BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DAN PERDAGANGAN JASA PARIWISATA
2.1 Konsep Perlindungan Hukum Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar
atau
tidak
sadar
manusia
selalu
melakukan
perbuatan
hukum
(rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen).19 Perbuatan hukum (rechtshandeling) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.20 Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.21
19
R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.49. Ibid, h.269. 21 Ibid. 20
21
22
Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.22 Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.23 Menurut Philipus M. Hadjon definisi dari perlindungan hukum yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaedah yang akan dapat melindungi satu hal dari hal lainnya.24 Berkaitan dengan tenaga kerja, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari tenaga kerja. Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum yaitu, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum
22
Ibid, h.270. C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.102. 24 Philipus M. Hadjon, op.cit, h.2. 23
23
represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum ketenagakerjaan, harus terlebih dahulu memahami hakikat hukum ketenagakerjaan. Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi yuridis dan segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha.25 Secara yuridis berdasarkan Pasal 27 UUD 1945, kedudukan tenaga kerja sama dengan pengusaha, namun secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama karena kedudukan pengusaha lebih tinggi dari tenaga kerja. Kedudukan tidak sederajat ini dalam hubungan kerja menimbulkan adanya kecenderungan pengusaha untuk berbuat sewenang-wenang terhadap tenaga kerja.26 Mengingat kedudukan tenaga kerja yang lebih rendah daripada pengusaha, maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Philipus sebagaimana dikutip Asri Wijayanti, yakni “Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum
25 26
Asri Wijayanti, op.cit, h.8. Asri Wijayanti, op.cit. h.9.
24
adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi tenaga kerja terhadap pengusaha”.27 Berdasarkan uraian mengenai hakikat hukum ketenagakerjaan di atas, maka menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Menurut Zainal Asikin, perlindungan hukum tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 1. Perlindungan ekonomis Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya. 2. Perlindungan sosial Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. 3. Perlindungan teknis Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.28 Ketiga jenis perlindungan di atas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Jika pengusaha melakukan pelanggaran, maka peran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan
27
Asri Wijayanti, op.cit, h.10. Zainal Asikin, 2004, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet.V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.76. 28
25
kewenangannya, termasuk juga penegakan hukum melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.29 Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha. Adapun beberapa aspek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja diantaranya: 1. Keselamatan dan kesehatan kerja; 2. Program jaminan sosial tenaga kerja; 3. Waktu kerja; 4. Upah; dan 5. Cuti.30 Ada beberapa objek perlindungan tenaga kerja yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal ini yang dikaji adalah perlindungan khusus bagi tenaga kerja wanita dalam hal mengenai cuti dan upah. Perlindungan terhadap tenaga kerja wanita khusunya mengenai cuti diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengenai perlindungan upah diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
29 30
Ibid. Rachmat Trijono, op.cit, h.53.
26
2.2 Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di atas sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana ditulis oleh Payaman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja atau manpower adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain.31 Tenaga kerja wanita adalah wanita yang bekerja. Dan juga bisa diartikan perempuan dewasa yang melakukan sesuatu kegiatan dan bertujuan mendapatkan hasil. Sehingga wanita untuk mendapatkan hal itu biasanya banyak dilakukan di
31
Payaman J. Simanjuntak, op.cit, h.21.
27
luar rumah.32 Tenaga kerja wanita merupakan seorang wanita yang telah berumur 18 Tahun atau lebih dan boleh melakukan pekerjaan, tetapi diadakan pembatasan dan tidak ada larangan mutlak untuk menjalankan pekerjaan.33 Mempekerjakan tenaga kerja wanita di perusahaan tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mengingat bahwa: a. Para wanita pada umumnya bertenaga lemah, halus tapi tekun. b. Norma-norma susila harus diutamakan, agar tenaga kerja wanita tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dari tenaga kerja lawan jenisnya, terutama jika dipekerjakan pada malam hari. c. Para tenaga kerja wanita itu umumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang halus yang sesuai dengan kehalusan sifat dan tenaganya. d. Para tenaga kerja itu ada yang masih gadis, ada pula yang sudah bersuami atau berkeluarga yang dengan sendirinya mempunyai beban-beban rumah tangga yang harus dilaksanakannya pula.34 Seluas-luasnya emansipasi yang dituntut oleh kaum wanita (agar dia mempunyai kedudukan yang sama dengan pria), namun secara kodrati dia adalah tetap seorang wanita yang mempunyai kelemahan-kelemahan yang harus dipikirkan. Adanya perlakuan yang sama antara tenaga kerja pria dan wanita merupakan bentuk dari emansipasi wanita. Meskipun tenaga kerja pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan, namun keduanya tidak
32
Atho Mudzhar, 2001, Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan, Cet.I, Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, h.303. 33 H.R. Abdussalam, 2009, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), Edisi Revisi, Restu Agung, Jakarta, h.204. 34 Zaeni Asyhadie, op.cit, h.95.
