4.1.5 URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

BAB IV – Urusan Wajib Penataan Ruang

4.1.5

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

4.1.5.1

KONDISI UMUM

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah terwujudnya ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan akan dapat dicapai melaui implementasi rencana tata ruang serta koordinasi dan sinkronisasi

seluruh

pemangku

kepentingan

yang

terlibat

dalam

penyelenggaraan tata ruang. Kota Semarang sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 yang pada saat penetapannya merupakan perda tata ruang pertama yang disahkan untuk kategori kota metropolitan di seluruh indonesia. Prestasi itu harus diikuti dengan implementasi rencana tata ruang baik dari sisi pemanfaatannya maupun sisi pengendalian. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah baik tingkat nasional (RTRWN), provinsi (RTRWP) maupun RTRW kab/kota. Tujuan RTRW merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif,

dan berkelanjutan

berlandaskan Wawasan

Nusantara

dan

Ketahanan Nasional. Dan yang terpenting adalah, RTRW menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang. Adapun fungsi dari RTRW itu sendiri diantaranya: 1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah 3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah 4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta 5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah 6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

158


7. Acuan dalam administrasi pertanahan. Kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan

ruang

beserta

pembiayaannya.

Pemanfaatan

ruang

sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud di atas termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan memiliki kedudukan strategis dalam RTRW Nasional, ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Perda RTRW yang sudah berlaku harus segera diimplementasikan melalui program-program pemanfaatan ruang. Indikasi program dari RTRW harus menjadi acuan dalam setiap penyusunan program/ kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dan tercantum di dalam APBD.

4.1.5.2

KEBIJAKAN PROGRAM

Kebijakan pada Urusan penataan ruang diarahkan pada upaya untuk mewujudkan indikasi program dalam rencana tata ruang ke dalam programprogram pembangunan, penegakan hukum (law enforcement) yang tegas, dan tersedianya aparat pelaksana yang bertanggung jawab. Program-program pembangunan pada Urusan penataan ruang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7. Program Pengelolaan Reklame


Hal -

159


Kebijakan dan program dalam Urusan Penataan Ruang diarahkan pada upaya untuk mengimplementasikan apa yang telah dirumuskan dalam dokumen rencana tata ruang dan menjadikan landasan serta acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat berkelanjutan secara teratur dan selaras dengan didukung aturan hukum yang tegas (law-enforcement). Pada tahun 2013 program-program yang dilaksanakan pada urusan Penataan Ruang adalah sebagai berikut : Program-program penunjang, yang meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui peningkatan

kemampuan

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

dalam

pelaksanaan tugas kedinasan. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel. Program-Program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi : 1.

Program Perencanaan Tata Ruang Program ini diarahkan untuk fasilitasi dan koordinasi dalam rangka implementasi rencana tata ruang dengan cara memastikan indikasi program RTRW masuk dalam program pembangunan tahunan, serta memastikan setiap program pembangunan mengacu pada dokumen rencana tata ruang, sehingga dalam jangka waktu yang telah direncanakan seluruh target program dapat terlaksana sepenuhnya.

2.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program ini diarahkan bagi tercapainya struktur dan pola ruang sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang melalui


Hal -

160


pengendalian pembangunan dan penyediaan media informasi tata ruang secara visual bagi masyarakat dan stakeholder sehingga diharapkan hasil-hasil pembangunan, perencanaan infrastruktur kota, dan perencanaan kota dapat tersosialisasikan dengan baik dan dapat diakses dengan mudah sehingga masyarakat dan berbagai stakeholder dapat mengetahui rencana dan perkembangan kota dan pada gilirannya dapat memberikan respon balik berupa saran dan masukan sehingga arah pembangunan kota sesuai dengan harapan segenap lapisan masyarakat. 3.

Program Pengelolaan Reklame Program ini diarahkan untuk penyusunan updating database reklame dan pengendalian reklame sehingga pemasangan reklame dapat sesuai dengan kaidah tata ruang dan keindahan kota, serta intensifikasi penagihan tunggakan reklame untuk mencapai optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di bidang reklame.

