IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TERHADAP TENAGA KERJA HARIAN LEPAS PADA PT. TAMBANG DAMAI DI SAMARINDA SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum
Diajukan Oleh: SEPTIANI STEPANUS NIM. 0908015076
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA 2013
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TERHADAP TENAGA KERJA HARIAN LEPAS PADA PT. TAMBANG DAMAI DI SAMARINDA SEPTIANI STEPANUS
[email protected] Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ABSTRAK Septiani Stepanus, 0908015076, “Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Pada PT. Tambang Damai di Samarinda”. Di bawah bimbingan Bapak Ivan Zairani Lisi, S.H.,S.Sos.,M.Hum, selaku Pembimbing Utama dan Ibu Erna Susanti,S.H.,M.H, selaku Pembimbing Pendamping. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja khusunya tenaga kerja harian lepas perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dengan adanya motivasi dan ketenangan dalam bekerja. Dalam rangka pemberian perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai usaha, salah satu diantaranya melalui penyelenggaraan program Jamsostek. Penyelenggaraan program Jamsostek khusunya tenaga kerja harian lepas diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, mewajibkan perusahaan untuk mengikutsertakan tenaga kerja harian lepas dalam program Jamsostek. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja terhadap tenaga kerja harian lepas pada PT. Tambang Damai di Samarinda dan upaya hukum yag dilakukan oleh tenaga kerja harian lepas untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Melalui hasil penelitian di lapangan, PT. Tambang Damai tidak menjalankan kewajibannya dalam mengikutsertakan tenaga kerja harian lepas dalam program Jamsostek. Lemahnya pengawasan dan posisi tenaga kerja yang selalu lebih rendah dari pengusaha menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja khususnya tenaga kerja harian lepas. Kata kunci : Tenaga kerja Harian Lepas, Pelaksanaan Program Jamsostek, Upaya Hukum.
Pendahuluan Latar Belakang Masalah Konsepsi Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan pancasila. Masyarakat yang adil dan makmur itu akan tercapai jika negara
mampu
memberikan
peluang
bagi
seluruh
masyarakat
untuk
mendapatkan pekerjaan, karena dengan bekerja maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Masalah hubungan tenaga kerja merupakan hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban secara timbal balik, salah satu kewajiban dari pengusaha adalah memberi perlindungan terhadap tenaga kerja dan keluarganya. Dalam rangka pemberian perlindungan terhadap tenaga kerja dan keluarganya tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai usaha, salah satu diantaranya melalui penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja, yang disingkat dengan Jamsostek. PT. Tambang Damai adalah perusahaan pertambangan batubara yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas. Tenaga kerja harian lepas dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan, mereka tidak terlepas dari resiko-resiko kerja seperti kecelakaan kerja maupun sakit penyakit. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis lebih fokus memilih pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga kerja terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas, karena menurut penulis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sangat dibutuhkan oleh Tenaga kerja harian lepas dan penulis melihat para tenaga kerja harian lepas di perusahaan ini tidak dilindungi dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sedangkan didalam penyelenggaraan program Jamsostek khususnya bagi tenaga kerja harian lepas yang diatur dalam pasal 9 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disebutkan bahwa:
(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas kurang dari 3 (tiga) bulan wajib mengikutsertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. (2) Dalam hal pengusaha mempekerjakan tenaga kerja harian lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih dan setiap bulannya kurang dari 20 (dua puluh) hari maka wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja harian lepas telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut. Mengingat besarnya peranan Jamsostek bagi negara pada umumnya dan tenaga kerja khususnya, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan pada kesempatan ini dilakukan di PT. Tambang Damai di Samarinda, sehingga penulis mengambil judul tentang “IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TERHADAP TENAGA KERJA HARIAN LEPAS PADA PT. TAMBANG DAMAI DI SAMARINDA” ditinjau dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dan batasan masalah di atas, penulis mengangkat permasalahan guna dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja terhadap tenaga kerja harian lepas pada PT. Tambang Damai di Samarinda? 2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh tenaga kerja harian lepas pada PT. Tambang Damai di Samarinda untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja?
Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 1.
Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas pada PT. Tambang Damai di Samarinda.
