BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN HUKUM

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN HUKUM

A. Pengertian Dan Tujuan Hukum A.1. Pengertian Hukum Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, Hukum Agama dan Hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara

Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Dalam kenyataan, perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, demikian pula sebaliknya. Pada dasarnya keduanya saling mempengaruhi dalam memberikan pengertian hukum. Banyak para ahli telah mengemukakan pengertian hukum, antara lain : 1. Prof. Dr. E. Utrecht, S.H. mengatakan, pengertian hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh

12 Universitas Sumatera Utara

13

anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. 8 2. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. Mengatakan hukum adalah pikiran ataun anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia. 9 3. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H. LL.M. Mengatakan hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan

berlakunya

kaedah

itu

sebagai

menyataan

dalam

masyarakat.10 4. J.C.T.

Simorangkir,

S.H.

dan

Woerjono

Sastropranoto,

S.H.

Mengemukakan bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana

terhadap peraturan-peraturan tadi

berakibatkan

diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu11.

8

E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang,S.H.,Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal 3 9 Samidjo,S.H.,Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985, hal 21 10 Ibid hal 22 11 ibid

Universitas Sumatera Utara

14

5. Van Vollenhoven Mengatakan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan bentur membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lain.12 6. Ridwan Halim Menguraikan

bahwa ”Hukum merupakan peraturan-

peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.” 13 7. E. Meyers Mengatakan, ”Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.” 14 Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang dibentuk oleh pemerintah melalui badan-badan resmi yang bersifat memaksa dan mengikat dengan disertai sangsi bagi pelanggarnya. Dari beberapa batasan tentang hukum yang diberikan oleh para ahli tersebut, dapat diambil bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :15 a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib c. Peraturan itu bersifat memaksa 12

Ibid

13

Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia ,Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 6 Ibid hal 7.

14 15

Samidjo,S.H.,Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985, hal 22


15

d. Sanksi teradap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. A.2. Tujuan Hukum Hukum muncul dalam masyarakat sebagai upaya untuk menertibkan dan menciptakan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Hukum tidak hanya menjabarkan kewajiban seseorang namun juga membahas mengenai hak pribadi dan orang lain. Tujuan Hukum memiliki beberapa teori dalam mengetahui arti dari tujuan hukum tersebut. Beberapa teori tersebut adalah : 1. Tujuan Hukum Etis Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum harus memberikan rasa adil untuk setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensi bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakan seadil-adilnya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.16 2. Tujuan Hukum Utilitas Menurut teori ini, tujuan hukum adalah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagian sebanyak-banyaknya pada orang-orang banyak. Pencetus teori ini adalah Jeremy Betham, dalam bukunya yang berjudul “Introduction to the morals and legislation” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah atau bermanfaat bagi orang. Apa yang dirumuskan oleh Betham tersebut diatas hanyalah

16

memperhatikan

hal-hal

yang

berfaedah

dan

tidak

Njowito Hamdani, Teori Tujuan Hukum, Gramedia, Jakarta, 1992, hal 209


16

mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit. Sulit bagi kita untuk menerima anggapan Betham ini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan atau dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka ia akan menggeser nilai keadilan, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan. 17 3. Tujuan Hukum Campuran Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatdja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian teori tujuan hukum campuran ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitas karena lebih menekankan pada tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan semata, melainkan pula untuk kemanfataan orang banyak.18 B. Sumber-sumber Hukum Indonesia ialah Negara hukum, dengan itu Indonesia memiliki kekuatan untuk mengendalikan tindakan masyarakat mencapai nilai-nilai yang positif. 17

ibid http://jurnalapapun.blogspot.com/2014/03/teori-teori-tujuan-hukum.html diakses pada tanggal 27 april 2017 pukul 19:09 WIB 18


17

Hukum di Indonesia mengatur banyak aspek kehidupan,mulai dari sosial, politik, ekonomi, budaya maupun agama. Namun keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat makin lama makin tak menunjukkan ketegasan serta mulai diabaikan oleh masyarakat. Dengan bermaksud ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hukum ,tentu harus mengetahui sebagian aspek yang dikaji didalam ilmu hukum,salah satunya adalah sumber hukum. Sumber Hukum itu sendiri dapat artikan sebagai tempat dimana kita dapat menemukan atau menggali apa itu yang disebut dengan hukum. Menurut R. Suroso Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan , dari mana asal mulanya hukum di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya.19 Menurut Ilhami Bisri sumber hukum adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi atau tempat memperoleh informasi tentang system hukum yang berlaku di Indonesia.20

