BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN INTERNET BANKING
2.1. Perlindungan Hukum 2.1.1. Konsep Perlindungan Hukum Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesa berarti tempat berlindung
atau
merupakan
perbuatan
(hal)
melindungi,
misalnya
memberi
perlindungan kepada orang yang lemah. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni : 1. Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. 2. Perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul.1 2.1.2. Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Konsumen atau nasabah bank seringkali menjadi pihak yang dirugikan hubungan antara bank dengan nasabah sebagai konsumen merupakan hubungan yang 1
Philiphus M. Hadjon, Op.Cit, h.76.
24
25
timpang karena di suatu sisi bank mempunyai bargaining power yang lebih kuat sehingga nasabah berada pada posisi menerima (take it or leave it) saja. Dengan adanya hubungan yang tidak seimbang ini, perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen bank adalah menjadi sangat penting. Perlindungan terhadap nasabah bank atau konsumen dilakukan melalui undang-undang yang pada akhirnya dapat mengikat para pihak. Perlindungaan terhadap nasabah selaku konsumen dari layanan jasa perbankan muncul didasarkan dengaan adanya sejumlah hak hukum konsumen yang perlu untuk dilindungi agar terhindar dengan adanya tindakan-tindakan yang mungkin dapat menimbulkan kerugian dari pihak lain. Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, “dalam pengertian hukum, umumnya yang disebut dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi.2 Perlindungan terhadap data pribadi nasabah, dalam praktek di sektor perbankan dilakukan melalui perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan informasi nasabah dimana segala transaksi yang terkait dengan nasabah harus dijaga kerahasiaannya oleh bank. Dalam peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi nasabah, perlunya mengatur hal-hal yang terkait dengan prosedur dalam data nasabah diberikan kepada pihak yang berwenang, pengecualian terhadap prosedur-prosedur yang berlaku, serta sanksi dalam hal terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum atas data pribadi
37
Janus Sidabalok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.6.
26
nasabah dalam penyelenggaraan layanan internet banking dapat dilakukan dengan pendekatan self regulation dan goverment regulation. 2.1.3.
Teori Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Berdasarkan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede
mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu : a. Perlindungan secara implisit (implicit deposit protection), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank perlindungan ini melalui : 1. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan 2. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia 3. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya 4. Memelihara tingkat kesehatan bank 5. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian 6. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan 7. Menyediakan informasi risiko pada bank b. Perlindungan secara eksplisit (eksplisit deposit protection) yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat
27
sehingga apabila bank mengalami kegagalan maka lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut.3
2.2
Internet Banking
1.2.1. Pengertian Bank Syariah,Internet Banking,dan Data Pribadi Di era informasi, lembaga keuangan memberikan layanannya tidak saja melalui model-model konvensional, tetapi kini sudah mulai beralih pada pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi ini sebenarnya dipacu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Mungkin dahulu lembaga keuangan bank dalam memberikan layanannya lebih menekankan kepada model face to face
dan didasarkan kepada paper document.
Namun, sejak teknologi informasi mampu mendukung terhadap sistem transaksi lembaga keuangan bank, model transaksi pun lebih mengedepankan pada model nonface to face dan paperless document atau digital document. Untuk saat ini, tren yang berkembang dalam konteks transaksi seperti itu salah satunya yakni layanan internet banking. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”. Prinsip syariah sebagaimana pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah “Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 3
Marulak Pardede, 1992, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, Sinar Harapan, Jakarta, h.33.
28
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan : “Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh bank lain (ijarah wa iqtina). prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Internet bankingatau yang biasa disebut online banking merupakan sebuah sistem yang memungkinkan individu untuk melakukan kegiatan perbankan dari mana saja melalui internet. Online banking memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi rutin semua, seperti transfer rekening , pertanyaan saldo, pembayaran tagihan, dan stop-pembayaran permintaan, dan beberapa bahkan menawarkan pinjaman online dan aplikasi kartu kredit.4 Internet bankingmerupakan salah satu pelayanan perbankan tanpa cabang, yaitu berupa fasilitas yang akan memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan tanpa perlu datang ke kantor cabang. Layanan yang diberikan internet bankingkepada nasabah berupa transaksi pembayaran tagihan, informasi rekening, pemindah bukuan antar rekening, informasi terbaru mengenai suku bunga dan nilai tukar valuta asing, administrasi mengenai perubahan Personal Identification Number (PIN), alamat
4
Anonim, Online banking, URL : http://www.investorwords.com, diakses Tanggal 9 Januari 2015.
