BAB II PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA. A. Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

BAB II PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

A.

Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal diatur melalui

Perka BKPM 3/2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Perka BKPM ini menggantikan Perka BKPM sebelumnya, yaitu Perka Nomor 13 Tahun 2009 (Perka BKPM 3/2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Perka BKPM 7/2010) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan upaya mengevaluasi kegiatan penanaman modal. Kegiatan ini meliputi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap aktivitas proyek investasi sesuai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki investor. 29 Adapaun tata cara yang diuraikan dalam Perka 3/2012 dalam rangkan melaksanakan pengendalian penanaman modal adalah sebagai berikut: 1.

Tata cara pemantauan pelaksanaan penanaman modal Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi

perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal. Kegiatan pemantauan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi.operasi komersial atau telah ada izin usaha (Pasal 10 ayat (1)).

29

BP3MD, Op.Cit. Hal 1

Universitas Sumatera Utara

Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan (Pasal 10 ayat (2)). Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Perka 3/2012 dan disampaikan kepada BKPM, PDPPM, PDPKM, dan kepada Badan Pengusahaan KBPB apabila lokasi proyek berada di wilayah KEK. Pasal 11 menguraikan bahwa penyampaian LKPM oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan)

wajib

menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran I, dengan periode laporan sebagai berkut : 1) Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan; 2) Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan; 3) Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; 4) Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan Januari tahun yang berikutnya; b. Perusahaan yang dalam tahap produksi/ operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran II, dengan periode laporan sebagai berikut :


1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan; 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya. Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal perizinan penanaman modalnya diterbitkan. Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, wajib menyampaikan LKPM untuk setiap lokasi proyek (masing-masing kabupaten/kota). Perusahaan yang melakukan usaha lebih dari 1 (satu) bidang usaha, wajib merinci realisasi penanaman modal untuk setiap bidang usaha dalam LKPM. Pasal 12 ayat (1) mengatur mengenai tata cara verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal. BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusaha KPBPB atau administrator KEK berwenang melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM terhadap perizinan dan non-perizinan penanaman yang diterbitkan. Pasal 12 ayat (2) menguraikan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi : a. Keterangan perusahaan; b. Perizinan dan non-perizinan yang dimiliki; c. Realisasi investasi dan permodalan; d. Penyelesaian fisik; e. Penggunaan tenaga kerja; f. Produksi dan pemasaran;


g. Realisasi impor mesin, barang, dan bahan yang diimpor dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan oleh Pemerintah; h. Kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan penanaman modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; i. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, BKPM melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal secara nasional yang terdiri dari data realisasi penanaman modal yang merupakan kewenangan Pemerintah dan data realisasi penanaman modal hasil kompilasi yang dilaksanakan oleh PDPPM. Bagi perusahaan yang telah mendapat Angka Pengenal Importir (API) dari BKPM, wajib menyampaikan laporan realisasi impor baik dalam hal terealisasi maupun tidak terealisasi kepad BKPM sesuai dengan periode laporan dengan menggunakan formulr yang ada (Pasal 14). BKPM, PDPPM, dan PDKPM wajib membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah kerjanya setiap triwulan dan disampaikan kepada yang berwenang

atas

laporannya,

Kementrian/Lembaga

terkait,

yaitu

BKPM

PDPPM

menyampaikan

kepada

Gubernur,

kepada dan

Presiden

PDKPM

dan

kepada

bupati/walikota, dengan tembusan PDPPM kepada BKPM dan PDKPM kepada gubernur (Pasal 15). 2. Tata cara pembinaan pelaksanaan penanaman modal Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Tata cara pembinaan diatur pada Pasal 16-18 Perka BKPM 3/2012. Pasal 16 menguraikan kegiatan pembinaan dilaksanakan melalui :


a. Bimbingan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal b. Pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya. Bagi perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib memenuhi semua persyaratan teknis yang tercantum dalam perizinan penanaman modal yang dimilikinya. Dalam rangka mencegah/menghidarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal secara umum dan secara khusus di sektor usahanya. Untuk memenuhi kebutuhan investor akan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah secara berkala melakukan bimbingan/sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan sektor usahanya (Pasal 17). Dalam hal perusahaan penanaman modal tidak dapat menyelesaikan kegiatan proyek sesuai jadwal yang ditetapkan, perusahaan dapt mencantumkan permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam formulir LKPM ataupu secara terpisah yang ditujukan kepada instansi yang berwenang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18. Atas laporan permasalahan/kendala tersebut, instansi yang berwenang untuk itu melakukan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), meliputi : a. Identifikasi dan verifikasi permasalahan; b. Koordinasi dengan instansi terknis terkait; c. Komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian maslaah kepada pihak-phak terkait.


