BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN TENAGA KERJA
2.1 Perlindungan Hukum 2.1.1 Pengertian perlindungan hukum Negara Indonesia adalah merupakan negara hukum, negara yang segala sesuatunya berdasarkan hukum. Hal ini juga sangat berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada setiap warga negaranya. Perlindungan hukum di Indonesia, secara umum diatur berdasarkan alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke IV yang menyatakan bahwa : “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia ... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia...”. Rumusan diatas mendasari prinsip pengakuan dan perlindungan hukum di Indonesia. Hukum adalah seperangkat norma atau kaedah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian didalam masyarakat.33 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), perlindungan berasal dari kata “lindung” yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Perlindungan juga dapat berarti suatu proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi
33
Yulies Tiena Masriani, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.7
22
23
(menjadikan atau menyebabkan berlindung).Arti kata perlindungan, yang dalam bahasa Inggris berasal dari kata “protection” atau “protect”yang artinya perlindungan, melindungi, proteksi dan menjaga.34 Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara lisan maupun tertulis. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 35 Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.36 Philipus M.Hadjon, berpendapat bahwa yang di maksud dengan perlindungan hukum yakni selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah) sedangkan dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah
34
Pius Abdullah, Kamus 15 Juta Inggris-Indonesia Indonesia Inggris, Arloka, Surabaya,
h. 268 35
Anonim, 2015, URL : http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurutpara-ahli/ (diakses tanggal 21 Oktober 2015) 36 Ibid.
24
(pekerja) dan yang kuat (pengusaha).37 Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah, menurut Zainal Asikin, perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benarbenar dilaksanakan semua pihak karena keberlakukan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.38 Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hakhak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai tindakan untuk melindungi dan memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan atau melalui instrumen-instrumen hukum.39 Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap orang yang dijamin negara, apabila hak tersebut dilanggar maka akan menimbulkan suatu konsekuensi hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak yang semestinya diterima seseorang sehingga seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi 37
Asri Wijayanti, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Ed.1 Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, h. 10 38 Ibid 39 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoneia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h.3
25
sesuai peraturan yang berlaku.Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. b. Jaminan kepastian hukum. c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara. d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.40 Tenaga kerja atau buruh merupakan salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan perekonomian nasional yang berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjannya. Sudah seharusnya tenaga kerja memperoleh suatu perlindungan hukum. 2.1.2 Tujuan perlindungan hukum Dalam
kaitannya
dengan
ketenagakerjaan,
pemerintah
sangat
memperhatikan perlindungan kerja dan keselamatan kerja, tentunya tujuan pemerintah
dalam
hal
ini
selain
benar-benar
untuk
melindungi
dan
memperhatikan keselamatan kerja dan para pekerja/buruh yang umumnya lemah, juga secara tidak langsung untuk melindungi perusahaan yaitu agar tetap berdiri dan berkembang, sebab faktor tenaga kerja yang terpelihara kesehatannya, terpelihara kesejahteraannya, terpelihara dedikasi,
dan kedisiplinanya, pada
akhirnya tenaga kerja dibawah manajemen perusahaan tersebut, akan di akui jasajasanya sebagai pengembang perusahaan.41
40
Hukum Tenaga Kerja, 2014, Perlindungan Hukum, http://www.hukumtenagakerja.com/ (diakses tanggal 21 Oktober 2015) 41 G. Kartasapoetra, R.G Kartasapoetra, A.G Kartasapoetra, op,cit, h. 127
26
Pembinaan hubungan perburuhan saat ini diarahkan pada terciptanya keserasian antara pekerja/buruh dan pengusaha yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang masingmasing pihak saling menghormati dan saling mengerti terhadap peranan serta hak dan kewajibannya masing-masing dalam proses produksi, serta peningkatan partisipasi mereka dalam pembangunan, serikat
buruh memperjuangkan
kepentingan sosial ekonomi, sedangkan pemerintah melindungi kepentingan pekerja/buruh dan kepentingan serikat buruh. perlindungan
hukum
bagi para
42
pekerja/buruh
Selain itu dengan adanya adalah
untuk
mencapai/
melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan untuk melindungi tenaga kerja dari pengusaha, misalnya dengan membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak yang lemah.43 Upaya perlindungan terhadap tenaga kerja memiliki tujuan sosial, yaitu meliputi peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial pekerja/buruh, mendorong kinerja dunia usaha, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada umumnya.44 Mengingat tenaga kerja sangat berperan dalam pembangunan nasional, hukum ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang khususnya berdasarkan asas demokrasi, asas adil dan merata, maka pembangunan
42
Ibid, h.128 Sendjun H. Manullang, 1990, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Renika Cipta, Jakarta h. 2 44 Abdul Khakim II, op, cit, h. 207 43
27
ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagi pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh, oleh karena itu harus dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. b. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. c. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.45 Selain
itu,
tujuan
perlindungan
hukum
yakni untuk
menjamin
berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai dengan adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu pengusaha wajib untuk melaksanakan suatu perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.46Suatu perlindungan hukum, juga tidak terlepas dari adanya pengawasan. Sasaran yang hendak dicapai yaitu sasaran pengawasan secara khusus ditujukan pada sasaran utama hubungan perburuhan Pancasila, yaitu: a)
Perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, pengupahan, asuransi tenaga kerja dan lainnya di samping yang disampaikan secara umum dalam perundang-undangan.
