PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1994 TENTANG PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASTNG PRESIDEN REPUBI-IK INDONESIA
Menimbang
:
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka lebih mempercepat peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, diperlukan langkah-langkah untuk lebih mengembangkan iklim usaha yang semakin mantap dan lebih menjamin kelangsungan penanaman modal asing;
h.
bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menyempurnakan kernhali ketentuan pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 1993.
I
Pasal
-5
ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
tlndang-tlndang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (L.embaran Negara Tahun 1967 Nomor l, Tambahan l-emharan Negara Nomor 2838) sebagaimana telah diubah dengan [Jndang-undang Nomur I I Tahun 1970 (l-embaran Negara'Iahun 1970 Nornor 4(r, Tambahan l.embaran Negara Nomor 2943).
MIiMUTTISKAN: Menetapkan
:
PERATTJ RA N PEM ERI N'TAH REPU I}t,I K IN DON ESIA TENTANG
PEMII-IKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DAI,AM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING. Pasal
I
Persetuiuan penanaman modal asing diherikan dalam rangka mendirikan perusahaan penanaman mtxlal asing yang herbentuk Perseroan Terbatas menurut Hukum lntlonesia dan berkedudukan di Indonesia.
43
Pasal 2
(l)
Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk
a.
Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara lndonesia dan atau badan hukum Indonesia, atau; Langsung, tlalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/atau hadan hukum asing.
b. (2)
:
Jurnlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan usahanya.
Pasal
(l)
3
Kepada perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal
asing diherikan izin usaha untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial. (2t
lzin usaha dapat diperbarui oleh Menteri Negara Penggerak Dana lnvestasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, apabila perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) masih tetap menjalankan usahanya yang bermantaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.
(3)
Menteri Negara Penggerak Dana lnvestasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Motlal menetapkan lebih laniut ketentuan tentang perbaruan izin usaha setelah mendengar pertimbangan Menteri terkait.
Pasal 4
(l)
Kegiatan usaha perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dapat herkrkasi diseluruh wilayah Repuhlik lndonesia.
(2)
Bagi daerah yang telah ada Kawasan Berikat atau
Kawasan
Industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan di dalam kawasan tersebut.
Pasal
(lt
Perusahaan yang
ayat
(
5
didirikan sebagaimana dimakJutl dalam Pasal 2
l) huruf a dapat rnelakukan kegiatan usaha yang tergolong
penting hagi negara dan menguasai ha.iat hidup rakyat banyak yaitu 44
pelahuhan, produksi tlan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan mass media. (2)
Perusahaan yang.didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam ayat
Pasal
(l
)
(l).
(t
Saham peserta Intllnesia dalam perusahaan yang ditlirikan sehagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf a, sekurangkurangnya -5 % (lima perseratus) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian.
(2t
Peniualan
lehih lanjut saham perusahaan
di
atas jumlah
sehagairnana dinraksud dalam ayat (l), dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki warga negara Indonesia melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalarn negeri.
Pasal
(l)
(2)
7
Perusahaan yang ditlirikan sebagaimana dimaksutl dalam Pasal 2 ayat ( I ) huruf b, dalam jangka waktu paling lama lima belas tahun se.jak herproduksi komersial menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum lndonesia melalui pemilikan langsung atau melalui pasar modal dalam negeri.
Pengalihan saham sebagaimana dinraksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) tidak mengulrah status perusahaan. Pasal
(l)
I
Disamping rnelakukan penambahan modal saham dalam perusahaan sentliri. perusahaan yang didirikan dalarn rangka penanaman modal asing yang telah berproduksi komersial dapat pula :
a. b.
Mendirikan perusahaan baru, dan/atau; Mernheli saham perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman rnodal tlalam negeri dan/atau perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman mtxlal dalam negeri,yang telah berdiri haik yang telah atau helurn herproduksi komersial melalui pasar mudal tlalarn negeri. 45
Saham sehagaimana tlimaksud dalarn ayat (l) huruf b dapat.juga dihelioleh perusahaan yang didirikan sebagairnana dimaksutl dalam
(2)
Pasal
2
ayat
(l)
huruf a melalui pemilikan langsung
sesuai
kesepakatan para pihak.
(3)
Pembelian saham perusahaan sehagaimana dimaksud dalam ayat dan ayat (2), dapat dilakukan sepanjang bidang usaha perusahaan Lersebut tetap terbuka hagi penanaman modal asing.
(4)
Pemhelian saharn bagaimana dirnaksud dalam ayat mengubah status perusahaan.
(l)
(l) huruf h tidak
Pasal 9
(l)
Batlan hukum asing dapat rnernbeli saham perusahaan haik yang didirikan dalarn rangka penanaman modal asing, yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri, maupun perusahaan yang clidir ikan llukan tlalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalarn negeri yang belum atau telah herprtiluksi komersial.
(2)
Pcrrrbelian saham perusahaan yang didirikan baik dalarn rangka penanamarr modal tlalam negeri maupun bukan dalam rangka p(:nanarnan nrodal asirrg ataupun modal dalam negeri sebagaimana dirnaksutl tlalarn aynt ( l; hanya tlapat dilakukan apabila hidang usahanya patla saat pernhelian saham terhuka bagi penananran rttodal asing.
(-l
Pernhelian sahanr pcrusahaan sebagaimana tJimaksud dalarn ayat ( I ) dilakukarr rrtelalrri p,'rnilikan langsrrng dan/atau pasar mtilal dalarn
)
negeri. (4)
Perrrilikan langsurrg olt:h h;rdan hukum asing sehagaimana dirnaksud dalanr ayat (-11 hanya dapat dilakrrkan dalam upaya penyelamatarr dan penyerhalan perrrsithaan.
(s)
l)crrrbcliarr sahiurr sr,'lragairnnna dirnaksurl tlillarn ayat (2) tid:rk rrrenguhalt slltus llcl'usaltaan.
(l)
dlrn ayat
Pasal l0 Ketentuan lehih lanjut yang tliperlukan hagi pelaksanaan Peraturan Penrerintalr ini, ditetapkarr oleh Menteri Negara Pertggerak Dana lnvestasi/ Ketua Badan Koortlinasi Penanaman Modal qetelah mendengar pertinrbang.nn Menteri terkait.
46
Pasal
I
I
Dengan trerlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah No. -50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Mtxlal Asing, diniatakan tidak berlaku.
Pasal
12
Perusahaan yang didirikan dalarn rangka penanaman modal asing yang telah berdiri sendiri dan/atau berproduksi komersial sehelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau kesepakatan para pemegang saham dapat menyesuaikan tlengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal l3 Peraturan Pemerintah ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguntlangan Peraluran Pernerintah ini dengan pr:nempalannya dalarn Lemharan Negara Repuhlik lndonesia.
Ditetapkan di Jakarta Patla tanggal 19 April 1994 Diundangkan di Jakarla Pada tanggal l0 Mei it)().l
MENTERI NEGARA SF.KREI'AIIIS NIIGARA REPUBI.IK INDONI:SIA t
"
I
l'RtlSlDIlN RFiPtIBt'lK INDOENIIS|A T'td
So
F.
H A R.r-.,
rl.
MOlrRl)l()N() LEMBARAN NIIGARA RItPtlBl-lK INDONIT,SIA
'lAHtlN lq94 NOMOR
28
Salinan sesuai aslinya
STKRETARIAT KAtllNt:'l R.l Kepala Biro Hukunt dan Perundang-untlangart u.h. Kepala Bagian Administrasi Peruntlang- untla
n grt
tt
t.r.d. B.P. SII,ITON(iA. SH. 4ih
