IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

22. URUSAN SOSIAL UUD 45 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib memberi perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial. Beberapa masalah yang masih perlu mendapat perhatian diantaranya masih rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Kerawanan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi PMKS, juga merupakan masalah-masalah yang masih harus diatasi. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat. Dalam rangka menjawab kompleksitas permasalahan sosial tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengarahkan kebijakan pembangunannya pada :  Memberikan jaminan sosial kepada warga masyarakat, khususnya penyandang masalah sosial;  Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;

sosial

dalam

 Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial;  Meningkatkan prakarsa dan peranserta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2011 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap mengfokuskan pada upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 telah dialokasikan sebesar Rp. 5.118.793.000 atau sebesar 0,50% dari total APBD Tahun 2011 yang berjumlah Rp. 1.014.666.738.473 dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.034.464.220. Anggaran tersebut digunakan untuk pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan PMKS serta bantuan bagi lembaga penyelenggara keagamaan/ ormas dan LSM. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

193

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

Tabel IV.B.22.1 Rincian Program dan Realisasi Anggaran Urusan Sosial tahun 2011 No. 1. a.

Program

Alokasi (Rp)

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Realisasi (Rp)

740.346.000

729.591.474

150.000.000

149.912.500

b.

Program pembinaan anak terlantar

10.000.000

10.000.000

c.

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

20.000.000

20.000.000

45.000.000

45.000.000

115.000.000

115.000.000

20.000.000

20.000.000

168.635.000

161.012.207

234.300.000

233.733.958

Program pembinaan eks penyandang d.

penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

e.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

g.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

h. i.

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Program

peningkatan

sarana

dan

prasarana aparatur

2.

BELANJA TIDAK LANSUNG

4.378.447.000

4.304.872.746

a.

Belanja pegawai

1.333.947.000

1.286.022.746

b.

Belanja hibah/ bantuan sosial

3.044.500.000

3.018.850.000

5.118.793.000

5.034.464.220

TOTAL Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2011 (diolah)

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dengan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS, Kegiatan yang dilakukan diantaranya bimbingan ketrampilan bagi korban Narkoba, bimbingan ketarampilan dan pemberian stimulant UEP bagi eks napi yang kesemunya itu bertujuan untuk mengembalikan mereka pada fungsi-fungsi sosial masyarakat Sedangkan kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dilakukan dalam bentuk operasi dan penertiban PGOT serta penyampaian informasi tanggap darurat bencana.

LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

194

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

Program Pembinaan Anak Terlantar Dalam rangka mendidik dan membina anak-anak yang hidupnya kurang beruntung atau terlantar Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan Kegiatan Pembinaan dan bimbingan ketrampilan Anak terlantar dalam upaya untuk mengatasi permasalahan anak-anak terlantar dengan memberikan bantuan 9 ekor bibit sapi kepada 9 anak terlantar. Diharapkan dengan pemberian bantuan secara bergilir ini anak-anak terlantar dapat meningkat kesejahteraannya.

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Sebagai bentuk perhatian terhadap para lansia, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada lansia untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan memberikan bantuan UEP 9 ekor bibit ternak kambing. Dilain pihak untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan manajemen pengelola (administrasi dan keuangan), dan pembinaan pemantapan pengelolaan manajemen panti asuhan dan organisasi sosial. Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi bagi pengurus panti asuhan dan organisasi sosial sebanyak 9 organisasi, pembinaan tentang pemantapan pengelolaan manajemen bagi 15 panti asuhan.

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Dalam rangka memperoleh gambaran secara umum tentang data jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial), serta dasar bagi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pelayanan sosial maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS yang dilakukan rutin setiap tahun. Salah satu bentuk aplikasi dari pemanfaatan data PMKS adalah pelaksanaan kegiatan Penertiban Tuna Sosial yang dilakukan tiga kali dalam satu. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring dan menertibkan tuna sosial (Pekerja Seks Komersial) dan PGOT (Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar) dengan tindak lanjut berupa pemberian bimbingan ketrampilan pembuatan makanan, bimbingan mental, bimbingan praktis tentang berdagang, dan pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) sebesar Rp. 160.000,00/peserta.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Untuk lebih meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, dan ketahanan sosial masyarakat, khususnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Unit Pelayanan Sosial Keliling Penyandang Cacat (UPSK PACA) maka dalam program ini dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh perlunya tenaga motivator, stabilisator dan pendamping sosial, mengingat perkembangan permasalahan sosial di masyarakat semakin kompleks dan perlunya penanganan secara cepat, tepat dan berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dilakukan kegiatan pembinaan terhadap 250 orang PPSM yang tersebar di 15 kecamatan, pembentukan dan pembinaan Karang Taruna di Kecamatan Sukoharjo, Kalibawang, Kaliwiro dan Wadaslintang, Pembentukan dan pembinaan kader social perempuan di Kecamatan Wadaslintang serta pelatihan bagi 50 orang kader social masyarakat yang bertujuan untuk lebih meningkatkan perannya di masyarakat. . LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

