IV.B.12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

IV.B.12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, dan rendahnya produktivitas pekerja/buruh. Masalah ketenagakerjaan lainnya, seperti kasus pemogokan, perselisihan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), upah yang rendah, serta kasus pekerja anak, dan sebagainya, juga turut mewarnai bidang ketenagakerjaan. Belum lagi masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya yang bekerja di sektor rumah tangga, juga menuai banyak masalah karena minimnya pengawasan dan perlindungan. Permasalahan ketenagakerjaan tentunya memiliki dampak yang bersifat multidimensional. Apalagi hal ini berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, dan bahkan keamanan negara. Untuk itu, permasalahan yang ada harus segera diselesaikan secara sistematis dan efektif. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem Informasi Pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh. Dengan melihat isu strategis di Kabupaten Wonosobo yaitu belum meratanya peluang serta rendahnya aksesibilitas kesempatan kerja pada berbagai sektor unggulan yang sesuai dengan sebagian besar kondisi kompetensi SDM tenaga kerja, serta adanya peningkatan pengangguran yang disebabkan oleh terjadinya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan yang kolaps. Untuk itu perlu untuk mensinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja siap mandiri dan siap bekerja sesuai dengan ketrampilan serta penyediaan akses informasi pekerjaan bagi tenaga kerja usia produktif, maka program dan kegiatan diarahkan pada tujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, profesional dan bermartabat menuju manusia Wonosobo yang produktif dan sejahtera. Untuk itu kedepan iklim ketenagakerjaan perlu mendapat perhatian, agar pertumbuhan angkatan kerja sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja. Dalam hal ini kebijakan pembangunannya diarahkan pada :  Meningkatkan kualitas angkatan kerja dan pencari kerja;  Mengupayakan akselerasi pertumbuhan lapangan kerja;  Memberikan perlindungan kepada pekerja.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 telah dialokasikan sebesar Rp. 5.048.810.000,00 (termasuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung, diluar Belanja Hibah dan Bantuan Sosial) atau sebesar 0,49% dari total APBD Tahun 2011 yang berjumlah Rp. 1.014.666.738.473,00 dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.953.410.065,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, perlindungan LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

110


pengembangan lembaga ketenagakerjaan, pelayanan administrasi, serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur maupun untuk Belanja Tidak Langsung. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.B.12.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2011 No. A 1 2 3

4

Program BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi (Rupiah) 1.562.935.000,00 60.000.000,00

Realisasi (Rupiah) 1.543.552.415,00 58.475.000,00

885.000.000,00

875.331.250,00

215.000.000,00

215.000.000,00

168.635.000,00

161.012.207,00

234.300.000,00

233.733.958,00

5

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

B

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.485.875.000,00

3.409.857.650,00

1

Belanja Pegawai

3.485.875.000,00

3.409.857.650,00

a

Gaji dan Tunjangan

3.173.575.000,00

3.118.057.650,00

b

Tambahan Penghasilan PNS

312.300.000,00

291.800.000,00

2

Belanja hibah dan bantuan sosial

-

-

5.048.810.000,00

4.953.410.065,00

Total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2011 (diolah)

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan adanya peningkatan pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan sumber daya masyarakat dalam rangka mengejar ketertinggalan khususnya bidang keterampilan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :  Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di BLK. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan anggaran terserap sebesar Rp. 29.345.000,00 atau capaian daya serap keuangan sebesar 98%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan menjahit di BLK, melibatkan 20 orang peserta. Dilaksanakan bulan Juni-Juli 2011. Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat korban PHK/penganggur/putus sekolah di wilayah Kabupaten Wonosobo. Hasil dari kegiatan ini adalah terlatihnya tenaga kerja terampil dan siap pakai.

LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

111


 Operasional BLK. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 dengan anggaran terserap sebesar Rp. 14.430.000,00 atau capaian daya serap keuangan sebesar 96%.  Pelatihan di LPKS, Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 dengan anggaran terserap sebesar Rp. 14.700.000,00 atau capaian daya serap keuangan sebesar 98%. Pelatihan di LPKS dilaksanakan melalui kerja sama dengan LPK Wasiat Garung, dengan kegiatan pelatihan baby sitter. Dilaksanakan sekitar Bulan April-Mei 2011 melibatkan 16 orang peserta. Hasil dari kegiatan ini adalah terlatihnya tenaga kerja terampil dan siap pakai.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja ditujukan untuk membuka, menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja baru yang sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia baik melalui pengembangan usaha industri pedesaan, pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur, dan pelatihan. Melalui program ini dilakukan kegiatan antara lain :  Pembinaan Pelaksanaan Bursa Kerja Khusus. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan anggaran terserap sebesar Rp. 9.800.000,00 atau capaian daya serap keuangan sebesar 99%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembinaan, sosialisasi dan konsolidasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dengan 14 BKK di Kabupaten Wonosobo.  Pelatihan manajemen kewirausahaan dan keterampilan penerapan teknologi tepat guna. Salah satu upaya peningkatan taraf hidup masyarakat adalah memanfaatkan potensi lokal. Berkembangnya kegiatan pengolahan potensi lokal di Wonosobo saat ini perlu didukung melalui pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas dan penganekaragaman produk olahan. Selain itu perlu didukung melalui manajemen kewirausahaan untuk pengelolaan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Intervensi teknologi tepat guna ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk olahan sehingga mampu meningkatkan nilai jual di pasar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 yang berasal dari APBD melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau dengan anggaran terserap sebesar Rp. 248.527.750,00 atau capaian daya serap keuangan sebesar 99.41% yang dipergunakan untuk membiayai pelatihan manajemen kewirusahaan dan penerapan teknologi tepat guna di daerah yang memiliki usaha dan potensi pertanian unggulan. Adapun kegiatan ini dilaksanakan di 5 lokasi, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu Pelatihan Pembuatan Bioetanol di desa Slukatan Mojotengah dengan peserta pelatihan 20 orang dilaksanakan sekitar tanggal 26-30 September 2011. Pelatihan Peternakan ayam Desa Ngadikusuman Kertek dilaksanakan sekitar tanggal 7-11 November 2011, Desa Candimulyo Kertek berupa pelatihan peternakan ayam dilaksanakan sekitar tanggal 14-18 November 2011, Pelatihan Prosesing Hasil pertanian (tata boga) di Desa Mlandi Garung dilaksanakan tanggal 19-23 September 2011 dan Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Wonosobo berupa pelatihan Prosesing hasil pertanian yaitu pengolahan kopi luwak yang diikuti oleh 20 orang untuk setiap lokasi dilaksanakan sekitar tanggal 21-25 November 2011.