29
rekening atau kartu, data pribadi dan lain-lain,terkecuali pengambilan uang atau penyetoran uang.5 Karen Furst mendefinisikan internet banking sebagai berikut: Internet banking is the use of the internet as remote dilivery channel for banking services, including traditional services, such as opening a deposit account or transferring funds among different account, as well as new banking services, such as electronic bill presentment and payment, which allow customers to receive and pay 6 bill over bank’s website. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pendapatnya Efraim Turban, meskipun ia memberikan istilahinternet bankingdengan istilah online banking. Selengkapnya, ia menyatakan online banking yaitu mencakup berbagai kegiatan perbankan yang dilakukan dari rumah, bisnis, atau di jalan, bukan dilokasi fisik bank. Dari pengertian ini secara sederhana dapat dikatakan bahwa internet bankingmerupakan suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara online, baik dari produk yang sifatnya konvensional maupun yang baru.7 Sampai saat ini Indonesia belum memiliki suatu Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai data pribadi. Namun pengertian mengenai data pribadi ini dapat dilihat pada Data Protection Act 1998 yang telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Maret 2000. Dalam Undang-Undang ini, ditentukan beberapa pengertian sebagai berikut : 1. Data adalah setiap informasi yang diperoses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi intruksi-intruksi yang diberikan bagi 5
Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi , 2001, Mengenal E-Commerce, Elex Media Komputindo, Jakarta, h.85. 6
Budi Agus Riswandi, Op.cit, h.20.
7
Budi Agus Riswandi, Op.cit, h.21.
30
tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan. 2. Data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seorang individu yang hidup dapat diidentifikasikan dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki akan dimiliki oleh data controller (Pasal 1 ayat (1)).8
2.2.2. Pengaturan Internet Banking Internet bankingsebagai salah satu produk bank disatu sisi memang memberikan banyak manfaat, namun disisi lain juga terdapat risiko-risiko yang dapat menimbulkan kerugian nasabah. Berdasarkan penelitian ini, di dalam peraturan hukum Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai internet banking, namun meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang internet bankingdi Indonesia, penulis dapat menemukan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah internet banking dengan cara menafsirkan peraturan-peraturan tersebut ke dalam pemahaman tentang internet bankingatau mengaitkan peraturan yang satu dengan yang lainnya. a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang ini yang mampu dipergunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data pribadi
8
Edmon Makarim, Op.cit,h.171.
31
nasabah dalam penyelenggaraan internet bankingdapat dicermati pada Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut : (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) diberikan penjelasan bahwa dalam hubungan dengan kerahasiaan bank yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) dapat dikemukakan bahwa ketentuan ini mencerminkan akan asas atau prinsip kerahasiaan bank (bank secrets). Prinsip kerahasiaan bank ini dalam konteks perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dapat saja diterapkan. Namun, penerapannya di dalam penyelenggaraan internet bankingmenjadi tidak optimal sebab perlindungan hukum atas data pribadi nasabah yang ada pada ketentuan ini terbatas hanya pada data yang disimpan dan dikumpulkan oleh bank, padahal di dalam penyelenggaraan internet banking data nasabah yang ada tidak hanya data yang disimpan dan dikumpulkan, tetapi termasuk data yang ditransfer oleh pihak nasabah dari tempat komputer di mana nasabah melakukan transaksi. Melihat pada kondisi demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perbankan belum mampu memberikan perlindungan hukum sepenuhnya atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan internet banking.
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Menurut
Peraturan
Pemerintah
Tahun
2000
tentang
Penyelenggaraan
Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36
32
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, internet dimasukkan kedalam jenis jasa multimedia, yang didefinisikan sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut menunjukan bahwa pengaturan mengenai internet termasuk di dalam hukum telekomunikasi.9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang baru mulai berlaku pada tanggal 8 September 2000 mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi. Antara lain pada Pasal22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi; (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Bagi pelanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 600.000.000,- . c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik Di dalam Undang-Undang ini tidak ada Pasalyang jelas mengatur tentang internet banking. Akan tetapi, ada Pasal
yang mengatur tentang transaksi dengan
media internet. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektonikPasal1 angka (2) menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berkaitan dengan internet bankingyakni Pasal 15 yang menyatakan : (1) Setiap Penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaiman mestinya. (2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.
