IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

22. URUSAN SOSIAL Perlindungan dan kesejahteraan sosial diperlukan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Meskipun telah banyak dicatat beberapa keberhasilan, beberapa masalah masih harus mendapat perhatian. Rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Kerawanan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi PMKS, juga merupakan masalah-masalah yang masih harus diatasi. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat. Dalam rangka menjawab kompleksitas permasalahan sosial tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengarahkan kebijakan pembangunannya pada :  Memberikan jaminan sosial kepada warga masyarakat, khususnya penyandang masalah sosial;  Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;

sosial

dalam

 Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial;  Meningkatkan prakarsa dan peranserta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap mengfokuskan pada upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 telah dialokasikan sebesar Rp. 4.797.105.095,00 atau sebesar 0,66% dari total APBD Tahun 2010 yang berjumlah Rp. 720.254.292.159,00 dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.759.709.605,00. Anggaran tersebut digunakan untuk pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan PMKS serta bantuan bagi lembaga penyelenggara keagamaan/ ormas dan LSM. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

172


Tabel IV.B.22.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Sosial tahun 2010 No.

Program

A 1

Belanja Langsung Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2 Program pembinaan anak terlantar 3 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 4 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur B Belanja Tidak Langsung 1 Belanja pegawai 2 Belanja hibah/ bantuan sosial Jumlah Total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2010 (diolah)

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

430.346.000 65.000.000

426.675.770 64.304.500

20.000.000 15.000.000

19.946.000 15.000.000

30.000.000

30.000.000

95.000.000

94.999.500

50.000.000

50.000.000

102.846.000

99.925.770

52.500.000

52.500.000

4.366.759.095 1.257.082.095 3.109.677.000 4.797.105.095

4.333.033.835 1.223.356.835 3.109.677.000 4.759.709.605

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS, salah satunya melalui Kegiatan Tetirah Anak SD yang mempunyai tujuan memfasilitasi anak-anak yang kurang beruntung dan berasal dari daerah yang terpencil ke PSPA Baturaden Purwokerto selama 30 hari. Sedangkan kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dilakukan dalam bentuk operasi dan penertiban PGOT serta pemantauan ke lokasi/tempat kejadian bencana (angin ribut dan tanah longsor) dan penyampaian informasi tanggap darurat bencana.

Program Pembinaan Anak Terlantar Dalam rangka mendidik dan membina anak-anak yang hidupnya kurang beruntung atau terlantar Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Anak terlantar sebagai bentuk perhatian khususnya dalam upaya untuk mengatasi permasalahan anak-anak terlantar. Bentuk kegiatan pemberdayaan anakanak terlantar berupa pemberian ketrampilan bagi 20 anak terlantar.


173


Program pembinaan panti asuhan/panti jompo Program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan manajemen pengelola (administrasi dan keuangan), dan pembinaan pemantapan pengelolaan manajemen panti asuhan dan organisasi sosial. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi bagi 66 orang pengurus panti asuhan dan organisasi sosial yang tersebar di 22 organisasi, pembinaan tentang pemantapan pengelolaan manajemen panti asuhan dan organisasi sosial bagi 33 orang pengurus panti asuhan dan organisasi sosial dari perwakilan 11 organisasi, dan monitoring evaluasi di 12 panti asuhan dan organisasi sosial.

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Dalam rangka memperoleh gambaran secara umum tentang data jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial), serta dasar bagi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pelayanan sosial maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS yang dilakukan rutin setiap tahun. Salah satu bentuk aplikasi dari pemanfaatan data PMKS adalah pelaksanaan kegiatan Penertiban Tuna Sosial yang dilakukan tiga kali dalam satu. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring dan menertibkan tuna sosial (Pekerja Seks Komersial) dan PGOT (Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar) dengan tindak lanjut berupa pemberian bimbingan ketrampilan pembuatan makanan, bimbingan mental, bimbingan praktis tentang berdagang, dan pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) sebesar Rp. 160.000,00/peserta.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, dan ketahanan sosial masyarakat, khususnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Unit Pelayanan Sosial Keliling Penyandang Cacat (UPSK PACA). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perlunya tenaga motivator, stabilisator dan pendamping sosial, mengingat perkembangan permasalahan sosial di masyarakat semakin kompleks dan perlunya penanganan secara cepat, tepat dan berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dilakukan kegiatan pembinaan terhadap 200 orang PSM yang tersebar di 15 kecamatan, pemberian bantuan operasional bagi TKSK yang bertugas melakukan pendataan PMKS dan PSKS, pengembangan networking dan koordinasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial dengan pihak lain, bimbingan dan penyuluhan sosial PMKS, monitoring evaluasi dan pelaporan ke Dinas Sosial kabupaten serta UPSK PACA (Unit Pelayanan Sosial Keliling Penyandang Cacat) yang diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif sarana untuk membantu penyelesaian PMKS di luar panti.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. Kegiatan yang dilakukan LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