112


Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terciptanya peluang kerja mandiri dan memperluas kesempatan kerja dan terlaksananya TTG secara tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat.  Padat Karya Infrastruktur. Salah satu kendala lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di pedesaan dikarenakan keterbatasan akses mobilitasi perekonomian masyarakat baik antar desa, desa ke kota maupun jalur mobilitas warga menuju ladang, mengingat sebagian besar mata pencaharian penduduk desa di sektor agronomi. Ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi rakyat akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang. Padat karya infrastruktur merupakan upaya pemberdayaan masyarakat penganggur dan setengah menganggur dalam kegiatan pembuatan atau rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi daerah setempat. Dengan mendayagunakan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur daerah setempat akan memberikan dampak negatif dari peningkatan jumlah pengangguran dan akan mempercepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan perekonomian nasional. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan APBD Kabupaten Wonosobo yang berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan anggaran terserap sebesar Rp. 149.167.000,00 atau capaian daya serap keuangan sebesar 99.44% yang dipergunakan untuk padat karya infrastruktur di Desa Tambi, Kecamatan Kejajar yaitu berupa pembangunan saluran air dan pengerasan jalan desa sepanjang 1200m dengan melibatkan 69 tenaga kerja, dilaksanakan dari tanggal 20 Juni 2011 hingga 4 Agustus 2011. Hasil dari Kegiatan ini adalah terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat dan terbangunnya infrastruktur pedesaan yang representatif  Padat Karya Produktif. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan APBD Kabupaten Wonosobo yang berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp 300.000.000,00 dengan anggaran terserap sebesar Rp 297.020.500,00 atau capaian daya serap keuangan sebesar 99.01% yang dipergunakan untuk padat karya produktif yaitu berupa penanaman cabe hibrida dilaksanakan di dua tempat, Desa Kembaran Kalikajar dan Desa Mutisari Watumalang. Masing-masing desa terdiri dari empat kelompok kerja. Dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 110 orang/hari di setiap lokasinya. Kegiatan di Desa Kembaran Kalikajar dan Desa Mutisari Watumalang ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juli – 12 Agustus 2011. Hasil dari Kegiatan ini adalah Terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat dan terserapnya penganggur dan setengah penganggur melalui kegiatan ekonomi produktif  Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB). Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan APBD Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan anggaran terserap sebesar Rp. 24.865.000,00 atau capaian daya serap keuangan sebesar 99.46%. Sasaran dari program ini adalah Masyarakat penganggur dan setengah penganggur (ibu-ibu PKK). Dilaksanakan pada bulan 18-23 Juni 2011 melalui pelatihan prosesing hasil pertanian di desa Semayu Selomerto yang diikuti oleh 20 orang. Hasil dari Kegiatan ini adalah terciptanya peluang kerja mandiri dan memperluas kesempatan kerja, dan terbentuknya wirausaha baru secara tepat dan bermanfaat di masyarakat.


113


 Diklat Kerja di BLK. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan APBD Kabupaten Wonosobo yang berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan anggaran terserap sebesar Rp. 146.521.500,00 atau capaian daya serap keuangan sebesar 97.68% yang dipergunakan melalui 5 kegiatan pelatihan yaitu kegiatan Pelatihan Operator Komputer, Pelatihan Cat Duko, Pelatihan Las, Pelatihan Perternakan dan Pelatihan Perbaikan Sepeda Motor. Setiap pelatihan melibatkan 16 orang peserta pelatihan. Pelatihan Operator Komputer dilaksanakan di BLK tanggal 19 Oktober - 29 November 2011, Pelatihan Las dilaksanakan di BLK, Pelatihan Cat Duko dan Perternakan di Desa Surengede Kertek, keduanya dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2011 - 21 September 2011 dan Pelatihan Perbaikan Sepeda Motor pada tanggal 17 Oktober 2011 sampai tanggal 3 Desember 2011 di Desa Mberan Kepil. Hasil dari kegiatan ini adalah terlatihnya tenaga kerja terampil dan kompeten.

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan memperhatikan permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja sebagai implementasi dari pemenuhan hak dasar. Adanya perselisihan hak dan perselisihan PHK yang disebabkan oleh perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB menjadi pemicu adanya konflik kepentingan antara tenaga kerja dan pihak perusahaan. Kegiatan ini berusaha untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang meminta jasa mediator. Program ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 215.000.000,00 yang meliputi :  Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan capaian daya serap keuangan sebesar 100%. Penyebab kasus PHI adalah perselisihan Hak dan perselisihan PHK. Perselisihan Hak timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Perselisihan PHK timbul karena adanya ketidaksesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hambatan penyelesaian kasus PHI adalah Para Pihak terkait kurang memahami peraturan perundangan. Tindakan penyelesaian kasus PHI yang dilakukan adalah dengan menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisahan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial yang meminta jasa mediator. Selama Tahun 2011 jumlah kasus PHI yang ada di Kabupaten Wonosobo berjumlah 10 kasus terdiri dari 3 kasus PHK yang melibatkan 62 orang tenaga kerja dan 7 kasus PHI yang melibatkan 92 orang tenaga kerja.  Peningkatan pengawasan dan perlindungan serta penegakan hukum terhadap K-3 dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan capaian daya serap keuangan sebesar 100%. Tujuan dari K3 itu sendiri adalah untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, melalui upaya-upaya pengendalian