4.1.5.3

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1.5.3.1 PENDANAAN Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam

Urusan

Penataan

Ruang

pada

tahun

2013

sebesar

Rp.10.582.305.789,- dengan perincian Rp.4.840.479.789,- untuk program penunjang dan Rp.5.741.826.000,- untuk program yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan teknis pada urusan Penataan Ruang. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Penataan Ruang adalah sebagai berikut : 

Anggaran program penunjang Urusan Penataan Ruang

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut:

NO 1 2 3 4

KEGIATAN SKPD : Dinas Tata Kota dan Perumahan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

PERSEN TASE (%)

203.788.000 350.000.000

149.303.860 184.527.684

73,26 52,72

105.442.500 94.790.000

105.394.200 94.240.000

99,95 99,42


Hal -

161


NO

KEGIATAN

5

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2.

JUMLAH SKPD SKPD : Dinas PJPR Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.) 10.000.000

REALISASI PERSEN ANGGARAN TASE (Rp.) (%) 9.979.500 99,80

628.600.000

603.396.800

95,99

10.000.000 1.000.000

9.962.200 600.000

99,62 60,00

41.145.989 240.000.000

40.932.801 239.337.601

99,48 99,72

30.000.000

30.000.000

100,00

1.714.766.489

1.467.674.646

85,59

40.000.000 28.800.000

38.168.420 14.306.767

95,42 49,68

25.400.000

17.759.000

69,92

198.550.000 4.700.000 52.000.000 35.750.000

183.688.000 4.598.500 51.995.600 30.534.200

92,51 97,84 99,99 85,41

11.800.000 60.000.000

6.422.400 58.474.250

54,43 97,46

35.000.000 2.500.000

25.238.600 1.260.000

72,11 50,40

494.500.000 .209.266.489

432.445.737 1.900.120.383

87,45 86,01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KEGIATAN SKPD : Dinas Tata Kota dan Perumahan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebelair JUMLAH SKPD SKPD : DINAS PJPR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

270.000.000 66.542.000

265.802.000 64.054.300

98,45 96,26

303.978.000

295.182.851

97,11

15.000.000 655.520.000

14.900.000 639.939.151

99,33 97,62

200.000.000 17.200.000 1.025.691.000

190.695.000 17.000.000 1.012.791.500

95,35 98,84 98,74

22.000.000

18.055.650

82,07

5.000.000

2.846.500

56,93

10.000.000

10.000.000

100


Hal -

162


NO 11

3.

KEGIATAN Pengembangan Website Dinas PJPR JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.) 57.000.000 1.336.891.000 1.992.411.000

REALISASI PERSEN ANGGARAN TASE (Rp.) (%) 40.602.500 71,23 1.291.991.150 97,77 1.931.930.301 97,72

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut:

NO

1 2

4.

KEGIATAN SKPD : DINAS PJPR Sosialisasi PJU dan Reklame Asuransi Kecelakaan Kerja Pegawai Dinas PJPR JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

76.794.800 50.000.000

4.708.200 48.101.000

6,13 96,20

126.794.800

52.809.200

41,65

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut:

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21

KEGIATAN SKPD : Dinas Tata Kota dan Perumahan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan pelaporan target pendapatan Penyusunan RKA dan DPA Murni Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Penyusunan RKA dan DPA Perubahan Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban) Penyusunan Renja Perencanaan Program Kegiatan DTKP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DTKP Penyusunan Laporan CALK JUMLAH SKPD SKPD : DINAS PJPR Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja)

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

25.000.000

24.151.000

96,60

25.000.000 13.257.500

24.449.950 12.500.000

97,80 94,29

25.000.000

24.999.900

100,00

74.700.000 15.000.000 44.400.000

74.699.900 14.820.000 37.400.000

100,00 98,80 84,23

15.000.000 21.000.000

14.999.900 20.999.650

100,00 100,00

21.000.000

20.559.700

97,90

21.000.000 35.000.000 40.000.000 20.000.000 395.357.500

21.000.000 34.760.000 40.000.000 19.999.900 385.339.900

100,00 99,31 100,00 100,00 97,47

9.000.000 9.000.000

8.120.000 8.120.000

90,22 90,22

20.000.000

17.914.500

89,57

25.650.000 7.000.000

24.240.000 4.774.000

94,50 68,20

9.000.000

6.195.000

68,83


Hal -

163


NO 22 23 24

KEGIATAN Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan kua/ppa, rka dan dpa skpd JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.) 9.000.000 8.000.000 20.000.000 116.650.000 512.007.500

REALISASI PERSEN ANGGARAN TASE (Rp.) (%) 6.024.000 66,93 5.306.300 16.110.000 96.803.800 482.143.700



Anggaran program pelaksanaan Urusan Penataan Ruang

1.