9
Edmon Makarim, Op.cit, h. 180.
33
d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PB/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum Perlindungan terhadap nasabah yang dalam hal ini merupakan konsumen tidak hanya mengacu UU Perbankan saja. Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter mempunyai peranan yang besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah berupaya dalam meningkatkan pengamanan dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem perbankan.10 Dalam ketentuan ini, pengaturan internet bankingtidak diatur secara tersendiri, namun dikelompokkan dalam electronic banking. Penyelenggaraan internet bankingini diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal23 sebagai bentuk pelaksanaan internet bankingyang diselenggarakan oleh bank umum.
2.2.3. PerkembanganInternet Bankingdi Indonesia Indonesia adalah negara keempat di dunia yang penduduknya paling banyak menggunakan layanan internet. Hal ini jugalah yang turut memacu bank-bank di Indonesia untuk melahirkan layanan internet banking. Internet bankingkhususnya di Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tidak terlepas dari keuntungan yang dapat diraih dengan memanfaatkan layanan internet banking. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan bahwa industri perbankan saat ini banyak mengadopsi konsep internet banking, yaitu : a. Industri perbankan berkeinginan memperluas jangkauan akses pasarnya; b. Industri perbankan berkeinginan untuk 10
Muhammad Djumhana, 2008, Azas-Azas Hukum Perbankan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.18.
34
meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap para nasabahnya; c. Penerapan internet bankingdapat dijadikan sebagai sarana strategis untuk melakukan kompetisi antar bank yang terasa sangat ketat.11 Namun menurut Director for Financial Services Nielsen Indonesia Dena Firmayuansyah,
terdapat
3
faktor
yang
mempengaruhi
perkembangan
yang
mempengaruhi perkembangan internet bankingdi Indonesia yaitu : a. Kualitas layanan internet bankingyang belum merata. Hal ini membuat nasabah seringkali menemui kegagalan transaksi; b. Keamanan yang belum terjamin. Beberapa modus kejahatannya antara lain website forging(modus kejahatan dengan membuat tampilan dan alamat domain situs web persis dengan situs web bank yang asli sehingga pelaku dapat dengan mudah memperoleh username dan password); c. Kurangnya proteksi nasabah terhadap pelanggaran kurang diperhatikan, meskipun peraturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektornik (ITE) telah diterapkan di tanah air sejak 2008.12
2.2.4. Tujuan dan Manfaat Internet Banking Institusi perbankan dalam penerapan internet bankingharus memberikan jasa pelayanan yang lebih sesuai dengan kehendak nasabah dan lebih menjamin keamanannya sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada para nasabah. Penggunaan internet bankingoleh nasabah akan memberikan pelayanan yang lebih baik tanpa mengenal tempat dan waktu.
11
12
Ibid, h.47-48.
Dena Firmayuansyah, Perkembangan Layanan Internet Banking Jepanghttp://www.halojepang.com Tanggal. Diakses tangga 18 April 2015.