114


semua bentuk pelanggaran bahaya yang ada di lingkungan tempat kerja. Pada Tahun 2011 kegiatan ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pengawasan dan pemeriksaan di 48 perusahaan lokal di Kabupaten Wonosobo yaitu peninjauan kebijakan dan penyediaan lokasi kerja yang sesuai dengan aturan ketenagakerjaan seperti penggunaan peralatan yang sesuai dengan standar K-3, upah jam kerja, pemberian jamsostek, upah lembur dan lain-lain. Sasaran kegiatan ini meliputi perusahaan skala kecil, menengah dan besar yang berada di wilayah Kabupaten Wonosobo. Dengan waktu pelaksanaan mulai bulan Januari 2011 sampai bulan Desember 2011. Hasil dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran pengusaha dalam mentaati peraturan yang ada untuk memberikan jaminan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3).  Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan, dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan capaian daya serap keuangan sebesar 100%. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan dilaksanakan dengan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Dilaksanakan di 9 lokasi dengan peserta setiap lokasi sekitar 40 orang. Lokasi tersebut adalah Desa Gumelar Wadaslintang, Desa Ngadisono Kaliwiro, Desa Tracap Kaliwiro, Desa Tanjung Anom Kaliwiro, Desa Kadipaten Selomerto, Desa Wonokerto Leksono, Desa Rejosari Kalikajar, Desa Sumberdalem Kertek, Desa Medono Kaliwiro.  Penyelesaian klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan capaian daya serap keuangan sebesar 100% yang dialokasikan untuk memfasilitasi penyelesaian klaim JHT Jamsostek khususnya bagi tenaga kerja Wonosobo yang mengalami permasalahan. Pada Tahun 2011, telah dilakukan pendampingan terhadap klien dengan masalah pengurusan JHT sebanyak 31 kasus. Kebanyakan dari mereka adalah eks pekerja program AKAD perkebunan kelapa sawit. Tindakan penyelesaian yang dilaksanakan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan PT Jamsostek Magelang dan berkoordinasi dengan kepala desa setempat serta kedepan, terus berupaya berkoordinasi dengan berbagai pihak dengan memberikan pengarahan atau penyuluhan terhadap perusahaan maupun tenaga kerja sendiri tentang hak maupun kewajiban masing-masing pihak khususnya yang berkaitan dengan masalah JHT serta peningkatan komitmen antara perusahaan pemakai pekerja asal Wonosobo dan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat, dalam rangka mempermudah penyelesaian permasalahan tenaga kerja program AKAD.  Peningkatan Lembaga Ketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat Pekerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan capaian daya serap keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan fasilitasi wadah permusyawaratan dan konsultasi antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah dalam rangka meminimalkan perselisihan hubungan industrial melalui penciptaan hubungan yang harmonis antara ketiganya. Upaya ini akan berimplikasi terhadap iklim investasi Kabupaten Wonosobo yang membaik diinisiasikan melalui kegiatan : -

Sidang LKS Tripartit, 3 kali kegiatan. Sidang LKS Tripartit ini membahas permasalahan yang terjadi di bidang ketenagakerjaan dan mencarikan solusi yang tepat. Bertempat di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.


115


-

Sidang Badan Pekerja LKS Tripartit 3 kali kegiatan bertempat di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo. Sidang ini merupakan kegiatan tindak lanjut dari hasil sidang LKS Tripartit

 Peningkatan Kegiatan Dewan Pengupahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan capaian daya serap keuangan sebesar 100%. Kegiatan Dewan Pengupahan terdiri dari 3 bagian yaitu : -