Program Perencanaan Tata Ruang

66,33 80,55 82,99 94,17

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut: NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

2.

KEGIATAN SKPD : Dinas Tata Kota dan Perumahan Inventarisasi dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perkotaan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya Pembuatan Peta Planning Kota Semarang Peningkatan Pelayanan Informasi KRK Labelisasi Bangunan Cagar Budaya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Rejomulyo dan Sekitarnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kali Semarang Penyusunan Raperda RDTRK Penyusunan Naskah Akademis Perda PSU JUMLAH SKPD SKPD : BAPPEDA Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

193.000.000

143.708.000

74,46

150.000.000

145.353.900

96,9

150.000.000 200.000.000 150.000.000 300.000.000

141.575.000 185.353.000 58.976.000 271.366.800

94,38 92,68 39,32 90,46

300.000.000

275.407.000

91,8

750.000.000 50.000.000 2.243.000.000

685.243.000 48.639.000 1.955.621.700

91,37 97,28 87,19

1.147.625.000

916.988.750

79,9

1.147.625.000 3.390.625.000

916.988.750 2.872.610.450

79,9 84,72

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut:

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

KEGIATAN SKPD : Dinas Tata Kota dan Perumahan Proses Pengukuran dan Penandaan Keterangan Rencana Kota Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung Pengawasan dan Pengendalian Bangunan serta Tempat Usaha Sosialisasi Perda Bangunan dan Perda HO Peningkatan Kapasitas Personil Pelayanan Perijinan IMB Pembuatan dan Updating Database IMB dan HO Penyusunan Pedoman Teknis Ijin Gangguan Kerjasama Pengelolaan Kawasan dalam Penataan Ruang JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

100.000.000

97.840.000

97,84

200.000.000 200.000.000

200.000.000 169.904.000

100 84,95

75.000.000 179.000.000

75.000.000 174.389.400

100 97,42

100.000.000

88.418.000

88,42

100.000.000 50.000.000

92.660.600 49.720.000

92,66 99,44

1.004.000.000

947.932.000

92,26


Hal -

164


3.

Program Pengelolaan Reklame Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut:

NO

1 2 3 4 5 6 7

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN SKPD : DINAS PJPR Updating Database Reklame Penandaan Reklame Intensifikasi Penagihan Tunggakan Reklame Monitoring dan Pemantauan Titik Reklame Pengendalian Reklame dan PJU Pengadaan Truck dan Pick Up Wasdal Reklame Kajian tentang Tata Letak Reklame di Kota Semarang JUMLAH PROGRAM


PERSEN TASE (%)

100.000.000 33.515.000 80.000.000 215.250.000 364.045.000 504.391.000

85.619.000 17.825.000 73.235.000 150.225.400 197.323.000 486.741.788

85,62 53,19 91,54 69,79 54,20 96,50

50.000.000

45.252.000

90,50

1.347.201.000

1.056.221.188

78,40

4.1.5.3.2 HASIL YANG DICAPAI Penataan ruang di tahun 2013 mencoba mengimplementasikan beberapa indikasi program tata ruang dalam RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031. Beberapa kegiatan fasilitasi dan koordinasi serta kegiatan studi telah dilaksanakan, dalam rangka menyusun acuan implementasi program RTRW antara lain : 1. Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). BKPRD merupakan badan ad hoc yang terdiri dari beberapa SKPD yang berhubungan dengan kegiatan penataan ruang secara spasial yang bertugas untuk membantu kepala daerah dalam koordinasi penataan ruang di daerah. Kegiatan BKPRD difokuskan pada upaya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahun 2013 dilakukan upaya pendampingan SKPD dalam menyusun programprogram untuk mengimplementasikan RTRW Kota Semarang. Selain itu BKPRD

juga

memberikan

kajian

terkait

dengan

permasalahan

pengendalian pemanfaatan ruang yang ada di Kota Semarang antara lain berupa rekomendasi penerbitan KRK untuk pengembangan fungsi kawasan perumahan dan/atau pemenuhan ruang terbuka hijau publik, rekomendasi peninjauan peruntukan kawasan industri, dan rekomendasi ijin lokasi. Di tahun 2013 BKPRD memberikan 4 (empat) surat rekomendasi untuk beberapa permohonan dari masyarakat. 2. Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.


