PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Operum BIP, 08 Januari 2014
OUTLINE I
II
III
IV
V
VI
VII
• DASAR HUKUM
• MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
• ALUR PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
• RUANG LINGKUP PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
• HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
• KEWENANGAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL • TATA CARA PENGENDALIAN • a. Tata Cara Pemantauan • b. Tata Cara Pembinaan • c. Tata Cara Pengawasan
I. DASAR HUKUM
1. Undang-undang No. 25/2007 tentang penanaman modal; 2. Perpres No. 27/2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu; 3. PP No. 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemda provinsi dan pemda kabupaten/kota; 4. Perka BKPM No .3/2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Penanaman Modal.
II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
P E N G E D A L I A N
MAKSUD
Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan untuk dapat merealisasikan kegiatannya sesuai izin yang dimiliki
TUJUAN
1. Memperoleh data realisasi penanaman modal 2. Teridentifikasi masalah dan solusi pelaksanaan penanaman modal 3. Melakukan bimbingan & fasilitasi penyelesaian masalah & hambatan yang dihadapi perusahaan 4. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
SASARAN
1. Meningkatkan realisasi penanaman modal 2. Meningkatkan kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional
III. ALUR PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM
IV. RUANG LINGKUP PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
A. PEMANTAUAN
adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan PM yang telah mendapat perizinan PM
B. PEMBINAAN adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan PMnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan PM
C. PENGAWASAN adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan PM dan penggunaan fasilitas PM
RUANG LINGKUP PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PM A. RUANG LINGKUP PERIZINAN PM; • • • . • .
IZIN PRINSIP, IZIN PRINSIP PERLUASAN,IZIN PRINSIPPERUBAHAN PM. IZIN USAHA,IZIN USAHA PERLUASAN DAN IZIN USAHA PENGGABUN. GAN DAN IZIN USAHA PERUBAHAN PM. IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING. IZIN USAHA PERWAKILANPERRUSAHAAN PERDAGANGAN ASING. PERIZINAN LAINNYA YAMGERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.
B. RUANG LINGKUP NON PERIZINAN PM; • • • • •
PERSETUJUAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS INPOR MESIN,BARANG DAN BAHANAS. PERSETUJUAN FASILITAS PERPAJAKAN LAINNYA. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA). NON PERIZINAN LAINNYA YANG TERKAIT DENGAN PM
V. HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
A. HAK • Kepastian hak, hukum dan perlindungan • Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya • Hak pelayanan • Berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
B. KEWAJIBAN • •
• • • • • • • •
meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing; menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; menyampaikan LKPM; menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan; menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API ; menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
C. TANGGUNG JAWAB • menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya; • menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; • menjaga kelestarian lingkungan hidup; • menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; • mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.
VI. KEWENANGAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL PDKPM (Perangkat Daerah Kab Bidang PM )
RUANG LINGKUP BERADA DALAM SATU KABUPATEN/KOTA
PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi Bidang PM)
RUANG LINGKUP LINTAS KAB/KOTA
KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas)
RUANG LINGKUP DIWILAYAH KPBPB
KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)
RUANG LINGKUP DIWILAYAH KEK
BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
RUANG LINGKUP LINTAS PROVINSI
INSTANSI TEKN ISPEMBINAAN DILAKUKANSECARA BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT
RUANG LINGKUP TERHADAP PEMBINAAN TEKNIS
VII. TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan yang dilakukan : 1. Mengumpulkan data 2. Verifikasi data 3. Evaluasi data LKPM 4. Daftar perkembangan realisasi investasi
1. 2. 3. 4. 5.
Evaluasi Realisasi Administrasi Realisasi Fisik Masalah yang dihadapi Ketentuan bidang usaha Kewajiban perusahaan
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan yang dilakukan: 1. Bimbingan dan sosialisasi ketentuan penanaman modal 2. Konsultasi pelaksanaan penanaman modal sesuai izin yang diperoleh 3. Fasilitasi permasalahan dan hambatan bagi perusahaan dalam merealisasi kegiatan penanaman modal
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan yang dilakukan: 1. Evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan & non perizinan yang dimiliki. 2. Adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal. 3. Penggunaan fasilitas pembebasan biaya masuk sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.
A. Tata Cara Pemantauan 1. PERUSAHAAN WAJIB MENYAMPAIKAN LKPM PERTAMA SEKALI PADA PERIODE TRIWULAN BERIKUTNYA SEJAK TANGGAL PERIZINAN DITERBITKAN. 2. PERUSAHAAN KEGIATANNYA LEBIH 1 KAB. WAJIB MENYAMPAIKAN LKPM UTK SETIAP LOKASI 3. PERUSAHAAN KEGIATANNYA LEBIH 1 BIDANG USAHA MERINCI LKPM UNTUK SETIAP BIDANG USAHA. 4. DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI DAN EVALUASI DAPAT MEMINTA PENJELASAN KEPADA PERUSAHAAN APABILA ADA KESALAHAN UTAU KERAGUAN ATAS DATA YANG DISAMPAIKAN 5. SETELAH VERIFIKASI DAN EVALUASI MAKA PDKPM MELAKUKAN KOMPILASI DATA REALISASI DAN DISAMPAIKAN KEPADA PDPPM 6. KOMPILASI DATA PROVINSI OLEH PDPMD DISAMPAIKAN KEPADAGUBERNUR DENGAN TEMBUSAN KEPADA BKPM . 7. DAN BKPM MELAKUKAN KOMPILASI DATA SECARA NASIONAL DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN DAN INSTASI TEKNIS TERKAIT.
KETENTUAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
Laporan Triwulan I: tanggal 5 April tahun berjalan
TAHAP PEMBANGUNAN Per 3 bulanan (Triwulan)
Laporan Triwulan II:tanggal 5 Juli tahun berjalan Laporan Triwulan III: tanggal 5 Oktober tahun berjalan Laporan Triwulan IV: tanggal 5 Januari tahun berikutnya
TAHAP PRODUKSI Per 6 bulanan (Semester) :
Semester I : Paling lambat tanggal 5 Juli tahun berjalan Semester II: Paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
Perka BKPM Nomor 3/2012 (PMK 76/2012) • BKPM
Subjek
Objek
• Penanam Modal PMA/PMDN
Laporan Realisasi Impor Perusahaan yang telah mendapat fasilitas bea masuk atas importasi mesin dan/atau barang dan bahan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada BKPM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor (pasal 13 ayat 1) Perka 3/2012 dan PMK 76/2012. Batasan waktu 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor adalah 7 (tujuh) hari setelah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) oleh perusahaan diterima dan dilegalisasi oleh pejabat/petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat. (Perka 3/2012 pasal 13 ayat 2) Perusahaan yang tidak menyampaikan kewajiban laporan realisasi impor akan dikenai sanksi administratif yang di atur dalam Perka BKPM (PMK 76/2012 pasal 13 ayat 2) yaitu sama dengan sanksi tidak menyampaikan LKPM. (Perka 3/2012 pasal 26)
(Penyampaian laporan realisasi impor kepada BKPM dilakukan secara online melalui SPIPISE (http://nswi.bkpm.go.id) atau portal Indonesia National Single Window (http://insw.go.id). (Perka 3/2012 Pasal 33 ayat 5.
Kewajiban penyampaian LKPM BKPM Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala, dan disampaikan kepada
PDKPM PDPPM KPBPB atau administrator KEK
secara online melalui SPIPISE (http://nswi.bkpm.go.id);
Penyampaian dapat dilakukan:
Dalam bentuk hard copy/soft copy, atau
Melalui surat elektronik ke alamat e-mail :
[email protected] dan e-mail PDPPM,PDKPM, serta Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK.
B. Tata Cara Pembinaan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal 1.
Perusahaan tidak dapat menyelesaikan kegiatan proyeknya sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan karena adanya hambatan/masalah maka dapat mencantumkannya dalam LKPM.
2.
Perusahaan penanaman modal yang mengalami masalah/hambatan dalam merealisasikan proyeknya dapat melaporkannya kepada BKPM/PDKPM/PDPPM/KPBPB/KEK.
3.
Atas Laporan tersebut, maka BKPM/PDKPM/PDPPM/KPBPB/KEK melakukan fasilitasi penyelesaian masalah tersebut melalui : a. Identifikasi dan verifikasi permasalahan; b. Koordinasi dengan instansi teknis terkait; c. Komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihakpihak terkait.
Skema Alur Penyelesaian Masalah Investor / Pihak Ketiga
Pembahasan Eksternal :
-Instansi Teknis -PDKPM/PDPPM -Investor -Masyarakat
Penyelesaian/ Keputusan
Badan Investasi dan Promosi Aceh
Pembahasan Internal
Tinjauan Lokasi (BAP)
Tim Pengendalian
C. Tata cara pengawasan BAP Berita acara pengawasan dibuat sebagai bentuk hasil pemeriksaan ke lokasi proyek dalam rangka: • Evaluasi perizinan dan non perizinan • Proses pencabutan • Pengawasan penggunaan mesin dan barang dan bahan yang menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk. • Tindak lanjut ditemukan penyimpangan. • Proses pengenaan dan pembatalan sanksi.
TATA CARA PENETAPAN SANKSI
BLOKIR NIK
Subjek
• BKPM
Objek
• Penanam Modal PMA/PMDN
Perusahaan yang melakukan importansi mesin, barang dan bahan dapat dilakukan blokir (NIK) oleh Dirjen Bea & Cukai, karena: a. melakukan pelanggaran atas kegiatan importasi; b. kekurangan pembayaran bea dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau c. dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan impor.
Lanjutan……….
Tata cara pembatalan perizinan:. • Perizinan yang diterbitkan tidak dilakukan dalam bentuk kegiatan nyata. • Pembatalan perizinan dilaksanakan oleh pdkpm,pdppm dan bkpm sesuai dengan kewenangnya. Tata cara pencabutan perizinan: • perizinan yang dilakukan sudah dalam bentuk kegiatan nyata.
Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi • • • • • • • •
akte pendirian perusahaan dan pengesahan NPWP Izin lokasi Perjanjian sewa lahan/gedung Surat persetujuan fasilitas bea masuk API-P RPTKA IMB, UUG/HO,SITU.
Kegiatan nyata dalam bentuk fisik • Pengadaan lahan/gedung • Pembangunan/sewa/pabrik/kantor tempat usaha • Pengimporan mesin/pembelian mesin dalam negeri
Pengenaan Sanksi Pelaksanaan Penanaman Modal 1. Peringatan tertulis I, II, III (masa tenggang waktu 1 bulan) BAP
Dasar pencabutan lainnya : Permohonan dari perusahaan Putusan pengadilan Usulan pencabutan dari PDPPM atau PDKPM, KPBPB, KEK
2. Pembatasan kegiatan usaha BAP
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal BAP
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
VIII. MANFAAT LKPM Pendataan(perkembangan PM) Rekomendasi Kebijakan Manfaat LKPM
Pertimbangan Permohonan Bimbingan Rekomendasi Pengawasan
TERIMA KASIH BADAN INVESTASI DAN PROMOSI Jalan Ahmad Yani No. 39 Telp. (0651) 23170, Fax (0651) 23171 Website : http://www.acehinvestment.com Email :
[email protected]