Survey kebutuhan hidup layak (KHL). Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung sebagai acuan pembuatan usulan Upah Minimum Kabupaten 2012. Survey dilaksanakan secara langsung di 2 lokasi yaitu Pasar Induk Wonosobo dan Pasar Kertek Wonosobo. Susunan Tim Survey KHL terdiri dari 6 orang dari Apindo, 6 orang dari Serikat Pekerja, 1 orang pakar dan 1 orang perwakilan dari BPS serta 6 orang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo. Sehingga jumlah keseluruhan dari tim survey KHL adalah 20 orang. Dilaksanakan sebanyak 12 kali yaitu 20 Januari 2011, 23 Februari 2011, 3 Maret 2011, 5 April 2011, 3 Mei 2011, 6 Juni 2011, 6 Juli 2011, 29 Juli 2011, 8 September 2011, 5 Oktober 2011, 2 November 2011, 1 Desember 2011. Obyek yang disurvey berupa Sandang, Pangan, Papan untuk pekerja lajang sesuai dengan ketentuan Dewan Pengupahan Nasional. Hasil survey digunakan untuk menentukan UMK 2012.

-

Sidang Dewan Pengupahan. Dilaksanakan sebanyak 12 kali pada tanggal 21 Januari 2011, 24 Februari 2011, 11 Maret 2011, 6 April 2011, 4 Mei 2011, 8 Juni 2011, 7 Juli 2011, 30 Juli 2011, 28 September 2011, 6 Oktober 2011, 3 November 2011, dan 3 Desember 2011. Bertempat di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo. Agenda dari sidang tersebut adalah Pembahasan hasil survey, rapat penetapan UMK, dan Usulan Penetapan UMK ke Provinsi.

-

Sosialisasi UMK Wonosobo 2011. Sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja mengenai Keputusan Gubernur tentang UMK Tahun 2012, agar keputusan tersebut dipahami dan dilaksanakan. Dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2011 dan 30 November 2011. Bertempat di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dihadiri oleh Pengusaha, Pengurus Dewan Pengupahan Kabupaten dan Apindo dengan materi sosialisasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang UMK Wonosobo Tahun 2012, sebesar Rp. 825.000,00,00.

Hasil/ Manfaat dari program ini adalah: -

Menyelesaikan semua kasus yang timbul sesuai dengan standar prosedur yang berlaku;

-

Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja melalui standar Upah Minimum Kabupaten;

-

Tercipta hubungan kerja yang serasi dan harmonis antara pengusaha dan pekerja.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilaksanakan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

116


penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mencakup pengadaan komputer/laptop, printer, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala meubelair, pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor, pemeliharaan rutin/berkala alat-alat rumah tangga, dan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Program Pendukung Selain kegiatan-kegiatan yang sudah teralokasikan melalui anggaran APBD dan APBN, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga berkerja sama dengan pihak ketiga dan bersifat tidak mengikat. Kerjasama tersebut dalam bentuk pengadaan Mini Job Fair yang dilaksanakan selama dua kali. Job fair pertama dilaksanakan pada tanggal 24 September 2011 di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dengan jumlah peserta terdiri dari 12 Perusahaan dengan jumlah formasi sekitar 27 posisi jabatan, dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak kurang lebih 125 orang dan 2 lembaga pendidikan (kapal pesiar dan PT. SMU Purworejo). Mini Job Fair kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2011. Pelaksanaan kegiatan Job fair diadakan di gedung Adipura Kencana Wonosobo. Kegiatan Mini Job Fair ini diikuti oleh 34 Perusahaan dengan jumlah formasi sekitar 104 posisi jabatan, dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak kurang lebih 1.604 orang. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Capaian kinerja pada Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2011 dapat terefleksikan pada tabel dibawah ini : Tabel. IV.B.12.2 Capaian kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2011 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah

No. 1

2

3 4

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD % Tingkat partisipasi angkatan kerja (Σ penduduk angkatan kerja) / (Σ penduduk usia kerja (15-64 thn) x 100% % Tingkat pengangguran terbuka (Jumlah pekerja yang ditempatkan) / (Jumlah pekerja yang mendaftar)x100 % Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Jumlah BKK (Bursa Kerja Khusus)

2010 397.392 --------- x 100% = 67,20% 591.396

4.083 ------ x 100% = 56,16% 7.270


2011 392.465 --------- x 100% = 66% 595.116 3.246 ------ x 100% = 57,86% 5.610

4.377

3.246

10

14

117


No. 5

6

7

8 9

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian kerjasama Rasio UMR dan KHL