Hal -

165


Pada tahun 2013 dilaksanakan upaya diseminasi dan advokasi informasi terkait perubahan iklim. Diseminasi informasi kepada stakeholder yang lebih luas, terutama sektor swasta dan masyarakat, agar memperoleh informasi yang jelas tentang apa itu perubahan iklim, sehingga mereka bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kota. Advokasi diberikan kepada SKPD Pemerintah Kota Semarang pengambil kebijakan dengan harapan seluruh kebijakan yang diambil lebih sensitif kepada faktor perubahan iklim. 3. Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Revitalisasi Kota Lama. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2013 lebih difokuskan kepada kegiatan pendampingan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusak (P3KP) yang pada tahap ini akan dilaksanakan kegiatan penyusunan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan implementasinya (fisik) pada tahun 2014. 4. Penyusunan Masterplan Sarana Prasarana Pemerintah Kota di Kawasan Bukit Semarang Baru (BSB) Mijen. Implementasi RTRW Kota Semarang pada kawasan PSU yang diserahkan oleh BSB kepada Pemerintah Kota Semarang, yang disinergikan dengan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). 5. Penyusunan Masterplan Simpanglima Kedua. Perencanaan kawasan simpul aktivitas baru di Semarang Timur sebagai akibat dari rencana pengembangan Outer dan Middle Ring Road sesuai dengan yang tercantum dalam RTRW. 6. Inventarisasi dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perkotaan. Kegiatan ini merupakan transfer management, penyerahan fasilitas PSU oleh penyelenggara perumahan kepada Pemerintah Kota dalam hal penguasaan,

pengoperasian

dan

perawatan

PSU,

transfer

tanggungjawab, penyerahan pengawasan PSU kepada Pemerintah Kota, transfer kewajiban, perihal pembiayaan, perlindungan konsumen dengan PSU kepada Pemkot, jaminan hidup layak bagi masyarakat kota maupun penghuni perumahan. Pada tahun 2013 dilakukan penyerahan PSU oleh 3 pengembang kepada Pemerintah Kota Semarang yaitu: PT. Bukit Semarang Jaya Metro, PT. Kekancan Mukti, dan Wijayakarya KSO.


Hal -

166


7. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya. Penyusunan kebijakan ini, bertujuan untuk mendata secara teknis kondisi bangunan cagar budaya. Dari hasil pendataan ini dibuatkan juga kebijakan pengendalian terhadap bangunan cagar yang dimaksud sehingga dapat dijadikan pedoman pengembangan bangunan cagar budaya. 8. Pembuatan Peta Planning Kota Semarang. Terlaksananya

percepatan

pelayanan

publik

di

bidang

perijinan

bangunan dan merupakan proses alih media arsip menjadi data elektronik yang dapat diolah sesuai dengan kebutuhannya dan mendukung penerapan teknologi elektronik sehingga penyelesaian pekerjaan dapat lebih cepat, akses layanan lebih mudah, pemeliharaan data lebih murah dan lebih mudah. 9. Peningkatan Pelayanan Informasi KRK. Peningkatan pelayanan KRK melalui sistem jaringan aplikasi mampu menyelesaikan penerbitan KRK pada tahun 2013 tercatat 4.223 pengajuan KRK dan yang dikeluarkan sejumlah 4.014 KRK dengan tingkat capaian sebesar 95,05%. 10. Labelisasi Bangunan Cagar Budaya. Terlaksananya labelisasi terhadap bangunan cagar budaya terhadap 88 bangunan cagar budaya. 11. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Rejomulyo dan Sekitarnya. Tersedianya dokumen RTBL kawasan Rejomulyo dan sekitarnya, suatu acuan

yang

menjadi

pedoman

bagi

Pemkot

Semarang

dalam

pengendalian pengembangan kawasan perencanaan dan juga sebagai pengarah pembangunan fisik kawasan dalam rangka penataan kembali penggunaan ruang, pengembangan atau penyediaan prasarana kawasan dan sarana lingkungan serta untuk menyiapkan strategi implementasi panduan rancangan kota pada kawasan perencanaan. 12. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kali Semarang.


