Editor: Sali Susiana
TENAGA KERJA: PERSPEKTIF HUKUM, EKONOMI, DAN SOSIAL
Diterbitkan oleh: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika
Judul: Tenaga Kerja: Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) xii+140 hlm.; 17x24 cm ISBN: 978-979-9052-93-3 Cetakan Pertama, 2013
Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi Iwan Hermawan Tri Rini Puji Lestari Elga Andina Herlina Astri Santi Dwi Kartika Sulis Winurini Edmira Rivani Editor: Sali Susiana
Desain Sampul: Fery C. Syifa Tata Letak: Zaki
Diterbitkan oleh: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia Gedung Nusantara I Lt. 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245 Bersama: Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012 Kantor Pusat: Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta Telp. +62 274-6882748 Perwakilan Jabodetabek: Graha Azza Grafika Perumahan Alam Asri B-1 No. 14 Serua Bojongsari Kota Depok 16520 Telp. +62 21-49116822
Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidanan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
PENGANTAR EDITOR
Salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah pasar bebas ASEAN (ASEAN Economic Community) yang akan berlaku mulai 1 Januari 2015. Pada saat itu pasar barang, jasa, dan investasi dapat secara bebas bergerak tanpa batasan geografis. Agar dapat bersaing dengan anggota ASEAN lainnya, maka bangsa ini perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh karena itu, kualitas tenaga kerja Indonesia menjadi salah satu faktor yang berperan dalam menentukan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, 47,9% tenaga kerja Indonesia saat ini masih berpendidikan setingkat sekolah dasar (SD), 17,8% berpendidikan SMP, dan 24,5% setingkat SMA. Tenaga kerja yang berpendidikan tinggi jumlahnya baru mencapai 9,8%. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten, produktif, dan berdaya saing, tentu diperlukan kerja keras dan komitmen dari semua pihak terkait. Buku ini berisi 8 tulisan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan yang ditulis dari beragam perspektif sesuai dengan kepakaran penulisnya yang berasal dari tiga bidang yang berada di bawah unit kerja Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu Bidang Pengkajian, masing-masing Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Bidang Kesejahteraan Sosial, dan Bidang Hukum. Diawali dengan tulisan mengenai pengupahan dari Sahat Aditua Fandhitya Silalahi yang berjudul “Pengupahan di Indonesia: Sejarah dan Perbaikan Kebijakan”. Penulis berpendapat bahwa kebijakan upah minimum yang telah diimplementasikan di Indonesia dengan menjadikan dasar penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) sebenarnya telah cukup baik, namun untuk meningkatkan objektivitas KHL dalam penyusunan upah minimum, pihak Pemerintah perlu mengakomodasi pandangan kalangan pengusaha yang mengeluhkan beberapa komponen KHL yang dipandang terlalu berlebihan bagi pekerja lajang. Penekanan sebaiknya bukan pada jumlah, melainkan pada kualitas dan tingkat urgensi kebutuhan akan komponen tersebut. Penulis mengusulkan model pengupahan sektoral untuk mencapai upah yang berkeadilan. Potensi perselisihan antara kalangan pengusaha dan pekerja dapat diatasi jika pihak pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja duduk iii
bersama untuk menetapkan tingkat upah sektoral disertai pembahasan ,mengenai kriteria kinerja sehingga implementasi upah sektoral dapat berbanding lurus dengan tingkat produktivitas dan keuntungan perusahaan. Jejak Indonesia sebagai sebuah negara agraris masih terlihat dari melimpahnya SDM di sektor pertanian. Ironisnya fenomena industrialisasi di negara ini menyebabkan kontribusi tenaga kerja sektor pertanian cenderung menurun dibandingkan sektor industri dan sektor jasa. Hal ini dianalisis oleh Iwan Hermawan dalam tulisan pada Bab II berjudul “Peran Tenaga Kerja Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Perspektif Model LewisRanis-Fei”. Penulis menggunakan Model Lewis-Ranis-Fei sebagai kerangka kerja untuk menganalisis peran tenaga kerja sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil analisis antara lain menunjukkan bahwa (1) Penurunan kontribusi sektor pertanian menunjukkan adanya industrialisasi, namun kondisi ini kontradiksi dengan sumber