2010

2011

971

50

48

APBN 288 org, APBD 36 org

82

25

5

10

UMR : 715.000 KHL : 802.000 = 0,891

UMR : 775.000 KHL: 861.111 = 0,90

10

Jumlah pekerja/buruh yang ikut 4.390 program Jamsostek 11 Jumlah besaran pemeriksaan 120 perusahaan 12 Jumlah besaran pengujian 20 peralatan perusahaan Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011

4.065 82 35

Tabel. IV.B.12.3 Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2011

No.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1

Tingkat partisipasi angkatan kerja

2

Pencari Kerja yang ditempatkan

3

Capaian Kinerja

Rumus

Perhitungan

(∑penduduk angkatan kerja)/ (∑penduduk usia kerja (15-64th) ) x 100% (∑pekerja yg ditempatkan)/ (∑pencari kerja yang mendaftar) x 100% (∑lulusan S1.S2,S3)/ (∑penduduk) x 10000

392.465/595.116 x 100%

66%

3.246/5.610 x 100%

57,86%

11.524/811.418 x 10.000

142,0229771

216.302/595.116 x 100%

36%

Kualitas tenaga kerja rasio kelulusan S1, S2, S3 (∑penduduk usia<15th4 Tingkat ketergantungan rasio usia>64th)/ (∑penduduk ketergantungan usia (15-64th) x 100% Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011

Melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat tercipta kesempatan bekerja yang dapat memperbaiki taraf hidup tenaga kerja dan keluarganya yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan serta kelancaran pembangunan daerah. Melalui pemberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang dapat dipatuhi oleh pekerja dan pengusaha, akan menciptakan kondisi iklim kerja yang kondusif dan perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja sebagai hak dasar pekerja akan lebih terjamin. Implementasi program ini dalam beberapa kegiatan yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

118


peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan kegiatan dewan pengupahan kabupaten, penyelesaian kasus TKI bermasalah, penyelesaian klaim JHT Jamsostek, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan peningkatan lembaga ketenagakerjaan LKS bipartit, tripartit, dan serikat pekerja sehingga diharapkan adanya hubungan harmonis antara pemerintah, perusahaan dan serikat pekerja yang akan mendukung terciptanya iklim usaha kondusif, pada akhirnya mampu menarik investor masuk ke Wonosobo.

Tabel. IV.B.12.4 Elemen Data EKPOD Urusan Ketenagakerjaan

No

Jenis Data

Tahun 2010

2011

1

Jumlah Angkatan Kerja

397.392

392.465

2

Jumlah Penduduk yang Bekerja

381.326

369.940

3

Jumlah Pengangguran

16.066

22.525

4

Angkatan kerja 15 th ke atas

397.392

392.465

5

Jumlah sengketa pengusaha pekerja

8

3

6

Jumlah pekerja usia 5 th ke atas

381.326

369.940

7

Jumlah pekerja anak usia 5-14 th

0

0

Sumber: Pusdatinaker dalam Survey Angkatan Kerja BPS, Agustus 2011

Berbagai program Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kesempatan kerja, antara lain melalui penempatan tenaga kerja lokal (AKL), penempatan tenaga kerja antar daerah (AKAD), dan penempatan kerja antar negara (AKAN), dimana prioritas kegiatan diarahkan pada masyarakat buruh tani dan petani subsisten yang perlu mendapatkan mata pencaharian yang layak. Data AKL, AKAD, dan AKAN dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. IV.B.12.5 Jumlah Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo

No

Pencari Kerja

Tahun 2010

2011

421

223

1

Angkatan Kerja Lokal (AKL)

2

Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD)

3.250

1.514

3

Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) Total

2.320

1.509

5.991

3.246

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011


119


Tabel. IV.B.12.6 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo

No 1 2 3 4

Jenis Data Usaha Kecil Tenaga kerja ≤ 10 Usaha sedang Tenaga kerja 11-50 Usaha Menengah Tenaga kerja 51-100 Usaha Besar Tenaga kerja >100