Hal -

167


Tersedianya dokumen RTBL kawasan Kali Semarang, suatu acuan yang menjadi

pedoman

bagi

Pemkot

Semarang

dalam

pengendalian

pengembangan kawasan perencanaan dan juga sebagai pengarah pembangunan

fisik

kawasan

dalam

rangka

penataan

kembali

penggunaan ruang, pengembangan atau penyediaan prasarana kawasan dan sarana lingkungan serta untuk menyiapkan strategi implementasi panduan rancangan kota pada kawasan perencanaan. 13. Penyusunan Raperda RDTRK. Tersedianya Naskah Akademis dan dokumen Rancangan Perda RDTRK sebagai pendukung dalam legalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Perda) RDTR Kota Semarang. 14. Penyusunan Naskah Akademis Perda PSU. Tersedianya dokumen Naskah Akademis Perda PSU sebagai pendukung dalam legalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Perda) PSU Kota Semarang. 15. Proses Pengukuran dan Penandaan Keterangan Rencana Kota. Terlaksananya pelayanan masyarakat terhadap proses pengukuran pada pemohon KRK disertai penandaan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan

Garis

Sempadan

Jalan

(GSJ)

setelah

memperhatikan

pedoman/acuan peta planning Tata Ruang Kota Semarang, mencapai 1.000 pemohon KRK. 16. Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). Terlaksananya operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung dalam menjalankan fungsinya secara optimal memberikan saran dan masukan untuk bangunan tertentu atau perijinan bangunan gedung, pada tahun 2013 dilaksanakan kegiatan untuk 14 bangunan/ gedung. 17. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan serta Tempat Usaha. Terbentuknya Tim Pengawasan dengan tujuan agar dapat melaksanakan pengawasan terhadap bangunan dan tempat usaha yang belum berijin dan pengawasan terhadap pelaku pembangunan/usaha di 16 Kecamatan yang melakukan pelanggaran atas ijin yang sudah diterbitkan Pemerintah Kota Semarang.


Hal -

168


18. Sosialisasi Perda Bangunan dan Perda HO. Terlaksananya sosialisasi Perda Bangunan dan Perda HO, supaya masyarakat paham akan aturan dalam pengajuan ijin bangunan dan ijin gangguan/ HO, sosialisasi ini dilaksanakan pada 8 Kecamatan yaitu Kecamatan

Semarang

Tengah,

Kecamatan

Semarang

Selatan,

Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Tugu. 19. Peningkatan kapasitas personil pelayanan perijinan IMB. Terlaksananya pelatihan teknis bangunan gedung dan pengawas bangunan bagi personil DTKP sebanyak 30 personil, serta meningkatnya kualitas pelayanan ijin IMB dan ijin Gangguan. 20. Pembuatan dan updating database IMB dan HO. Terlaksananya pelatihan dan pembuatan program data base IMB, HO dan Pengawasan dengan volume sebanyak 3.800 data IMB/HO. 21. Penyusunan pedoman teknis ijin gangguan. Tersedianya dokumen pedoman teknis ijin gangguan yang mengatur segala peraturan atas ijin gangguan yang diajukan kepada Pemerintah Daerah. 22. Kerjasama pengelolaan kawasan dalam penataan ruang. Terwujudnya fasilitasi kegiatan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.

4.1.5.4

PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait Urusan Wajib Penataan Ruang pada tahun 2013 yaitu : 1. Pemahaman

stakeholder

terkait

RTRW

masih

rendah

sehingga

implementasi pengendalian tata ruang belum optimal. 2. Pelaksanaan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim belum bisa terintegrasi dengan program lain.


Hal -

169


3. Upaya labelisasi bangunan cagar budaya menghadapi kendala terkait penolakan pemilik bangunan untuk dilabelisasi, karena bangunan yang sudah diberi label tidak bisa dilakukan pengembangan lebih lanjut. 4.1.5.5

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011–2031 yang telah ditetapkan sebagai Perda No. 14 tahun 2011 untuk terus disosialisasikan kepada seluruh stakeholder di Kota Semarang. 2. Sosialisasi tentang perubahan iklim terus dilaksanakan, dan dibarengi dengan program-program percontohan untuk memberikan gambaran ke masyarakat mengenai strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 3. Dalam upaya labelisasi bangunan cagar budaya dilakukan sosialisasi terus menerus kepada pemilik bangunan, dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya agar para pemilik bangunan cagar budaya tersebut diberi insentif tertentu apabila bangunannya diberi label oleh Pemerintah Kota Semarang.


Hal -

170

4.1.5 URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

Recommend Documents