2.
Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh tenaga kerja harian lepas pada PT. Tambang Damai di Samarinda untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.
Metode Penelitian Untuk keberhasilan suatu penelitian baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. 1. Jenis Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistimatis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistimatis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Berdasarkan objek kajian diatas, maka penulis akan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang
(statute
approach)
dan
pendekatan
konseptual
(conceptual approach). Penelitian hukum empiris mencakup : (1) penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), (2) penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.1 1
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PREES, Jakarta, Halaman 51
2. Pendekatan Penelitian Untuk pendekatan
penelitian, ada dua pendekatan yang
digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar, atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.2 Untuk pendekatan yang kedua, penulis
menggunakan pendekatan
konseptual (conceptual approach) dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan mempelajari
dan
doktrin-doktrin
di
dalam
pandangan-pandangan
dan
ilmu
hukum.
Dengan
doktrin-doktrin
yang
berkembang di dalam ilmu, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.3 3. Pendekatan Masalah Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah studi kasus tipe Nodjudicial Case Study yaitu studi kasus tanpa konflik yang tidak melibatkan pengadilan. Kalaupun konflik, diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri secara damai. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan studi kasus tunggal (Single case studty), karena penulis menemukan lebih dari satu objek yang mempunyai kriteria atau karakteristik yang sama, sehingga cukup diambil 1 (satu) kasus hukum saja. Dengan mengkaji 1(satu) kasus hukum, maka semua kasus yang mempunyai kriteria atau karakteristik yang sama itu sudah terwakili.4
2
Ibid. Ibid.
3 4
Abdulkadir Muhammad, Op.Cit Halaman 143
4. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di kantor PT. Tambang Damai yang beralamat di Jalan Batu Bara nomor 8 Samarinda dan lokasi tambang yang berada di wilayah Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. 5. Waktu dan Jadwal Penelitian Waktu dan jadwal penelitian ini dimanfaatkan selama masa tenggang waktu yang diberikan dan sampai pada penyelesaikan penelitian serta penulisan skripsi ini. Terhitung tanggal 29 September 2012 dan berakhir tanggal 29 Maret 2013.5 6. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau benda mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri yang sama.6 Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kerja harian lepas pada PT. Tambang Damai di Samarinda. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.7 Sampel dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) orang tenaga kerja harian lepas sebagai perwakilan dari populasi pada PT. Tambang Damai di Samarinda. 7. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut:8 a. Data primer (primary law material) atau data dasar (Primary
data/basic data): Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan kuisioner terhadap:
5
Merujuk pada Surat Keputusan Nomor 2498/UN17.7/DT/2012 Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 120 7 Ibid. Halaman 122 8 Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2011, halaman 14 6
a) HRD PT. Tambang Damai di Samarinda. b) Tenaga kerja harian lepas pada PT. Tambang Damai di Samarinda khususnya tenaga kerja harian lepas di lokasi Desa Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. b. Data Sekunder (secondary law material) atau data pendukung mencakup data-data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. 8. Teknik Pengumpulan Data Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode untuk mengumpulkan data sebagai berikut.9 a. Penelitian lapangan, yakni pencarian data dengan melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada HRD PT.Tambang Damai di Samarinda dan beberapa orang yang mewakili tenaga kerja harian lepas pada PT. Tambang Damai di Samarinda. b. Penelitian kepustakaan, dimana dalam pengumpulan data ini menggunakan penelaahan kepustakaan untuk mempelajari dan mengumpulkan data informasi dari literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 9. Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara kualitatif, komprehensif, dan Lengkap artinya menguraikan seluruh sumber data penelitian dengan kalimat yang mudah di pahami. Adapun sumber data yang diuraikan penulis mengenai latar belakang perusahaan PT. Tambang Damai, data karyawan yang terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu Staff dan Non Staff. Non Staff sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Non Staff tenaga kerja kontrak dan Non Staff tenaga kerja harian lepas, serta data tentang perusahaan yang terdaftar mengikuti program Jamsostek di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyusunan yang sistematis, analisis 9
Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, Halaman 68
berdasarkan ruang lingkup aspek-aspek berdasarkan ruang lingkup penelitian adalah Disnaker Kabuaten Kutai Kartanegara dan PT. Tambang Damai. Kemudian dilengkapi juga dengan data lapangan sehingga akan menghasilkan suatu produk penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui pelaksanaan program Jamsostek terhadap tenaga kerja harian lepas pada PT. Tambang Damai dan upaya hukum yang dilakukan oleh tenaga kerja harian lepas pada PT. Tambang Damai untuk mendapatkan Jamsostek. Pembahasan 1. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas pada PT. Tambang Damai di Samarinda Jamsostek merupakan pertanggungan yang diselenggarakan oleh pemerintah guna menyediakan jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidupnya dan keluarganya yang mengandung prinsip keterlibatan/partisipasi para pihak yang memerlukan jaminan perlindungan sosial tersebut.10 Dalam melaksanakan kegiatannya pengusaha berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya. Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang
Nomor
13
Tahun
2003
Tentang
Ketenagakerjaan
menjelaskan bahwa: (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
10 Soepomo, 1981, Pengantar Hukum Asuransi Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman 20.
Pelaksanaan Jamsostek merupakan tanggung jawab Perusahaan terhadap tenaga kerja. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosal Tenaga Kerja yang
menyebutkan
bahwa
“Program
jaminan
sosial
tenaga
kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”. Pelaksanaan Jamsostek dilakukan oleh perusahaan jika telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat
(3)
Peraturan
Pemerintah
Nomor
14
Tahun
1993
Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh)
orang
atau
lebih,
atau
membayar
upah
paling
sedikit
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”. Sehingga jelas bahwa perusahaan wajib mengikutsertakan tenaga kerja dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, khususnya tenaga kerja harian lepas yang ada pada PT. Tambang Damai di Samarinda. Dimana tenaga kerja harian
lepas
tersebut
tidak
dilindungi
dalam
program
Jamsostek
sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
bagi Tenaga Kerja Harian Lepas,
Borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu disebutkan bahwa: (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas kurang dari 3 (tiga) bulan wajib mengikutsertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. (2) Dalam hal pengusaha mempekerjakan tenaga kerja harian lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih dan setiap bulannya kurang dari 20 (dua puluh) hari maka wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja harian lepas telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut. Berdasarkan
bunyi
pasal
tersebut,
PT.
Tambang
Damai
dalam
mempekerjakan tenaga kerja harian lepas telah memenuhi unsur-unsur didalamnya dan sudah seharusnya perusahaan mengikutsertakan tenaga kerja harian lepas dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas. Namun berdasarkan fakta di lapangan, PT. Tambang Damai di Samarinda tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengikusertakan tenaga kerja harian lepas dalam program Jamsostek. Pihak perusahaan beralasan bahwa belum dilaksanakan hal tersebut karena tenaga kerja harian lepas bersifat sementara dan tidak mempunyai ikatan kerja yang pasti pada perusahaan (sewaktu-waktu dapat berhenti). Tetapi alasan tersebut tidak bisa dibenarkan karena di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditegaskan bahwa “Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undangundang ini”. Dengan tidak melakukan kewajiban tersebut, PT. Tambang Damai di Samarinda telah melakukan pelanggaran sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyebutkan bahwa: (1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
Adapun yang bertanggung jawab jika sanksi ini diterapkan adalah Direktur
perusahaan,
karena
Direktur
adalah
penanggung
jawab
pelaksanaan kegiatan perusahaan. Penulis berpendapat bahwa proses pidana dapat dilakukan jika dalam upaya hukum non litigasi tidak menemukan jalan keluar. Selain itu, proses non litigasi diharapkan mampu memberikan jalan keluar tanpa menimbulkan kesenjangan antara pengusaha dan tenaga kerja harian lepas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Panut selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, diketahui bahwa keberadaan tenaga kerja harian lepas pada umumnya banyak digunakan dalam bidang konstruksi tetapi ada juga beberapa perusahaan tambang yang menggunakan jasa tenaga kerja harian lepas. Namun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Harian Lepas (Disnaker) Kabupaten Kutai Kartanegara masih pasif, artinya bahwa Disnaker Kabupaten Kutai Kartanegara hanya menunggu dari pihak perusahaan mengenai data tenaga kerja harian lepas yang bekerja pada perusahaan tersebut. Untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri ada sekitar 1.044 perusahaan yang telah terdaftar dalam program Jamsostek. Dengan jumlah tenaga kerja sebagai berikut: Tabel 4. Data Jumlah Keseluruhan Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Telah Terdaftar Dalam Program Jamsostek Warga Negara Indonesia