45
Abdul Khakim, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Edisi Revisi), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.9 46 Abdul Khakim, op,cit,h. 14
28
b) Pembentukkan dewan keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan didorong dengan sedemikian rupa, terutama pada perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan tenaga kerja serta kegiatan-kegiatan yang menimbulkan bahaya. c)
Kerjasama diantara instansi pemerintahan dalam pelaksanaan pengawasan agar dapat lebih ditingkatkan, yang dalam hal ini melingkupi mutu dan jumlah pengawas kesehatan dan keselamatan kerja.
d) Norma-norma kesehatan dan keselamatan kerja, baik norma umum maupun norma teknis akan lebih disempurnakan, dimana norma-norma umum menyangkut antara lain : waktu kerja, istirahat kerja, kerja lembur, pendayagunaan tenaga kerja wanita dan tenaga kerja usia muda, sedangkan norma-norma teknis menyangkut penggunaan alat-alat mesin dan bukan mesin serta bahan baku dalam kaitannya dengan kesehatan dan keselamatkan kerja.47 Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari adanya perlindungan hukum adalah untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil. 2.1.3 Jenis dan bentuk perlindungan hukum Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni : pertama, perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat
47
Ibid ,h.129
29
bentuk yang definitif. Kedua,
perlindungan hukum represif, yakni bentuk
perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.48 Berkaitan dengan jenis perlindungan hukum yang diberikan terhadap tenaga kerja yakni, menurut Soepomo dalam buku Asikin, perlindungan tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3, yaitu : 1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, temasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. 2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Menurut World Bank yaitu : “social protection includes all actions intended to review assist individuals, households and society hearts various risks facing life” (Perlindungan sosial mencakup semua tindakan yang dimaksudkan untuk membantu individu, rumah tangga dan masyarakat dalam menghadapi resiko kehidupan).49 3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.50
48
Status Hukum Art In The Sciene of Law, Perlindungan Hukum, 2014, URL:http://statushukum.com/perlindungan-hukum. Html (diakses pada tanggal 21 oktober 2015) 49 World Bank, 2000, World Bank, Social Risk Management : A New Conceptual Framework for Social Protection, World Bank, Washington, D.C., h.5 50 Abdul Khakim II, op,cit, h. 106
30
Adapun bentuk perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan meliputi : a. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja b. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, dan mogok kerja. c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. d. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak dan penyandang cacat. e. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja f. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.51 Telah diuraikan di atas, bahwa salah satu objek dari perlindungan tenaga kerja adalah Perlindungan khusus yang diberikan terhadap perempuan, anak dan penyandang cacat berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Berikut akan di uraikan perlindungan khusus yang diberikan yaitu sebagai berikut : a. Perlindungaan pekerja/buruh perempuan 1. Pengusaha dilarang mempekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 terhadap pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun. 2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya, apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00
51
Ibid.
31
3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 wajib: - Memberikan makanan dan minuman bergizi. - Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Perlindungan
terhadap
pekerja/buruh
perempuan
tersebut
diatas,
dirumuskan dalam Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Ketenagakerjaan. a. Perlindungan anak 1. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68) dapat dikecualikan bagi anak berumur antara tiga belas tahun sampai dengan lima belas tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. 2. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan: - Izin tertulis dari orang tua atau wali . - Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali. - Waktu bekerja maksimum tiga jam sehari. - Dilakukan pada siang hari dan tidak menggangu waktu sekolah. - Keselamatan dan kesehatan kerja. - Adanya hubungan kerja yang jelas. - Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.