dayanya yang berlimpah, (2) kontribusi tenaga kerja sektor pertanian terhadap angkatan kerja cenderung terus menurun walaupun kontribusi sektor pertanian terhadap PDB cenderung meningkat. Model pembangunan ekonomi dualistik antara sektor pertanian dan nonpertanian menunjukkan bahwa surplus tenaga kerja sektor pertanian berkurang dan mulai terjadi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian, namun kondisi ini belum menstimulasi kenaikan upah di sektor pertanian, dan (3) kontribusi tenaga kerja sektor pertanian memiliki nilai tambah terkecil dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Oleh sebab itu agroindustri dapat dijadikan sebagai jembatan untuk menjalankan transisi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri/nonpertanian. Krisis ekonomi yang terjadi beberapa waktu lalu membuktikan bahwa sektor informal merupakan sektor yang tahan banting dan relatif paling tidak terpengaruh oleh krisis tersebut. Jumlah tenaga kerja di sektor informal mendominasi total tenaga kerja yang ada di Indonesia dan ke depan cenderung akan terus meningkat jumlahnya. Pentingnya perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja sektor ini diangkat oleh Tri Rini Puji Lestari pada Bab III berjudul “Perlindungan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja Sektor Informal”. Dari aspek ekonomi, penyelenggaraan kesehatan kerja yang baik akan memberikan dampak yang sangat menguntungkan, karena dapat meningkatkan produktivitas. Menurut penulis, beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan perlindungan kesehatan kerja pada tenaga kerja sektor informal antara lain: (1) Pengembangan jejaring kesehatan kerja; (2) Peningkatan upaya kesehatan kerja dan pencegahan penyakit; (3) Sistem informasi kesehatan kerja; (4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM kesehatan kerja berbasis kompetensi; dan (5) Membangun komitmen kesehatan kerja dalam pembangunan kesehatan dan pembangunan Indonesia. iv
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam proses produksi. Orientasi untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya terkadang mengabaikan kondisi pekerja sebagai manusia yang memiliki kebutuhan jasmani dan rohani. Banyak tenaga kerja yang diperlakukan layaknya mesin dan kurang diperhatikan kualitas kesehatannya. Padahal kesehatan sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Hal ini diangkat oleh Elga Andina melalui tulisan pada Bab IV berjudul “Perlindungan Kesehatan Jiwa Tenaga Kerja dalam RUU tentang Kesehatan Jiwa”. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan Jiwa dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada segenap masyarakat Indonesia dari gangguan kejiwaan, termasuk tenaga kerja. RUU ini diharapkan menjadi pionir dalam pengelolaan segala aspek kehidupan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Norma yang diatur dalam RUU Kesehatan Jiwa, diharapkan dapat mendorong perbaikan pengaturan ketenagakerjaan yang selama ini masih berfokus pada kesehatan fisik. Kondisi sosial ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia yang belum dapat memenuhi hidupnya secara layak menyebabkan masih banyaknya anak yang menjadi pekerja. Mereka terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pentingnya pengawasan terhadap pekerja anak menjadi topik tulisan pada Bab V dengan judul “Meningkatkan Pengawasan pada Pekerja Anak di Jermal” oleh Herlina Astri. Menurut penulis, munculnya pekerja anak banyak dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, sosial budaya, pendidikan, perubahan proses produksi serta lemahnya pengawasan dan minimnya lembaga untuk rehabilitasi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pekerja anak, namun hasilnya belum optimal. Demikian pula dengan masalah pekerja anak di jermal, sampai saat ini pun belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Padahal bentuk pekerjaan di jermal tergolong dalam jenis pekerjaan terburuk bagi anak. Penghapusan pekerja anak di jermal sangat mendesak untuk dilakukan. Para pekerja anak yang berada di jermal seyogianya dapat dicarikan tempat yang lebih layak, agar terhindar dari praktik eksploitasi. Penghapusan pekerja anak di jermal perlu dijadikan sebagai program yang bersifat urgent dengan pengawasan yang efektif dan efisien. Berkaitan dengan upaya penghapusan anak sebagai pekerja, penulis mengusulkan agar Pemerintah mempunyai target untuk menghapus pekerja anak secara tuntas, melalui suatu kebijakan yang bersifat nasional dengan upaya penghapusan kemiskinan yang telah terstruktur. Terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri dan keinginan untuk memperbaiki taraf hidup menyebabkan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri terus meningkat. Namun demikian, rendahnya v