19 20

R. Suroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 117-118 Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 6


18

Prof Dr. Sudikno SH, sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti: 1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa dan sebagainya 2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang berlaku sekarang, misalnya Hukum Perancis, Hukum Romawi. 3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan 4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, Undang-undang. 5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.21 Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. mengatakan, ALGRA membagi sumber hukum Menjadi sumber Hukum Materiil dan sumber Hukum formil.22 Sumber Hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor

yang membantu pembentukan

hukum, misalnya : hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminilogi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis. Ini 21

Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1985, hal 82 22 ibid


19

semuanya merupakan obyek studin penting bagin sosiologi hukum. Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau caraa yang menyebabkan peraturan hukum itu formal itu berlaku. a. Sumber Hukum Materiil Menurut Chainur Arrasjid, sumber hukum materiil antara lain : 23 

Sumber Hukum Menurut Ahli sejarah. Dalam sumber hukum menurut ahli sejarah ada 2 yaitu : 1. Dalam arti sumber pengenalan hukum yakni semua tulisan, dokumen, dan sebagainya. Dari sumber tersebut kita dapat mengenal hukum suatu bangsa pada suatu waktu. 2. Dengan melihat dan mempergunakan dokumen-dokumen, surat-surat dan keterangan yang lain yang memuat undangundang dan yang memungkinkan dia mengetahui hukum yang berlaku dimasa sekarang.



Sumber Hukum Menurut Ahli Filsafat. Dalam sumber hukum menurut ahli filsafat ada 2 arti, yaitu: 1. Ukuran yang harus dipakai untuk menjadi hukum agar dapat mengetahui apakah suatu hukum merupakan hukum yang adil. 2. Dengan melihat kekuatan mengingat dalam hukum factor yang mengikat hingga orang yang menaati hukum.

23

Chainur arrasid,Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 48-50


20



Sumber Hukum Menurut Ahli Ekonomi, ialah apa yang tampak didalam lapangan penghidupan, misalnya sebelum pemerintah membuat peraturan yang bertujuan membatasi persaingan dilapangan dagang maka ahli ekonomi harus mengetahui apa yang dirasakan pasti dan tidak dirasakan pasti mengenai persaingan itu.



Sumber Hukum Menurut Ahli Sosiologi, adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif misalnya keadaan-keadaan ekonomi dan pandangan agama.



Sumber Hukum Menurut Ahli Agama, sumber hukum menurut ahli agama (ulama, pendeta,teolog) tentu berbeda dari banyak orang bagi golongan ahli agama yang menajdi dasar hukum yang paling hakiki ialah kitab suci. Dari pandangan ahli tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa apa yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti kata materiil ialah segala apa yang merupakan perasaan hukum, keyakinan hukum, dan pendapat umum (public opinion) yang ada dalam masyarakat.

b. Sumber Hukum Formil Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menyatakan bahwa sumber hukum formil terbagi atas 6, yaitu :24 1. Undang-undang Undang-undang dalam arti formil keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut undang-undang. Jadi undang-undang dalam 24

Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H. Op.Cit ;hal 87-117


21

arti formil tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan “undang-undang” karena cara pembentukannya. Undang undang itu bersifat umum karena mengikat setiap orang dan merupakan produk lembaga legislative. Udang-undang itu sendiri adalah hukum, karena berisi kaedah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu dapat terlindungi, maka undang-undang harus diketahui oleh setiap orang. Bahkan setiap orang dianggap tahu akan undang-undang. 2. Kebiasaan Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, sumber dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum diluar undang-undang, tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah langku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normatif, mempunyai kekuatan yang mengikat. Karna diulang oleh orang banyak maka mengikat orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu patut untuk dilakukan. Keyakinan atau kesadaran itu tidak perlu ada sejak semula melekat pada kebiasaan. Kalau suatu tingkah laku atau perbuatan itu berlangsung secara tetap, terulang, akan timbulah

anggapan

bahwa

memang

demikianlah

seharusnya.