32
4. Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktian sebaliknya. 5. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaanpekerjaan yang terburuk, meliputi segala pekerjaan yakni dalam bentuk : - Perbudakan dan sejenisnya - Yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian. - Yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. - Dan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak. Mengenai pengaturan perlindungan terhadap anak, telah di atur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 74. a. Perlindungan penyandang cacat 1. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan. Perlindungan tersebut seperti penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja dan alat pelindungan diri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.52
52
Abdul Khakim, op, cit. h. 111
33
2.2 Perlindungan Hukum Bidang Teknis Tenaga Kerja 2.2.1 Pengertian tenaga kerja Dalam dunia kerja terdapat beberapa istilah, yaitu tenaga kerja, buruh, dan karyawan. 53 Istilah pekerja/buruh muncul sebagai pengganti istilah buruh. Pada penjajahan Belanda yang dimaksud dengan buruh adalah orang-orang yang bekerja kasar atau kuli, orang ini oleh pemerintah Belanda disebut dengan blue collar (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan halus seperti pegawai administrasi disebut dengan white collar (berkerah putih). Pemerintah Belanda membedakan antara blue collar dan white collar dengan tujuan untuk memecah belah golongan bumi putera dan diberikan kedudukan dan status yang berbeda, sesuai dengan prinsip devide et empera. Sejak diadakan seminar
Hubungan
Perburuhan
Pancasila
tahun
1974,
istilah
buruh
direkomendasikan untuk diganti dengan istilah pekerja, atas dasar pertimbangan istilah buruh yang merupakan teknis biasa saja, telah berkembang menjadi istilah yang kurang menguntungkan. Kata buruh merupakan sekelompok tenaga kerja golongan bawah dan menggunakan bekerja dengan otot. Pekerja administrasi tidak setuju dengan sebutan buruh. Dengan dipengaruhinya paham marxisme buruh dianggap satu kelas yang selalu menghancurkan pengusaha/ majikan dalam perjuangannya. Oleh karena itu, penggunaan kata buruh telah mempunyai motivasi yang kurang baik, hal ini tidak mendorong tumbuh dan berkembangnya suasana kekeluargaan, kegotong-
53
Ibid, h. 16
34
royongan dan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam suatu perusahaan sehingga perlu diganti dengan istilah baru. Pasal 2 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan yang disebut dengan golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja dan lainlain, jelas disini UUD NRI tahun 1945 menggunakan istilah pekerja untuk pengertian buruh. Oleh karena itulah disepakati penggunaan kata pekerja sebagai pengganti kata buruh karena mempunyai dasar hukum yang kuat. Namun demikian, dengan diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), istilah pekerja dikaitkan dengan istilah buruh sehingga menjadi istilah pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.54 Dalam rumusan Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan pengertian tenaga kerja yaitu : “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Badung, tenaga kerja adalah :“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Tenaga kerja dapat diartikan sama dengan buruh, buruh adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh
54
I Made Udiana, op,cit,h.43
35
pengusaha yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, kemudian tenaga kerja itu akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar.55 Menurut DR. Payaman Simanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia”, memberikan pengertian bahwa “Tenaga kerja atau manpower adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga”.56 Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak membedakan antara pekerja/buruh halus (white collar) dengan pekerja/ buruh kasar (blue collar). Perbedaan pekerja/ buruh dalam Undang-undang ini hanya didasarkan pada jenis kelamin (pekerja/buruh perempuan dan laki-laki) dan usia (pekerja/buruh anak). Perbedaan ini dilakukanbukan
dalam
rangka
diskiriminatif
tetapi
untuk
melindungi
pekerja/buruh yang lemah daya tahan tubuhnya dan juga untuk menjaga normanorma kesusilaan.57 2.2.2 Jenis perlindungan hukum di bidang teknis tenaga kerja Perlindungan teknis, bertalian erat dengan perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan.
55
G.Kartasapoetra, R .G Kartasapoetra, A.G Kartasapoetra op.cit h.17 Sendjun H. Manullang, op, cit h. 3 57 Maimun, op,cit, h. 13 56
36
Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan untuk kepentingan pekerja/buruh, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada pengusaha dan pemerintah.
Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana
kerja yang tentram sehingga pekerja/buruh dapat
memusatkan perhatian pda pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.
Bagi pengusaha,
adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam
perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.
Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.58 Untuk
melindungi keselamatan
pekerja/
buruh
guna
mewujudkan
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai
ilmu
pengetahuan
dan
penerapannya
dalam
usaha
mencegah
kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja atau perusahaan. Tempat kerja adalah setiap tempat yang di dalamnya terdapat 3 unsur yaitu : 58
Zaeni Asyhadie loc.cit, h.103
37
1. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial. 2. Adanya sumber bahaya. 3. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu.59 Dalam pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : -
Keselamatan dan kesehatan kerja
-
Moral dan kesusilaan dan
-
Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilainilai agama.
Keselamatan kerja ialah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Objek keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, dipermukaan air, di dalam air maupun di udara. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja ialah pengusaha atau pimpinan atau pengurus tempat kerja. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja dilakukan secara bersama
59
Lalu Husni, loc, cit. h. 138
38
oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh pekerja/buruh. Pengawasan dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilakukan oleh pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, yaitu: 1. Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sebagai pengawas teknis berkeahlian khusus dari Depnaker. 2. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sebagai ahli teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker. Sedangkan mengenai pihak-pihak dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai berikut: A. Kewajiban Pengusaha a. Terhadap pekerja/buruh yang baru masuk, pengusaha wajib menunjukkan dan menjelaskan hal-hal: -
Tentang kondisi dan bahaya yang dapat timbul dilingkungan kerja.
-
Semua alat pengaman dan pelindung yang digunakan.
-
Cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan.
-
Memeriksakan kesehatan, baik fisik maupun mental pekerja yang bersangkutan.
b. Terhadap pekerja/buruh yang telah atau sedang dipekerjakan: -
Melakukan
pembinaan
dalam
hal
pencegahan
kecelakaan
kerja,
penanggulangan kebakaran, pemberian P2K3 dan peningkatan usaha Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada umumnya. -
Memeriksa kesehatan pekerja secara berkala.
39
-
Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruuh pekerja/buruh.
-
Memasang gambar dan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
-
Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan kerja termasuk peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja.
-
Membayar biaya pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ke Kantor Pembendaharaan Negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh Kantor Wilayah Departement Tenaga Kerja setempat.
-
Menaati semua persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), baik yang diatur dalam undang-undang maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.
B. Kewajiban dan Hak Pekerja/Buruh -
Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
-
Memakai alat pelindung diri yang diwajibkan.
-
Memenuhi dan menaati persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku di tempat kerja yang bersangkutan.
40
C. Hak pekerja/buruh : -
Meminta
kepada
pemimpin
atau pengurus
perusahaan
agar
dilaksanakan semua syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diwajibkan di perusahaan yang bersangkutan. -
Menyatakan
keberatan
melakukan
pekerjaan,
apabila
syarat
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta alat pelindung diri yang diwajibkan tidak dipenuhi, kecuali dalam toleransi khusus yang ditetapkan lain oleh pegawai pengawas.60 2.2.3 Penyelenggaraan perlindungan hukum di bidang teknis tenaga kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tujuan untuk memperkecil atau menghilangkan potensi bahaya atau risiko yang dapat mengakibatkan kesakitan dan kecelakaan dan kerugian yang mungkin terjadi. Kerangka konsep berpikir Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah menghindari resiko sakit dan celaka dengan pendekatan ilmiah dan praktis secara sistematis (systematic), dan dalam kerangka pikir kesisteman (system oriented). Untuk memahami penyebab dan terjadinya sakit dan celaka, terlebih dahulu perlu dipahami potensi bahaya (hazard) yang ada, kemudian perlu mengenali (identify) potensi bahaya tadi, keberadaannya, jenisnya, pola interaksinya dan seterusnya. Setelah itu perlu dilakukan penilaian (asess, evaluate) bagaimana bahaya tadi dapat menyebabkan risiko (risk) sakit dan celaka dan dilanjutkan dengan menentukan berbagai cara (control, manage) untuk mengendalikan atau mengatasinya. Langkah langkah sistimatis tersebut tidak
60
Ibid, h.142
41
berbeda dengan langkah-langkah sistimatis dalam pengendalian resiko (risk management). Oleh karena itu pola pikir dasar dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada hakekatnya adalah bagaimana mengendalikan resiko dan tentunya didalam upaya mengendalikan risiko tersebut masing-masing bidang keilmuan akan mempunyai pendekatan-pendekatan tersendiri yang sifatnya sangat khusus. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mempunyai kerangka pikir yang bersifat sistimatis dan berorientasi kesistiman tadi, tentunya tidak secara sembarangan penerapan praktisnya di berbagai sektor didalam kehidupan atau di suatu organisasi. Karena itu dalam rangka menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja ini diperlukan juga pengorganisasian secara baik dan benar.