28
dapat disamakan dalam jenis pekerjaan. Adanya pembedaan terhadap jenis pekerjaan antara tenaga kerja pria dan wanita semata-mata disebabkan oleh kondisi biologis (kodrat) kaum wanita yang organ-organ reproduksinya berbeda dengan pria.35 Imam Soepomo pernah menulis “memang ada kalanya badan wanita itu lemah, yaitu pada saat harus memenuhi kewajiban alam, misalnya pada saat hamil, melahirkan/gugur kandungan dan bagi beberapa wanita juga pada waktu haid”.36 Semuanya itu harus menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan norma kerja bagi wanita. Untuk itu, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 76 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) menentukan norma kerja perempuan sebagai berikut: (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib: a. Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan 35 36
Zaeni Asyhadie, loc.cit. Imam Soepomo, op.cit, h.147.
29
b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja. (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) diatur dengan Keputusan Menteri. Pengaturan pekerja/buruh wanita dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah banyak mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya yang melarang perempuan dipekerjakan pada malam hari, kecuali karena sifat pekerjaan tersebut harus dikerjakan oleh wanita dengan meminta izin instansi
yang
bertanggung
jawab
dibidang
ketenagakerjaan.
Dengan
perkembangan zaman dan tuntutan hidup seperti sekarang ini sudah waktunya pria dan wanita diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pekerjaan, hanya saja karena sifat dan kodrat kewanitaannya, maka bagi pengusaha yang mempekerjakan wanita harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.37
2.3 Hubungan Kerja Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subjek hukum yang melakukan
37
Lalu Husni, op.cit, h.127.
30
hubungan kerja adalah pengusaha/pemberi kerja dengan tenaga kerja. Hubungan kerja merupakan inti dari hubungan industrial.38 Selain itu, hubungan kerja juga dapat diartikan hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan
upah
dan
majikan
menyatakan
kesanggupannya
untuk
mempekerjakan si buruh dengan membayar upah.39 Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Dari pengertian di atas, maka unsur hubungan kerja terdiri atas para pihak sebagai subjek (pengusaha dan tenaga kerja), perjanjian kerja, adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum yang lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Dengan kata lain, perjanjian kerja merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja.40 Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebut Arbeidsoverenkoms, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601a KUHPerdata memberikan pengertian mengenai perjanjian kerja yakni, suatu perjanjian dimana pihak kesatu
38
Asri Wijayanti, op.cit, h.36. Zainal Asikin, op.cit, h.51. 40 Zaeni Asyhadie, op.cit, h.50. 39
31
(si buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. Prinsip yang menonjol dalam perjanjian kerja, yaitu adanya keterikatan seseorang (pekerja/buruh) kepada orang lain (pengusaha) untuk bekerja di bawah perintah dengan menerima upah. Jadi, apabila seseorang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja, berarti ia secara pribadi otomatis harus bersedia bekerja di bawah perintah orang lain.41 Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”. Ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian juga tertuang dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa, perjanjian kerja dibuat atas dasar: a. kesepakatan kedua belah pihak; b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41
Abdul Khakim, op.cit, h.49.
