URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

BAB IV – Urusan Wajib Penanaman Modal

4.1.16

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

4.1.16.1

KONDISI UMUM

Proses pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor penanaman modal. Penanaman modal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Penanaman modal dilihat dari sumbernya terbagi menjadi dua yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. PMA sebagai salah satu komponen aliran modal dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah guna untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera dengan perekonomian yang ada saat ini. Penanaman modal sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan cara berinvestasi/penanaman modal dalam negeri dimana dapat berupa modal sendiri ataupun modal bersama. Salah satunya yaitu dengan investasi (penanaman modal) baik yang dilakukan oleh investor Domestik maupun investor Asing. Investasi adalah akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Berdasarkan teori ekonomi investasi berarti pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Kondisi iklim investasi tahun 2013 menunjukkan kegairahan pelaku usaha dalam melakukan investasi, baik perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru. Hal ini dapat ditunjukkan pada perkembangan Penanaman Modal dari tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2013, dimana terjadinya peningkatan realisasi jumlah nilai investasi PMDN, tahun 2012 sebanyak

2.741

proyek

dengan

nilai

investasi

sebesar

Rp. 1.554.973.560.463,00 dan pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 4.129.104.274.907 sebanyak 2.866 proyek.

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

291


Sedangkan laju pertumbuhan investasi tahun 2013 tumbuh berkisar 46,17%, lebih besar daripada laju pertumbuhan investasi tahun 2012 yang hanya berkisar 28% Berbagai upaya diperlukan dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan-kegiatan usaha penanaman modal, agar mencapai tujuan yang diharapkan dan sekaligus juga mencegah akibat negatif yang mungkin timbul. Di antaranya melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dan keamanan berusaha. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi daerah dalam menggali potensi daerahnya dan menciptakan peluang penanaman modal.

4.1.16.2

KEBIJAKAN PROGRAM

Kebijakan pembangunan dalam Urusan Wajib Penanaman Modal diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif, peningkatan investasi / penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah. Perkembangan penanaman modal suatu daerah selain ditentukan oleh kebijakan makro ekonomi dibidang keuangan baik kebijakan fiskal maupun moneter seperti tingkat suku bunga, inflasi maupun nilai tukar rupiah sehingga berpengaruh pada iklim usaha yang kondusif. Adapun

pada

tahun

anggaran

2013

program-program

yang

dilaksanakan pada Urusan Wajib Penanaman Modal adalah sebagai berikut : Program-program penunjang, yang meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program ini dilaksanakan untuk meningkatkan serta memperlancar tugas perkantoran sehingga berjalan dengan tertib dan lancar. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai penunjang kelancaran kegiatan perkantoran. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, program ini ditujukan untuk meningkatkan disiplin aparatur.


Hal -

292


4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan,

mengetahui

program

capaian

ini

dan

dilaksanakan

realisasi

dengan

kinerja

tujuan

pelaporan

untuk

keuangan

semesteran dan akhir tahun. Program-Program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi : 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dan pengembangan potensi daerah serta peningkatan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha. 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program

ini

diarahkan

untuk

meningkatkan

nilai

investasi

dan

perekonomian daerah. 3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Program ini diarahkan untuk menyediakan hasil-hasil kajian potensi yang terkait dengan investasi di Kota Semarang yang selanjutnya ditawarkan kepada calon investor yang berminat, serta koordinasi pelaksanaan penyusunan program terpadu pemanfaatan potensi secara optimal, efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah.

4.1.16.3

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1.16.3.1 PENDANAAN Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun 2013 sebesar Rp. 8.183.470.000,- dengan perincian Rp. 1.916.570.000,- untuk program penunjang dan Rp. 6.266.900.000,- untuk program yang berkaitan dengan tugas teknis pada Urusan Penanaman Modal. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Penanaman Modal adalah sebagai berikut : 

Anggaran program penunjang Urusan Wajib Penanaman Modal

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

1 2

SKPD : BPPT Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

ANGGARAN (Rp.) 17.706.000 42.020.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 16.344.000 26.399.529


PERSEN TASE (%) 92,31 62,83

Hal -

293


3

Penyediaan Alat Tulis Kantor

467.413.100

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 462.274.992

4

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

318.907.000

315.262.800

98,86

5

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah JUMLAH PROGRAM

500.000

500.000

100,00

500.000

485.000

97,00

70.000.000 420.000.000

70.000.000 306.239.200

100,00 72,91

1.337.046.100

1.197.505.521

89,56

NO

6 7 8

2.