Dalam
hubungan inilah diperlukan Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dan perlu dimiliki oleh setiap organisasi. Melalui sistim manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja inilah pola pikir dan berbagai pendekatan yang ada diintegrasikan kedalam seluruh kegiatan operasional organisasi agar organisasi dapat berproduksi dengan cara yang sehat dan aman, efisien serta menghasilkan produk yang sehat dan aman pula serta tidak menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan. Perlunya organisasi memiliki sistim manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja yang terintegrasi ini, dewasa ini sudah merupakan suatu keharusan dan telah menjadi peraturan. Organisasi Buruh Sedunia (ILO) menerbitkan panduan Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di Indonesia panduan yang serupa dikenal dengan istilah SMK3, sedang di Amerika OSHAS 1800-1, 1800-2 dan di Inggris BS 8800 serta di Australia disebut AS/NZ
42
480-1. Secara lebih rinci lagi asosiasi di setiap sektor industri di dunia juga menerbitkan panduan yang serupa seperti misalnya khusus dibidang transportasi udara, industri minyak dan gas, serta instalasi nuklir dan lain-lain sebagainya. Bahkan dewasa ini organisasi tidak hanya dituntut untuk memiliki sistim manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi, lebih dari itu organisasi diharapkan memiliki budaya sehat dan selamat (safety and health culture) dimana setiap anggotanya menampilkan perilaku aman dan sehat. Dasar hukum penerapan SMK3 ditempat kerja yang memperkerjakan sebanyak 100 orang atau lebih dan mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi
yang dapat mengakibatkan
kecelakaan kerja seperti ledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja adalah Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan peraturan-peraturan pelaksanaanya yaitu: I.
Peraturan Menteri No. Per. 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
II.
Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan Peraturan Menteri tersebut diatas. Salah satu fungsi dari manajemen disemua tingkatan adalah kontrol. Ada
tiga faktor yang menyebabkan kurang baiknya kontrol dari manjemen, yaitu: -
Kebijakan K3 yang tidak tepat.
-
Program K3 yang tidak memenuhi standar atau persyaratan
-
Implementasi program yang tidak sepenuhnya di jalankan atau didukung oleh pekerja.
43
Secara garis besar program K3 meliputi hal-hal dibawah ini: -
Kepemimpinan dan administrasinya
-
Manajemen K3 yang terpadu
-
Pengawasan dan control
-
Analisis pekerjaan dan procedural
-
Penelitian dan analisis pekerjaan
-
Training bagi pekerja
-
Pelayanan kesehatan bagi pekerja
-
Penyediaan alat pelindung diri (APD)
-
Peningkatan kesadaran pekerja terhadap K3
-
Sistem audit
-
Laporan dan pendataan. Manajemen K3 menjadi sangat penting untuk dijalankan secara sistematis
dan terarah. Pengalaman di Negara-negara lain menunjukan bahwa tren suatu pertumbuhan dari sistem K3 adalah melalui fase-fase tertentu, yaitu fase kesejahteraan, fase produktivitas kerja, dan fase toksikologi industri. Saat ini penerapan K3 di Indonesia pada umumnya masih berada pada fase paling bawah yaitu fase kesejahteraan. Sebagian kecil perusahaan-perusahaan besar bertaraf internasional sudah mengarah pada fase peningkatan produktivitas kerja. Misalnya program K3 yang disesuaikan dengan sistem ergonomic (penyesuaian beban kerja/alat kerja dengan kemampuan dan fisik pekerja) yang merupakan salah satu usaha untuk mencetak para pekerja yang produktif.
