tidak terpecahkan yang diharapkan akan berguna dalam kehidupan masyarakat dan praktek perkembangan ilmu pengetahuan BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
F. Pengertian Perlindungan Hukum Sebagai
makhluk
sosial
melakukanperbuatanhukum
maka
sadar
(rechtshandeling)
atau
tidak
sadar
manusia
(rechtsbetrekkingen). 12
danhubunganhukum
Perlindunganhukummerupakansalahsatuhalterpenting
dalamunsursuatu
negarahukum.Haltersebutdianggappenting,karena negaraakandibentukpulahukumyang
selalu
dalampembentukansuatu mengaturtiap-tiapwarga
negaranya.
Dalamperkembangannya,antara suatuNegaradenganwarga negaranya akan terjalinsuatuhubungan timbalbalik,yang
mengakibatkanadanyasuatuhakdan
satusamalain,danperlindunganhukummerupakansalahsatu
kewajibanantara
hakyangwajib
diberikanoleh
suatu
negarakepadawarganegaranya. Sehingga dapatdikatakan,jika suatunegara mengabaikandanmelanggarhak asasimanusia dengansengaja danmenimbulaknsuatupenderitaanyang tidak mampudiatasisecaraadil,maka negara tersebuttidakdapatdikatakansebagai suatu Negarahukum dalam artisesungguhnya. 13 Keberadaanhukumdalammasyarakatmerupakan
suatusaranauntuk
ketentramandanketertibanmasyarakat,sehinggadalamhubungan satudenganyanglainnya
dapatdijaga
antaranggota
kepentingannya.Hukum
perlindungankepentingan
tidak
manusia
menciptakan masyarakatyang lain
adalah
yangberbentuk
normaataukaedah.Hukumsebagaikumpulanperaturanatau
kaedahmengandung
isiyangbersifatumumdannormatif,umumkarenaberlaku bagisetiaporang,dannormatifkarenamenentukanapayangbolehdantidak 12
R.Soeroso,PengantarIlmuHukum,SinarGrafika,Jakarta, 2006, hal 49. Zulham,HukumPerlindunganKonsumen,KencanaPrenadaMediaGroup,Jakarta, 2013, hal
13
133.
Universitas Sumatera Utara
bolehdilakukan,sertamenentukanbagaimanacara melaksanakankepatuhanpada kaedah. 14 Secaraumum,perlindunganberarti berbahaya,sesuatuitu
mengayomisesuatudari
hal-halyang
bisasajaberupakepentinganmaupun
Selainituperlindunganjugamengandung
bendaataubarang.
maknapengayomanyangdiberikan
seseorangterhadaporangyanglebihlemah 15PhilipusM.Hadjonberpendapatbahwa, hukum
adalah
suatu
tindakan
untuk
melindungiatau
memberikan
oleh
perlindungan pertolongankepada
subyekhukum,denganmenggunakanperangkat-perangkat hukum. 16 Menurut
Setiono,perlindunganhukumadalah
tindakanatauupayauntukmelindungi
masyarakatdariperbuatansewenang-wenang
olehpenguasayang
aturanhukum,untukmewujudkan
danketentramansehingga
ketertiban
tidaksesuaidengan memungkinkan
manusiauntuk menikmatimartabatnyasebagai manusia 17 Berdasarkanpenjelasantersebut, Hukumadalahsegala
dapat
disimpulkan
bahwa
Perlindungan
upayapemerintahuntukmenjaminadanyakepastianhukum
untukmemberi
perlindungankepadawarganyaagar
hak-haknyasebagaiseorang
warganegaratidakdilanggar,danbagiyangmelanggarnyaakandapatdikenakan
sanksi
sesuai
peraturanyangberlaku.
G. Bentuk Perlindungan Hukum Upaya menjalankandanmemberikanperlindunganhukum dibutuhkannyasuatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan saranaperlindungan hukum. Saranaperlindungan hukum dibagi menjadi duamacamyangdapat dipahami, sebagai berikut: 18 1.