Tahun 2010

2011

458

474

1.416

1.494

887

1.015

5.183

6.768

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011

c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Wonosobo, antara lain : 1. Masalah Internal a. SDM :  Jumlah pegawai belum ideal, dengan perbandingan 18 orang struktural, 37 orang staf pelaksana dan 17 orang fungsional yaitu terdiri dari 2 orang fungsional di dinas dan 15 orang fungsional instruktur di BLK maka terdapat kekurangan pegawai di lini staf dan perlu menambah tenaga instruktur sesuai dengan kebutuhan pasar.  Jumlah Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki spesifikasi di bidang Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang kurang.  Belum semua staf yang seharusnya menjadi tenaga fungsional, belum melaksanakan diklat fungsional.  Perlu peningkatan kompetensi pegawai di bidang IT untuk melaksanakan pendataan secara komputerisasi.  Masih kurangnya dukungan teknis, metodologi, kemampuan berinovasi dan kemampuan penggunaan teknologi sesuai tuntutan zaman. b. Alat dan Gedung :  Bangunan kantor, antara Kantor Nakertrans dan UPTD BLK yang tidak satu atap, menyebabkan pelayanan ketenagakerjaan kurang maksimal.  Sarana komputer yang kurang, sehingga beberapa pendataan masih bersifat manual. c. Manajemen Operasional :  Desain produk pelayanan yang belum customer oriented : membiarkan potensi antrian pencari AK I yang terlalu lama akibat kurangnya tenaga, banyaknya permintaan serta pendataan yang belum terkomputerisasi.  Sistem informasi belum mampu menghasilkan informasi yang akurat, apalagi up to date karena belum adanya bank data yang sifatnya terpusat. LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

120


 Pola hubungan komunikasi dengan pihak ketiga (misal : PJTKI, LLS ataupun perusahaan) yang kurang terkoordinasi secara baik menjadikan banyak data yang harus dilaporkan tidak terlaporkan. 2. Masalah Eksternal Berikutnya adalah faktor ancaman yang merupakan kondisi eksternal yang bisa berdampak menghambat pelaksanaan Urusan Ketenagakerjaan, namun demikian harus dikelola dengan baik agar dapat berubah menjadi suatu peluang yang dapat dicapai melalui berbagai terobosan. Berikut ancaman yang dihadapi : a. Aspek Ekonomi Masyarakat  Banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan berproduksi sehingga berdampak meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat.  Mata pencaharian sebagian besar masyarakat sebagai petani sehingga pendapatan dan daya beli tidak stabil. b. Aspek Penentu Kebijakan  Pelaksanaan program kegiatan sangat tergantung pada program dan target yang ditawarkan pemerintah pusat. c. Aspek Psikologi  Secara Psikologis, motivasi berwirausaha masyarakat kurang. Sehingga keberlangsungan usaha pemberdayaan perekonomian untuk menekan angka pengangguran dan setengah pengangguran melalui program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja masih kurang maksimal. 3. Solusi dari pemasalahan dalam pelaksanaan urusan Berbagai kebijakan yang akan mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut : a. Menjalin kemitraan dan memperluas lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan secara terbuka, demokratis dan berkeadilan; b. Peningkatan pemenuhan syarat kerja dan penanggulangan perselisihan perburuhan untuk mensejahterakan pekerja dengan tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha; c. Mendorong dan membina pusat-pusat pelatihan keterampilan agar meningkatkan standar kompetensinya; d. Menciptakan iklim dunia usaha, dunia industri dan masyarakat pekerja yang sehat; e. Pemenuhan sarana prasarana balai pelatihan kerja; f. Mendorong pekerja/buruh meningkatkan kemampuannya melalui sertifikasi keterampilan; g. Inventarisasi dan identifikasi informasi ketenagakerjaan yang akurat; h. Mendorong terciptanya keserasian, keselarasan, dan kesinambungan pembangunan ketenagakerjaan; i. Fasilitasi penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.


121

IV.B.12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Recommend Documents