IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

22. URUSAN SOSIAL Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sasaran utama pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disamping itu juga memberdayakan sumber potensi kesejahteraan sosial (PSKS). Beberapa masalah yang masih perlu mendapat perhatian diantaranya masih rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Kerawanan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi PMKS, juga merupakan masalah-masalah yang masih harus diatasi. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat. Dalam rangka menjawab kompleksitas permasalahan sosial tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengarahkan kebijakan pembangunannya pada :  Memberikan jaminan sosial kepada warga masyarakat, khususnya penyandang masalah sosial;  Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;

sosial

dalam

 Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial;  Meningkatkan prakarsa dan peranserta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk merealisasikan arah kebijakan tersebut pada tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap mengfokuskan pada upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 telah dialokasikan sebesar Rp. 5.732.713.400 ,00 atau sebesar 0,50% dari total APBD Tahun 2012 yang berjumlah Rp. 1.107.938.250.383,00 dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.248.843.043 ,00. Anggaran tersebut digunakan untuk pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan PMKS serta bantuan bagi lembaga penyelenggara keagamaan/ ormas dan LSM. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

216

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

Tabel IV.B.22.1 Rincian Program dan Realisasi Anggaran Urusan Sosial tahun 2012 No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

1.090.861.400

1.041.087.525

140.000.000

138.052.000

130.000.000

109.070.000

60.000.000

49.535.000

210.000.000

208.952.000

179.000.000

165.441.000

125.000.000

123.112.500

188.192.000

180.000.390

168.269.400

155.594.635

4.641.852.000

4.207.755.518

Kesejahteraan Sosial 2

Program pembinaan anak terlantar

3

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

4

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

5

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

6

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

B

Belanja Tidak Langsung

1

Belanja Pegawai

1.381.102.000

1.315.486.518

Gaji dan tunjangan

1.216.102.000

1.186.324.518

165.000.000

129.162.000

3.230.750.000

2.862.600.000

30.000.000

29.669.000

5.732.713.400

5.248.843.043

Tambahan Penghasilan Insentif Pajak/Retribusi Daerah 2

Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial

3

Belanja Tak Terduga Jumlah Total

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2012 (diolah)

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dengan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS, Kegiatan yang dilakukan diantaranya pengadaan peralatan bagi penyandang cacat dan rehabilitasi penyandang cacat eks BRSD dr Suharso Solo dalam bentuk Pemberian 15 paket bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 15 orang yang kesemuanya itu bertujuan untuk mengembalikan mereka pada fungsi-fungsi sosial masyarakat. Sedangkan kegiatan Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa kebencanaan dilakukan dalam bentuk Operasional penanggulangan TAGANA, dan

LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

217

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

pengambilan logistik bencana. Kegiatan pendukung lainnya berupa pelatihan manajemen pengurus organisasi sosial, pendampingan kelembagaan Askesos, pemeliharaan taman makam pahlawan dan upaya pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eks perdagangan perempuan dan anak.

Program Pembinaan Anak Terlantar Anak terlantar menjadi persoalan yang cukup pelik untuk dihadapai, mengingat usia mereka sebenarnya masih dalam usia sekolah, tetapi fakta menunjukkan keberadaan mereka terutama di perkotaan cenderung meningkat. Untuk mengatasi persolan tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 melakukan kegiatan berupa fasilitasi pengiriman anak terlantar ke rehabilitasi anak di Semarang, Magelang dan Karanganyar.

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam memberikan perhatian kepada para Lansia salah satunya ditunjukkan dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada lansia untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan memberikan bantuan UEP. Dilain pihak untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan manajemen pengelola (administrasi dan keuangan), dan pembinaan pemantapan pengelolaan manajemen panti asuhan. Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi bagi pengurus panti asuhan dan pembinaan tentang pemantapan pengelolaan manajemen serta bantuan untuk group kesenian panti asuhan dengan tujuan untuk meningkatkan kreatifitas penghuni panti dalam berkesenian.

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Untuk memperoleh gambaran secara aktual dan faktual tentang data jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial), serta dasar bagi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pelayanan sosial maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS yang dilakukan rutin setiap tahun. Salah satu bentuk aplikasi dari pemanfaatan data PMKS adalah pelaksanaan kegiatan Penertiban Tuna Sosial yang dilakukan tiga kali dalam satu. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring dan menertibkan tuna sosial (Pekerja Seks Komersial) dan PGOT (Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar) dengan tindak lanjut berupa pelatihan tata rias kecantikan bagi eks PSK dan pelatihan service HP serta pemeberian kursus mengemudi dan pembuatan SIM A bagi 17 eks narapidana

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan pembangunan sosial secara lebih luas sehingga untuk lebih meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, dan ketahanan sosial masyarakat, maka dilaksanakanlah program ini yang ditujukan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Unit Pelayanan Sosial Keliling Penyandang Cacat (UPSK PACA). LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

218

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

Program ini dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh perlunya tenaga motivator, stabilisator dan pendamping sosial, mengingat perkembangan permasalahan sosial di masyarakat semakin kompleks dan perlunya penanganan secara cepat, tepat dan berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dilakukan kegiatan pembinaan terhadap 250 orang PPSM yang tersebar di kecamatan Garung dan Kalikajar, yang bertujuan untuk lebih meningkatkan perannya di masyarakat. Sebagai upaya peningkatan keberdayaan kelembagaan sosial perempuan maka dilakukan kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kader Sosial Perempuan. Di desa Erorejo Kec. Wadaslintang. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan merupakan ujung tombak di lapangan yanag memiliki peran vital sehingga untuk mendukung dan meningkatkan kinerjanya diberikanlah bantuan operasional TKKSK di 15 Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.48.360.000,-. Dalam rangka bulan bakti Karang Taruna dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengurus Karang taruna dilakukan kegiatan kursus komputer bagi pengurus Karang taruna di 15 Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.39.805.000,-