Perlindunganhukumyangpreventif. Perlindungan
hukuminimemberikan
rakyatuntukmengajukankeberatan(inspraak)atas
kesempatan
kepada pendapatnya
14
SudiknoMertokusumo,MengenalHukum,Liberty,Yogyakarta, 2003, hal.39 PhilipusM.Hadjon,PengantarHukumAdministrasiIndonesia,GajahMada UniversityPress,Yogyakarta, 2011, hal10. 16 Ibid. 17 Setiono.RuleofLaw(SupremasiHukum).MagisterIlmuHukumProgramPascasarjana UniversitasSebelasMaret, Surakarta,2004.hal.3 18 PhilipusM.Hadjon, Op. Cit, hal 19-20 15
Universitas Sumatera Utara
sebelumsuatukeputusanpemerintahan
mendapatbentukyang
hukuminibertujuanuntukmencegah
terjadinyasengketa
pemerintahyang didasarkan
definitif.Sehingga,perlindungan dansangatbesarartinyabagitindak
pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan
hukumyangpreventifinimendorong
pemerintahuntukberhati-hatidalam
mengambilkeputusanyangberkaitandengan
asasfreiesermessen,danrakyat
dapatmengajukankeberatanataudimintaipendapatnyamengenairencana keputusantersebut. 2.
Perlindunganhukumyangrepresif. Perlindungan hukuminiberfungsiuntuk menyelesaikan
Indonesia
dewasa
ini
terdapat
apabila terjadi sengketa.
berbagaibadanyangsecarapartialmenanganiperlindungan
hukumbagi rakyat,yangdikelompokkanmenjadi3(tiga)badan,yaitu: a.
PengadilandalamlingkupPeradilanUmum.
Dewasa
telahditempuhjalanuntukmenyerahkan
inidalampraktek suatuperkaratertentukepada
PeradilanUmumsebagaiperbuatanmelawanhukumolehpenguasa. b.
Instansi
Pemerintah
yang
merupakan
lembaga
banding
administrasi.
Penangananperlindungan hukumbagirakyatmelaluiinstansipemerintah yang merupakan lembaga
banding
administrasi
adalah
permintaan
terhadapsuatutindakpemerintaholehpihakyangmerasa
banding dirugikan
olehtindakanpemerintahtersebut.Instansipemerintahyang
berwenang
untukmerubahbahkandapatmembatalkantindakan pemerintahtersebut. c.
Badan-badan
khusus.
Merupakan
badan
yang
terkait
dan
berwenang
untukmenyelesaikansuatusengketa.Badan-badankhusustersebutantara lainadalahKantorUrusanPerumahan,PengadilanKepegawaian,
Badan
Sensor
Film,
PanitiaUrusanPiutangNegara,sertaPeradilanAdministrasi Negara. Prinsipkeduayang
mendasariperlindunganhukumterhadap
tindakpemerintahadalahprinsipnegara hukum.Dikaitkandengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan
dan
perlindungan terhadap
hak-hak
asasi
manusia mendapattempatutamadandapatdikaitkandengantujuandarinegarahukum.
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
H. Tujuan Perlindungan Hukum Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatutempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan saranaperlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :
1. Sarana perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif
2. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Penanganan
perlindungan
hukum
oleh
Pengadilan
Umum
dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 19
Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu 19
http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html,diakses tanggal 21 Januari
2017
Universitas Sumatera Utara
menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. 20
I. Macam-macam Perlindungan Hukum Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. 1.
Pelindungan hukum dalam bidang perdata Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan
mempunyai kedududkan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh karena itu, persoalan menggugat pemerintah dimuka hakim tidaklah dapat dipersamakan dengan menggugat rakyat biasa. Persoalan menggugat pemerintah ini dianggap sebagai salah satu bagian yang sulit dari ilmu hukum perdata dan hukum admninistrasi. Secara teoritis, Kranenburg memaparkan secara
20
Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta, 2008. hal. 157-158
Universitas Sumatera Utara
kronologis adanya tujuh konsep mengenai permasalahan apakah negara dapat diguguat dimuka hakim perdata. 21 a.
konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan kekuasaan menyatakan bahwa tidak ada tanggungan gugat negara.
b.
konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiskus.
c.
konsep yang mengetengahkan kriteria sifat hak.
d.
konsep yang mengetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar.
e.
konsep yang mendasarkan pada perbuatan yang melngar hukum sebagai dasar untuk mengugat negara.
f.
konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi.
g.
konsep yang mengetengahkan suatu asumsi dasar bahwa Negara dan alat-alatnya berkewajiban dengan tindak tanduknya, apapun aspeknya (hukum publik maupum hukum perdata) memerhatikan tingkah laku manusiawi yang normal. Perkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil badan hukum publik yang dapat
melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tersebut secara kusus diatur dalam Pasal 1364 KUH Perdata yang berbunyi “ tiap perbuatan melangar hukum yang membawa kerugian itu, menganti kerugian tersebut” 2.