174


berupa Pendistribusian Raskin dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Monitoring Kebutuhan Pokok Masyarakat. Kurang sadarnya sebagian masyarakat terhadap mekanisme distribusi raskin (adanya sistem “bagito” bagi roto), kurang tertibnya petugas dalam hal administrasi, adanya keterlambatan pelunasan HPB (Hasil Penjualan Beras) menjadi alasan bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melakukan monitoring pendistribusian raskin. Sedangkan Kegiatan Monitoring Kebutuhan Pokok Masyarakat dilakukan untuk memperoleh data/ informasi yang akurat terkait harga, persediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat di pasar-pasar tradisional, warung/toko sembako dan pangkalan LPG yang tersebar pada 15 kecamatan.

Belanja hibah/bantuan sosial Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas dari lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, kelompok-kelompok PMKS dilakukan kegiatan pemberian bantuan/ hibah kepada lembaga dan kelompok PMKS, antara lain lembaga penyelenggara keagamaan, penunjang kegiataan keagamaan, dan kelompok-kelompok PMKS (anak jalanan/anak nakal, orang terlantar) dan PSKS (pekerja sosial masyarakat panti asuhan/panti rehabilitasi, Orsos PACA, dan Ormas Lansia) Capaian Kinerja Urusan Sosial Capaian kinerja urusan sosial berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKKPD) dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut : Tabel IV.B.22.2 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2010 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah No. Indikator Kinerja

Capaian Kinerja 2009

1

2

3

% PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

% PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya % pantisosial yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial

577/22.511 2,56

170/22.511 0,75

15/15 100

2010 874 -----x100% 26.650 =3,27 170 ----x100% 26.650 =0,63 15 ---x100% 15 =100

Sumber : Dinas Sosial

c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI  Belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang, perumahan, dan interaksi sosial), khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Di samping itu, juga terjadi kerawanan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, dan eksploitasi.


175


 Permasalahan sosial yang sulit diperkirakan secara cepat dan tepat seperti bencana alam, (tanah longsor, angin ribut) ataupun bencana sosial (pertikaian antar desa). Kejadian bencana umumnya sulit diprediksi waktu kejadian dan lokasinya.  Masih kurangnya jumlah tenaga lapangan yang terdidik, terlatih, dan berkemampuan di bidang kesejahteraan sosial, dan jaringan kerja antara tenaga kerja sosial masyarakat masih lemah yang disebabkan oleh masih lemahnya koordinasi kerja antar instansi di tingkat daerah, dan belum tertatanya sistem dan SPM bidang kesejahteraan sosial. Terbatasnya jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial.  Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan kegiatan pelayanan/ rehabilitasi masih jauh dari memadai. Selain itu, beragamnya kriteria PMKS juga menghambat pelaksanaan program kesejahteraan sosial, terutama dalam penentuan sasaran.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut upaya-upaya yang dilakukan :  melanjutkan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan/ rehabilitasi sosial bagi PMKS, menyusun dan menetapkan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem informasi dan publikasi mengenai pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS  meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban kekerasan melakukan pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal  membangun kerja sama kemitraan antara pengusaha dan kelompok PMKS dalam bentuk CSR (Corporate Social Responbility) serta meningkatkan kemampuan (capacity building) bagi petugas dan pendamping sosial pemberdayaan PMKS  meningkatkan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, antara lain TKSM/relawan sosial, karang taruna, organisasi sosial, dan kelembagaan sosial di tingkat lokal  menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, papan, dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lain, dan pemulangan/terminasi bagi korban bencana alam, bencana sosial, pekerja migran bermasalah, dan orang terlantar  menyelenggarakan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, dan PMKS lain, mengembangkan alternatif kebijakan subsidi bagi penduduk miskin, termasuk sistem pendanaan dan kelembagaan.


176

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

Recommend Documents