32
Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai syarat formil, yaitu: “Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat : a. nama, alamat perusahaan dan jenis usaha; b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. tempat pekerjaan; e. besarnya upah dan cara pembayarannya; f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja”. Perjanjian kerja merupakan peristiwa hukum sehingga konsekuensi suatu hubungan kerja menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu pihak pengusaha dan pihak tenaga kerja. Hak adalah suatu peranan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum, karenanya apabila hak dilanggar tidak berakibat sanksi apapun bagi pelakunya. Sedangkan kewajiban adalah suatu peranan yang harus atau tidak harus dilakukan oleh subjek hukum, karenanya apabila kewajiban dilanggar, berakibat sanksi bagi setiap pelakunya. Dalam konteks hubungan kerja, kewajiban para pihak berlangsung secara timbal balik. Artinya, kewajiban pengusaha merupakan hak tenaga kerja dan sebaliknya kewajiban tenaga kerja merupakan hak pengusaha. Untuk itu, jika terjadi
33
pelanggaran kewajiban yang telah diatur peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja, maka masing-masing pihak dapat menuntut pihak lain.42 Uraian mengenai hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia: a. Hak Pengusaha -
Sepenuhnya atas hasil kerja tenaga kerja.
-
Mengatur dan menegakkan disiplin, termasuk pemberian sanksi.
-
Atas tanggung jawab tenaga kerja untuk kemajuan perusahaan.
b. Hak Tenaga kerja -
Atas upah setelah selesai melaksakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian.
-
Atas fasilitas lain, dana bantuan, dan lain-lain yang berlaku di perusahaan.
-
Atas perlakuan yang tidak diskriminatif dari pengusaha.
-
Atas perlindungan keselamatan kerja, kesehatan, kematian dan penghargaan.
-
Atas kebebasan berserikat dan perlakuan HAM dalam hubungan kerja.
c. Kewajiban Pengusaha -
Wajib membayar upah tepat pada waktu yang telah disepakati.
-
Menyediakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian.
-
Menjamin kesehatan dan keselamatan kerja.
-
Memberi perintah yang layak dan tidak berlaku diskriminatif.
42
Abdul Khakim, op.cit h.42.
34
-
Menghormati hak kebebasan berserikat bagi tenaga kerja dan perlakuan HAM dalam hubungan kerja.
d. Kewajiban Tenaga kerja -
Melaksanakan tugas dengan baik sesuai perjanjian kerja dan kemampuannya.
-
Melaksanakan tugas dan pekerjaannya tanpa bantuan orang lain, kecuali diizinkan oleh pengusaha.
-
Mentaati segala peraturan dan tata tertib yang ada di perusahaan.
-
Patuh dan mentaati segala perintah yang layak dari pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian.43
Secara lebih terperinci mengenai hak dan kewajiban antara tenaga kerja dan pengusaha, biasanya dicantumkan dalam surat perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Rincian ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban para pihak.44 Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila: a. Pekerja meninggal dunia; b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 43 44
Abdul Khakim, op.cit, h.47. Abdul Khakim, op.cit, h.48.
35
d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
2.4 Perdagangan Jasa Pariwisata Ditinjau dari sisi definisi, perdagangan jasa (trade in services) merupakan perdagangan yang menempatkan jasa sebagai komoditas. Jasa sendiri merupakan serangkaian
tindakan
untuk
membantu
orang
lain
dalam
pemenuhan
kebutuhannya. Jasa meliputi pengertian layanan atau bantuan untuk memperoleh sesuatu (serve), suatu sistem atau pengorganisasian aktivitas dalam pemenuhan seseorang atau beberapa orang (service). Tidak hanya itu, bidang bisnis ini juga berkaitan dengan usaha penyediaan sesuatu, tetapi di luar barang (goods) bagi orang lain. Pada konteks perdagangan, jasa mencakup seluruh aktivitas yang terorganisir secara kualitas, kuantitas, dan dalam rentang waktu tertentu, untuk membantu seseorang atau lebih, mendapatkan keinginannya, berdasarkan proses transaksi, dan imbalan tertentu (services charge).45 Ruang lingkup yang didefinisikan sebagai perdagangan jasa yaitu sebagai berikut: 1. Jasa yang diberikan dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain, misalnya yang menggunakan jasa telekomunikasi. 2. Jasa yang diberikan dalam wilayah suatu negara kepada konsumen negara lain, misalnya pariwisata.
45
I.B. Wyasa Putra, 2003, Hukum Bisnis Pariwisata, Refika Aditama, Bandung, h.2.