Warga Negara Asing
(WNI)
(WNA)
Jumlah
Laki-laki
Wanita
Laki-laki
Wanita
102.231
7.770
580
11
Sumber : Disnaker Kabupaten Kutai Kartanegara
110.592
Penjelasan
dari
Bapak
Muslimin
Kunjung,
selaku
Kepala
Seksi
Pegawasan Norma Kerja, untuk permasalahan sektor Pertambangan tidak ada yang melaporkan bahwa perusahaan tersebut mempekerjakan tenaga kerja harian lepas. Pada umumnya tenaga kerja harian lepas yang bekerja berasal dari sektor Perkebunan dan Konstruksi, bahkan menurut Bapak Muslimin Kunjung, dari perusahaaan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, belum seluruhnya melaporka tenaga kerja harian lepas untuk mengikuti program Jamsostek. Berdasarkan keterangan ini, sangat jelas bahwa selain faktor kesadaran dari perusahaan yang rendah, pengawasan yang lemah dari Disnaker membuka celah terjadinya pelanggaran terhadap hak tenaga kerja harian lepas. PT. Tambang Damai di Samarinda adalah salah satu perusahaan yang tidak mendaftarkan jumlah tenaga kerja harian lepas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan tidak melaporkan jumlah tenaga kerja harian lepas dan tidak melaksanakan kewajiban tersebut berarti PT. Tambang Damai sudah melanggar kewajibannya dalam mengikutsertakan tenaga kerja harian lepas dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Harian Lepas Pada PT. Tambang Damai Di Samarinda Untuk Mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja harian lepas pada PT. Tambang Damai untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, menurut penulis para tenaga kerja harian lepas dapat membuat Serikat Pekerja atau organisasi pekerja/buruh. Kehadiran organisasi pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diberlakukan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha. Keberhasilan maksudnya ini sangat tergantung dari kesadaran para tenaga kerja untuk mengorganisasikan dirinya, semakin baik organisasi itu, maka
akan semakin kuat. Sebaliknya semakin lemah, maka semakin tidak berdaya dalam melakukan tugasnya. Karena itulah kaum pekerja/buruh di Indonesia harus menghimpun dirinya dalam suatu wadah atau organisasi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyebutkan bahwa serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,
mandiri,
memperjuangkan, pekerja/buruh
demokratis, membela
serta
dan
serta
bertanggung
melindungi
meningkatkan
hak
kesejahteraan
dan
jawab
guna
kepentingan
pekerja/buruh
dan
keluarganya. Selain dari membentuk organisasi serikat pekerja/buruh, menurut penulis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tenaga kerja harian lepas adalah melalui perundingan bipartit. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10)
Undang-undang
Nomor
2
Tahun
2004
tentang
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Sehingga melalui perundingan bipartit ini, dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak.11 Menurut keterangan dari tenaga kerja harian lepas pada PT.Tambang Damai di Samarinda yang diwakili oleh Bapak Basri, tenaga kerja harian lepas sudah pernah melakukan upaya hukum melalui perundingan bipartit dengan manajemen perusahaan. Dari hasil perundingan bipartit tersebut, manajemen perusahaan menjanjikan akan memenuhi hak-hak tenaga kerja harian lepas, salah satunya adalah mengikutsertakan tenaga kerja harian lepas dalam program Jamsostek. Namun dari waktu ke waktu hal tersebut tidak pernah terwujud.
11
Agus S Primasta, Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Warta Hukum Edisi : Agustus-September 2008 Artikel.