kualitas TKI menyebabkan sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal sehingga rentan terhadap berbagai masalah. Permasalahan yang dihadapi oleh TKI tidak hanya terjadi ketika mereka sedang bekerja di luar negeri, tetapi juga dapat muncul pada saat perekrutan, ketika mereka berada di penampungan sebelum diberangkat ke negara tujuan, dan ketika TKI kembali ke tanah air. Sejauh ini, perlindungan TKI sejak pra-penempatan, selama penempatan dan purna penempatan, belum terlaksana secara optimal. Perlunya perlindungan dari sisi hukum terhadap TKI dibahas dalam Bab VI melalui tulisan berjudul “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Tanggung Jawab Negara dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” yang ditulis oleh Shanti Dwi Kartika. Menurut penulis, UndangUndang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) sebagai kaidah hukum mempunyai hubungan yang disharmonis dengan peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang berlaku di Indonesia baik secara vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan terhadap UU PPTKILN dengan memperhatikan harmonisasi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab negara agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dan kewenangan serta disharmonsi peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan pendelegasian pasal-pasal yang mengatur tentang urusan-urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah, pengawasan dan mekanisme pengawasan, dan meningkatkan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan TKI dengan menghapuskan ketentuan Pasal 23. Tulisan pada bab selanjutnya (Bab VII) masih membahas mengenai TKI, terutama yang terkait dengan TKI perempuan. Tulisan berjudul “Pemeriksaan Psikologi dalam Proses Penempatan Pekerja Migran Perempuan Sektor Rumah Tangga” dari Sulis Winurini ini menyatakan perlunya pemeriksaan psikologi dalam penempatan pekerja migran perempuan sektor rumah tangga. Mengacu kepada National Academy of Sciences, penulis menyatakan bahwa pemeriksaan psikologi merupakan metode terbaik, teradil, dan terakurat untuk memberi gambaran terkait individu. Pada praktiknya, pemeriksaan psikologi belum dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam UU PPTKILN dan peraturan pelaksananya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan fungsi penempatan pekerja migran perlu dilakukan pemeriksaan psikologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini tidak hanya akan berimplikasi pada proses penempatan, namun juga pada perlindungan pekerja migran perempuan sektor rumah tangga secara keseluruhan. Buku ini ditutup dengan tulisan mengenai pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja untuk menghadapi persaingan di tingkat regional, yaitu Pasar Bebas ASEAN. Tulisan pada Bab VIII dari Edmira Rivani ini berjudul vi
“Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015”. Penulis berpendapat peluang terjadinya migrasi tenaga kerja berpotensi menguntungkan bagi Indonesia, mengingat tingkat pengangguran di negara ini relatif lebih tinggi dibanding negara ASEAN lainnya. Sayangnya saat ini Indonesia baru mampu menyediakan lebih banyak tenaga kerja untuk sektor informal. Mengingat rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja ini akan mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan tingkat keterjaminan yang relatif lebih baik, terutama ketika bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dengan demikian, harus ada perbaikan mutu atau kualitas dari tenaga kerja Indonesia, supaya mempunyai nilai lebih yang ditawarkan kepada penyedia kerja agar dapat dipertimbangkan di pasar lokal maupun global. Agar tenaga kerja Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi, diperlukan input penunjang tenaga kerja yang meliputi kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan teknologi.
