9. URUSAN PENANAMAN MODAL

IV.B.9. Urusan Wajib Penanaman Modal

9. URUSAN PENANAMAN MODAL Peningkatan penanaman modal di daerah dapat menjadi tolok ukur adanya perkembangan perekonomian daerah, yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu wilayah itu mampu secara finansial atau sejahtera. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Investasi atau penanaman modal adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sementara itu pembangunan di dalam era otonomi daerah sekarang ini, pada intinya adalah berupa pemberdayaan daerah. Oleh karena itu daerah harus mampu mengatur, mengurus, dan mengelola kepentingan serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Pemberdayaan daerah perlu dilakukan oleh semua komponen, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Sejalan dengan adanya desentralisasi pemerintahan, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengembangkan dan mengelola potensi daerah masing-masing. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan investasi atau penanaman modal di daerah baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Dalam rangka meningkatkan investasi di daerah, perlu upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi. Dalam rangka menarik investor, perlu dirumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Situasi makroekonomi ekonomi yang kondusif, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas juga perlu diupayakan daerah. Kemampuan daerah dalam menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan. Selaras dengan hal tersebut, program prioritas didalam RPJMD tahun 2010-2015, adalah sebagai berikut : 1) Melakukan penataan perundang-undangan melalui reformasi regulasi secara bertahap sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya, 2) Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja, 3) Meningkatkan promosi dan kerjasama ekonomi dan investasi melalui penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta 4) Pengurangan biaya untuk memulai usaha. Upaya tersebut dicapai melalui RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 dengan prioritas dan tujuan pembangunan tetap pada meningkatkan investasi daerah.

a. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pelaksanaan urusan penanaman modal, pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 220.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 217.870.000,. Proporsi realisasi belanja tersebut 0,02% dari total realisasi belanja APBD Tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409,-. Anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

108


Tabel IV.B.9.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2013 No. A 1 2

Program Belanja Langsung Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah total

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

220.000.000

217.870.000

190.000.000

188.420.000

30.000.000

29.450.000

220.000.000

217.870.000

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program ini bertujuan untuk membawa citra daerah sebagai daerah tujuan investasi yang menarik dengan sasaran meningkatnya jumlah minat investor untuk melakukan investasi. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa: 1) Promosi Investasi Daerah Regional, merupakan kegiatan promosi investasi dalam bentuk Jateng Fair dengan peserta pameran adalah semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di Arena PRPP Jawa Tengah, dengan harapan akan terpromosikannya potensi daerah dan akan berkembangnya investasi di Kabupaten Wonosobo. 2) Temu Bisnis Daerah, merupakan kegiatan peningkatan promosi dan kerjasama investasi sebagai ajang atau sarana promosi potensi daerah dalam bentuk Central Java Investment and Bussines Forum (CJIBF) dengan maksud dan tujuan untuk memberikan peluang dan menambah wawasan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk menawarkan dan mempromosikan produk UKM kepada ‘buyer’ sehingga bisa membuka peluang pasar baru. 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Promosi, dilakukan dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana (booklet, leaflet, rolling banner dan tas bergambar potensi daerah) guna mendukung kegiatan promosi potensi dan peluang investasi di Kabupaten Wonosobo dan sebagai sarana promosi pada kegiatan Central Java investment and Business Forum (CIJBF) di Jakarta. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya ketertarikan beberapa pihak investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Wonosobo yang pada akhirnya akan menaikkan pertumbuhan ekonomi Wonosobo, menaikkan PAD dan membuka kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4) Promosi Investasi Kabupaten Wonosobo, merupakan keikutsertaan dalam kegiatan Wonosobo Expo 2013 dalam rangka HUT Kabupaten Wonosobo.