Indonesasia
dan
35
Tujuan internet bankingbagi pihak bank yaitu :13 1. Menjelaskan produk dan jasa seperti, pemberian pinjaman dan kartu kredit; 2. Menyediakan informasi mengenai suku bunga dan kurs mata uang asing yang terbaru; 3. Menunjukan laporan tahunan perusahaan dan keterangan pers lainnya; 4. Menyediakan informasi ekonomi dan bisnis seperti perkiraan bisnis; 5. Memberikan daftar lokasi kantor bank tersebut dan lokasi ATM; 6. Memberikan daftar pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja baru; 7. Memberikan gambaran mengenai bank; 8. Menyediakan informasi mengenai sejarah bank dan pristiwa terbaru; 9. Memberikan pelayanan kepada nasabah untuk memeriksa neraca tabungan dan memindahkan dana antar tabungan; 10. Menyediakan algorithma yang sederhana sehingga para nasabah dapat membuat perhitungan untuk pembayaran pinjaman, perubahan atau pengurangan pembayaran hipotik, dan lain sebagainya; 11. Menyediakan sambungan menuju situs lain di internet yang masih berhubungan dengan internet banking. Sedangkan manfaat internet bankingbagi pihak bank antara lain:14 1. Business expansion
13
Mary J.Cronin, 1998, Banking and Finance on The Internet , John Wiley & Sons, Canada, h.75. Budi Rahardjo, Aspek Teknologi dan Keamanan dalam Internet banking, Materi Seminar Internet banking di Banking Reseach and Reguation Directorate, Bank Indonesia, “Internet banking Implementasi & Tantangannya ke Depan”, 13 Agustus 2001, h.1-2. 14
36
Layanan internet bankingmenghilangkan batas ruang dan waktu dimana layanan perbankan dapat diakses kapan saja dan dari mana saja di seluruh Indonesia, dan bahkan dari seluruh dunia. 2. Customer loyality Bagi nasabah khususnya yang sering bergerak (mobile), akan merasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitas perbankannya tanpa harus membuka account di bank yang berbeda-beda di berbagai tempat karena dia dapat menggunakan satu bank saja. 3. Revenue improvement Biaya untuk memberikan layanan perbankan melalui internet bankingdapat lebih murah daripada membuka kantor cabang. Hal ini dikarenakan layanan internet bankingdapat menekan biaya operasional bank (mengurangi biaya pemrosesan transaksi dan mengurangi kebutuhan pendirian cabang baru) dengan tidak mengurangi kemampuan melayani konsumen dalam jumlah yang sama. Selain itu, transaksi internet bankingdapat meningkatkan pendapatan berbasis komisi atau biaya (fee based income) karena semakin sering nasabah bertransaksi lewat internet banking, semakin banyak pula fee yang diperoleh bank dan hal ini telah mendorong jenis pendapatann non-bunga tumbuh lebih cepat daripada pendapatan bunga.15 4. Competitive advantage Bank yang memiliki layanan internet bankingakan memiliki keuntungan dibandingkan dengan bank yang tidak memiliki layanan internet banking. 5. New business model 15
Agus Nicholase, Pengaruh Trust dan Loyalty terhadap Pelayanan I-Banking pada Bank BCA dan Bank Mandiri, h.4, dikutip dari http://pdfsb.com/jurnal+bank?p=6, diakses tanggal 15 April 2015.
37
Internet bankingmemungkinakan adanya bisnis model yang baru dimana layanan perbankan baru tersebut dapat diluncurkan melalui web dengan cepat. Manfaat internet banking selain dapat menghemat biaya pelayanan (overhead cost) cukup signifikan, dapat menambah jumlah nasabah, melayani tuntutan pasar yang menghendaki pelayanan bank yang berorientasi paperless, timeless, dan borderless, contagion,willingness karena pengaruh bank-bank lain pada peer yang sama telah menyelenggarakan internet banking, membangun image dan peningkatan level persaingan khususnya bagi bank-bank yang belum banyak dikenal masyarakat, memperluas jaringan pelayanan yang atas dasar analisis ekonomis dan geografis lebih menguntungkan dan mudah untuk menerapkan internet
bankingdibandingkan
dengan
membuka
kantor
cabang,
serta
information collection terutama informasi mengenai keinginan pasar perbankan, lebih cepat dan up to date diserap melalui internet banking. Bagi Nasabah Layanan internet bankingyang mengedepankan kecepatan dan efisiensi memberikan kemudahan bagi nasabah. Beberapa tujuan pihak nasabah menggunakan internet bankingantara lain: 1. Mempermudah nasabah dalam bertransaksi perbankan, karena dengan internet bankingakses perbankan dapat dilakukan di komputer pribadi (personal computer) nasabah bahkan lebih dekat tanpa harus datang ke kantor cabang; 2. Mempercepat kegiatan transaksi perbankan, hanya dengan komputer pribadi, nasabah dapat mengakses transaksi apapun dengan beberapa “klik” di mouse computer, hal ini dapat dilakukan tanpa membuang-buang waktu untuk datang dan mengisi formulir dikantor bank;