Bapak Basri menduga bahwa hal ini bentuk dari penundaan dari pihak perusahaan dengan memberikan janji-janji tersebut. Sehingga penulis menyimpulkan
bahwa
perundingan
bipartit
tidak
memberikan
tidak
memberikan jalan keluar yang bermanfaat bagi tenaga kerja harian lepas. Setelah proses perundingan bipartit tidak menemukan jalan keluar, Bapak Basri dan tenaga kerja harian lepas lainnya berencana melaporkan permasalahan yang dihadapi tenaga kerja harian lepas pada Disnaker Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harapan pihak Disnaker mampu memberikan jalan keluar dalam mendapatkan hak-haknya pada perusahaan melalui
mediasi.
Mediasi
adalah
penyelesaian
perselisihan
melalui
musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral yang terdaftar di instansi ketenagakerjaan.12 Disini Mediator harus benar-benar bersifat netral dalam menggali kebenaran yang diperoleh dari masing-masing pihak. Mediator harus memahami penyebab permasalahan yang timbul serta dapat mengkaji dampak yang ditimbulkan bagi pihak yang posisinya lemah dalam hal ini tenaga kerja harian lepas, hal yang terpenting adalah mediator dapat memberikan solusi bagi para pihak terutama bagi para tenaga kerja harian lepas mengingat bahwa Jamsostek merupakan hak yang sangat mendasar guna menjamin kesejahteraan tenaga kerja harian lepas tersebut. Disnaker sebagai Mediator wajib untuk menjaga seluruh keterangan yang diperoleh dari para pihak karena sifatnya yang rahasia. Jika dalam perundingan diperoleh kesepakatan, maka hal tersebut dituangkan dalam perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Namun jika dalam proses mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh tenaga kerja harian lepas adalah melaporkan langsung pada Pengadilan Hubungan Industrial untuk diproses lebih lanjut.
12
Ibid.
PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 1) Pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas pada PT. Tambang Damai di Samarinda tidak dilaksanakan oleh perusahaan. PT. Tambang Damai beralasan bahwa tenaga kerja harian lepas bersifat sementara dan tidak mempunyai ikatan kerja yang pasti pada perusahaan. Namun alasan ini tidak dapat dibenarkan karena sudah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Jamsostek. Lemahnya pengawasan dari Disnaker menjadi salah satu penyebab banyaknya tenaga kerja harian lepas tidak terdaftar dalam program Jamsostek termasuk tenaga kerja harian lepas yang bekerja pada PT. Tambang Damai di Samarinda. 2) Upaya hukum yang dilakukan oleh tenaga kerja harian lepas pada PT. Tambang Damai di Samarinda untuk mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah melakukan perundingan bipartit dengan pihak manajemen perusahaan. Namun hal tersebut belum mampu menemukan jalan keluar bagi kedua belah
pihak.
Tidak
adanya
jalan
keluar
dari
perundingan
bipartit
mengharuskan tenaga kerja harian lepas untuk membuat serikat pekerja yang nantinya menjadi wadah atau organisasi untuk memperjuangkan hak pekerja khususnya tenaga kerja harian lepas, dan menempuh upaya hukum yang lain seperti mediasi serta Pengadilan Hubungan Industrial yang menjadi upaya hukum terakhir bagi tenaga kerja harian lepas jika dalam mediasi tidak mencapai kesepakatan.
Saran Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut: 1) PT. Tambang Damai harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Jamsostek terhadap tenaga kerja harian lepas karena merupakan kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
bagi Tenaga Kerja
Harian Lepas, Borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu. Sehingga tenaga kerja harian lepas merasa terlindungi dan tenang dalam melaksanakan pekerjaannya dengan resiko-resiko yang dihadapi di lapangan. 2) Peran pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) juga sangat penting dalam melakukan pengawasan seperti kunjungan rutin ke perusahaan dan mendengar langsung keluhan dari tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut sebagai upaya menindaklanjuti pihak pengusaha yang telah lalai tidak memberikan Jamsostek kepada pekerjanya khususnya tenaga kerja harian lepas. Tenaga kerja harian lepas juga harus lebih berani untuk memperjuangkan hakhaknya, dengan cara melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan perusahaan kepada Disnaker melalui serikat pekerja/buruh atau perwakilan dari tenaga kerja, terlebih
lagi
jika
Ketenagakerjaan.
hal
tersebut
sudah
diatur
dalam
Undang-undang