Yang

menjadikan tingkah laku itu kebiasaan atau adat adalah kepatutan dan bukan unsure terulang atau tetapnya tingkah laku. Karena dirasakan patut maka lalu


22

diulang. Patut atau tidaknya itu bukan karena pendapat seseorang, tetapi pendapat masyarakat. 3. Perjanjian Internasional (Traktat) Perjanjian Internasional atau traktat merupakan sumber hukum dalam arti formal, karena harus memenuhi persyaratan formal tertentu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional. Lazimnya perjanjian intersional atau perjanjian antar Negara memuat peraturan-peraturan hukum yang mengikat secara umum. Traktat adalah perjanjian yang harus disampaikan kepada badan legislative untuk mendapat persetujuan sebelum disahkan (diratifisir) oleh presiden ialah perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk traktat yang mengandung materi sebagai berikut : a. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri seperti perjanjian persahabatan, perjanjian persekutuan, perjanjian tentang perubahan wilayah. b. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa yang mempengaruhi haluan politik luar negeri (perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis atau pinjaman uang). c. Soal-soal yang menurut UUD atau sistem perudang-undangan kita harus diatur dengan undang-undang : kewarganegaraan, kehakiman. 4. Yurisprudensi Disamping undang-undang, kebiasaan dan perjanjian internasional masi ada sumber hukum lain, yaitu yurisprudensi, doktrin, dan perjanjian. Yurisprudensi berarti peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam konkrit terjadi


23

tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh Negara dan serta bebas pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan beribawa. Disamping itu yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan. Dalam uraian ini

yang

dimaksud

dengan

yurisprudensi

adalah

putusan

pengadilan.

Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat piak-pihak bersangkut atau terhukum. Jadi putusan pengadilan hanya mengikat orang-orang tertentu saja dan tidak mengikat setiap orang secara umum seperti undang-undang. Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan berlaku untuk dilaksanakan sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Setelah dilaksanakan putusan pengadilan itu hanyalah merupakan sumber hukum. Bedanya denganundangundang ialah bahwa kalau putusan pengadilan itu berisi peraturan-peraturan yang bersifat konkrit karena mengikat orang-orang tertentu saja, maka undang-undang berisi peraturan-peraturan yang bersifat abstrak atau umum karena mengikat setiap orang. 5. Doktrin Pendapat para sarajana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum, tempat hakim dapat menemukan sumber hukumnya. Ilmu hukum adalah sumber hukum, tetapi ilmu hukum bukan lah hukum karena tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum seperti undang-undang. Mengenai pendapat para sarjana atau ilmu hukum ini didalam sejarah pernah dikenal adanya pendapat umum yang mengatakan bahwa orang tidak boleh


24

menyimpang dari “communis opinion doctorum” (pendapat umum para sarjana). Orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana yang berarti bahwa pendapat umum para sarjana itu mempunyai kekuatan mengikat. 6. Perjanjian Menurut teori klasik yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang bersisi dua ”een tweezijdige overenkomst” yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Adapun yang dimaksud dengan satu perbuatan hukum yang bersisi dua tidak lain adalah satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan penerimaan dari pihak yang lain. Dengan demikian perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian hendaknya dibedakan dari janji. Meskipun janji itu didasarkan oleh kata sepakat, namun kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, berarti bahwa apabila janji itu dilanggar maka tidak ada akibat hukumnya, sipelanggar tidak dapat dikenakan sangsi.

C. Perbuatan Hukum Menurut KUHPerdata Peristiwa hukum adalah peristiwa di dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, yaitu merupakan kejadian-kejadian yang timbul karena perbuatan manusia di dalam pergaulan bermasyarakat yang diatur dalam hukum. Peristiwa hukum ini dibedakan dalam dua macam peristiwa, yang disebut dengan istilah perbuatan