44
Dalam konteks penyebab terjadinya kecelakaan akibat kerja dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: Faktor fisik,yang meliputi penerangan, suhu udara, kelembaban, laju rambat udara, kebisingan, vibrasi mekanis, radiasi, tekanan udara, dan lain-lain, faktor Kimia, yaitu berupa gas, cairan, uap, debu, asap, dan lain-lain, faktor Biologi, baik berupa mikrorganisme, hewan dan tumbu-tumbuhan, faktor fisiologis, seperti konstruksi mesin, sikap, dan cara kerja, faktor mental-fisiologis, yaitu susunan kerja, hubungan diantara pekerja atau dengan pengusaha, pemeliharaan kerja, dan sebagainya. Semua faktor-faktor diatas dapat mengganggu aktivitas kerja seseorang. Misalnya penerangan yang kurang akan menyebabkan kelelahan pada mata. Suara gaduh atau bising dapat berpengaruh pada daya ingat pekerja. Semua itu dapat memicu terjadinya kecekaan kerja.61 Tanggungjawab majikan atau perusahaan dewasa ini diberikan oleh negara atau pemerintah, yang memberikan perlindungan melalui program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) untuk para pekerja. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.Diatur dalam UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek jo. PP No.14 tahun 1993 tentang Penyelenggaran Jamsostek yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan
61
Anonim, 2016, HSP Academy Training Center, URL: http://healthsafetyprotection.com/konsep-dasar-keselamatan-kerja/ (diakses tanggal 24 februari 2016)
45
bagi para pekerja.Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Ruang lingkup dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi : -
Jaminan Kecelakaan Kerja
-
Jaminan Kematian
-
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
-
Jaminan Hari Tua Sejak tanggal 1 Januari 2014, istilah Jamsostek diubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya
46
disebut UU BPJS), Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola
PT.Jamsostek
(Persero)
menjadi
BPJS
Ketenagakerjaan.BPJS
Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU SJSN) program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Penyelenggaraan perlindungan hukum tenaga kerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja diselenggarakan oleh BPJS. Dengan adanya program BPJS dari negara diharapkan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.62 Fungsi dari adanya program BPJS dari pemerintah ini adalah UU BPJS menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaatpemeliharaan kesehatan dan
62
Abdul Rouf, 2014, Dunia Rouf, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan,URL:https://taukcuearekjatigedhe.wordpress.com/2014/06/09/badan-penyelenggara
-jaminan-sosial-bpjs-ketenagakerjaan/ (diakses tanggal 24 Februari 2016)
47
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Menurut UU SJSN program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun Sedangkan
program
ini diselenggarakan berdasarkan
jaminan
kematian
diselenggarakan
manfaat secara
pasti.
nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santuan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.63
63
Ibid
48
2.2.4 Tenaga kerja maintenance Dalam bahasa Indonesia, pemakaian istilah maintenance seringkali diterjemahkan
sebagai
perawatan
atau
pemeliharaan.
Perawatan
atau
pemeliharaan adalah konsepsi dari semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau memperhatikan kualitas fasilitas/mesin agar dapat berfungsi dengan baik seperti kondisi awalnya. Menurut Ebeling, perawatan sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang mampu mengembalikan item atau mempertahankannya pada kondisi yang selalu dapat berfungsi. Perawatan juga merupakan kegiatan pendukung yang menjamin kelangsungan mesin dan peralatan sehingga pada saat dibutuhkan dapat dipakai sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kegiatan perawatan merupakan seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan unit-unit pada kondisi operasional dan aman, apabila terjadi kerusakan maka dapat dikendalikan pada kondisi operasional yang handal dan aman.64 Maintenance atau pemeliharaan adalah merupakan fungsi utama yang penting dalam suatu perusahaan. Suatu perencanaan produksi akan gagal apabila ada komponen-komponen atau perangkat yang rusak atau tidak berjalan secara optimal bahkan tidak bisa beroperasi. Setiap perusahaan selalu menginginkan agar dapat memberikan pelayanan dan produktivitas tinggi terhadap pelanggan. Dengan adanya kegiatan pemeliharaan (maintenance)
perusahaan dapat
mengurangi kerusakan, sehingga dapat bekerja dan menghasilkan secara optimal.