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pembinaan kesejahteraan social fakir miskin dan UEP melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kegiatan yang dilakukan dalam program ini , dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ralyat maka dibentuklah KUBE yang dibina dan diberi keterampilan serta menadapatkan bantuan berupa 8 ekor ternak kambing. Wilayah yang mendapatkan fasilitasi kegiatan ini adalah Kecamatan Selomerto, Garung dan Sukoharjo

Belanja Hibah/Bantuan Sosial Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas dari lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, kelompok-kelompok PMKS dilakukan kegiatan pemberian bantuan/ hibah kepada lembaga dan kelompok PMKS, antara lain lembaga penyelenggara keagamaan, penunjang kegiataan keagamaan, dan kelompok-kelompok PMKS (anak jalanan/anak nakal, orang terlantar) dan PSKS (pekerja sosial masyarakat panti asuhan/panti rehabilitasi, Orsos PACA, dan Ormas Lansia)

LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

219

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

c. CAPAIAN KINERJA URUSAN SOSIAL Tabel IV.B.22.2 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2012 berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015 No. 1

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja 2011 10

2012 30

5

22

5,89

40

70

60

100

100

2

% PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % PMKS mandiri

3

% PMKS terlayani jaminan social

4 5

% Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani % korban bencana yang medapat pendampingan

6

Jumlah panti sosial

15

15

7

% Meningkatnya rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM)

10

55

Sumber : Dinas Sosial, 2012

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja urusan sosial secara umum mengalami peningkatan yang ditunjukkan pada persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami peningkatan dari 10% pada tahun 2011 menjadi 30% pada tahun 2012, hal ini dapat diartikan bahwa telah terjadi penurunan jumlah PMKS atau terjadi efektifitas dalam cakupan pemberian bantuan sosial PMKS. Peningkatan kinerja ini sejalan dengan peningkatan presentase PMKS yang berhasil mandiri dari 5% menjadi 22% pada tahun 2012 yang berarti bahwa pembinaan dan bantuan yang selama ini diberikan telah berjalan dengan baik. Disisi lain persentase PMKS yang memperoleh jaminan sosial juga mengalami peningkatan dari 5,89 pada tahun 2011 menjadi 40% pada tahun 2012 yang berarti bahwa komitmen pemerintah daerah pada perlindungan masyarakat khususnya yang mengalami masalah sosial semakin baik. Pada aspek perlindungan anak khususnya yang berhadapan dengan hukum (ABH) menunjukkan pada tahun 2011 mencapai 70% sedangkan pada tahun 2012 menjadi 60%. Angka ini sudah selayaknya menjadi perhatian kita karena telah terjadi peningkatan jumlah anak yang mengalami masalah dengan hukum. Jika kita perhatikan maka peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ini dari tahun ke tahu di kota-kota besar menunjukkan trend meningkat. Sehingga untuk menghadapi persoalan ini diperlukan kerjasama semua pihak yang dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga sehingga sudah selayaknyalah jika program “Senja Keluarga” yang selama ini telah dijalankan hendaknya dapat dijadikan sebuah sistem yang membudaya.

Pada pendampingan korban bencana, capaian kinerjanya menunjukkan angka yang stabil yaitu 100%, yang berarti bahwa persolaan kemitigasian bencana pada tahap penanganan pasca bencana telah berjalan dengan baik. Indikator yang stabil ini juga ditunjukkan pada jumlah panti asuhan sebesar 15 buah. Meningkatnya rehabilitasi berbasis masyarakat dari 10% menjadi 55% menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap persoalan kerehabilitasian yang disebabkan karena meningkatnya pengetahuan masyarakat .

LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

220

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI  Belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang, perumahan, dan interaksi sosial), khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Di samping itu, juga terjadi kerawanan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, dan eksploitasi.  Permasalahan sosial yang sulit diperkirakan secara cepat dan tepat seperti bencana alam, (tanah longsor, angin ribut) ataupun bencana sosial (pertikaian antar desa). Kejadian bencana umumnya sulit diprediksi waktu kejadian dan lokasinya.  Masih kurangnya jumlah tenaga lapangan yang terdidik, terlatih, dan berkemampuan di bidang kesejahteraan sosial, dan jaringan kerja antara tenaga kerja sosial masyarakat masih lemah yang disebabkan oleh masih lemahnya koordinasi kerja antar instansi di tingkat daerah, dan belum tertatanya sistem dan SPM bidang kesejahteraan sosial. Terbatasnya jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial.  Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan kegiatan pelayanan/ rehabilitasi masih jauh dari memadai. Selain itu, beragamnya kriteria PMKS juga menghambat pelaksanaan program kesejahteraan sosial, terutama dalam penentuan sasaran.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut upaya-upaya yang dilakukan :  melanjutkan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan/ rehabilitasi sosial bagi PMKS, menyusun dan menetapkan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem informasi dan publikasi mengenai pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS  meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban kekerasan melakukan pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal  membangun kerja sama kemitraan antara pengusaha dan kelompok PMKS dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) serta meningkatkan kemampuan (capacity building) bagi petugas dan pendamping sosial pemberdayaan PMKS  meningkatkan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, antara lain TKSM/relawan sosial, karang taruna, organisasi sosial, dan kelembagaan sosial di tingkat lokal  menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, papan, dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lain, dan pemulangan/terminasi bagi korban bencana alam, bencana sosial, pekerja migran bermasalah, dan orang terlantar  menyelenggarakan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lain, mengembangkan alternatif kebijakan subsidi bagi penduduk miskin, termasuk sistem pendanaan dan kelembagaan

LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

221