa santunan yang di cover secara keseluruhan oleh pihak perusahaan, dalam hal ini pihak perusahaan merasa lebih mampu untuk memberikan jaminan secara penuh kepada pekerjanya.
11
3. Faktor – Faktor Yang Menjadi Kendala Para Pekerja Lepas Dalam Menerima Jaminan Sosial Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala pihak perusahaan dalam memberikan jaminan sosial yaitu : a. Kurangnya Kesadaran Pihak Perusahaan Dari analisa yang dilakukan penulis, peraturan perundang-undangan sebagaimana
telah
disebutkan
bahwa
pengusaha
diwajibkan
mengikutsertakan para pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Namun dilain pihak berdasarkan fakta yang ada dilapangan terutama di Provinsi Gorontalo masih terdapat pengusaha yang belum mendaftarakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak
perusahaan PT. Tiaka Saka Pratama bahwa semua peraturan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan pada umumnya telah dipahami akan tetapi dalam implementasinya, khususnya mengenai tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu belum diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dengan alasan bahwa Tenaga kerja harian lepas tidak mempunyai ikatan kerja yang pasti dan upah yang diberikan tidak menentu. b. Pengawasan pemerintah dalam hal ini Dinas tenaga kerja masih kurang. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya penegakkan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh dengan guna 12
meniadakan
ataupun
memperkecil
adanya
pelanggaran
dalam
ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi pengawasan tenaga kerja dinas tenaga kerja provinsi gorontalo, Bapak
Syahrul
mengatakan bahwa
jumlah
tenaga
pengawas
ketenagakerjaan yang mempunyai sertifikasi hanya 2 orang sehingga tidak selalu dapat menjangkau perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Gorontalo. Dengan terbatasnya tenaga pengawas dalam melakukan pengawasan, maka pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga kerja hanya dapat memprioritaskan pengawasannya hanya kepada beberapa perusahaan saja, dan untuk perusahaan lainnya hanya menunggu laporan keadaan perusahaan dan tenaga kerjanya secara berkala setiap tahun. c. Kebutuhan Meningkat Latar belakang kebutuhan yang semakin meningkat saat ini, maka membuat para pekerja sangat menbutuhkan pekerjaan. Adanya peluang pekerjaan dari pihak pengusaha maupun perusahaan membuat pekerja mau melakukan pekerjaan yang diberikan dan menerima aturan-aturan
yang
diberikan
oleh
pihak
perusahaan
seperti
penerimaan upah tanpa mereka ketahui apa yang menjadi hak-hak pekerja dan perlindungan yang akan mereka terima nanti.
13
d. Pemahaman Pekerja Harian Lepas Kurangnya Pemahaman tenaga kerja harian lepas akan peraturan perundang-undangan. Dan kurangnya pemahaman para pekerja/buruh akan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan selama mereka melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Seperti yang diamanatkan dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-150/MEN/1999 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu setiap pengusaha setiap pengusaha yang mempekerjakan Tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara. D. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan mengenai masalah perlindungan jaminan sosial tenaga kerja harian lepas khususnya untuk sektor jasa konstruksi maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan tentang perlindungan jaminan sosial tenaga kerja harian lepas dibidang jasa konstruksi belum memenuhi sesuai ketentuan yang ditentukan dalam perundang-undangan karena belum dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja harian lepas seutuhnya. Dimana masih ada 14
pekerja harian lepasnya belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja tapi hanya mendapatkan upah dan mendapatkan sekedar santunan apabila terjadi kecelakaan kerja. Hal ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1993 dan juga Keputusan Menteri nomor 150/MEN/1999. Faktor- faktor yang menjadi kendala para pekerja dalam menerima jaminan sosial tenaga kerja yaitu : a. Kesadaran hukum pihak perusahaan masih kurang. Pihak perusahaan sudah memahami peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku tapi belum bisa mengimplementasikan seutuhnya kepada pekerja harian lepasnya. b. Masih terbatasnya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja akan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas. c. Dengan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi membuat pekerja mau menerima pekerjaan ynag diberikan perusahaan sesuai dengan aturanaturan yang diberlakukan perusahaan, seperti penetapan upah dan hakhak lainnya. d. Kurangnya pemahaman para pekerja harian lepas akan hak-haknya dan perlindungan seperti apa yang seharusnya mereka terima seperti jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. 15
2. Saran Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut : 1. Perusahaan
PT.
TIAKA
SAKA
PRATAMA
harusnya
dapat
melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja harian lepas sesuai dengan ketentuan yang ada karena hal ini merupakan kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan menteri tenaga kerja Republik Indonesia nomor 150/MEN/1999 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dalam hal ini bagi tenaga kerja harian lepas sehingga tenaga kerja harian lepas dapat menikmati hak-hak mereka dalam melaksanakan pekerjaannya dengan resiko-resiko yang akan dihadapi dilapangan. 2. Dan peran pemerintah dalam hal ini dinas tenaga kerja (Disnaker) juga sangat penting dalam melakukan pengawasan seperti kunjungan rutin ke perusahaan dan mendengar langsung keluhan-keluhan yang ada di perusahaan tersebut.
16
DAFTAR PUSTAKA Dr. Mukti ND. , Yulianto Achmad, MH. 1982. Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS Jakarta Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Keputusan Menteri Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu www.informasi-pendidikan.com/2013/08/pembahasan-penelitian-empiris.html
17