64
Nachnul Ansori danM. Imron Mustajib, 2013, Sistem Perawatan Terpadu (Integrated Maintenance System),Cet.1, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 2
49
Menurut pendapat Manahan. P Tampubolon, “pemeliharaan merupakan semua aktivitas termasuk juga menjaga peralatan dan mesin selalu dapat melaksanakan pesanan pekerjaan”. Sedangkan Sofyan Assauri menyatakan bahwa, “pemeliharaan adalah kegiatan memelihara atau menjaga fasilitas/ peralatan dan mengadakan perbaikan atau pergantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang telah direncanakan”.Dari uraian tersebut diatas, dapat diartikan bahwa tenaga kerja maintenance adalah tenaga kerja yang kegiatannya
untuk memelihara atau
menjaga fasilitas atau peralatan pabrik/perusahaan yang bertugas untuk mengadakan perbaikan, pemeliharaan, perawatan atau penyesuaian atau penggantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi yang memuaskan sesuai dengan yang direncanakan.65 Adapun fungsi dari pemeliharaan tersebut menurut Agus Ahyari yaitu, “Fungsi pemeliharaan atau maintenance adalah agar dapat memperpanjang umur ekonomis dari mesin dan peralatan produksi yang ada serta mengusahakan agar mesin dan peralatan produksi tersebut selalu dalam keadaan optimal dan siap pakai untuk pelaksanaan proses produksi”. 66 Proses perawatan secara umum bertujuan untuk memfokuskan dalam langkah pencegahan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan tingkat
68
Pendidikan Ekonomi, 2012, Pemeliharaan Maintenance URL: http://www.pendidikanekonomi.com/2012/06/pemeliharaan -maintenance (diakses tanggal 23 Oktober 2015) 66 Berpendidikan, op, cit h. 2
50
kehandalan dan kesiapan serta meminimalkan biaya perawatan. Proses perawatan dan sistem perawatan merupakan sub sistem produksi, dimana tujuan sistem produksi tersebut adalah : a. Memaksimalkan profit dari peluang pasar yang tersedia. b. Memperhatikan aspek teknis dan ekonomis pada proses konversial material menjadi produk.67 Tujuan utama dilakukan sistem manajemen perawatan, menurut Japan Institude of Plan Maintenance dan Consultant TPM India, secara lengkap disebutkan sebagai berikut : -
Memperpanjang umur pakai fasilitas produksi
-
Menjamin tingkat ketersediaan optium dari fasilitas produksi.
-
Menjamin kesiapan operasional seluruh fasilitas yang diperlukan untuk pemakaian darurat.
-
Menjamin keselamatan operator dan pemakai fasilitas.
-
Mendukung kemampuan mesin dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya.
-
Mencapai tingkat biaya perawatan serendah mungkin. (lowest maintenance cost) dengan melaksanakan kegiatan maintenance secara efektif dan efisien.68
67 68
Nachnul Ansori danM. Imron Mustajib,loc.cit Ibid.
51
Proses perawatan mesin yang dilakukan oleh suatu perusahaan umumnya terbagi dalam dua bagian yaitu perawatan terencana (planed maintenance) dan perawatan
tidak terencana (unplaned maintenance). Menurut Duffuaa, ada
beberapa macam strategi dalam perawatan, yaitu sebagai berikut : 1. Penggantian (Replacement) Merupakan
penggantian
peralatan/
komponen
untuk
melakukan
perawatan. Dilakukan pada seluruh atau sebagian (part) dari sebuah sistem yang dirasa perlu dilakukan upaya penggantian oleh karena tingkat utilitas mesin atau keandalan fasilitas produksi berada pada kondisi yang kurang baik. Tujuan strategi penggantian ini adalah untuk menjamin berfungsinya suatu sistem atau alat produksi sesuai pada keadaan normalnya. 2. Perawatan peluang (opportunity maintenance) Perawatan ini dilakukan ketika terdapat kesempatan, misalnya perawatan pada saat mesin sedang shut down. Perawatan peluang dimaksudkan agar tidak terjadi waktu mengganggur (idle) baik oleh operator atau tenaga kerja maintenance, perawatan bisa dilakukan dengan skala yang paling sederhana seperti pembersihan (cleaning) maupun perbaikan fasilitas pada suatu sistem/ alat produksi (repairing). 3. Perbaikan (overhaul) Merupakan pengujian secara menyeluruh dan perbaikan (restoration) pada sedikit komponen atau sebagian besar komponen sampai pada kondisi yang dapat diterima. Perawatan perbaikan merupakan jenis perawatan yang terencana dan