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

PERSEN TASE (%) 98,90

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5

3.

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

SKPD : BPPT Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair JUMLAH PROGRAM

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

PERSEN TASE (%)

103.500.000 41.500.000 144.732.000

88.815.800 34.000.000 142.663.177

85,81 81,93 98,57

100.000.000

44.790.000

44,79

3.000.000 392.732.000

3.000.000 313.268.977

100,00 79,77

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1

4.

KEGIATAN SKPD : BPPT 'Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.) 100.000.000 100.000.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 92.000.000 92.000.000

PERSEN TASE (%) 92,00 92,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5

KEGIATAN SKPD : BPPT Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

11.590.000

10.515.000

90,72

3.652.000 3.260.000

3.618.200 3.061.000

99,07 93,90

9.695.000 8.430.000

9.059.550 8.202.100

93,45 97,30


Hal -

294


NO

KEGIATAN

6

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Penyusunan Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja) Penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) JUMLAH PROGRAM

7 8 9

27.000.000



6.888.900

6.887.600

99,98

9.320.000 6.956.000

8.922.000 6.954.750

95,73 99,98

86.791.900

84.220.200

97,04

ANGGARAN (Rp.)



Anggaran program pelaksanaan Urusan Wajib Penanaman Modal

1.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.

KEGIATAN SKPD : BPPT Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Peningkatan Kerjasama di bid ang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah & Dunia Usaha Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan Promosi Investasi JUMLAH SKPD SKPD : Setda (Bag. Kerjasama) Pengawasan dan Pengendalian Kerjasama Investasi Peningkatan Kerjasama Regional,Nasional,Internasional Pengkoordinasian Kerjasama Dengan Pihak ketiga Evaluasi Kerjasama dengan Pihak ketiga Peningkatan Data Base Kerjasama Peningkatan Koordinasi dan Optimalisasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Monitoring Kerjasama Pemanfaatan Lahan Konservasi Semarang Atas Fasilitasi Seleksi Kerjasama JUMLAH SKPD SKPD : Setda (Bag. Perekonomian) Fasilitas Penunjang Kegiatan Dekranasda Kota Semarang Semarang Expo JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

130.000.000

124.891.000

96,07

115.000.000

114.524.480

99,59

100.000.000

94.832.400

94,83

466.900.000 811.900.000

461.934.340 796.182.220

98,94 98,06

250.000.000

165.684.600

66,27

550.000.000

286.830.400

52,15

250.000.000 150.000.000 100.000.000 625.000.000

185.187.700 120.311.000 65.889.900 427.148.550

74,08 80,21 65,89 68,34

175.000.000

131.405.500

75,09

200.000.000 2.300.000.000

0 1.382.457.650

0 60,11

200.000.000

155.355.500

77,68

525.000.000 725.000.000 3.836.900.000

508.542.000 663.897.500 3.506.434.870

96,87% 91,57% 91,39%

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1

KEGIATAN SKPD : BPPT Peningkatan Pelayanan Perijinan & Pelayanan Penanaman Modal (Sertifikasi ISO 9001-2008)

ANGGARAN (Rp.) 150.000.000




Hal -

295


NO 2 3 4 5 6

3.

KEGIATAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Investasi dan Pelayanan Perijinan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan dalam rangka mendukung pelayanan prima Pengelolaan data perijinan dan informasi investasi Pengembangan iklim investasi JUMLAH PROGRAM

630.000.000


600.000.000 200.000.000

594.585.900 189.404.750

99,10 94,70

205.000.000

195.873.250

95,54

85.000.000 1.870.000.000

82.749.370 1.772.590.520

97,35 94,79

ANGGARAN (Rp.)


Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO 1 2 3

KEGIATAN SKPD : BPPT Penyusunan Pengembangan Potensi Daerah Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pelayanan Pengembangan Potensi Daerah JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

50.000.000 210.000.000

48.340.800 204.433.300

96,68 97,35

300.000.000 560.000.000

266.964.750 519.738.850

88,99 92,81

4.1.16.3.2 HASIL YANG DICAPAI Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan Urusan Wajib Penanaman Modal selama tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut : 1.

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dilaksanakan melalui kegiatan promosi investasi sebanyak 12 kali diantaranya dengan melakukan ekspo atau pameran, temu bisnis (SEMBIZ dan CJIBF), serta Forum RKPPMD dan PPTSP. Kegiatan kegiatan tersebut bertujuan untuk : 1) Tersedianya Data Penanaman Modal di Kota Semarang. 2) Terjalinnya hubungan dan komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha. 3) Meningkatnya Penanaman Modal (PMA dan PMDN) di Kota Semarang.