Perlindungan hukum dalam bidang publik Tindakan
hukum
pemerintah
merupakan
tindakan
yang
berdasarkan
sifatnya
menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga Negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas hukum umum pemerintah yang layak ini memiliki peranan penting dan memberikan kewenangan kepada administrasi Negara untuk membuat peraturan perundangan.
21
http://artikelfakta.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum.html, diakses tanggal Januari 2017.
27
Universitas Sumatera Utara
J. Pengaturan Perlindungan Hukum dibidang Perumahan Suatuperkembanganbarudalammasyarakatdewasaini, makinmeningkatnya
adalah
perhatianterhadapmasalahperlindungan
hukum.
Apabiladimasalalupihakpengembangyangdipandangsangatberjasa bagipenyediaperumahanmasyarakatdan perkembanganperekonomian suatunegara danmendapatperhatianlebihbesar,maka dewasa ini perlindungan terhadapkonsumen lebih mendapat perhatiansesuaimakin meningkatnya perlindunganterhadaphakhakasasimanusia
(HAM).
pengembangdantidakadanya konsumen
Praktekkeberpihakankepada
perlindungan dalam
konsumentelah tingkat
pengusaha
meletakkan
posisi yang
terendahdalammenghadapiparapengembang.Karenapihak konsumenyang dipandang lebihlemahhukummakaperlumendapat
perlindungan
lebih
besardibandingkan
padamasa-masayanglalu. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengembang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pembangunan perumahan atau hunian yang berbentuk rumah susun atau apartemen yang dapat mengurangi penggunaan tanah dan membuat ruang terbuka yang lebih lega merupakan salah satu alternatifnya. 22 Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman diundangkan pemerintah pada tanggal 10 Maret 2011. Pemerintah, berdasarkan Undang-undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini, mengakui bahwa perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang 22
Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, KencanaPrenada Media, Jakarta, 2010, hal. 77.
Universitas Sumatera Utara
sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelanngsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perumahan dan kawasan permukiman merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya dan menampakkan jati dirinya. Pentingnya fungsi perumahandan permukimantersebutdan menyebabkan
terbatasnyalahanuntukperumahandan
prosespenyediaan
dikendalikanoleh
harusdikelola
pemerintahsupayapenggunaandan
menjangkaumasyarakatsecaraadil ekonomidan
lahanperumahan
permukiman dan
pemanfataannyadapat
danmeratatanpamenimbulkankesenjangan
sosialdalamprosesbermukimnyamasyarakat.Demikepentingan
masyarakatitulahpemerintahmenetapkanbahwa
suatu
wilayahpermukimanyang
ditetapkansebagaikawasansiapbangunwajibdilengkapidenganjaringanprasarana primerdansekunder. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal ataulingkunganhunianyangdilengkapidenganprasaranadansaranalingkungan. Menurut ketentuan ini,
pemerintah melindungi hak-hak konsumen dengan
mewajibkan pengembang perumahan untuk melengkapi perumahan yang dibangunnya dengan sarana utama dan sarana penunjang.
Sarana utama suatu
perumahan adalah jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, jaringansaluranpembuangan
airlimbahdantempatpembuangan
sampah,jaringan
saluran airhujan untuk drainase, danjaringan airbersih apabila tidaktersedia air tanah.Sementara,saranapenunjangperumahanmeliputiantaralain
bangunan
perbelanjaan, pelayanan umum dan pemerintahan, sarana ibadah, rekreasi dan
Universitas Sumatera Utara
olahraga,permakamandanpertamanan.Sarana-sarana
inilahyangwajibdisediakan
olehpihakpengembangperumahandanmenjadihakkonsumen. Pemerintah mengakui dan menjamin hak
konsumen tersebut dengan
mewajibkansetiaporangatau badanusaha yangmembangunrumahatau perumahan untukmengikutipersyaratanteknis,ekologis,dan
administratif.Persyaratanteknis
berkaitandengankeselamatandankenyamananbangunandan
kehandalansaranadan
prasaranalingkungan.Persyaratanekologisberkaitandengan
keserasiandan
keseimbangan,baikantaralingkunganbuatandenganlingkunganalam
maupunsosial
budaya,termasuknilai-nilaibudayabangsa
yang
perlu
dilestarikan.Persyaratan
administratifberkaitandenganpemberianizinusaha,izinlokasi,danizinmendirikan bangunan,sertapemberianhak
atas
tanah.Pelanggaranatas
tidakdipenuhinya
persyaratanteknis,ekologis,dan
administratifdapatmenyebabkanpihakpengembang
perumahandiancampidanasertadenda.
Universitas Sumatera Utara