3. Tata cara pengawasan pelaksanaan penanaman modal Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal. Tata cara pengawasan diatur pada Pasal 19-20 Perka BKPM 3/2012. Pasal 19 menguraikan kegaiatan pengawasan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, sebagai tindak lanjut dari : a. Evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan non-perizinan yang dimiliki; b. Adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal; c. Penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk. Mekanisme pengawasan ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan. Pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan bentuk surat yang tersedia. Piminan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksan dan pimpnan/penanggung jawab perusahaan (Pasal 20).

B. Lembaga yang Berwenang Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 1. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)


Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Penanaman Modal pada tahun 2007, BKPM menjadi sebuah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. BKPM juga diamanatkan sebagai badan advokasi bagi para investor, misalnya menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi. 30 Mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 1991 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. BKPM mempunyai tugas pokok membantu dalam menetapkan kebijakan di bidang penanaman modal, memberikan persetujuan

dan

perizinan

penanaman

modal

serta

melakukan

pengawasan

atas

pelaksanaannya (Pasal 2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi: a. Merumuskan kebijakan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan; b. Melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur di luar Undang-undang Penanaman Modal;

30

Wkipedia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, id.wikipedia.org/wiki/Badan_Koordinasi_Penanaman_Modal diakses pada 22 Juli 2014 pukul 18.56 WIB


c. Menyusun daftar bidang usaha penanaman modal secara berkala sebagai pedoman pembangunan sektor-sektor penanaman modal, dengan Memperhatikan pandangan dan bahan-bahan yang disampaikan oleh Departemen/Instansi yang terkait dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah; d. Mengajukan daftar bidang usaha penanaman modal tersebut huruf c kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan dengan Keputusan Presiden; e. Mengarahkan penyebaran kegiatan penanaman modal tersebut di daerah-daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan; f. Menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menyediakan informasi seluas-luasnya mengenai proyek-proyek penanaman modal; g. Menyelenggarakan komunikasi, promosi, dan penerangan yang efektif dengan para penanam modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya; h. Menilai/mengevaluasi permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijakan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku; i. Mengajukan hasil penelitian/penilaian permohonan penanaman modal asing kepada Presiden untuk memperoleh keputusan; j. Memberikan persetujuan permohonan penanaman modal dalam negeri dan perubahan penanaman modal asing atas Pemerintan Republik Indonesia; k. Atas nama Menteri yang membina nidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 menerbitkan izin dan keputusan pelaksanaan penanaman modal sesuai pelimpahan wewenang dari Menteri yang bersangkutan; l. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan serta memberi petunjuk untuk pemecahan masalah agar pelaksanaan proyek-proyek penanaman modal berjalan dengan lancar;


m. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan proyek penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) dan Departemen/Lembaga Pemerintah yang terkait, agar sejalan dengan perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengenakan sanksi bila terjadi penyimpangan. 2. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi (Pasal 1 butir 10 Perka BKPM 3/2012). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PDPPM bertugas melaksanakan fungsi PTSP dalam bidang perizinan dan non perizinan, berdasarkan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh gubernur. Adapun kewenangan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh PDPPM, meliputi : 31 a. Penanaman Modal lintas kabupaten/kota b. Penanaman Modal urusan pemerintah provinsi berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 c. Penanaman Modal urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur berdasarkan hak subtitusi. Adapun kewenangan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan PDPPM, meliputi : 32

31

BKPM, Slide Diklat PTSP bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama bagi Aparatur Negara, pusdiklat.bkpm.go.id/asset/media/2.%20PTSP%20di%20Bidang%20PM.pdf , diakses pada 05 Agustus 2012 pukul 11.37 WIB 32 BKPM, Slide Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dalam Rangka Mendorong Peningkatan Realisasi Penanaman Modal di Daerah,


a. Pemantauan :

sesuai dengan

kewenangan dalam melakukan

pendaftaran/izin

prinsip/persetujuan penanaman modal dan izin usaha. b. Pembinaan : terhadap seluruh kegiatan penanaman modal yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota, berkoordinasi dengan instansi daerah terkait. c. Pengawasan

:

terhadap

penanaman

modal

yang

kegiatannya

bersifat

lintas

kabupaten/kota, yang mewakili kewenangan pemerintah provinsi, berkoordinasi dengan instansi daerah terkait.

3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masingmasing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah kabupaten/kota (Pasal 1 butir 11 Perka BKPM 3/2012). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PDKPM bertugas melaksanakan fungsi PTSP dalam bidang perizinan dan non perizinan, berdasarkan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh bupati/walikota. Adapun kewenangan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh PDKPM, meliputi : 33 a. Penanaman Modal lingkup satu kabupaten/kota b. Penanaman Modal urusan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007

http://www.slideshare.net/mobile/gua_loh/pengendalian_pelaksanaan_modal, diakses pada 05 Agustus 2014 pukul 13.30 WIB 33 BKPM, Op.Cit, Slide Diklat PTSP.


c. Penanaman Modal urusan pemerintah yang diberikan penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan hak subtitusi. Adapun kewenangan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan PDKPM, meliputi : 34 a. Pemantauan

: sesuai dengan kewenangan dalam melakukan pendaftaran/izin

prinsip/persetujuan penanaman modal dan izin usaha. b. Pembinaan : terhadap seluruh kegiatan penanaman modal yang di kabupaten/kota, berkoordinasi dengan instansi daerah terkait. c. Pengawasan : terhadap seluruh kegiatan penanaman modal yang di kabupaten/kota, berkoordinasi dengan instansi daerah terkait.