38
3. Menghemat biaya seperti menghemat ongkos jalan ke kantor cabang.16 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dimas Retiohartono sebagai Operation Officer pada PT. Bank Syariah MandiriKantor Cabang Pembantu Teuku Umar Manfaat internet bankingbagi pihak nasabah antara lain: 1. Nasabah dapat menjaga hubungan dan melakukan transaksi langsung dengan beberapa bank dan perusahaan pelayanan finansial hanya dengan menggunakan jaringan yang sama; 2. Nasabah dan bank menjadi lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada satu kantor saja; 3. Dengan adanya internet bankingmaka akan menarik perusahaan perangkat lunak untuk saling bersaing, yang kemudian akan menghasilkan harga maupun kualitas yang lebih baik dan dapat menawarkan produk jasa yang lebih beragam baik untuk nasabah dan bank; 4. Nasabah dapat berhubungan dengan semua institusi finansial mereka tanpa harus memiliki perangkat lunak, penyedia jaringan penghubung yang berbeda; 5. Pengurangan biaya transaksi, karena bank berusaha untuk menyediakan harga yang lebih rendah untuk dapat bersaing dengan bank lain. (Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2015)
2.2.5. Fasilitas Layanan Internet Banking Sebagai dampak yang lebih khusus dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri perbankan juga mengalami dampaknya. Hal ini sangat dirasakan jika
16
Eny prihiyani, bisnis keuangan kompas, http//www.bisniskeuangan.kompas.com, diakses tanggal 20 Juni 2015
39
mencermati produk-produk layanan perbankan yang memanfaatkan sarana teknologi elektronik. Banyak bank nasional kini menawarkan layanan jasanya dan fasilitas melalui media elektronik, melalui sarana telepon, personal komputer, dan media elektronik lainnya. Internet bankingmerupakan salah satu pelayanan jasa bank uang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi melalui internet. Sejalan dengan keberadaan layanan jasa perbankan dapat disampaikan tipe layanan jasa perbankan melalui media web yaitu sebagai berikut :17 1. Informational Web Tipe layanan jasa perbankan ini merupakan tingkat dasar. Dalam tipe ini, layanan jasa perbankan sudah melalui web, tetapi hanya menampilkan informasi saja. Resiko dari model layanan jasa perbankan seperti ini relatif lebih rendah. Server dan bank itu sendiri merupakan jaringan internal. Pada tingkatan ini, layanan internet bankingdapat ditetapkan melalui bank atau pihak ketiga. Meskipun risiko relatif rendah, server dan website mungkin mudah diserang untuk diubah (vulnerable to alteration). Oleh karena itu, pengawasan dan pencegahan dari yang tidak berwenang terhadap server bank harus terus dimonitor. 2. Transactional Web Pada tingkatan electronic bankingini, nasabah dibolehkan mengeksekusi transaksi dengan risiko yang cukup tinggi dibanding dengan informational web, transactional web membolehkan nasabah untuk melakukan pembelian barang dan jasa serta transaksi perbankan secara 17
Comptroller”s Corporate Manual, The Internet and The National Bank Charter, Washington DC, Januari 2001,h.5-6.
40
online. Transaksi nasabah dapat berupa membuka dan megakses rekening, membeli produk dan jasa, mengajukan pinjaman, pembayaran dan transfer dana. Karena hubungan secara tipikal eksis antara users di luar dan bank atau penyedia layanan sistem komputer internal (services provider’s internal computer systems), bentuk layanan internet bankingseperti ini mengantarkan risiko yang sangat besar bagi informasi nasabah dan kemudian dibutuhkan kontrol internal yang sangat kuat. 3. Wirless Teknologi ini mengizinkan bank untuk menawarkan kepada nasabah tradisional mengenai produk dan jasa baru dengan cara pengembangan channel yang lain. Bank menyediakan produk dan jasa nasabah melalui wireless divice, seperti telepon seluler, pager, dan personal digital assistans yang mempunyai akses wirless pada bank. Produk dan jasa yang ditawarkan mulai dari informasi, transaksi, dan membawa buyer dan seller untuk membawa produk dan jasa bersama-sama. Karena produk dan jasa yang ditawarkan bersifat sensitif dan informasi rahasia, keamanan dan pengawasan merupakan hal yang esensial bagi bank yang menyediakan produk dan jasa melalui wireless.