52
biasanya proses perawatannya dilakukan secara menyeluruh terhadap sistem, sehingga diharapkan sistem/ alat berada pada kondisi yang normal. 4. Perawatan pencegahan (preventive maintenance) Preventive maintenance adalah kegiatan pemeliharaan dan perawataan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang menyebabkan fasilitas produksi menjadi kerusakan pada saat
digunakan dalam berproduksi. Dalam prakteknya
preventivemaintenance yang dilakukan perusahaan dibedakan atas : a) Routine maintenance Yaitu kegiatan pemeliharaan terhadap kondisi dasar
mesin dan
menggantikan suku cadang yang rusak, yang dilakukan secara rutin. b) Periodic maintenance Yaitu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara periodik atau dalam jangka waktu tertentu. Misalnya seminggu sekali, dengan cara melakukan inspeksi secara berkala dan berusaha memulihkan bagian mesin yang rusak atau tidak sempurna. c) Running maintenance Merupakan pekerjaan perawatan yang dilakukan pada saat fasilitas produksi dalam keadaan bekerja. Perawatan ini termasuk cara perawatan yang direncanakan untuk diterapkan pada peralatan atau permesinan dalam keadaan operasi. Biasanya diterapkan pada mesin-mesin yang harus terus menerus beroperasi menjalankan proses produksi. Kegiatan perawatan dilakukan dengan jalan mengawasi secara aktif (monitoring).
53
d) Shutdown maintenance Merupakan kegiatan perawatan yang hanya dapat dilaksanakan pada waktu fasilitas produksi sengaja dimatikan atau dihentikan.69 Selain perawatan yang telah diuraikan diatas, masih terdapat beberapa jenis perawatan yang biasanya dilakukan pada suatu perusahaan. Adapun kegiatan perawatan menurut Japan Instutude of Plan Maintenance dan Confederation Industrial India, dikategorikan menjadi tiga elemen yaitu: 1. Activities to prevent deterioration, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kerusakan pada peralatan sewaktu diperlukan. 2. Activities to measure deterioration, adalah kegiatan perawatan yang dilakukan untuk mengukur terjadinya kegagalan/ kerusakan pada suatu peralatan, sehingga didapatkan tolak ukur melakukan evaluasi kerusakan. 3. Activities to restore deterioration, adalah suatu kegiatan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan peralatan menjadi kondisi seperti sebelum terjadi kerusakan atau mengkondisikan peralatan seperti semula. Selain hal tersebut di atas, tugas dan aktivitas perawatan tenaga kerja maintenance dalam suatu perusahaan meliputi kegiatan sebagai berikut : a) Kegiatan inspeksi Kegiatan inspeksi meliputi kegiatan pengecekan dan pemeriksaan secara berkala, pada fasilitas produksi sesuai dengan rencana, serta kegiatan pengecekan atau pemeriksaan terhadap peralatan yang mengalami kerusakan dan membuat laporan dari hasil pengecekan atau pemeriksaan tersebut.
69
Ibid. h. 5
54
b) Kegiatan teknik Kegiatan teknik meliputi kegiatan percobaan peralatan yang baru dibeli dan kegiatan pengembangan peralatan/ komponen peralatan dalam perbaikan mesin yang rusak dimana tidak diperoleh komponen yang sama dengan yang dibutuhkan. c) Kegiatan produksi Merupakan kegiatan perawatan dimana secara fisik melaksanakan pekerjaan yang disarankan/ diusulkan dalam kegiatan inspeksi. Dengan melaksanakan kegiatan ini maka pengolahan produk dapat berjalan lancar sesuai dengan yang telah ditetapkan. d) Kegiatan administrasi Merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan mengenai biaya yang terjadi dalam melakukan pekerjaan perawatan. Biaya ini berhubungan dengan komponen yang dibutuhkan dan progress report tentang apa yang telah direncanakan, waktu pelaksanaan inspeksi dan perbaikan, serta lamanya perbaikan tersebut. kegiatan pencatatan dimaksud pula untuk penyusunan perencanaan (planning) dan penjadwalan (scheduling), yaitu rencana kapan suatu mesin harus di cek/ di periksa/ di service dan di reparasi.70 Tenaga kerja maintenance yang bekerja di PT. ACS Denpasar Bali terdiri dari 27 orang dan menjalankan tugas sesuai dengan job description PT. ACS Denpasar Bali.
70
Ibid, h. 12