36
3. Jasa yang diberikan oleh lembaga/badan usaha pemberi jasa di wilayah negara lainnya, misalnya melalui pembukaan kantor cabang atau perwakilan bank asing. 4. Jasa yang diberikan oleh warga negara suatu negara di wilayah negara lain, misalnya jasa konsultan atau akuntan.46 GATS (General Agreement on Trade in Services) merupakan persetujuan multilateral pertama yang meliputi perdagangan jasa. Ruang lingkup perdagangan jasa diatur dalam Pasal 1 ayat (2) GATS yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan trade in services meliputi penyediaan jasa: a) From the territory of one Member into the territory of any other Member; b) In the territory of one Member to the service consumer of any other Member; c) By a service supplier of one Member, though commercial presence in the territory on any other Member; d) By a service supplier of one Member, though presence of natural persons of a Member in the territory of any other Member. Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, ada empat bentuk pemasok jasa (modes of supply) yang didefinisikan sebagai perdagangan jasa yaitu sebagai berikut: a) Penyediaan jasa dari wilayah satu negara ke negara lain. Bentuk ini dimaksudkan untuk menampung perdagangan jenis-jenis jasa yang bersifat tidak memerlukan kedekatan fisik antara pemasok dengan konsumer jasa.
46
I Putu Gelgel, op.cit, h.12.
37
Pemasok jasa asing bebas untuk memasok jasa ke negara lain secara lintas batas (cross border supply). Dengan demikian penyediaan jasa yang diberikan dalam suatu wilayah negara ke wilayah negara lainnya tercakup dalam pengertian perdagangan jasa dalam kerangka GATS. Misalnya jasa yang menggunakan media telekomunikasi. b) Penyediaan jasa dalam wilayah suatu negara untuk konsumen jasa dari negara lain. Perumusan bentuk ke dua ini ditujukan untuk menampung jenis-jenis jasa yang bersifat memerlukan kedekatan fisik, khususnya yang mengharuskan kehadiran konsumen jasa di wilayah negara pemasok jasa. Misalnya jasa pariwisata, jasa pendidikan dan jasa kesehatan. c) Penyediaan jasa oleh penyedia jasa suatu negara melalui keberadaan pemasok jasa negara lain. Kalau pada bentuk pasokan jasa yang ke dua konsumen jasa yang harus hadir di wilayah negara penyedia jasa, maka dalam bentuk ke tiga ini para penyedia jasa yang hadir di wilayah negara konsumen. Misalnya pembukaan kantor cabang atau perwakilan bank asing di suatu negara. d) Penyediaan jasa yang diberikan oleh warga suatu negara dalam wilayah negara lain. Dengan bentuk pemasok jasa yang ke empat ini maka pemasok jasa asing bebas untuk mengirim tenaga kerjanya untuk bekerja di negara anggota lainnya. Misalnya pengiriman tenaga kerja dalam penyediaan jasa konsultan, pengacara dan akuntan.47
47
I Putu Gelgel, op.cit, h.30.
38
Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah”. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang menyediakan jasa akomodasi, transportasi, makanan, rekreasi serta jasa-jasa lainnya yang terkait. Perdagangan jasa pariwisata melibatkan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek ekonomi, sosial, budaya, agama, lingkungan, keamanan dan aspek lainnya. Aspek yang mendapat perhatian paling besar dalam pembangunan pariwisata adalah aspek ekonomi. Terkait dengan aspek ekonomi inilah pariwisata dikatakan sebagai suatu industri. Bahkan kegiatan pariwisata dikatakan sebagai suatu kegiatan bisnis yang berorientasi dalam penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan.48 Perdagangan jasa pariwisata dapat bersifat domestik (domestic tourism) dan internasional (international tourism). Bersifat domestik apabila pelayanan jasa tersebut diberikan di dalam wilayah satu negara, oleh pelaku bisnis domestik terhadap wisatawan domestik. Bersifat internasional apabila di dalamnya mengandung unsur asing (foreign element), baik karena status personil penyedia jasanya, lokasi, maupun pasar yang dilayaninya.49
48 49
I Putu Gelgel, op.cit, h.22. I.B Wyasa Putra, op.cit, h.18.