C. Pengaturan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Indonesia Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur melalui beberapa peraturan yang diantaranya sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, undang-undang ini memerintahkan agar pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antara instansi pemerintah dengan pemerintah daerah. Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh undang-undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai

34

BKPM, Op.Cit, Slide Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.


pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, BKPM di daerah diberi tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal. Jabaran tugas pokok dan fungsi BKPM pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanam modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makro ekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). 35 Pasal 3 ayat (1) huruf h menghendaki penanaman modal terselenggara berasaskan wawasan lingkungan. Kehendak ini merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga mencapai kesejahteraan rakyat, namun tetap menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Untuk itu, secara mendasar dibutuhkan suatu upaya pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal di Indonesia. Pengaturan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan guna melaksanakan amanat Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 28 ayat (1) UUPM. Pasal 14 UUPM mengatur mengenai hak setiap penanam modal, yaitu : a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. Hak pelayanan; dan

35

Lihat Penjelasan UUPM Nomor 25 Tahun 2007


d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 15 UUPM mengatur mengenai kewajiban setiap penanam modal, yaitu : a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 28 ayat (1) UUPM mengatur mengenai tugas dan fungsi BKPM, yaitu sebagai berikut : a. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. 1) Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal; 2) Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal; 3) Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal; 4) Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; 5) Membuat peta penanaman modal Indonesia; 6) Mempromosikan penanaman modal; 7) Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan


persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; 8) Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; 9) Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah di Indonesia; dan 10) Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengaturan tentang pelayanan terpadu satu pintu melalui peraturan presiden ini dibentuk guna melaksanakan Pasal 26 ayat (3) UUPM, yang mengatakan “ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden”. Untuk melaksanakan PTSP berdasarkan UUPM , pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencabut beberapa ketentuan sebelumnya mengenai PTSP. Praktik pelayanan terpadu satu pintu sebelum terbitnya Perpres No.27 Tahun 2009, melalui dasar hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilam untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu; b. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; c. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tetrtutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; d. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;


e. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap; f. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 (tanggal 6 Juli 2006) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) ; g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam praktik, penyusunan peraturan pelaksanaan dari peraturan “payung” tidak selalu lebih mudah membuat “payung”nya. Penyusun pertauran harus memperhatikan berbagai kepentingan sektorsektor dan peraturan perundang-undangan terkait. i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M/PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengaturan tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini diatur melalui Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebelum Perka ini berlaku, pengaturan pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal diatur melalui Perka BKPM 13/2009.


Sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 Perka BKPM 7/2010, ada beberapa perubahan ketentuan dalam Perka BKPM 13/2009, yaitu pada Pasal 13 dan Pasal 27. Adapun yang menjadi tujuan penggantian ketentuan ini adalah dalam rangka untuk lebih mengefektifkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan pemanfaatan fasilitas penanaman modal. Perubahan ketentuan ini perlu dilakukan untuk melaksanakan peningkatan pemantauan perkembangan realisasi penanaman modal yang dapat memberikan akurasi data kontribusi terhadap perekonomian nasional, perlu dilakukan perubahan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal ( Konsideran Perka BKPM 7/2010) Secara umum, sistematika Perka BKPM 3/2012 ini adalah sebagai berikut : 1. Bab I Ketentuan Umum 2. Bab II Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Ruang lingkup 3. Bab III Hak, Kewajiban, dan Tanggung jawab penanam modal 4. Bab IV Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal 5. Bab V Tata cara pemantauan 6. Bab VI Tata cara pembinaan 7. Bab VII Tata cara pengawasan 8. Bab VIII Berita acara pengawasan 9. Bab IX Rekomendasi pembukaan blokir Nomor Identitas Kepabeaan (NIK) 10. Bab X Tata cara pembatalan perizinan penanaman modal 11. Bab XI Tata cara pencabutan perizinan penanaman modal 12. Bab XII Biaya 13. Bab XIII Sanksi 14. Bab XIV Ketentuan lain-lain 15. Bab XV Ketentuan peralihan 16. Bab XVI Ketentuan penutup.


Perka BKPM 3/2012 juga melampirkan bentuk-bentuk laporan dan surat yang berlaku bagi proses pelaksanaan pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan. Hal ini diharapkan memudahkan bagi pelaksana maupun pemohon pelaksanaan pengendalian penanaman modal.


BAB II PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA. A. Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Recommend Documents