4. PC Banking Tipe electronic bankingseperti ini membolehkan beberapa interaksi antara sistem bank dan nasabah. PC Banking ini menyediakan pengembangan channel secara tertutup melalui telepon kadang-kadang
41
sering disebut dengan home banking. Transaksi dibatasi untuk komunikasi e-mail, transfer uang, meninjau dan menyeimbangkan rekening, dan pembayaran tanpa cek. Karena server ini menerobos dalam jaringan internal bank, risikonya sangat tinggi dalam transaksi. Kelayakan mengontrol harus ditempatkan untuk mencegah dan memonitor perubahan manajemen pada akses yang tidak berwenang dari jaringan internal bank dan sistem komputer.18 Melalui beberapa tren yang berkembang dalam layanan internet banking, layanan internet banking juga menawarkan sejumlah peluang kepada lembaga keuangan untuk meningkatkan pendapatannya dan sekaligus memperbaiki layanannya terhadap nasabahnya. Layanan internet bankingyang dapat ditawarkan dari internet bankingini adalah sebagai berikut.19 1. Multichannel (Multichannel CRM) Lembaga keungan telah hadir dan merealisasikan internet sebagai channel lain yang sederhana. Oleh karena itu, multichannel yang mengatur penyelesaian hubungan nasabah dalam lembaga keuangan menjadi menarik. Tujuannya adalah untuk memperkuat loyalitas dan peningkatan transaksi dan free. Untuk mendorong ini, penyelesaian CRM (Customer Relationship Management) menyediakan interaksi nasabahnya melalui channel silang, menganalisis agregat data untuk pola nasabah pengguna produk keuangan. Melalui layanan ini, maka lembaga keuangan akan memperoleh hasil yang lebih efektif.
18
Budi Agus Riswandi, Op.cit, h.3.
19
Budi Agus Riswandi, Op.cit, h. 27.
42
2. Penyediaan tagihan elektronik dan pembayaran (Electronic bill presentment and payment) Pernyataan tagihan elektronik dan pembayaran secara final menjadi menguntungkan dan populer pada tahun 2001. Menurut Kelompok Giga Information, 50% dari tagihan yang besar dan menengah di Amerika Utara akan memulai menyediakan invoice melalui internet pada tahun 2001, 10% hingga 15% konsumen akan berpartisipasi pada penyediaan tagihan elektronik dan pembayaran. Layanan kontak uang elektronik, yang didasarkan pada penyediaan tagihan secara online, menawarkan kesempatan pendapatan lain bagi lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat mengubah fee tersebut di atas pemrosesan pembayaran reguler. 3. Manajemen pembayaran invoice (Invoice payment management) Meskipun lembaga keuangan tidak menjadi dominan dalam konsolidasi pernyataan tagihan dan pembayaran elektronik untuk nasabah, mereka menciptakan suatu peraturan baru dari pernyataan invoice dan pembayaran elektronik untuk bisnis kecil dan nasabah perusahaan. Dalam peraturan ini, lembaga keuangan akan menerima point untuk tagihan perusahaan, memperluas peemrosesan kontak uang (lockbox) tradisional mereka ke dalam abad e-payment. 4. Pembayaran kartu kredit online (Online credit card payment) Menurut Group Giga Information, kartu kredit sangat dominan dalam sistem pembayaran pada tahun 2001. Debt online dan elektronik cek dengan menggunakan Automated Clearing House (ACH) bagaimanapun akan tersingkirkan.
43
5. Cek elektronik untuk pembayaran B2B (Business to business) (Electronic checks for B2B payment) Elektronik cek akan menjadi lebih populer untuk penjualan retail, tetapi hingga sekarang sedikit sekal dampaknya terhadap pembayaran bisnis. 6. Aplikasi jaminan online (Online mortgage application) Aplikasi online dibatasi untuk kartu kredit dan pinjaman kecil. Kini banyak orang menerapkan ini untuk jaminan online. 7. Pembayaran orang ke orang melalui e-mail (Person to person e-mail payment) Dengan solusi ini, individu dapat membuat pembayaran kartu kredit dan ACH (Automated Clearing House) transfer dalam waktu yang real (real time) untuk setiap orang dengan alamat e-mail