2.

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Dalam rangka meningkatkan investasi, Pemerintah Kota Semarang mengembangkan Aplikasi Perijinan berbasis Web Based. Hal ini dapat


Hal -

296


memberikan kemudahan dalam pelayanan perijinan dan investasi kepada masyarakat secara online dan mendekatkan masyarakat dan dunia usaha dalam mengakses pelayanan perijinan di Kota Semarang. Kemudahan ini memberikan hasil yang baik dimana pada tahun 2013, penanaman modal dalam negeri mengalami trend yang positif, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah proyek penanaman modal dalam negeri sebesar 4,56 %, di mana pada tahun 2012 jumlah proyek penanaman modal dalam negeri sebanyak 2741 proyek dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 2.866 proyek. Peningkatan

jumlah

proyek

peningkatan

nilai

dari

1.554.973.560.463,-

Rp.

investasi

tersebut

penanaman pada

berpengaruh modal tahun

terhadap

dalam 2012

negeri menjadi

Rp. 4.129.104.274.907,- di tahun 2013. Dampak positif lainnya adalah terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perusahaan yang berinvestasi di Kota Semarang dari 7.267 orang menjadi 26.337 orang. Pada tahun 2013 juga telah tersedianya pranata investasi berupa dokumen pemetaan potensi. 3.

Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan Potensi Daerah untuk kesejahteraan masyarakat telah disusun Peta Informasi Potensi Daerah. Tersedianya Peta Informasi tersebut juga dapat

sebagai

acuan

dalam

pengambilan

kebijakan

untuk

mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan investasi daerah. Secara lengkap capaian Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun 2013 dapat dilihat pada table berikut : NO

INDIKATOR

1

Jumlah permohonan penanaman modal  penanaman modal asing (PMA)  penanaman modal dalam negeri (PMDN)  Investasi lainnya (Non PMA/PMDN) Jumlah proyek penanaman modal asing (PMA) Nilai investasi penanaman modal asing (PMA)

2 3

SATUAN

KONDISI AWAL (2012)

KONDISI AKHIR (2013)

Permohonan Permohonan

43 19

33 804

Permohonan Proyek

3.520 43

2.722 33

Rupiah

2.120.266.230.907

122.298.096.934


Hal -

297


NO

INDIKATOR

SATUAN

4

Jumlah proyek penanaman modal dalam Proyek negeri (PMDN) 5 Nilai investasi penanaman modal dalam Rupiah negeri (PMDN) 6 Laju pertumbuhan investasi Persen 7 Jumlah investor berskala nasional Perusahaan (PMDN/PMA) 8 Jumlah dan jenis promosi Kegiatan 9 Jumlah dan jenis Investasi Obyek 10 Nilai Potensi investasi Rupiah 11 Jumlah tenaga kerja yang terserap Orang dalam perusahaan yang berinvestasi di Kota Semarang 12 Ketersediaan pranata investasi Dokumen Dokumen Pemetaan Potensi 13 Jumlah perijinan yang dilayani, Perijinan investasi/non investasi Sumber Data : BPPT Kota Semarang Tahun 2013

KONDISI AWAL (2012) 2.741

KONDISI AKHIR (2013) 2.866

1.554.973.560.463

4.129.104.274.907

28 62

46,17 67

9 27 3.980.704.579.000 7.267

12 14 4.589.401.752.000 26.337

0

1

2784

2899

4.1.16.4 PERMASALAHAN Dalam pelaksanaan urusan ini masih ditemukan beberapa kendala diantaranya adalah : a.

Masih belum sinergisnya pengendalian tata ruang dengan kebutuhan investor antara lain KKOP.

b.

Masih

perlunya peningkatan

informasi dan

pelayanan

perijinan

penanaman modal. 4.1.16.5

RENCANA TINDAK LANJUT

Hal-hal yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pada urusan ini di antaranya adalah: a.

Konsultasi dan Koordinasi dalam pengaturan tata ruang dan zona Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) yang lebih bersinergi dengan rencana pengembangan investasi.

b.

Penyediaan Informasi Terpadu berupa peta tematik potensi investasi Kota Semarang dan Penataan Sistem Pelayanan.

4.1.16.6

PRESTASI/PENGHARGAAN

Pada Tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang mempertahankan Sertifikasi ISO 9001-2008 untuk seluruh proses pelayanan yaitu 30 perijinan yang dilaksanakan oleh BPPT.


Hal -

298

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

Recommend Documents