vii
DAFTAR ISI
Pengantar Editor........................................................................................................................ iii Daftar Isi........................................................................................................................................ ix
BAB I PENGUPAHAN DI INDONESIA: SEJARAH DAN PERBAIKAN KEBIJAKAN oleh: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi................................................................................. 1 A. LATAR BELAKANG.................................................................................................... 1 B. UPAH DAN SISTEM PENGUPAHAN.................................................................... 2 C. SEJARAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM DI INDONESIA......................................................................... 4 D. MODEL KEBIJAKAN UPAH..................................................................................... 8 E. PERBAIKAN INDIKATOR KEBUTUHAN HIDUP LAYAK................................................................................. 9 F. TINJAUAN TERHADAP KEMUNGKINAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM SEKTORAL.....................................................12 G. SIMPULAN..................................................................................................................14 DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................................15 BAB II PERAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: PERSPEKTIF MODEL LEWIS-RANIS-FEI oleh: Iwan Hermawan..............................................................................................................17 A. PENDAHULUAN........................................................................................................17 B. TINJAUAN TEORI DAN EMPIRIS.......................................................................21 C. HASIL DAN PEMBAHASAN..................................................................................27 D. PENUTUP....................................................................................................................34 DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................................35
ix
BAB III PERLINDUNGAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL oleh: Tri Rini Puji Lestari........................................................................................................37 A. PENDAHULUAN........................................................................................................37 B. KESEHATAN KERJA................................................................................................39 C. KONDISI KESEHATAN KERJA PADA TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL..............................................................42 D. HARAPAN KE DEPAN.............................................................................................46 E. KESIMPULAN............................................................................................................48 DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................................49 BAB IV PERLINDUNGAN KESEHATAN JIWA TENAGA KERJA DALAM RUU TENTANG KESEHATAN JIWA oleh: Elga Andina.......................................................................................................................51 A. PENDAHULUAN........................................................................................................51 B. SUMBER STRES KERJA DI INDONESIA..........................................................53 C. PENTINGNYA KESEHATAN JIWA BAGI TENAGA KERJA..................................................................................56 D. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN JIWA..............................................................................57 E. TENAGA KERJA RENTAN GANGGUAN KEJIWAAN.........................................................................................58 F. KELOMPOK TENAGA KERJA YANG RENTAN TERHADAP PERMASALAHAN KEJIWAAN....................................................60 G. UPAYA KESEHATAN JIWA TENAGA KERJA DALAM RUU TENTANG KESEHATAN JIWA..................................................63 H. SUBSTANSI YANG DIATUR DALAM RUU TENTANG KESEHATAN JIWA..............................................................................64 I. PENUTUP....................................................................................................................65 DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................................66 BAB V MENINGKATKAN PENGAWASAN PADA PEKERJA ANAK DI JERMAL oleh: Herlina Astri......................................................................................................................69 A. PENDAHULUAN........................................................................................................69 B. KERANGKA KONSEPTUAL...................................................................................70 x
C. PEMBAHASAN..........................................................................................................73 D. PENUTUP....................................................................................................................81 DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................................83
BAB VI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI oleh: Shanti Dwi Kartika.........................................................................................................85 A. PENDAHULUAN........................................................................................................85 B. KERANGKA PEMIKIRAN......................................................................................88 C. ANALISIS.....................................................................................................................94 D. PENUTUP................................................................................................................. 105 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................ 106 BAB VII PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DALAM PROSES PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN SEKTOR RUMAH TANGGA oleh: Sulis Winurini................................................................................................................ 109 A. PENDAHULUAN..................................................................................................... 109 B. KERANGKA TEORI............................................................................................... 112 C. URGENSI PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS DALAM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN SEKTOR RUMAH TANGGA................................................................................ 114 D. KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS CALON PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN SEKTOR RUMAH TANGGA................................................................................ 117 E. PENUTUP................................................................................................................. 121 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................ 123 BAB VIII PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 oleh: Edmira Rivani................................................................................................................ 125 A. PENDAHULUAN..................................................................................................... 125 B. TINJAUAN PUSTAKA........................................................................................... 127 xi
C. PEMBAHASAN....................................................................................................... 130 D. PENUTUP................................................................................................................. 135 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................ 137
INDEKS....................................................................................................................................... 138
xii