109


Program Peningkatan Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pemantauan,

Pembinaan

dan

Pengawasan

Program ini bertujuan untuk memantau, membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal daerah dengan sasaran untuk meningkatkan investasi daerah. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan antara lain : 1) Biaya Operasional Pembinaan PD. BPR BKK/BKK, merupakan pendampingan untuk pelaksanaan pembinaan PD BPR BKK/BKK serta rapat-rapat, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham, rapat koordinasi dengan Biro Perekonomian Setda Prov Jateng, Rapat Evaluasi Triwulanan, Rapat penyusunan /pengesahan RKAP, Rapat pengesahan Laporan Keuangan/Kinerja tahunan. 2) Monev dan Pelaporan LKPM, merupakan kegiatan pemantauan penanaman modal dan perkembangan usaha serta perijinan perusahaan di Kabupaten Wonosobo dengan modal minimal 1 M.

c. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Meningkatnya investasi di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKK) sebagaimana pada tabel berikut : Tabel IV.B.9.2 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2013 Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja

No.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1

Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (Realisasi PMDN thn 2013 (Rp 452.279.334.754) – Realisasi PMDN 2012 (Rp 225.061.913.300) / (Realisasi PMDN 2012 (Rp 225.061.913.300) x 100%

2012

2013

-23,23%

100,9%

Sumber: KPPT, 2014 Keterangan : Nilai investasi didasarkan pada jumlah modal usaha yang dipantau melalui penerbitan SIUP.

Tabel IV.B.9.3 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2013 Berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015

No.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja 2012

2013

1

Jumlah Investasi

2.348

2.966

2

Nilai Investasi (milyar)

225,1

452,3

Sumber: KPPT, 2014


110


Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di mana pada tahun 2013 sebesar Rp 452.279.334.754 sedangkan tahun 2012 sebesar Rp 225.061.913.300 atau mengalami kenaikan 100,9%. Peningkatan investasi ini disebabkan oleh telah dicanangkan Kabupaten Wonosobo sebagai Kabupaten Pro Investasi pada awal tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa para investor mulai tertarik untuk menanamkan modal di Kabupaten Wonosobo. Nilai investasi pada tahun 2013 ini sudah melampaui target RPJMD 2010-2015 sebesar 135,8 milyar. Namun demikian, Kabupaten Wonosobo harus tetap berupaya untuk meningkatkan investasinya dengan cara memberi kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Wonosobo. Selain itu, harus selektif terhadap investasi yang akan berkembang di Wonosobo serta memberikan wacana kepada masyarakat tentang situasi investasi yang aman. Apabila ditinjau berdasarkan sektor usaha, investasi yang ada di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 paling banyak adalah investasi di sektor perdagangan diikuti sektor industri pengolahan dan sektor bangunan sebagaimana tabel IV.B.9.4. Tabel IV.9.4 Rekapitulasi Penanaman Modal per Sektor Tahun 2013 No.

Sektor

1 2 3 4 5 6 7 8

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Angkutan & Komunikasi Bank, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa Jumlah

9

Nilai investasi (Rp )

Tenaga Kerja

28.134.607.000 20.122.940.000 389.571.787.754 14.450.000.000 -

593 385 1.325 100 -

452.279.334.754

2.403

Sumber : KPPT, 2014

d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan umum yang muncul pada urusan penanaman modal antara lain :  Kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai.  Belum adanya kepastian menyangkut kebijakan dan regulasi pro investasi.  Kurangnya SDM tenaga kerja lokal yang berkualitas.  Belum optimalnya kerjasama pembangunan investasi.  Masih terbatasnya sarana dan prasarana investasi termasuk data base yang akurat.  Lembaga penanaman modal dan pelayanan perijinan belum menyatu menjadi satu lembaga yang terpadu yang mengampu tiga fungsi penanaman modal (promosi, pelayanan dan pengendalian).


111


Upaya yang dilakukan dalam menangani pembangunan urusan penanaman modal adalah :  Peningkatan kualitas dan penataan kembali infrastruktur yang mendukung investasi.  Percepatan penyusunan dan pengesahan kebijakan dan regulasi yang pro investasi.  Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja lokal yang handal dan berdaya saing.  Koordinasi lintas urusan dalam mendukung daya tarik investasi.  Penyediaan data dan informasi investasi ekonomi yang lengkap dan mudah diakses.  Pembaharuan SOTK/struktur organisasi dan tata kerja SKPD.


112

9. URUSAN PENANAMAN MODAL

Recommend Documents