195

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pembinaan kesejahteraan social fakir miskin dan UEP melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kegiatan yang dilakukan dalam program ini , dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ralyat maka dibentuklah KUBE yang dibina dan diberi keterampilan serta menadapatkan bantuan berupa 8 ekor ternak kambing. Wilayah yang mendapatkan fasilitasi kegiatan ini adalah Kecamatan Selomerto, Garung dan Sukoharjo

Belanja hibah/bantuan sosial Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas dari lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, kelompok-kelompok PMKS dilakukan kegiatan pemberian bantuan/ hibah kepada lembaga dan kelompok PMKS, antara lain lembaga penyelenggara keagamaan, penunjang kegiataan keagamaan, dan kelompok-kelompok PMKS (anak jalanan/anak nakal, orang terlantar) dan PSKS (pekerja sosial masyarakat panti asuhan/panti rehabilitasi, Orsos PACA, dan Ormas Lansia) Indikator Kinerja Urusan Sosial Tabel IV.B.22.2 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2011 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah CAPAIAN KINERJA NO.

INDIKATOR KINERJA 2010

1

% PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

2

% PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

3

% panti sosial yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial

4

% wahana kesejahteaan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana orasarana pelayanan kesejahteraan sosial

5

% korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

6

% korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

7

% penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

2011

3,27

5,89974

0,023

0,107991

20

86,66667

0,150

0,754717

5,67

100 100

5,67 0,65

Sumber : Dinas Sosial, 2010

LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

196

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

Capaian kinerja urusan sosial dapat terlihat dari beberapa indikator, antara lain :  Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar meningkat dari 3,27 % menjadi 5,89 %  Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya meningkat dari 0,023 % menjadi 0,107 %  Persentase pantisosial yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial meningkat dari 20 % menjadi 86,66%  Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial meningkat dari 0,150 % menjadi 0,754 %  Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat meningkat dari 0,056 % menjadi 100 %  persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap meningkat dari 0,056 % menjadi 100 %

c.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI  Belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang, perumahan, dan interaksi sosial), khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Di samping itu, juga terjadi kerawanan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, dan eksploitasi.  Permasalahan sosial yang sulit diperkirakan secara cepat dan tepat seperti bencana alam, (tanah longsor, angin ribut) ataupun bencana sosial (pertikaian antar desa). Kejadian bencana umumnya sulit diprediksi waktu kejadian dan lokasinya.  Masih kurangnya jumlah tenaga lapangan yang terdidik, terlatih, dan berkemampuan di bidang kesejahteraan sosial, dan jaringan kerja antara tenaga kerja sosial masyarakat masih lemah yang disebabkan oleh masih lemahnya koordinasi kerja antar instansi di tingkat daerah, dan belum tertatanya sistem dan SPM bidang kesejahteraan sosial. Terbatasnya jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial.  Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan kegiatan pelayanan/ rehabilitasi masih jauh dari memadai. Selain itu, beragamnya kriteria PMKS juga menghambat pelaksanaan program kesejahteraan sosial, terutama dalam penentuan sasaran. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut upaya-upaya yang dilakukan :  melanjutkan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan/ rehabilitasi sosial bagi PMKS, menyusun dan menetapkan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem informasi dan publikasi mengenai pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS  meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban kekerasan melakukan pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal  membangun kerja sama kemitraan antara pengusaha dan kelompok PMKS dalam bentuk CSR (Corporate Social Responbility) serta meningkatkan kemampuan (capacity building) bagi petugas dan pendamping sosial pemberdayaan PMKS

LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

197

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

 meningkatkan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, antara lain TKSM/relawan sosial, karang taruna, organisasi sosial, dan kelembagaan sosial di tingkat lokal  menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, papan, dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lain, dan pemulangan/terminasi bagi korban bencana alam, bencana sosial, pekerja migran bermasalah, dan orang terlantar  menyelenggarakan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lain, mengembangkan alternatif kebijakan subsidi bagi penduduk miskin, termasuk sistem pendanaan dan kelembagaan

LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

198