25

subyek hukum dan perbuatan yang bukan perbuatan subyek hukum. Perbuatan subyek hukum, adalah perbuatan orang (persoon) baik manusia atau badan hukum, yang berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum, adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Hal yang harus diperhatikan dalam peristiwa yang dikatakan perbuatan hukum adalah akibat, oleh karena akibat itu dapat dianggap sebagai kehendak dari sipembuat (sipelaku). Jika akibatnya tidak dikehendaki sipelaku, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Jadi adanya kehendak agar dikatakan sebagai perbuatan hukum, perlu diperhatikan unsurnya yang esensil (werkelijk = sebenarnya) yang merupakan hakekat dari perbuatan hukum itu.25 Apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan satu pihak saja, misalnya perbuatan membuat surat wasiat (testamen) sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum sepihak. Selanjutnya apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, sewa menyewa yang merupakan persetujuan (perjanjian) dua pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak. Sedangkan perbuatan subyek hukum yang bukan perbuatan hukum, adalah perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki sipelaku, tetapi akibatnya diatur hukum serta perbuatannya bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang akibatnya diatur hukum walaupun akibat itu tidak 25

H. Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, PT. Alumni, Bandung,2005, hal.40-

41


26

dikehendaki pelaku (rechtmatigedaad), adalah perbuatan yang di dalam istilah Belanda disebut zaakwaarneming, yang sifatnya suka-rela tanpa adanya suruhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 1354 KUHPerdata : “Jika orang dengan sukarela tanpa ada suruhan, berbuat mengurus urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, maka berarti secara diam-diam

ia

telah

mengikatkan

dirinya

untuk

meneruskan

serta

menyelesaikan urusan tersebut sampai orang yang urusannya diurus itu dapat mengurusnya sendiri”.26 Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Perbuatan Hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum. Pada asasnya akibat hukum ini ditentukan juga oleh hukum. Unsur-unsur perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum dapat bersifat aktif dan maupun pasif. Meskipun seseorang tidak berbuat, tetapi kalau dari sikapnya yang pasif itu dapat ditafsirkan mengandung pernyataan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan yang pasif itupun merupakan perbuatan hukum. Perbuatan menjadi perbuatan hukum, karena dalam keadaan tertentu mempunyai arti.27 Dapat disimpulkan bahwa pengertian Perbuatan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum), perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang 26 27

Ibid hal 42 Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H. Op.Cit Hal 51


27

melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, kehendak dari subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, jika ditelaah pengertian perbuatan hukum di atas, terdapat unsur-unsur perbuatan hukum sebagai berikut : 1. Perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum. 2. Perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum. 3. Perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu

D. Jenis-jenis Perbuatan Hukum Untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak dari yang melakukan perbuatan hukum tersebut dan akibat dari perbuatan itu diatur oleh hukum. Dan pernyataan kehendak pada asasnya tidak terikat dengan bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya. Adapun Perbuatan Hukum itu terdiri dari : 1.

Perbuatan Hukum Sepihak Perbuatan Hukum Sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu

pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Contoh dari perbuatan Hukum Sepihak tersebut adalah : a. Perbuatan membuat surat wasiat. Pasal 875 KUHPerdata menyebutkan bahwa adapun yang dinamakan wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan


28

terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Menurut Sulaiman Rasjid, wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. 28 b. Pemberian hibah sesuatu benda. Pasal 1666 KUHPerdata memberikan penjelasan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu. 2.

Perbuatan Hukum Dua Pihak Perbuatan Hukum Dua Pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh

dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbal balik). Contoh dari Perbuatan Hukum Dua Pihak tersebut dapat dijelaskan seabgai berikut : a. persetujuan jual beli. Pasal 1457 KUHPerdata meyebutkan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar yang telah dijanjikan. Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUHPerdata tersebut, perseetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu :29 b. perjanjian sewa menyewa. Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 28 29

Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2013, hal. 371 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal. 181


29

mengikatkan dirinya untuk memberikan pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga,

yang

oleh

pihak

tersebut

belakangan

itu

disanggupi

pembayarannya. Menurut M. Yahya Harahap, sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.30 c. Gadai, dalam Pasal

1150 KUHPerdata gadai adalah suatu hak yang

diperoleh seseorang yang berpiutang atau suatu barang begerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada berpiutang itu untuk mengambil penulasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang

tersebut

dan

biaya

yang

telah

dikeluarkan

untuk

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

30

Ibid. hal. 220


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN HUKUM

Recommend Documents